Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi selft selo
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2233 — 1703
  • Dimungkinkan wajib pajak yang tidak muncul kegiatan kegiatan usaha,maka tidak akan terdeteksi oleh kantor Pajak;Bahwa sistem pelaporan perpajakan kita adalah self assessment system.Artinya, pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan sendiri olehwajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajakpajaknya.Halaman 709 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST710Sehingga sebenarnya CV.
    RATU RITA tidak disebutkan luasnya di Kec.Sungai Raya Kabupaten/Kota Pontianak Kalimantan Barat.uangnya dipergunakan untuk apa dan dikemanakan, Saksi menjawabtidak tahu;e Bahwa atas Pertanyaan Terdakwa tentang semuaPelaporan LHKPN Terdakwa dari Tahun 2002 s/d Tahun2013 apakah ada halhal yang mencurigakan dari dataPelaporan LHKPN Terdakwa, Saksi menjawab tidak tahukarena Pelaporan Data LHKPN walau telah diumumkandalam Berita Negara itu baru bersifat Self Assesmentkarena hanya diisi oleh Penyelenggara
    Bahwa substansidari kedua pasal dalam undangundang tersebut samasekali tidak bertentangan dengan asas praduga tidakbersalah atau asas non self incrimination maupunasas lainnya, karena untuk menyatakan seseorangbersalah harus digunakan ketentuan Pasal 183 KUHAPyaitu. terbukti adanya perbuatan pidana, terdakwaterbukti bersalah melakukan pidana berdasarkanminimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, dan hakim yakin,maka terdakwa baru dapat dihukum.Bahwa berkaitan dengan kasus Imin Sumardi lebihlanjut ahli
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ARIE APRIANSYAH,SH,MH
2.CHANDRA IRAWAN, SH
Terdakwa:
ABDUL MUKOHIR, A.Pi.,M.Si Bin H. ABDUL KARIM
188 — 53
  • Surat Direktur Jenderal Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor : S-2536/AG/2016 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Pengesahan Revisi Self Blocking Penghematan Belanja K/L APBN-P TA 2016 Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 01-04-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 112/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
Tanggal 20 Agustus 2014 — MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE al ABI RAMDHANI bin MASRIE BUSTARIE
206 — 55
  • Pencairanpembiayaan yang diberikan oleh beberapa nasabah tersebut setelah sesuai denganpersyaratan yaitu : adanya BI Checking, SP3 (Surat Permohonan PencairanPembiayaan), CSA (Compliance Self Assesment), NAP (Nota AnalisaPembiayaan), Pengikatan Jaminan (Covernote) oleh Notaris masa berlaku 3 bulan,Pembukaan rekening, KTP, KK, NPWP, Surat Nikah, Bukti copy kepemilikanjaminan, Dana yang harus disediakan oleh nasabah untuk pendebetan biayapengurusan pembiayaan ;Bahwa ketika memproses ada jaminannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
735 — 382
  • tersebut mobilmilik Terdakwa dipinjam oleh saudara suami Terdakwa untuk acara wisudasebagaimana keterangan saksi ade charge dari Terdakwa yakni saksi SarjuHutahaean, saksi Sauba Siahaan, saksi Hertina Siahaan, dan saksi DarusmanSiahaan;Kedua : mengenai keterangan saksi Helpandi terkait pertemuannya denganTerdakwa dan terkait penyerahan uang kepada seseorang yang mengendarimobil milik Mery Purba tersebut, keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukungbukti lain (unus testis nulus testis) bersifat self
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ARIE APRIANSYAH,SH,MH
2.CHANDRA IRAWAN, SH
Terdakwa:
RUDI HARTONO, SE Bin MAT DEHAN
245 — 343
  • Surat Direktur Jenderal Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor : S-2536/AG/2016 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Pengesahan Revisi Self Blocking Penghematan Belanja K/L APBN-P TA 2016 Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2012 — YANUELVA ETLIANA, SE, MT binti ABU HANIFAH
187 — 45
  • Semakin besar dana/modal sendiri (self financing) dapatmenunjukkan bahwa calon debitur memiliki kesungguhan yangsemakin tinggi untuk memenuhi kewajibannya kepada bank dan untukmenjalankan usahanya dengan baik dan sungguhsungguh ;Capacity (Kapasitas), kKemampuan yang dimiliki calon debitur dalammenjalankan usahanya dalam rangka memperoleh laba yangdiharapkan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
181 — 69
  • seorang Pegawai Negeri berkaitandengan penerimaan gratifikasi adalah seluruh penerimaan gratifikasi ataupemberiaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya danberlawanan dengan tugasnya/ kewajibannya. yang menurut UU Nomor 20tahun 2001 dianggap sebagai pemberian suap, sebagaimana dimaksuddalam pasal 12B ;Bahwa harta warisan yang belum terbagi wajib dilaporkan dan pelaporandapat dilakukan revisi ;Bahwa pelaporan harta warisan disesuaikan dengan bagian masingmasingahli waris dengan prinsip Self
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
316 — 217
  • yang melibatkanKantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan beRpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengankebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
    yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan beRpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:Halaman 40 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBa)b)d)Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.Memastikan pelaksanaan self
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 18 Januari 2017 — MUSLEM SYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN
176 — 346
  • ;Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara dilakukan perhitungandenda administrasi yang mengathui hal tersebut adalah tim pemeriksayang merupakan independen dari DJP NAD;Bahwa benar saksi ada dibekali surat tugas untuk melakukan penagihan;Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Muslem Syamaun adadiperiksa oleh penyidik pajak;Bahwa benar pada prinsipnya untuk menghitung dan melakukan pembayaranpajak dilakukan secara pasif dan hal ini pihak pajak percaya penuh kepadamasyarakat (Self
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - EFFENDY HUTAGALUNG
144 — 25
  • Petugas pendata (mitra) menyerahkan instrumen hasilpendataan sekolah setelah dilakukan self QC dan dibuatrangkap 4 lalu diserahkan kepada Koorlap sebanyak 2rangkap, pihak sekolah 1 rangkap, 1 rangkap untuk pendatab. Koorlap menerima instrumen hasil pendataan dan melakukanpemeriksaan selain dari pada itu koorlap juga bertugas untukmengambil titk lokasi sekolah dan foto digital sekolah.c. Titik dan foto diserahkan kepada koordakab untuk dilakukanpemeriksaan.d.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
133 — 34
  • Bahwa terdakwa menerangkan Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barangsebagaimana tersebut di atas tetap ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs.MUHAMMAD ILYAS walaupun persyaratannya tidak lengkap ; Bahwa Ahli Zulkifi menerangkan bahwa perusahaan tambang dalam membayarkewajibannya memiliki prinsip self assessment yaitu menghitung sendin,membayar sendin sertamelaporkan sendini ; Bahwa ahli zulkifli menerangkan jika persyaratan dalam Surat Keterangan AsalBarang ( SKAB) tidak lengkap maka Dinas Pertambangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2015 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - YOGI PARYANA SUTEDJO
135 — 26
  • Petugas pendata (mitra) menyerahkan instrumen hasilpendataan sekolah setelah dilakukan self QC dandibuat rangkap 4 lalu diserahkan kepada Koorlapsebanyak 2 rangkap, pihak sekolah 1 rangkap, 1rangkap untuk pendatab. Koorlap menerima instrumen hasil pendataan danmelakukan pemeriksaan selain dari pada itu koorlapjuga bertugas untuk mengambil titk lokasi sekolah danfoto digital sekolah.c. Titik dan foto diserahkan kepada koordakab untukdilakukan pemeriksaan.d.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1257 — 664
  • Ini lebih dikenal dengan non self incrimination yaituorang tidak boleh dinyatakan bersalah karena dia sendiri menyatakan tentang apayang dia lakukan untuk itu untuk menjamin bahwa orang tidak dihukum karenapernyataan bersalahnya sendiri maka terhadap seorang terdakwa punya hak untukdiam. Hal ini merupakan hak, jadi bisa digunakan atau tidak oleh terdakwa.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
440 — 124
  • Dengan demikian tidak ada masalah dalam prakteknya terhadapadanya saksi mahkota sepanjang tidak melanggar asas non self incriminationyaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan /merugikan dirinya di muka persidangan;Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis berupa surat pernyataanpernyataan dan 2 (dua) buah flash disk yang berisi pernyataanpernyataan darimasyarakat dan video dukungan masyarakat, Majelis Hakim berpendapat tidakdapat dijadikan dasar bahwa Para
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
408 — 273
  • Hasil analisis mutubeton yang dibutuhkan menggunakan fc 30 MPa dan untuk mempermudahpelaksanaan rekomendasi beton menggunakan beton Self CompactingConcrete (SCC).5. Kebutuhan beton untuk jacketing +170,7 m*, kebutuhan tulangan utama D16sebanyak + 12,48 ton dan tulangan Sengkang D10 sebanyak + 0,539 ton.6. Setelah perbaikan balok, kolom dan pelat selesai dilakukan maka gedung dapatdifungsikan sesuai peruntukannya yaitu stadion (GOR).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
346 — 240
  • Communication Manager, Policy,Government and Public Affairs. 1 (satu) lembar Asli Daftar Absensi Rapat tanggal 9 Juli 2013 tentangPaparan Yayasan Pertambangan dan Energi yang dihadiri oleh 6orang; 1 (satu) bundel Asli Pengantar Pembahasan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) APBNP TA 2013sebagai Bahan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM pada Rapatdengan Panja RKAKL Komisi VII DPR RI, Jakarta, 31 Mei 2013; 1 (satu) bundel Fotokopi Status Blokir dan Output Cadangan RKAKLAPBNP 2013 (Self