Ditemukan 2230 data
SITI DARNIATI, S.H.
Terdakwa:
Ir. Hj. WA ODE NURJANNAH, M.Si.
184 — 9
- 1 (satu) rangkap Salinan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 6317-PDSPKP.0-KU.200/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 Perihal Tindak Lanjut Self Blocking Anggaran, Batas Waktu pengajuan revisi anggaran, dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggara Ditjen PDSPKP Tahun 2016.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
234 — 245
berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.4) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang,Hal 102 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amboy6)7)Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.Cc) Memastikan pelaksanaan self
manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
melibatkan Kantor Cabang, Kantor CabangPembantu BNidan Kantor Kas, secara berkesinambungansehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengannasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampumeningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNidan KantorKas, sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
301 — 103
Pompa dimaksud adalah pompa intake sebanyak 1(satu) buah merek Gourma Rupp Self Priming Pump senilai Rp568.950.000, (Lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratuslima puluh rupiah) ;Bahwa benar debit awal mula sehingga perlu dilakukan Uprating IPAeksisting di Teluk Jambe mempunyai kapasitas design 50 liter/detikdengan type IPA Kedasih (jenis IPA), namun karena ada kebutuhan dimasyarakat PDAM Karawang mengoperasikan IPA pada debit 60sampai dengan 80 liter / detik, dengan debit tersebut kwalitas
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
230 — 158
Ada 2 jenis pembantuan, yakni:a) Materiele Medeplichtigheid (membantu dengan menggunakan sarana fisik atau benda;b) Intellektuele Medeplichtigheid (membantu yang berupa memberi masukan, sumbangpikiran;1) Perbuatan jahat adalah tindak pidana berupa kejahatan (rechtsdelicten);2) Niat jahat (mens rea) adalah suatu sikap batin dan keadaan yang memenuhi tujuh syarat,yaitu:a) Free will atau voluntary conduc;b) Knowledge that the act is unlawfull;c) Ability to act another;d) No will to control her/him self
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
301 — 207
Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK MenteriKehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19 Oktober 2009sebagai berikut :O Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;O Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlakuatas penggunaan kawasan hutan;O Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;O Berkoordinasi
Toshida Indonesia sebagaimana tertuangdalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;Oo Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yangberlaku atas penggunaan kawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;Oo Berkoordinasi
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1177 — 1594
Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK MenteriKehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19 Oktober 2009sebagai berikut :O Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;O Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlakuatas penggunaan kawasan hutan;O Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;O Berkoordinasi
Toshida Indonesia sebagaimana tertuangdalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yangberlaku atas penggunaan kawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;oO Berkoordinasi
581 — 243
Ahli: MOERSALIN ANANDA PUTRA:Bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut Self Assesment, dimanawajid pajak yang melaporkan pajaknya sendiri; Wajib pajak harusmelaporkan pajaknya dengan benar dan jelas, jika tidak benar dapatdikenakan pidana;Hal. 85 dari 215 Halaman Perkara No.557/Pid.Sus/2018/PN.Tng.Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndang KUP, badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputiperseroan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
277 — 181
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amboy6)7)Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.Cc) Memastikan pelaksanaan self assesment (GCG/isk/fraud awareness) padaunitunit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuaiketentuan.d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasilaudit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saranperbaikan yang diberikan oleh Auditor.Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitasPemimpin
manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
melibatkan Kantor Cabang, Kantor CabangPembantu BNidan Kantor Kas, secara berkesinambungansehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengannasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampumeningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNidan KantorKas, sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
287 — 298
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amboy6)7)Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.Cc) Memastikan pelaksanaan self assesment (GCG/isk/fraud awareness) padaunitunit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuaiketentuan.d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasilaudit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saranperbaikan yang diberikan oleh Auditor.Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitasPemimpin
manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
melibatkan Kantor Cabang, Kantor CabangPembantu BNidan Kantor Kas, secara berkesinambungansehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengannasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampumeningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNidan KantorKas, sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
259 — 162
Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK MenteriKehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19 Oktober 2009sebagai berikut :O Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;O Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlakuatas penggunaan kawasan hutan;O Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;O Berkoordinasi
Toshida Indonesia sebagaimana tertuangdalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;Oo Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yangberlaku atas penggunaan kawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;Oo Berkoordinasi
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
333 — 282
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb5)6)7)a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang,Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.Cc) Memastikan pelaksanaan self assesment (GCG/nisk/fraud awareness) padaunitunit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuaiketentuan.d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan
manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
334 — 194
dari pidana adalahapakah terdapat kesengajaan pada yang bersangkutan untuk tidakmelaporkan ataupun kesengajaan tidak melakukan pembayaran ;Bahwa ahli menjelaskan dengan adanya cicilan yang dilakukan olehTerdakwa atas nama perusahaan merupakan bentuk niat baik Terdakwauntuk membayar sehingga tidak terdapat mens rea (niat jahat) ;Bahwa ahli menjelaskan terhadap mens rea tersebut, jika memangTerdakwa memiliki niat jahat, maka pada dasarnya Terdakwa tidak perlumelakukan pembayaran maupun melakukan self
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasai 12 Ayat (1)huruf a UU KPK, yaitu KPK telah melakukan penyadapan terhadap hubungantelekomunikasi Pemohon dan bahkan sampai menghadirkannya dalampersidangan;Dengan adanya kewenangan melakukan penyadapan dan merekampembicaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK,nyatanyata telah digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan buktisecara tidak fair karena bukti tersebut berasal dari Pemohon dan tanpasepengetahuan Pemohon;Hal tersebut juga nyatanyata telah melanggar asas non self
266 — 103
Bank Jabar & Banten , Tbk. adalah :1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas namaDireksi serta mewakili Bank;2) Bersamasama dengan Dewan Komisaris menandatangani kesimpulanumum hasil self assessment pelaksanaan GCG;3) Bersamasama dengan seorang Direktur yang membidangi menandatangisuratsurat yang bersifat strategis;4) Dalam hal Direktur Utama berhalangan sementara, maka Direktur Utamadapat menunjuk seorang Direktur yang mewakili dengan memperhatikanperaturan yang berlaku;5)
SITI DARNIATI, S.H.
Terdakwa:
SAHID, S.P.
124 — 8
- 1 (satu) rangkap Salinan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 6317-PDSPKP.0-KU.200/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 Perihal Tindak Lanjut Self Blocking Anggaran, Batas Waktu pengajuan revisi anggaran, dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggara Ditjen PDSPKP Tahun 2016.
145 — 101
: MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepada PDAM TirtanadiMedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu Pembiayaan : 10 TahunHarga Pokok Pembelian : Rp 1.250.000.000,00Margin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041 .728.879,73Angsuran Pendahuluan : Rp 250.000.000,00Pembiayaan yang diangsur : Rp 1.791.728.879,73Angsuran per bulan : Rp 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kerekening penjual beserta dana self
426 — 220
saksipemeriksaannya harus diawali dengan disumpah dulu, karena saksi tidak bolehbohong sebagaimana Pasal 242 KUHP, Terdakwa diperiksa tidak perludisumpah karena Terdakwa punya hak ingkar atau bisa berbohong;Bahwa saksi mahkota sebenarnya secara teori adalah saksi yang dipilih dariTerdakwa yang kualitas kejahatannya paling rendah, saksi mahkota adalah saksiyang diberi penghargaan, yang memilin adalah JPU, dalam praktek ketika displits para Terdakwa saling memberi kesaksian meskipun secara bertentangandengan asas self
ada alasanpemaaf atau pembenar;Bahwa dalam teori turut serta, directing mind tidak harus memenuhi semuaunsur delik untuk dikatakan sebagai medepleger;Bahwa ketika Terdakwa menjadi saksi, apabila sesuai dengan asas selfincrimination dia tidak boleh menyalahkan dirinya, kalau sebagai Terdakwa diabisa menghindari kesalahan itu, yang menjadi masalah apabila dia berbohongbisa dikenakan keterangan palsu, itu yang menjadi masalah;HIm 396 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.BdgBahwa asas self
212 — 66
IMMS berupa PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) dengan cara Self Assesmen dan langsung disetorkanke rekening Kas Negara,setelah itu mekanisme bagi hasilnya dikirim oleh pusatmelalui transfer ke kas daerah dengan perhitungan 20% pusat, 16% propinsi, 32%seluruh kabupaten dalam propinsi dan 32% daerah penghasil dalam hal iniKab.Lumajang ; Halaman 96 dari 312 Putusan No.95/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.SbyBahwa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh IUPOP, yaitu PT.
124 — 35
Sedangkan atas sertifikat yang telah dikeluarkan oleh BPN,maka BPN dapat melakukan Self Corection (Undang Undang Nomor 30Tahun 2014). Bahwa Self Corection yang dapat dilakukan oleh BPNterhadap sertifikat hak atas tanah yang telah dikeluarkan adalahberkenaan :1. Cacat wewenangHalaman 316 dari 488 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2016/PN Bdg2. Cacat prosedur3.
193 — 68
Seraya Sumber Lestari saksi saya serahkan kepada Kadishut Kabupaten Siak;Bahwa IUPHHKHTnya sepengetahuan saksi Di Kabupaten Siakditerbitkan oleh Bupati Siak Pak Arwin; Bahwa Kadishut Propinsinya pada saat RKT disahkan dijabat olen BokBurhanuddin/Terdakwa; Halaman 216 dari halamanPutusan No21/Pid.Sus/2012/PNPBRBahwa sekarang self management, dari pihak pemerintah tidak menanganilagi kalau dari akasia, kalau dulu kirakira 4 tahun yang lalu selfmanagement namanya penebangan tanaman sendiri; Bahwa self