Mr.Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana,Penerbit Aksara Baru, Jakarta, halaman 82);Menimbang, bahwa doktrin ilmu hukum pidana juga mengenal asasActus Reus, yang berbunyi: actus non facit reum, nisi mens sit rea yangartinya adalah sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecualibila dilakukan dengan niat jahat.

Dalam konteks ini, actus reus harusdilengkapi dengan mens rea dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwatersangka telah melakukan actus reus dengan disertai mens rea, yaitu niat jahatatau. suatu. kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkankepadanya.

Adapun kedua aspek yang menjadi masalah penting dalam actusreus dan mens rea adalah :a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak;b. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi ;Actus reus merupakan unsur phisik sedangkan mens rea merupakanunsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana, sehinggatanpa bukti adanya mens rea dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana(vide: C.S.T. Kansil, SH., dan Christine S.T.

Sus/2018Bahwa putusan judex facti dan tuntutan Penuntut Umum sebagaimanatertuang dalam memori kasasi hanya mempertimbangkan secara kasatmata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memilikishabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa. Hal ini tentubertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawabpidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntutperkara di pengadilan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidanaTerdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekali tidakdibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidakterungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai,menyimpan narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimumkepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap

Putusan Nomor 918 K/Pid.Sus/2019Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna yaituTerdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkotika,hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkapfakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap narkotika.Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikat peredaran gelapnarkotika;:Bahwa dalam putusan judex facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki

Bahwa penuntutandan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reussemata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilandi Indonesia;Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidakterungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai,menyimpan narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimumkepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap

Unsur actus reus (physical element), yaitu perouatan lahiriah atau esensi darikejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;2.

melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yangtelah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa, yaitu niatterdakwa agar menyimpan dan membuka plat dan velg sepeda motor saksi korbanyang merupakan hasil curian yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini,kemudian sikap batin tersebut diwujudkan oleh terdakwa dengan menyembunyikansepeda motor dan melepas plat dan velg agar tidak dikenali saksi korban,sehingga tindakan nyata tersebut menjadi actus

melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkaraa quo;Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa Penyalahguna yaituTerdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peradaran gelapNarkotika, hal ini dapat dibuktikan meskipun hasil pemeriksaanpersidangan terungkap fakta Terdakwa menjual narkotika namunTerdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikat peredaran gelapNarkotika;Bahwa dalam putusan Judex Facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanyadengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalamsistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketikaNarkotika yang dibeli, dimiliknya habis maka tentu akan mencari lagiNarkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinyapenyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dantidak terbantahkan

Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikat peredaran gelapNarkotika;Bahwa dalam putusan Judex Facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa, yaitu membeli danmemiliki Sabu tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa. Hal ini tentubertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawabanpidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkaradi pengadilan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanyadengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistemhukum dan peradilan di Indonesia.Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkapkalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotikadalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaianbagi Penyalahguna Narkotika.

Terdakwa menggunakan karena sebagai sopirmerasa dapat membantu) mengurangi beban pekerjaan dan terdakwamerasa capek akan hilang.Bahwa Judex Facti dalam dalam putusannya hanya mempertimbangkansecara kasat mata actus reus / perbuatan materil terdakwa yaitumembeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan mes reaTerdakwa.

Bahwa penuntutan dan penjatuhanpidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekalitidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1411 K/Pid.sus/17Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganterdakwa membeli, memiliki, mMenguasai narkotika jenis shabu beratnetto 0,46 gram.Hal ini menunjukkan Terdakwa membeli dan memiliki ,menyimpanshabu dalam jumlah sedikit .

Para Terdakwa tidakpernah menjadi jaringan/sindikat peredaran gelap narkotika;Bahwa dalam putusan Judex Facti hanya mempertimbangkan secara kasatmata actus reus/perbuatan materil Para Terdakwa yaitu membeli danmemiliki shabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Para Terdakwa. Halini tentu bertentangan dengan oprinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiapmemeriksa dan menuntut perkara di pengadilan.

Bahwapenuntutan dan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa hanyadengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalamsistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan di persidangan tidakterungkap fakta kalau Para Terdakwa pernah membeli, memiliki,menguasai dan menyimpan narkotika dalam jumlah banyak melebihibatas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahgunanarkotika.

Unsur actus reus (physical element), yaitu perbuatan lahiriah atau esensi darikejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;2.

, mens rea (mental element) dari terdakwa, yaitu niatterdakwa mempunyai sepeda motor dengan harga murah, kemudian sikap batintersebut diwujudkan oleh terdakwa dengan membeli sepeda motor dari IRANDAGHAZALI Als RANDA yang tidak dilengkapi suratsurat yang seharusnya ada danterdakwa seharusnya bisa mendugaduga apabila sepeda motor tersebut tidakdilengkapi suratsurat (STNK dan BPKB), berasal dari hasil kejahatan namunterdakwa tetap membeli dengan harga murah, sehingga tindakan nyata tersebutmenjadi actus

(hal. 33putusan) ;3 Tentang Sifat dapat dipidananya Suatu Perbuatan :Dalam doktrin hukum pidana dikenal Actus non facit, reum, nisimens sit rea, artinya pertanggungjawaban pidana tidak cukupdengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tapi harus ada kesalahanatau sikap bathin yang dapat dicela (sumber : Moeljatno, 1978, AzazAzaz Hukum Pidana, hal. 3839). Dengan kata lain harus adaperbuatan yang dilarang oleh hukum dan niat jahat pelakunya.

(hal. 35 putusan) ;Apabila dikaitkan dengan doktrin dengan sengaja bahwa Terdakwa harusmengetahui dan menghendaki perbuatannya (Willens en Wetens), dikaitkandengan doktrin actus non facit, reum, nisi mens sit rea, maka perbuatanTerdakwa tidak memenuhi sub unsur dengan sengaja ;Apabila unsur dengan sengaja (opzettelijk) tercantum dalam rumusan delik danterletak sebelum unsurunsur lain maka seluruh unsur harus diliputi dengankesengajaan.

Artinya Terdakwa tidakbekerja seorang diri sebagaimana pendapat Majelis Hakim ;c Terkait pertimbangan yang menyatakan sebagai berikut :e Apabila dikaitkan dengan doktrin dengan sengaja maka Terdakwa harusmengetahui dan menghendaki perbuatannya (Willens en Wetens), danapabila dikaitkan dengan doktrin actus non facit, reum, nisi mens sit,rea, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi sub unsur dengansengaja ;e Apabila unsur dengan sengaja (opzettelijk) tercantum dalam rumusandelik dan terletak sebelum

dirinya), makaberartiperbuatan zich toeeigenen harus dilakukan dengan sengaja ;Menurut kami seharusnya Majelis Hakim memperhatikanketentuan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bagi paraHakim bahwa dalam menyusun penetapan dan putusan harusmemuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan padaalasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;Artinya dalam menguraikan pendapatnya tersebut, tidak hanyadengan penyebutan doktrin dengan sengaja maupun actus

No. 14 K/Pid/201534dikenal Actus non facit, reum, nisi mens sit rea, artinyapertanggungjawaban pidana tidak cukup dengandilakukannya perbuatan pidana saja, tapi harus adakesalahan atau sikap bathin yang dapat dicela (sumber :Moeljatno, 1978, AzazAzaz Hukum Pidana, hal. 3839).Dengan kata lain harus ada perbuatan yang dilarang olehhukum dan niat jahat pelakunya ;Selain itu Prof.

Bahwa tidakmungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut:Bahwa Penuntut Umum hanya mempertimbangkan actus reus/perbuatanmateriil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabusabu, tanpamempertimbangkan mens rea Terdakwa. Hal ini tentu bertentangandengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidanayang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara dipengadilan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanyadengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalamsistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukan benar Terdakwa penyalahguna yaitu Terdakwatidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual Narkotika. Halini dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidakterungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaranHal. 9 dari 13 hal.

tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengankesalahannya;Menimbang, bahwa dalam peraturan pidana, suatu perbuatan yangdianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harusmemenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perbuatan/actus

Unsuractus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yangdilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelakupada saat melakukan perbuatan, actus reus adalah merupakan elemen luar(external element), sedangkan mens rea adalah unsur mental (mental element).Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawanhukum.

Sedangkan menurut Zainal Abidin Faridbahwa unsur actus reus yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahuiadanya perbuatan pidana sesuai rumusan undangundang selanjutnya barulahdiselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur mens rea. Dengan demikianmaka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbuktibarulahn mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakanunsur pertanggungjawaban pidana.Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020.

;Bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa karenaberdasarkan Asas Contrarius Actus dalam hukum administrasi Negara yaituasas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkanKeputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang' untuk membatalkannya ;Bahwa Penggugat diangkat menjadi PNS adalah berdasarkan SuratKeputusan berdasarkan SK Pengangkatan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor KP.00.03.1.1.5365.

Bahwa Penerbitan Obek Sengketa telah bertentangan dengan AsasContrarius Actus :a. Bahwa Penerbitan obyek sengketa a quo sangat bertentangan dengan asascontrarius actus sebagaimana Philipus M. Hadjon dan Tatiek SriHalaman 29Perkara No. 208/G/2019/PTUNMDNDjatmiati, dalam buku Argumentasi Hukum (2009), sebagaimana yangdikutip oleh M.

Lutfi Chakim dalam tulisannya Contrarius Actus yangdimuat dalam Majalah Konstitusi (hal.78), asas contrarius actus dalamhukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan Badan atauPejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya jugaberwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalamkeputusan TUN tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabiladikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan iniakan ditinjau kKembali; b.

PTUNMDN15.16.Pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 53 ayat (2) huruf adan b Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka patut dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo serta mengabulkan GugatanPenggugat dengan menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat ;Bahwa berdasarkan Asas Contrarius Actus

Unsurunsur Perbuatan Pidana (actus reus/objektif):Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana (faktor objektif), harusdilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundangundangan pidanadan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat,dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadapdakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsurunsur dari pasalpasal peraturanperundangundangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasanpembenar

dipidana;e Eksepsi kedokteran:e Ketiadaan sifat melawan hukum materiil:e Persetujuan: yaitu persetujuan korban untuk terlaksananya perbuatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbuktisemua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal16PAGE 1855 ayat (1) ke1 KUHPidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadaTerdakwa, dan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar, dengan demikiantelah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus

mengira dengan itikat baik bahwaperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalamlingkungan pekerjaannya;Afwesigheid van alle schult (avas): yaitu tidak ada kesalahan sama sekali;Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasanalasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf terhadap perbuatanTerdakwa sebagaimana halhal yang terurai di atas;18PAGE 18Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syaratobjektif/actus

TINDAK PIDANA (ACTUS REUS)Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana (faktor obyektif/actus reus), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturanperundangundangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangandengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harusdibuktikan semua unsurunsur dari pasalpasal peraturan perundangundangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasanpembenar;

diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifatmelawan hukum materiel dan persetujuan;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, tidak ada satupunalasan pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena ituTerdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanyamelanggar Pasal 114 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika, dan dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi syaratobyektif/actus

TujuanTerdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenissabu sebagaimana terungkap dalam persidangan adalah untukmaksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum;Bahwa Judex Facti maupun Penuntut Umum jangan hanyamempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik, materiil Terdakwa,tetapi wajib pula mempertimbangkan mens rea/kesalahan Terdakwa.Judex Facti maupun Penuntut Umum seharusnya dapat membedakanmens rea/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotikauntuk kegiatan peredaran

Tidak mungkin Terdakwadapat menggunakan Narkotika tanpa terlebin dahulu membeli,memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (kecuali Terdakwadipanggil mengkonsumsi saja);Bahwa tuntutan Penuntut Umum maupun putusan Judex Facti hanyamempertimbangkan actus reus/perbuatan materiil Terdakwa, yaitumembeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan mens reaTerdakwa.

Unsur Melakukan Penganiayaan Ringan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatanyang akibatnya menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggarhukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur yaituadanya unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai actus reus dan sikap batinpelaku atau dikenal sebagai unsur mens rea;Halaman 11 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2019/PN Lgs12Menimbang, bahwa unsur actus

panasbumi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenanganprovinsi;c Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah No 24tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara;bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut di atas,telahmenunjukan adanya wewenang atributif oleh undangundang kepada Bupati/Walikota untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan dalam asas hukumadministrasi terdapat asas Contrarius Actus

Dalam konteks hukumperizinan, asas contrarius actus adalah yang pada intinya pejabat administrasinegara yang berwenang mengubah/mencabut izin adalah pejabat administrasinegara yang menerbitkan izin tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaBupati Kabupaten Morowali berwenang untuk menerbitkan ke tiga (3) objeksengketa a Qu0 =n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnne bahwa dari aspek prosedural dalam penerbitan ke tiga (3) objek sengketa,berdasar Undangundang Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan

Sus/2019tetapi niat/mens reanya untuk menggunakan Narkotika secara melawanhukum maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1)atau Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana dalam perkara a quo;Bahwa judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkanperbuatan yang secara kasat mata saja yaitu actus reus/perbuatanmateril Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabusabu, tanpamempertimbangkan mens rea Terdakwa.

Bahwa penuntutan dan penjatuhanpidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekalitidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa adalah sebagai penyalah guna,hal ini dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkapfakta antara lain: Bahwa ketika ditangkap Polisi Terdakwa beberapa hari sebelumnyamenggunakan Narkotika secara melawan hukum.

rak warung milik Saksi MARYATUN sebanyak 2 (dua) slopseharga Rp. 314.000, (tiga ratus empat belas ribu rupiah) dengan kata lainbarang tersebut selanjutnya berada dalam kekuasaan Terdakwa;Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurutMajelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukumdan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanyaunsur actus

reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element).Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yangdilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saatmelakukan perbuatan.

/PN Clipbarang milik orang lain telah terpenuhi (actus reus), maka juga perlu dibuktikanbahwa tujuan dari mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikisecara melawan hukum dan tindakan mengambil barang tersebut bukanlahkarena kekeliruan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan baik keterangan SaksiSaksi, Terdakwa, maupun barang bukti,Terdakwa HENDRO ADI SAPUTRO Bin TARKUM telah mengambil barangdiantaranya berupa uang sejumlah Rp. 2.600.000, (dua juta enam