Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuatdan bagian dalam putusan ini dan merupakan' satu kesatuan yang tidakterpisahkan; Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidanganterhadap para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalamhubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2013 sekitarpukul 14.30 Wib di tempat parkir Fakultas Tehnologi

Sukarno Hatta terdakwamelihat sebuah helm warna ungu merk INK yang diletakkan di atassepeda motor di tempat parkir Fakultas Tehnologi Pertanian KampusUniversitas Brawijaya Kec.Lowokwaru Kota Malang ;e Bahwa beberapa saat kemudian setelah mengetahui situasi amanterdakwa langsung mengambil helm warna ungu merk INK yang bukanmiliknya, kemudian ketahuan oleh Satpam Kampus UniversitasBrawijaya Kec.Lowokwaru Kota Malang dan dibawa ke Kepolisianbeserta barang buktinya ;e Bahwa terdakwa mengakui maksud dan

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwamenyimpan, menguasai, narkotika golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja bukanuntuk penembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic,serta reagensia Laboratorium tetapi akan diserahkan kepada Lek Min.Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana 111 ayat ( 2 ) UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ;ATAUKEDUA : Bahwa ia Terdakwa: INDRA ALS IIN BIN SALEH ARIFIN pada hari Rabu tanggal03 Juli 2010 sekira

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dantujuan terdakwa memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untukpenembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, sertareagensia Laboratorium tetapi akan diserahkan kepada Lek Min.Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana 114 ayat ( 2 ) UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ;3. Tuntutan Penuntut Umum Nomor.

An.Nor padasaat Terdakwa menuju ke warnet;Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yangdiperlinatkan dipersidanganMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:A fF & NS1 (satu) poket shabu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, mMenyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan

Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlahHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Smrterbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratoriumsetelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2021/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas ransel bertuliskan jansport warna hitam ; 1 (satu) buah cathot panjang 22 cm, bergagang karet warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan; 6 (enam) gulung kabel tembaga ;Dikembalikan kepada Kantor BPPT BPDP (Badan Pengkajian dan Penerapan Tehnologi Dan Balai Pengkajian Dinamika Pantai) Komplek Tehnik UGM melalui saksi DWI ROHARYANTO ;6.

penjaraselama : 9 (sembilan) bulan ;3 Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehterdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) tas ransel bertuliskan jansport warna hitam ;e 1 (satu) buah cathot panjang 22 cm, bergagang karet warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;e 6(enam) gulung kabel tembaga ;Dikembalikan kepada Kantor BPPT BPDP (Badan Pengkajian danPenerapan Tehnologi

Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan Iselain dari yang telahditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidananarkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikaHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdngolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

bukan tanaman jenmis Shabu tanpa dilengkapi dengan surat izindari pejabat yang berwenang maupun Menteri Kesehatan RI karena hal tersebut terdakwalakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmupengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telahmelawan hukum yang berlaku di Indonesia ;Bahwa Narkotika dinyatakan oleh Undangundang hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi (pasal 8 UURI No.35 tahun 2009) ;Dengan demikian Undangundang telah menentukan batasan bahwa orang perorangantidak dapat diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai Narkotika untuk kepentinganselain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;Dengan demikian unsure Tanpa hak atau melawam hukum menurut Majelis telah terbukti ;4 Ad. 3.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

Bahwa terdakwa membeli narkotika golongan jenis sabu sabu tersebut tidakada jjin dari pejabat yang berwenang, bukan dalam rangka pengobatan danpengembangan ilmu pengetahuan serta tehnologi.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan jenis sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan dalamrangka pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tehnologi.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawanhukum berarti bertentangan dengan Undangundang atau bertentangan dengankepatutan dalam masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang Undang No 35tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun

2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atasrekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;Menimbang

Utr.sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);Menimbang, bahwa dengan ketentuan Pasalpasal diatas maka narkotikagolongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atasrekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandipersidangan

Terdakwa mengambil dan menguasai Narkotikan jenis Sabutersebut tidak memilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnosticserta reagensia laboratorium, melainkan untuk dijual kembali;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri Kesehatan atas rekomondasi KepalaBadan Pengawas obat dan Makanan untuk menguasai atau menjual narkotikagolongan tersebut;Menimbang, bahwa dengan

ini adalahTerdakwa Putra Braniz Ningrat yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkanapakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3585/Pid.Sus/2018/PN.Mdnpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalam bentukHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Mdnbukan tanaman melebihi 5 (lima) gram selain dari yang telah ditetapbkan dalam UUNo.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala

adalahTerdakwa Khairil Fikri Alias Fikri yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkanapakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual

adalah Terdakwa KHAIRUL ILHAM SITEPU Als ILHAM yangselanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya:;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsurke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak mel nhukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan IImuPengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotika golonga I dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostic, sertaregensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM,oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan ataupedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,Narkotika

HEROE WIDIATMOKO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika yang menyatakan bahwa NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk lembaga ilmuPengetahuan tertentu untuk pengembangan IImuPengetahuan dan Tehnologi, sehingga yang berhak untukmenyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan adalahlembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembanganilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi,

sedangkan prosedurnya diatur17dengan Peraturan Menteri Kesehatan (mendapat jijin daripejabat yang berwenang);Saksi Ahli yang menjelaskan Narkotika dapat digunakanhanya untuk kepentingan pengembangan ilmu tehnologi sajaoleh lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang memiliki ijindari pejabat yang berwenang.

UtrMenimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaanTerdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasobat dan Makanan untuk membeli narkotika golongan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

golongangolongansebagaimana terlampir dalam Undangundang dan Zat atau obat yang termasukdalam narkotika adalah Zat atau obat sebagaimana yang tercantum dalamlampiran Undangundang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiiri darikelompok Narkotika sampai III dan Prekosor tabel 1 dan tabel I;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undangundang RI No. 35 tahu 2009 pasal41 maupun UU RI No. 22 tahun 1997 bahwa narkotika golongan iI hanya dapatdigunakan untuk lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

, sehingga yang berhak untuk memiliki ,menyimpanmenguasai atau menyediakan adalah hanyalah untuk lembaga ilmu pegetahuanPutusan Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.Mgt Halaman 5tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, sedangkanprosedurny diatur dengan peraturan menteri (mendapat ijin dari pejabat yangberwenang);Bahwa Ahli menjelaskan apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitutanpa ak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli ,menerima, menjadi perantara dalam

dalam UU RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Ahli menjelaskan apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitumemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika GolonganIbukantanaman tanpa ijin Pejabat yang berwenang, seseorang tersebut perbuatannyapatut diduga telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksisebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Ahli menjelaskan Narkotika dapat digunakan hanya untuk kepentinganpengembangan ilmu tehnologi