Ditemukan 3400 data
83 — 23
132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi
Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD, Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi
.86/Pid.Sus/2013/PN.Sbyyang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah dan Pasal 122angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yangtelah ditetapkan dalam APBD, e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13Februari 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri KeuanganNomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi HasilCukai hasil tembakau dan sangsi
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Johan Sandi
30 — 5
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggung jawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaana Iternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
ADI WIRATMOKO, S.H
Terdakwa:
MUHAMAD HUSNI bin RUSDI
59 — 43
koordinasi dengan konsumen jika akan dikembalikandan atau akan tetap dibongkar habis maka akan dibuatkan berita acaranya.Semua minyak yang ada dalam tangki wajib dikuras habis;Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa gaji Terdakwa namun untuk awalgajil sopir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambahuang jalan namun kisaranya uang jalannya saksi tidak tahu;Bahwa sesuai dengan SOP Perusahaan bahwa harus dilakukan pergantianyang diatur oleh kepala pool yakni saudara Allen;Bahwa ada sangsi
ROI BARINGIN TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
Indra Lesmana Als Indra
22 — 3
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
287 — 206
Tri Sinarmas Perkasa telah mengeluarkan Faktur Pajak haruskena sangsi ;Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Oktober Desember dan masa pajak Desember 2001 dengan faktur pajak PT. Tri SinarmasPerkasa yang ternyata Wajib Pajak Non PKP ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; 10.
Citramas Gema Nusantara telah mengeluarkan Faktur Pajakharus kena sangsi ; Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Januari danPebruari 2001 dengan faktur pajak PT.
1.I Ketut Adi Putra
2.I Nyoman Jengki
Tergugat:
I Wayan Yanto ,ST
72 — 41
Pernyataan lalai pada dasarnyabertujuaan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada Debituruntuk memenuhi prestasinya dengan sangsi Tanggung Gugat ataskerugian yang dialami oleh Kreditur.
Pernyataan lalai pada dasarnya bertujuan menetapkantenggang waktu (yang wajar) kepada Debitur untuk memenuhiprestasinya dengan sangsi Tanggung Gugat atas kerugian yang dialamioleh Kreditur. Menurut undang undang, peringatan (Somatie) Krediturmengenai lalainya Debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (videpasal 1238 KUH Perdata). Jadi lembaga Pernyataan lalai merupakanupaya hukum untuk sampai pada fase Debitur dinyatakan wanprestasi.
72 — 37
dikirim setelah batas waktupenyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhari selama 50hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selain ituseharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat(4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang bukan membayarkannya terlebin dahulu secara melawan hukumHalaman 21 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.dengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
IRAWANTO,M.Kes memberikan sanksi denda apabila barang dikirim setelah batas waktupenyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhari selama 50hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selain ituseharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat(4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang bukan membayarkannya terlebin dahulu secara melawan hukumdengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
105 — 21
Jasa Marga (persero) Tbk dengan serikat Karyawan JasaMarga.Bahwa PARA PENGGUGAT sejak bekerja di perusahaan TERGUGAT tidak pernahdiberikan sangsi berupa Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga oleh TERGUGAT.Bahwa tanpa alasan hukum yang jelas TERGUGAT telah menjatuhkan Skorsingkepada PARA PENGGUGAT sesuai surat sekorsing yang masingmasing yaitu;1 Surat Keputusan Kepala PT.
Jasa Marga (Persero)Tbk Cabang Purbaleunyi Bandung perihal penolakan atas sangsi PemutusanHubungan Kerja (PHK) tertanggal 30 April 2013.Fotocopy Surat dari Tommy Afief Noor yang ditujukan kepada PT. Jasa Marga(Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi Bandung perihal penolakan atas sangsiPemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 30 April 2013.Fotocopy Surat dari Dasep Mahpudin yang ditujukan kepada PT.
82 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi Charles Miduk Lumban Tobingmempunyai itikad tidak baik seharusnya menghormati apa yang dilakukanoleh Bapaknya yaitu Jual Beli Tanah tersebut adalah hasil harta bersamaperkawinan antara Sinmar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolondengan menandatangani Akta Jual Beli tersebut;Bahwa apabila Tergugat lalai/tidak mau melaksanakan putusan pengadilanmaka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili untuk memberikan sangsi kepada Tergugat Hal. 3 dari 28 hal
AMRIZAL
Terdakwa:
OKI YOHANDA ALFINDO Pgl. OKI Bin TAHARMAN
118 — 17
Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yangberasal dari
FAHMI JALIL, SH.
Terdakwa:
1.NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB
2.ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI
33 — 2
Moeljatno, SH, menyebutkan yangdimaksud dengan perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah: perbuatan yangdilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sangsi)yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat,oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu adahubungan yang erat pula.
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
OKTAVIANUS SAMBEKA
151 — 93
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya,hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Syahrifuddin Sitorus Alias Budi Salmah
27 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.295 K/Padt/20154.3.4.4.4.5.4.6.e Bahwa Kasir toko itu adalah Ma (26) perempuan yang tinggal dijalan RTA Milono Komplek Bama Raya;e Bahwa Hj.Juairiah telah membuat Pengaduan kepada DewanPers yakni Pengaduan mengenai Hajjah Juairiah yang merasatelah diperdayai oleh saya sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) dan Perbuatan saya yang tidak mengklarifikasi terlebihdahulu kepada Saudari Maulidah sebelum menerbitkan beritatentang Kasir Toko dilaporkan ke Polisi;e Bahwa Saya telah mendapat sangsi dari
107 — 21
Selanjutnya Terdakwa saksi beri sangsi berupa penurunanDP3 ( Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ) yang selanjutnya saksimembuat Laporan Pengaduan pada tanggal 8 januari 2014 dan LaporanPolisi No. Pol: LP/ B/ 145/ IV / 2014 / Res Klaten / Jateng, tanggal 07April 2014. di Polres Klaten tentang dugaan Tindak Pidana PemalsuanKUTIPAN AKTA KLEHIRAN. Bahwa di Disdukcapil Kab. Klaten ada 3 bidang / bagian dan satusekretariat diantaranya : Sekretariat di jabat oleh UTAMI SETYANINGSIH, SH.
70 — 31
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian' oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelahmenjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Yon Armed13/2/1 Kostrad atau militer umumnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga
46 — 6
Ainie Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena satu bagian dan saksilebih dulu di perusahaan.e Bahwa saksi merupakan pekerja tergugat sejak tahun 1997 sampaidengan sekaaraang di bagian produksi.e Bahwa saksi bekerjadi bagian admn dan memberikan absensi sertaATK.e Bahwa tugas saksi adalah memberikan spidol kepada operator.e Bahwa apabila spidol habis di tukar kembali dengan yang baru dantidak setiap hari memberikan spidol.e Bahwa pada bulan maret 2015 ada karyawan yang membawa spidol dikenakan sangsi
266 — 78
Surat Nomor 712/A.K.VII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yangdikeluarkan oleh Ketua STKIP Kie Raha Kota Ternate PerihalPemberian Sangsi kepada saudara Bakri Ismail, S.Pd.MA, Abd.Chaidir Marasabessy, S.Sos, M.Pd, Sukarno Adam, MA dan Nutfa A.M. Arif, M.Pd, (bukti P14);.
Surat Nomor 712/A.K.VII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, PerihalPemberian Sangsi, (bukti T.17);10. Surat Nomor 125/P.B/L.P2MSTKIP/I/2020, tanggal 13 Januari 2020,Perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian PadaMasyarakat, (bukti T.18);11. Surat Nomor 126/P.B/L.P2MSTKIP/I/2020, tanggal 13 Januari 2020,Perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian PadaMasyarakat, (bukti T.19);12.
MELAWAN
1. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Cq. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,Dkk
68 — 21
Bahwa untuk dalil Penggugat pada point 10 Tergugat V tidak akanmenghentikan atau mencegah proses yang sedang berjalan karena sesuaiperaturan KPU no 2 tahun 2015 sudah terjadwal justeru kalau mencegahatau menghentikan Tergugat V kena sangsi, dan sesuai pasal 42 ayat 1Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 83/Pat.G/2015/PN.Gpr10.11.12.huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO 9 tahun 2015, manakalaijasah pasangan calon sudah dilegalisir oleh yang berwenang maka haltersebut sudah dianggap sah sehingga tidak
ada alasan bagi KomisiPemilinan Umum kabupaten Kediri untuk menolak persyaratan tersebut;Bahwa dalil para penggugat no 11, 12 adalah tidak benar karena sudahtepat dan benar sehingga Tergugat V wajib meneruskan sesuai dengantahapan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan KPU no 2 tahun2015, justeru kalau Tergugat V menghentikan tahapan yang sudah diaturnantinya malah kena sangsi;Bahwa point 13 para penggugat mendalilkan bahwa Penggugat VMelakukan Perobuatan Melawan Hukum adalah dalil yang keliru
76 — 34
Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah berurusan dengan SatpomLanud Wiradinata Tasikmalaya dalam kasus penganiayaan' terhadapwarga Sipil didaerah latihan Komando Pemeungpeuk Garut dankasusnya telah diputus oleh Dilmil Il 09 Bandung Nomor : PUT /178K / PM.II 09 / AU/ IX / 2005 tanggal 6 September 2005 denganputusan hukuman pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan 6enam bulan dan sangsi administrasi berupa UKP ditundsa dua periodedan Dikum ditunda 1 (satu) gelombang.Terdakwa 2.1.
Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalamimemar memar pada bagian tubuhnya.Menimbang, agar perbuatan dan peristiwa seperti ini tidakterjadi lagi dan tidak ditiru) oleh pelatih prajurit TNI lainnyamaka Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian itu.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsaf dan kembali