Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-04-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 April 2015 — KRISTOFORUS UMBU YOGAR VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. WILAYAH DENPASAR, yang diwakili oleh Irianto, sebagai Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesi (Persero) Tbk. Denpasar
10853 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semesti harus melewatitahapantahapan tersebut diatas, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi;Namun dalam kenyataannya, ketika Penggugat Rekonvensi terindikasimelakukan pelanggaran disiplin, ternyata Tergugat Rekonvensi tidakmelakukan tahapantahapan sangsi/nukuman disiplin sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) di atas yang kemudian dijabarkan lebihlanjut dalam ketentuan Pasal 11 tentang penjatunan hukuman disiplinberupa peringatan tertulis, Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupateguran
Register : 19-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 65/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, S.H.
Terdakwa:
1.AKHMADAN Bin TASINSYAH
2.JUMLI Bin JAKRANI
40153
  • PengesahLaporan Hasil Produksi, Kepala Bagian Pemangkuan Hutan, KomandanPos Pengawasan Lalu Lintas Kayu, Kursus Kursus atau Diklat yangpernah diikuti yaitu Diklat PPKBRI, Diklat PolHut, Diklat Kebakaran Hutan; Bahwa, ahli menerangkan perbuatan mengangkut kayu olahan tanpadilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu KayuOlahan (SKSHHKKO) maka perbuatan tersebut tidak sesuai denganperaturan perundanganundangan dan dapat dikenai sanksi hukumpidana, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sangsi
Register : 19-01-2017 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SERANG Nomor 578 / Pid. Sus / 2016 / PN. Srg
Tanggal 12 Oktober 2016 — KHAIRA BHARTINDER KAUR
11014
  • paspor yang pertama terdakwaKhaira tersebut dan teknik wawancara sekarang sudah berbeda denganyang dulu;Hal 30 dari 60 hal Putusan Nomor : 579/PID.SUS/2016/PN.SrgBahwa betul barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupaformulir perpanjangan paspor dan ditanda tangani oleh pemohon, Visakunjungan barang bukti dan barang bukti Paspor terdakwa Khairapernah digunakan pada tanggal 17 Desember 2012 ;Bahwa menurut pasal 26 UU No.6 tentang keimigrasian,orang yangmencoba membantu harus diberikan sangsi
    yang sama dan saksi tidaktahu sangsi apa bagi petugas yang mencoba membantu dan saksi tidakbisa memvonis;Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;9.
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 8/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Arbi M. Nur
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
500400
  • Pada ayat (2) disebutkan sanksi akademik berupa: (a)tidak diizinkan mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatanakademik lain, (b) tidak boleh mengikuti ujian semester, (c)pembatalan mata kulia tertentu, (d) pembatalan skripsi/tugas akhirdan karya ilmiah lain (e) diberhentikan sebagai mahasiswa.Tahapan pemberian sangsi tersebut tidak dijalankan Tergugat.Tergugat melampaui Prosedur pemberian sangsi yang langsungpada sangsi terberat yaitu diberhentikan sebagai mahasiswa.Padahal menurut kepatutan sebelum
Register : 24-01-2011 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 41 / Pid.Sus / 2011 / PN. Jkt.Utr
Tanggal 24 April 2013 — SAMIAN
158203
  • Tri Sinarmas Perkasa telah mengeluarkan Faktur Pajak haruskena sangsi ;Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Oktober Desember dan masa pajak Desember 2001 dengan faktur pajak PT. Tri SinarmasPerkasa yang ternyata Wajib Pajak Non PKP ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; 10.
    Citramas Gema Nusantara telah mengeluarkan Faktur Pajakharus kena sangsi ; Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Januari danPebruari 2001 dengan faktur pajak PT.
Register : 14-08-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PA BONTANG Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg
Tanggal 12 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
3024
  • itubeliau tidak pernah melayani saya sebagai suami,walau uang belanja danuang sekolah anak anak setiap ulan selalu saya transfer kepada beliauBeberapa tahun sebelum gugatan cerai saya yang pertama,sebelumnnyabeliau lah yang menggugat cerai saya namun tidak pernah saya responkerana mengingat anak anak masih kecil saya berharap semua bisadiperbaiki,namun jauh dari harapan saya beliau malah memaksa saya supayasaya yang mengajukan gugatan ceraiMutasi beliau ke Balikpapan menurut saya adalah bentuk sangsi
    karena beliaubanyak menggunakan uang kantor,kalaupun pihak perusahaan tidak secaragamblang memberi pernyataan sangsi saya bisa memaklumi karena beliauadalah karyawan senior, karena logikanya kalau beliau naik jabatan pastibeliau jalani dengan senang hatiBeliau sudah kehabisan cara sehingga pernah melaporkan saya ke komisiperlindungan anak dan perempuan walau pada kenyataannya saya tidakpernah melakukan kekerasan atau berbicara kasar, kalau tuntutan ceraidijadikan alasan gangguan psikologis anak
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1780/Pdt.G/2018/PA.Bjn
Tanggal 18 Juli 2019 — PEMOHON VS TERMOHON
598
  • kembali.Alasan Pemohon itu tidak benar, sebenarnya saudara Pemohonketahuan oleh suami Erlinda telah selingkuh di rumah (wil) tersebut.Pemohon sebenarnya telah dilaporkan ke POLSEK temayang, kalautidak di laporkan mana mungkin pihak POLSEK Temayang bisa tahu dankemudian menghubungi pak Kades Kedungsumber.Kemudian setelah selesai dari POLSEK Temayang sdr Pemohon dan sdrErlinda di mintai keterangannya di balai desa Kedungsumber di hadapanPak Kades Kedungsumber, yang kemudian oleh Pak Kades Pemohondiberi sangsi
Register : 18-12-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1150/Pid.Sus/2017/PN Kis
Tanggal 8 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ANITA MAGDALENA RAJAGUKGUK,SH
Terdakwa:
Ari Pranoto Alias Ari
2614
  • halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1150/Pid.Sus/2017/PN KisMenimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 23-10-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 46-K/PM.II-10/AD/X/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — Irvan Ilham Jati, Pratu NRP 31110096471291
7140
  • keperluananggota yang ingin melakukan ijin tersebut dan ada ketentuandan prosedur perijinan dan prosedur tersebut berlaku bagiseluruh prajurit di satuan Terdakwa di Yonif 411/R/6/2/Kostrad,namun pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijindari komandan satuan, Terdakwa tidak melakukan prosedurperijinan tersebut karena Terdakwa telah jenuh dengan tugasrutinitas satuan.Bahwa alasan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijinKomandan Kesatuan karena Terdakwa merasa jenuh dantidak betah saat diberi sangsi
Register : 03-12-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PA FAK FAK Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ff
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9227
  • SuratPernyataan tersebut dalam poin 4 berisi konsekwensi sangsi apabila salahsatu pihak melanggar isi Surat Pernyataan tersebut.Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.
Putus : 24-05-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/PDT.SUS-PHI/2016
Tanggal 24 Mei 2016 — RUMAH SAKIT ROYAL TARUMA/PT TARUMA BHAKTI MEDIKA VS ANALISA PAULINA KARTIKA
6250 Berkekuatan Hukum Tetap
  • undangundang, padahal cutimerupakan hak normative Penggugat, bahkan terkesan bahwa Tergugatbuta hukum/tidak tahu aturan, bahwa setiap Pekerja berhak atas cutitahunan, bahkan coba perhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Pasal 187, yang berbunyi:(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat(1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1),dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 144, dikenakan sangsi
Register : 10-08-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum: MOCHAMMAD FITRI ADHY,SH Terdakwa: 1.RONAL ANDRIAN ALS RONAL BIN ERIS DOMO 2.MUHAMMAD REZICALDO ALS ALDO BIN ALM ZULFAKAR
6726
  • UnsursecaratanpahakataumelawanhukummenggunakanNarkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas
Register : 02-10-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PA SELONG Nomor 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 2 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11886
  • Kami Para tergugat curiga jika ada pemalsuan data terhadap suratsurat atas alas hak pada persyaratan penerbitan sertifikat tersebut; Bahwa jika ada pemalsuan data terhadap penerbitan sertifikat tersebutmaka akan ada sangsi pidana sesuai pasal 263 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) ayat (1) : Barang siapa membuat surat palsu ataumemalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan ataupembebesan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari padasesuatu hal dengan maksud untuk memakai
Register : 13-08-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 825/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ROI BARINGIN TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
Azwan Als Iwan Als Lekman
517
  • akan dipertimbangkandalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2018/PN KisMenimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 16-07-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Pms
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
1.HISAR SILALAHI
2.ELISABET SILALAHI
3.SUSANTI THERESIA SILALAHI
4.JOHANNES GH. SILALAHI
5.MERRY KRISTINA P.SILALAHI
6.REINHARD M. SILALAHI
Tergugat:
RAMAULI SAMOSIR
9216
  • Konpensi pada pokoknya tentang adanya perbuatan yangyang melecehkan nama baik Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalamdalam Konpensi karena diakatakan masih berstatus istri Sembiring (Suamipertama) Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam dalam Konpensi saatmenikah dengan Alm TEPRIANTO NAHOT HAMONANGAN SILALAHI, padahaltidak benar sama sekali, hal tersebut bisa dibuktikan dengan surat putusanperceraian Pengadilan No.42/PDT.G/2007/PN.PSP tanggal 09 Juli 2008, olehkarenanya layaklah diberikan sangsi
Register : 15-10-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1594/Pdt.G/2014/PA.Smd.
Tanggal 10 Februari 2015 — Penggugat VS Tergugat
6635
  • Bahwa terlepas dari bantahan Tergugat Rekonpensi pada poin 2 (dua)diatas, bahwasanya sampai saat sekarang ini Tergugat Rekonpensisangat sangsi terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi yangmenuntut mengatasnamakan biaya nafkah/kebutuhan anakanakmereka yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, seperti halnyayang telah Tergugat Rekonpensi sampaikan diatas, bahwa apa yangtelah dilaksanakan kewajiban Tergugat Rekopensi dalam hal untukbiaya nafkah/kebutuhan anakanak mereka, bisa dikatakan lebih daricukup
Putus : 19-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589 K/PDT/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — Drs. Ir. HASAN WILADI, M.Sc. VS PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (RCTI), dkk.
14390 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memberikan sangsi terhadap pelanggaran peraturan dan pedomanperilaku penyiaran serta standar program siaran;Pasal 1 angka (2) Undang Undang Penyiaran Nomor 32/2002:Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui saranapemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksadengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel,dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak danbersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;11.
Register : 19-12-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 276/Pid.B/2014/PN Tte
Tanggal 3 Maret 2015 — HERIYANTO PANGET, ST Alias HERI
5838
  • Marjan kerumah Terdakwa, suami saksi sempat sangsi untuk bisa mengurus plat nomor polisigantung atau sementara (Plat Kuning) karena mobil tersebut akan dipergunakansebagai alat mata pencaharian, namun Sdr. Marjan mengatakan bahwa itu gampangnanti akan di bantu mengurusnya, semua bisa dibuat yang penting ada uang danketika itu Sdr.
Register : 28-08-2012 — Putus : 14-09-2012 — Upload : 04-10-2012
Putusan PN MARABAHAN Nomor 93/Pid.B/2012/PN.Mrb
Tanggal 14 September 2012 — RIZA ADITYA RIVANI BIN DUPIANI
7322
  • Menimbang, bahwa pada umumnya untuk setiap perbuatanpidana disyaratkan adanya kehendak pelaku itu ditujukanterhadap perbuatan yang oleh undangundang disertai denganancaman (Sangsi) yang berupa pidana. Tetapi merupakanpengecualian adanya perbuatan yang dapat dipidana yang tidakbersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kuranghatihati, kurang adanya tindakan pencegahan, pendek katakesalahan pelaku.
Putus : 27-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 336/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 27 September 2016 — JUMAHERI melawan 1. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Pusat di Jakarta, cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Mitra Usaha Rakyat (MUR) Cabang Temanggung dll
13577
  • meminta kepada Turut TERLAWAN I untukmemberikan pengawasan pada TERLAWAN agar TERLAWAN melaksanakan Penjualan Jasa keuangan mentaati Peraturan OTORITASJASA KEUANGAN dalam BAB VII Tentang Peralihan pasal 54 yangberbunyi : Penanjian baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha jasakeuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, wajibdi sesuaika dengan kententuan sebagai mana di atur dalam pasal 22paling lambat pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini,ataupun memberikan Sangsi