Ditemukan 2232 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
7391746
  • dalam melakukan perhitungan kerugian Negara adalahpenelitian dari Ahli dengan membuat Paper yang ditujukan kepada seluruh unsurBPKP, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak BPKP untuk menindaklanjuti.Bahwa anak perusahaan juga membuat laporan keuangan, dan pada akhirtahun akan dikonsolidasikan kepada Induk Perusahaan.Bahwaperhitungan laba/rugi anak perusahaan menjadi satu dengan laba/rugiinduk perusahaan.Bahwa jika pajak sudah dikenakan kepada salah satunya, maka hanya cukupmembayar sekali saja.Bahwa self
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
265274
  • Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amboy6)7)Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.Cc) Memastikan pelaksanaan self assesment (GCG/isk/fraud awareness) padaunitunit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuaiketentuan.d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasilaudit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saranperbaikan yang diberikan oleh Auditor.Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitasPemimpin
    manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
    manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
    melibatkan Kantor Cabang, Kantor CabangPembantu BNidan Kantor Kas, secara berkesinambungansehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengannasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampumeningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNidan KantorKas, sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
Register : 01-08-2022 — Putus : 26-12-2022 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi
Tanggal 26 Desember 2022 — Penuntut Umum:
SITI DARNIATI, S.H.
Terdakwa:
Ir. Hj. WA ODE NURJANNAH, M.Si.
1709
  • 1 (satu) rangkap Salinan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 6317-PDSPKP.0-KU.200/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 Perihal Tindak Lanjut Self Blocking Anggaran, Batas Waktu pengajuan revisi anggaran, dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggara Ditjen PDSPKP Tahun 2016.
Register : 01-08-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 26-06-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi
Tanggal 20 Desember 2022 — Penuntut Umum:
SITI DARNIATI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD DWI SETYAWAN, S.T.
1230
  • 1 (satu) rangkap Salinan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 6317-PDSPKP.0-KU.200/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 Perihal Tindak Lanjut Self Blocking Anggaran, Batas Waktu pengajuan revisi anggaran, dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggara Ditjen PDSPKP Tahun 2016.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
280187
  • Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK MenteriKehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19 Oktober 2009sebagai berikut :O Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;O Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlakuatas penggunaan kawasan hutan;O Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;O Berkoordinasi
    Toshida Indonesia sebagaimana tertuangdalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;Oo Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yangberlaku atas penggunaan kawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;Oo Berkoordinasi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
11041554
  • Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK MenteriKehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19 Oktober 2009sebagai berikut :O Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;O Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlakuatas penggunaan kawasan hutan;O Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;O Berkoordinasi
    Toshida Indonesia sebagaimana tertuangdalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yangberlaku atas penggunaan kawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;oO Berkoordinasi
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
254162
  • Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amboy6)7)Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.Cc) Memastikan pelaksanaan self assesment (GCG/isk/fraud awareness) padaunitunit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuaiketentuan.d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasilaudit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saranperbaikan yang diberikan oleh Auditor.Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitasPemimpin
    manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
    manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
    melibatkan Kantor Cabang, Kantor CabangPembantu BNidan Kantor Kas, secara berkesinambungansehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengannasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampumeningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNidan KantorKas, sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
218196
  • berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.4) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang,Hal 102 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amboy6)7)Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.Cc) Memastikan pelaksanaan self
    manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
    manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
    melibatkan Kantor Cabang, Kantor CabangPembantu BNidan Kantor Kas, secara berkesinambungansehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengannasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampumeningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNidan KantorKas, sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
224151
  • Ada 2 jenis pembantuan, yakni:a) Materiele Medeplichtigheid (membantu dengan menggunakan sarana fisik atau benda;b) Intellektuele Medeplichtigheid (membantu yang berupa memberi masukan, sumbangpikiran;1) Perbuatan jahat adalah tindak pidana berupa kejahatan (rechtsdelicten);2) Niat jahat (mens rea) adalah suatu sikap batin dan keadaan yang memenuhi tujuh syarat,yaitu:a) Free will atau voluntary conduc;b) Knowledge that the act is unlawfull;c) Ability to act another;d) No will to control her/him self
Register : 18-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
292103
  • Pompa dimaksud adalah pompa intake sebanyak 1(satu) buah merek Gourma Rupp Self Priming Pump senilai Rp568.950.000, (Lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratuslima puluh rupiah) ;Bahwa benar debit awal mula sehingga perlu dilakukan Uprating IPAeksisting di Teluk Jambe mempunyai kapasitas design 50 liter/detikdengan type IPA Kedasih (jenis IPA), namun karena ada kebutuhan dimasyarakat PDAM Karawang mengoperasikan IPA pada debit 60sampai dengan 80 liter / detik, dengan debit tersebut kwalitas
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
311258
  • Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb5)6)7)a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang,Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.Cc) Memastikan pelaksanaan self assesment (GCG/nisk/fraud awareness) padaunitunit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuaiketentuan.d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan
    manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
    manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
241146
  • Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK MenteriKehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19 Oktober 2009sebagai berikut :O Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;O Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlakuatas penggunaan kawasan hutan;O Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;O Berkoordinasi
    Toshida Indonesia sebagaimana tertuangdalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;Oo Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yangberlaku atas penggunaan kawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;Oo Berkoordinasi
Register : 19-03-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 31 Mei 2018 — WENDY LINGGA TAN
559243
  • Ahli: MOERSALIN ANANDA PUTRA:Bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut Self Assesment, dimanawajid pajak yang melaporkan pajaknya sendiri; Wajib pajak harusmelaporkan pajaknya dengan benar dan jelas, jika tidak benar dapatdikenakan pidana;Hal. 85 dari 215 Halaman Perkara No.557/Pid.Sus/2018/PN.Tng.Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndang KUP, badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputiperseroan
Register : 27-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Agustus 2020 —
316179
  • dari pidana adalahapakah terdapat kesengajaan pada yang bersangkutan untuk tidakmelaporkan ataupun kesengajaan tidak melakukan pembayaran ;Bahwa ahli menjelaskan dengan adanya cicilan yang dilakukan olehTerdakwa atas nama perusahaan merupakan bentuk niat baik Terdakwauntuk membayar sehingga tidak terdapat mens rea (niat jahat) ;Bahwa ahli menjelaskan terhadap mens rea tersebut, jika memangTerdakwa memiliki niat jahat, maka pada dasarnya Terdakwa tidak perlumelakukan pembayaran maupun melakukan self
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2274657
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Pasai 12 Ayat (1)huruf a UU KPK, yaitu KPK telah melakukan penyadapan terhadap hubungantelekomunikasi Pemohon dan bahkan sampai menghadirkannya dalampersidangan;Dengan adanya kewenangan melakukan penyadapan dan merekampembicaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK,nyatanyata telah digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan buktisecara tidak fair karena bukti tersebut berasal dari Pemohon dan tanpasepengetahuan Pemohon;Hal tersebut juga nyatanyata telah melanggar asas non self
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
255103
  • Bank Jabar & Banten , Tbk. adalah :1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas namaDireksi serta mewakili Bank;2) Bersamasama dengan Dewan Komisaris menandatangani kesimpulanumum hasil self assessment pelaksanaan GCG;3) Bersamasama dengan seorang Direktur yang membidangi menandatangisuratsurat yang bersifat strategis;4) Dalam hal Direktur Utama berhalangan sementara, maka Direktur Utamadapat menunjuk seorang Direktur yang mewakili dengan memperhatikanperaturan yang berlaku;5)
Register : 01-08-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 20-06-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi
Tanggal 20 Desember 2022 — Penuntut Umum:
SITI DARNIATI, S.H.
Terdakwa:
SAHID, S.P.
1208
  • 1 (satu) rangkap Salinan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 6317-PDSPKP.0-KU.200/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 Perihal Tindak Lanjut Self Blocking Anggaran, Batas Waktu pengajuan revisi anggaran, dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggara Ditjen PDSPKP Tahun 2016.
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
415220
  • saksipemeriksaannya harus diawali dengan disumpah dulu, karena saksi tidak bolehbohong sebagaimana Pasal 242 KUHP, Terdakwa diperiksa tidak perludisumpah karena Terdakwa punya hak ingkar atau bisa berbohong;Bahwa saksi mahkota sebenarnya secara teori adalah saksi yang dipilih dariTerdakwa yang kualitas kejahatannya paling rendah, saksi mahkota adalah saksiyang diberi penghargaan, yang memilin adalah JPU, dalam praktek ketika displits para Terdakwa saling memberi kesaksian meskipun secara bertentangandengan asas self
    ada alasanpemaaf atau pembenar;Bahwa dalam teori turut serta, directing mind tidak harus memenuhi semuaunsur delik untuk dikatakan sebagai medepleger;Bahwa ketika Terdakwa menjadi saksi, apabila sesuai dengan asas selfincrimination dia tidak boleh menyalahkan dirinya, kalau sebagai Terdakwa diabisa menghindari kesalahan itu, yang menjadi masalah apabila dia berbohongbisa dikenakan keterangan palsu, itu yang menjadi masalah;HIm 396 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.BdgBahwa asas self
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
13996
  • : MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepada PDAM TirtanadiMedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu Pembiayaan : 10 TahunHarga Pokok Pembelian : Rp 1.250.000.000,00Margin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041 .728.879,73Angsuran Pendahuluan : Rp 250.000.000,00Pembiayaan yang diangsur : Rp 1.791.728.879,73Angsuran per bulan : Rp 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kerekening penjual beserta dana self
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
20566
  • IMMS berupa PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) dengan cara Self Assesmen dan langsung disetorkanke rekening Kas Negara,setelah itu mekanisme bagi hasilnya dikirim oleh pusatmelalui transfer ke kas daerah dengan perhitungan 20% pusat, 16% propinsi, 32%seluruh kabupaten dalam propinsi dan 32% daerah penghasil dalam hal iniKab.Lumajang ; Halaman 96 dari 312 Putusan No.95/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.SbyBahwa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh IUPOP, yaitu PT.