danfly ash di lahan terbuka dibelakang lokasi pabrik didekat boiler PT.CIPTARASA UTAMA, setelah dilakukan pengukuran oleh Puslabfor Polri totalvolume Bottom ash dan fly ash adalah 19,105 m3 (sembilan belas komaseratus lima meter kubik) dan penempatan limbah B3 Bottom ash dan flyash di lokasi PT.CIPTA RASA UTAMA di lahan terbuka dibelakang lokasipabrik didekat boiler tersebut tidak ada ijin (Obenimbunan, pemanfaatan dariInstansi yang berwenang/Gubernur, Bupati dll); Bahwa PT CIPTA RASA UTAMA selaku Penghasil

SUGIK SUMITRO sudah mendapat uang penghasil daripaman saya sebesar Rp. 30.000, ( Tiga puluh ribu rupiah ) ; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruhunsurunsur dari tindak pidana yang yang didakwakan kepadanya;11Menimbang, bahwa para terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan tunggal, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo.

SUGIK SUMITRO sudah mendapat uang penghasil daripaman yaitu terdakwa I. UMAR al MARYATIN sebesar Rp. 30.000, ( Tiga puluhribu rupiah ). Bahwa jenis permainan judi kupon putih adalah suatu pekerjaanyang bertentangan dengan normanorma agama, kesusilaan danmasyarakat serta jenis permainan judi kupon putih tersebut dilakukan tanpaada ijin dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengandemikian unsur ini telah terbukti ;Ad.3.

SUGIK SUMITRO sudah mendapat uang penghasil daripaman yaitu terdakwa UMAR al MARYATIN sebesar Rp. 30.000, ( Tiga puluh riburupiah) dengan demikian terdakwa telah mendapat upah dari hasilpenjualan judi kupon putih tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terbukti ;Ad. 4.

mengumpul aki bekas dan pengelolaan limbah B3, karena definisimasingmasing berbeda, dimana dikutipkan di bawah ini :Pengolahan limbah B3 mengacu kepada Keputusan Kepala BadanPengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor : Kep03/BAPEDAL/09/1995 tertanggal 05 September 1995 tentang Persyaratan Teknis PengolahanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (www.menlh.go.id/i/art/pdf1054679307.pdf).Pengolahan limbah B3 harus memenuhi persyaratan:e Lokasi pengolahanPengolahan B83 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil

limbah atau diluar lokasi penghasil limbah.

Jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter ;Syarat lokasi pengolahan di luar area penghasil harus:1. Daerah bebas baniir ;2. Jarak dengan jalan utama/tol minimum 150 m atau 50 m untuk jalanlainnya ;3.

sehingga suatu bahan bisa dikategorikan limbah B3 bila ada kandunganzat sesuai list PP 101/2014 tanpa melihat besaran kandungannya ;bahwa untuk melihat suatu bahan masuk kategori limbah B3 hanya bisadilakukan melalui laboratorium ;bahwa tidak ada suatu lembaga khusus yang dapat menilai bahan yangmenghasilkan limbah B3 ;bahwa BLH untuk melihat atau mendeteksi pemakaian bahan penghasillimbah B3 oleh pelaku usaha hanya dengan melihat PPnya, sebagaimisal untuk industry tekstil pasti memakai bahanbahan penghasil

limbahB3;bahwa untuk PT Starlight berdasarkan list masuk kategori II penghasillimbah B3 ;bahwa kategori penghasil limbah baru ada pada PP no 101/2014 dansaat kejadian di PT Starlight belum disosialisasikan meskipun sudahberlaku sejak 30 Oktober 2015 ;bahwa dalam PP No. 101/2014 tersebut ada 2 kategori penghasil limbahyakni kategori dan kategori Il, dimana keduanya berbeda pada carapenanganan/ perlakuannya, untuk PT Starlight masuk kategori II yangpenanganannya seharusnya dikenai sanksi administratif

tersebut diawali dari permohonan ijin daripelaku usaha setelah itu dalam jangka waktu paling lama 14 hari adaverifikasi apakah sudah memenuhi syarat tehnis atau belum bila belummemenuhi syarat tehnis dikembalikan lagi untuk dipenuhi persyaratantehnisnya, setelah persyaratan tehnis dipenuhi dan ada rekomendasi dariverifikator diajukan lagi diproses dan bila dalam 45 hari setelahpengajuan meskipun ijin belum turun maka dianggap telah mempunyaiijin, Namun pengelolaannya harus sesuai aturan ;bahwa untuk penghasil

limbah B3 harus ada ijin menyimpan (Tempatpenyimpanan sementara), karena untuk penghasil limbah kewajibannyamengelola limbah B3 yang dihasilkannya atau timbulannya ;bahwa penghasil limbah tidak boleh menyimpan lebih dari 180 hari ;bahwa persyaratan tehnis bangunan TPS harus berbentuk bangunanpermanen, kuat, ada ventilasi, ada atap dan dikunci, selain itu adapenanggungjawab kunci ;bahwa barang bukti sampel tersebut adalah bottom ash dan fly ash yangtelah bercampurbahwa permohonan yang telah diajukan

awal bulan Desember 2011 di rumah makan Fu Yuan Jl.Pregolan Surabaya ;e Bahwa pada waktu itu terdakwa NENNY SENDRY mengaku bekerja di PTLingga Perdana yang bergerak di bidang perdagangan Bahan Bakar Minyak(BBM) solar, dan juga mengaku sebagai utusan dari kantor Pusat yang diberitugas membenahi management kantor PT Lingga Perdana cabang Surabaya;e Bahwa selanjutnya terdakwa NENNY SENDRY juga mengatakan bertemudengan Sdr KAREN selaku Direktur Pertamina Pusat dan PT Lingga Perdanaadalah salah satu penghasil

PregolanSurabaya ;e Bahwa pada waktu itu terdakwa NENNY SENDRY mengaku bekerja di PTLingga Perdana yang bergerak di bidang perdagangan Bahan Bakar Minyak(BBM) solar, dan juga mengaku sebagai utusan dari kantor Pusat yang diberitugas membenahi management kantor PT Lingga Perdana cabang Surabaya ;Bahwa selanjutnya terdakwa NENNY SENDRY juga mengatakan bertemudengan Sdr KAREN selaku Direktur Pertamina Pusat dan PT Lingga Perdanaadalah salah satu penghasil omset terbesar di PT Pertamina serta yangmemiliki

ANDI SEKTIADI kerjanya kurang bagus ;10Bahwa terdakwa mengatakan PT Lingga Perdana bergerak dalam bidangperminyakan yang pengambilannya langsung dari Pertamina, dan PT LinggaPerdana merupakan salah satu penghasil omset terbesar PT Pertamina ;Bahwa menurut terdakwa PT Lingga Perdana juga melayani PT Paitonsebanyak 1000 KL/minggu ;Bahwa PT Lingga Perdana memiliki 2 (dua) unit kapal tongkang tangkerdengan kapasitas masing masing 250 ton ;Bahwa selanjutnya saksi bertemu lagi dengan terdakwa pada tanggal

Andi Sektiadi kerjanya kurang bagus ; Bahwa benar dalam pertemuan tanggal 1 Desember 2011 tersebut terdakwamengatakan kalau dirinya sebagai commercial Direktur PT Lingga Perdanayang bergerak dalam bidang perminyakan yang pengambilannya langsung dariPertamina, dan PT Lingga Perdana merupakan salah satu penghasil omsetterbesar PT Pertamina ; Bahwa benar terdakwa juga mengatakan kalau dekat dengan direkturPertamina (bu Karen) serta dekat dengan keluarga mantan Kapolri (HendarsoDanurl) ;Bahwa ......

Andi Sektiadi kerjanya kurangbagus ; Bahwa dalam pertemuan tanggal 1 Desember 2011 tersebut terdakwamengatakan kalau dirinya sebagai commercial Direktur PT Lingga Perdanayang bergerak dalam bidang perminyakan yang pengambilannya langsung dariPertamina, dan PT Lingga Perdana merupakan salah satu penghasil omsetterbesar PT Pertamina ; Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau dekat dengan orang Pertamina (buKaren) serta dekat dengan keluarga mantan Kapolri (Hendarso Danuri) ; Bahwa benar menurut terdakwa

yangdikeluarkan oleh KUA KABUPATEN SUMEDANG (bukti P );Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya Penggugat telahmenghadirkan saksisaksi :1 SAKSITI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat diKABUPATEN SUMEDANG di bawah sumpahnya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat ;e Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukundisebabkan Masalah ekonomi dimna Tergugat tidak punya penghasilan yangtetap , sedangkan Penggugat kurang menerima keadaan penghasil

(Bukti P3);Bahwa perlu PENGGUGAT jelaskan bahwa nama/kata: SHAO XINGatau SHAO HSING (transliterasi kanji: #282 atau 244), adalah namasuatu daerah dalam wilayah Republik Rakyat Cina yang terkenalsebagai penghasil arak/wine dari beras. Dalam dunia kuliner masakanCina, penggunaan arak/wine beras yang berasal dari daerah Shao Hsingsebagai bumbu/saos/penyedap masakan adalah juga sudah sangatterkenal.

perlengkapan perkebunan yang dilakukan olehPemohon Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yang berhubunganlangsung dalam memproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO, oleh karena itusudah sewajarnya PPN Masukannya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkan sudah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku dan sangat jelas terkait erat denganHalaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 794 B/PK/PJK/2014kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil

yang terutang pajak;bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikan sebelumnya bahwaperusahaan Pemohon Banding memproduksi CPO yang merupakan Barang KenaPajak (BKP), dengan demikian maka semua FP Masukan yang Pemohon Bandingperoleh adalah berhubungan dengan penyerahan BKP yang Pemohon Bandinghasilkan, hal ini berarti bahwa FP Masukan atas aktivitas kebun Pemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupuk dan perlengkapan untuk kebun merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil

Pemohon Banding utarakan bahwa pembelian pupuk dan perlengkapanperkebunan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula PemohonBanding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dalammemproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO, oleh karena itu sudah sewajarnya PPNmasukannya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menyatakan Nature ofBusiness perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalahIndustri penghasil

untuk atau atas namabadan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: orang yangmember perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yangbertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebutBahwahal 5 dari 55 hal Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Gns.berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Terdakwa MUNZIR RANI BinRANI dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;Bahwa Terdakwa MUNZIR RANI Bin RANI selaku Direktur KlinikPratama Rawat Inap Darussyifa (sebagai penghasil

P.56/MenlhkSetjen/2015tentang Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahanberbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatane Sesuai dengan penjelasan di atas, maka pengaturan atau perlakuanterhadap limbah B3 berupa limbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitaspelayanan Kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :hal 28 dari 55 hal Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Gns.e Penghasil limbah B3 berupa limbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitaspelayanan Kesehatan wajib melakukan penyimpanan

P.56/MenlhkSetjen/2015 tentang Tata cara danpersyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracundari fasilitas pelayanan kesehatan serta wajib memiliki izinpenyimpanan sementara limbah B3 bagi penghasil limbah B3 berupalimbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitas pelayanan Kesehatantersebut.Bahwa setelah dilakukan penyimpanan sementara, limbah B3 berupalimbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitas pelayanan Kesehatan tersebutwajib dikelola lebih lanjut dengan cara diolah dan/atau ditimbun

Dengan demikian, sisa dari hasil aktifitas medis dengan caramembuangnya di tempat pembuangan sampah dan membakarnya danterdapat juga limbah medis telah dikubur melanggar peraturan yang berlakusebagaimana dijelaskan di atas.Bahwa Merujuk Pasal 1 butir 13 PP 101 tahun 2014, PenguranganLimbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlahdan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelumdihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Dan sesuai Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 101Tahun 2014, pihak yang mengeluarkan izin Tempat Penyimpanan limbah B3tersebut adalah bupati/walikota.Bahwa jika penghasil limbah B3 atau dalam hal ini Klinik PratamaDARUSSYIFA tidak melakukan penyimpanan Limbah Sisa dari AktivitasMedisnya, maka hal tersebut melanggar ketentuan peraturan yang berlakusebagaimana dijelaskan pada point 16 diatas.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3, Pasal 3 menyatakan bahwa setiaporang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaanlimbah B3 yang dihasilkan dan berdasarkan Pasal 12 ayat (3), Pasal33 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 101 ayat (1),Pasal 146 ayat (1), Pasal 176 ayat (1) menyatakan bahwa setiap badanusaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 (penghasil,pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau

P.56/MenlhkSetjen/2015tentang Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahanberbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatane Sesuai dengan penjelasan di atas, maka pengaturan atauperlakuan terhadap limbah B3 berupa limbah klinis yang dihasilkan dariFasilitas pelayanan Kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :e Penghasil limbah B3 berupa limbah klinis yang dihasilkan dariFasilitas pelayanan Kesehatan wajid melakukan penyimpanansementara limbah B3 tersebut sebelum dikelola lebih

P.56/MenlhkSetjen/2015 tentang Tata cara danpersyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracundari fasilitas pelayanan kesehatan serta wajib memiliki izinpenyimpanan sementara limbah B3 bagi penghasil limbah B3 berupahal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Gns.limbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitas pelayanan Kesehatantersebut.

Bahwa Merujuk Pasal 1 butir 13 PP 101 tahun 2014, PenguranganLimbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlahdan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelumdihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Dan berdasarkan Pasal 6ayat (2) Permen LHK No.

Bahwa jika penghasil limbah B3 atau dalam hal ini Klinik PratamaDARUSSYIFA tidak melakukan penyimpanan Limbah Sisa dari AktivitasMedisnya, maka hal tersebut melanggar ketentuan peraturan yang berlakusebagaimana dijelaskan pada point 16 diatas. Kewajiban untuk melakukanpengelolaan limbah B3 tersebut merupakan upaya untuk mencegah ataumengurang!

PT X Perkebunan TBS PTY Pabrik CPO .Uraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNTidak dapatPupuk 100 dak capadikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90Netto 0 90 90 2) Dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBS danperan unit pabrik CPO dilakukan oleh perusahaan yangsama (sebagaimana kondisi Pemohon Banding), danPajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimanapendapat Majelis, maka penghitungan PPN adalahsebagai berikut

Putusan Nomor 731/B/PK/PJK/2017bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1dan 2 diatas terlihat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajakyang ditanggung antara perkebunan penghasil TBS danpabrik CPO pada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha seperti yang terjadi pada Pemohon Banding;3) Dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBS danperan unit pabrik CPO dilakukan oleh perusahaan yangsama (sebagaimana

Terbanding, maka penghitungan PPNadalah sebagai berikut:Pemohon BandingUraian Unit Perkebunan TBS Unit Pabrik CPO Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNTidak dapatdikreditkan Pupuk 100 Tidak dapat TBS 400 Dibebaskan 400 . .dikreditkanCPO 900 90 90Netto 0 90 90 bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1 dan 3 diatas terlihat jelas ada keadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perusahaan perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil

Termohon tidak terima dengan penghasil yang Pemohon berikan danselalu merasa kurang;b.

sehingga KUA Kecamatan Xxxxxmenolak keinginan anak Pemohon untuk menikah;Bahwa saksi tahu adanya penolakan KUA Kecamatan Xxxxx untukmenikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin anaknya menikah dengancalon istrinya karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 2tahun yang lalu dan keduanya begitu akrab sehingga dikhawatirkanuntuk melakukan hubungan yang dilarang agama dan negara;Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagainelayan dengan penghasil

No. 037/Padt.P/2019/PA.Pdn Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin anaknya menikah dengan anaksaksi karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 2 tahunyang lalu dan keduanya begitu akrab sehingga dikhawatirkan untukmelakukan hubungan yang dilarang agama dan negara; Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagainelayan dengan penghasil setiap bulannya sekitar 4 juta; Bahwa saksi tahu di antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidakmemiliki hubungan darah, tidak ada halangan

X (perkebunan TBS) dibebaskan, makapenghitungan PPN adalah sebagai berikut: Peiciotne Fliteiain #1 (Re ke inane BEY (Malo CeEN aeEr PART OPT Me Pr Caer Pi OPT PK TPNTink Trap7ci we Olkrec tkerTidak CsypetTUG "UH Libebackar qo Lakreu akatLeu glu 30 FLHichto a 20 oT 2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBS danperan unit pabrik CPO dilakukan oleh perusahaan yang sama(sebagaimana kondisi Pemohon Banding), dan Pajak Masukanatas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) dapatdikreditkan

Putusan Nomor 978/B/PK/PJK/20176.4.7.Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan butir 2)di atas terlihat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakanbagian dari unit usaha dalam ibadan usaha seperti yangterjadi pada Termohon Peninjauan Kembali.Bahwa dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBS danperan unit pabrik CPO dilakukan oleh perusahaan

Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari 2000 rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat mulai goyah, setelah Tergugat tidak memberinafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja danhanya memperhatikan dirinya sendiri tanoa memperhatikan Penggugat danrumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasil tetap ;4.

pendapatan yang berasal dari harta tak bergerak sebagaimana tercantum dalamartikel 6 ayat (1), (2) dan (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesiadengan Jepang;bahwa dengan demikian atas sewa dimaksud dikenakan tarif 20 % dari jumlah bruto sesuaiPasal 26 ayat (1) huruf c UndangUndang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana diubah denganUndangUndang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;bahwa berdasarkan urian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penetapan tarif 20%atas sewa mesin penghasil

, tanggal lahir 18 Oktober 2014, sekarang anaktersebut bersama Penggugat.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorangtua Peggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sampaidengan tanggal 22 Juni 2017.Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai,namun sejak satu minggu setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak jujur dengan isteri terhadap penghasil

untuk datang di Pengadilan Agama)sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya, Tergugatdianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijatunkan tanpa hadirnyaTergugat secara verstek;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan: Tergugat tidak jujur dengan isteri terhadap penghasil

Putusan Nomor 967/B/PK/PJK/20172)TBS oleh PT X (perkebunan TBS) dibebaskan, makapenghitungan PPN adalah sebagai berikut: Pemohon Banding BebanUraian PT X (Perkebuman TBS) PT (Pabrik CPO) =Pajak DPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Tidak Dapatos 0 Dikreditkan Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Rikeeddion cPO 300 30 30 Netto oO 30 30 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBSdan peran unit pabrik CPO dilakukan oleh perusahaanyang sama (sebagaimana kondisi Pemohon Banding),dan Pajak Masukan atas

Pupuk 100 (10) (10) Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan cPO 300 30 30 Netto (10) 90 80 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) danbutir 2) di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perkebunanpenghasil TBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badanusaha terpisah, dengan apabila perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan penghasil

Putusan Nomor 967/B/PK/PJK/2017 Pemohon Banding BebanUraian PT X (Perkebunan TBS) PT Y (Pabrik CPO) Pajak DPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Tidak Dapatcae 100 Dikreditkan Tidak DapatTBS 400 Dibebask: 40)ibebaskan 0 Dikreditkan cPo 900 30 30 Netto oO 30 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) danbutir 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil

Bahwa puncak perselisihan dan kemelut rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei karena Tergugat tidakmemberikan gajinya kepada Penggugat lagi alasannya kerenaPenggugat sudah punya penghasil dari warung akibatnya terjadipertenkaran;. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjangselama 7 bulan;.

PNS dengangaji dan penghasil yang cukup sehingga mampu untuk memenuhi segala kebutuhananak tersebut dengan baik dan layak di kemudian hari;5.