Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-10-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SAMPANG Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN Spg Tanggal 19 Januari 2016 — Abdul Rohman
56 — 7
56 — 7
terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu) = akanmempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwatersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadapTerdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sangsi
Register : 09-08-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 169/Pid.B/2011/PN Kgn Tanggal 23 Agustus 2011 — -MAUN Bin KAMAL (Alm)
42 — 12
42 — 12
Bahwa persyaratan yang harus dimiliki18perorangan atau Badan Usaha untuk bisamelakukan pengangkutan BBM jenis solar,sesuai PP 36 tahun 2004 tentang kegiatanusaha hilir minyak dan gas bumi pasal 26.Bahwa pengangkutan BBM yang diperbolehkanadalah hanya badan usaha, usaha peroranganyaitu sudah mendapat ijin usaha daripemerintah sesuai dengan UU No.22 Tahun 2001tentang minyak dan Gas Bumi dan Pasal 23Ayat (1) apabila melakukan pengangkutandapat dikenakan sangsi pisana sesuai UUNo,22 Tahun 2001 Pasal
Putus : 09-07-2012 — Upload : 30-10-2013
Putusan PN KETAPANG Nomor 28/Pid.Sus/2012/PN.KTP Tanggal 9 Juli 2012 — BURHANUDDIN PATAPPA Alias BURHAN Bin SULAIMAN
108 — 26
108 — 26
danproses pengolahannya ;Hak Negara (PSDH/DR) diperhitungkan terhadapa KB/bahan bakunya yangberasal dari izin sah dan bukan terhadap kayu olahan (tidak ada hak Negarayang melekat pada kayu olahan)Verifikasi legalitas kayu olahan dilakukan dengan penelusuran ke legalitas asalusulnya baik terhadap industry maupun bahan bakunya (KB)e Bahwa Pelanggaran dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume,fisik lebih besar dari dokumen maka sepanjang asal usul kayu dapat24dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sangsi
Register : 20-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN PASURUAN Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psr Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SUCI ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin HOSEN
38 — 7
SUCI ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin HOSEN
38 — 7
kewenangan saksi adalah melaksanaan pengelolaanPerbekalan kefarmasian; Halaman 16 dari 29 Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN PsrBahwa benar ahli menerangkan untuk pelayanan dan pengedaran obatkeras atau daftar G seperti obat yang mengandung trinexypenidyl ataukalau dimasyarakat umum lebih dikenal sebagai pil kucing tersebut harusdi apotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan danpengedaran obat double L, atau obat keras akan ditindak secaraAdministratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sangsi
Putus : 25-01-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 K/Pdt/2011 Tanggal 25 Januari 2012 — PT. WARU ABADI vs Perusahaan PT. MITRA CITA WANARI (DALAM LIKUIDASI), dkk
58 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
(BUKTI P8)Dalam SURAT PERNYATAAN tersebut di atas ditegaskan bahwaTERGUGAT berjanji akan membayar hutang sebesar Rp. 950.515.369,sebelum tanggal 21 Oktober 2006 dan apabila melanggar perjanjiantersebut TERGUGAT memberikan izin dan persetujuan serta kuasakepada PENGGUGAT untuk menjual dan memindahkan jaminan sertabersedia menerima sangsi pidana maupun perdata sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Dan setelah sampai dengan tanggal yang dijanjikan dalam SURATPERNYATAAN tersebut di atas
Putus : 21-09-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN DUMAI Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Dum Tanggal 21 September 2020 — Jaksa Penuntut Umum :
Roslina, SH
Terdakwa :
Suria Sukoco Bin Amin Rifai
86 — 23
86 — 23
Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentan gandengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
Register : 08-09-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Smr Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
PT. SURYA MAHAKAM MAKMUR SEJATI
Tergugat:
SD MUHAMMADIYAH 1 SAMARINDA
49 — 8
PT. SURYA MAHAKAM MAKMUR SEJATI
Tergugat:
SD MUHAMMADIYAH 1 SAMARINDA
49 — 8
Pihak kedua Kontrakordiserahnkan kepada Pihak Pertama Pemilik, dan pihak kedua kontraktorhingga sampai saat ini diterbitkan belum menyerahkan secara utuhmenyeluruh kepada pihak pertama Pemilik sehingga masalah KelengkapanDokumen Pembangunan Gedung menjadi salah satu kendala PelaksanaanSerah Terima Pekerjaan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan juga Terkaitdengan Pasal 12 ayat 1 sd ayat 5, Surat Perjanjian Kerja, Pasal 12 ayat 5tentang pemutusan Perjanjian dan Pasal 15 ayat 1 sd 4 tentang sangsi
Register : 05-10-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 209-K / PM.II-09 / AD / X / 2012 Tanggal 7 Januari 2013 — Asep Rohman, Kopka
57 — 28
57 — 28
timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajiob memberi makan dan minum serta pakaian dantempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunyatermasuk merawat dan memeliharanya sedangkandimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasukhalhal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifatmengikat dengan sangsi
Register : 31-03-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 30-07-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Prp Tanggal 9 Mei 2017 — Penuntut Umum:
JUNAIDI ABDILLAH SIREGAR, SH.,MH
Terdakwa:
MISIPAH Als EVA Binti JIO
23 — 16
23 — 16
Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yangbersifat
Register : 09-11-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG Tanggal 2 Maret 2016 — JONNY SIMANJUNTAK; LAWAN ; PT. HOLCIM INDONESIA TBK;
111 — 56
111 — 56
haridengan alasan ada keperluan di luar pulau, tapi saksi hanyamengabulkan selama 7 harie Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Perumahan holcim di Bogordan didepan komplek Perumahan tersebut ada klinike Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat telah menerima uangsebesar Rp. 31.000.000 ( tiga puluh satu juta rupiah )e Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat telahmengembalikan uang tersebut kepada Perusahaane Bahwa saksi tidak mengetahui kesalahan kesalahan Penggugatsehingga menerima sangsi
Register : 13-03-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Pdg Tanggal 20 Februari 2013 — NURUSIN SUTAN MAHARAJO, Dkk melawan AMRIL AGUS, Dkk
53 — 17
53 — 17
mengenai kondisi tanah tersebute Bahwa yang mencek kondisi tanah yang di Anggunan oleh Debitur Hosen Indraadalah BOBY ;e Bahwa BOBY mengatakan kepada saksi dilihat dari Dokumentanah dikuasai olehTanti Indra secara fisik saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanaha tersebut ;e Bahwa saksi tidak ada bertanya siapa yang menguasai tanah tersebut secara fisik ;e Bahwa saksi tidak tahu berapa Anggunan yang di Anggun kan oleh Hosen Indrayang saya tahu lebih dari 1 Sertifikat ;e Bahwa saksi tidak tahu apa sangsi
Register : 25-10-2010 — Putus : 16-02-2011 — Upload : 12-05-2011
Putusan PA KETAPANG Nomor 331/Pdt.G/2010/PA.Ktp Tanggal 16 Februari 2011 — SAINI BIN SAHARI, Dkk Vs SYAMSUDIN BIN UNTAT, Dkk
94 — 18
94 — 18
Jika berita acara gugatanpara Penggugat' tidak benar,mohon agar Majelis Hakimuntuk memberi sangsi/hukumanyang seberat beratnya kepadaparaPenggugat je
Putus : 16-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/Pdt/2015 Tanggal 16 April 2015 — HENDRI PRASTOWO VS SENDI BINGEI PURBA SIBORO dan 1. ALEKS TJAHJADI, dkk.
353 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenaeksepsi tersebut, yaitu keberatan Para pihak dimaksud terkait denganupaya mendapatkan kebenaran subtansial dan menghindari pembatalanputusan yang tidak berorientasi pada keadilan karena pihak yang dihukumtidak ditarik dalam perkara ini untuk memberikan penjelasannya, lagi pulaputusan Pengadilan tidak akan dapat menjangkau atau membebani ataumelepaskan sangsi kepada pihak yang tidak menjadi bagian dari perkaraini; Selanjutnya pula, meskipun eksepsi Pelawan merupakan upayaPelawan untuk mencoba
Register : 28-07-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN ENDE Nomor 16/Pdt.G/2021/PN End Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI
Tergugat:
UMBU MOHAMAD bin MOHAMAD H. HASAN SUFALI
158 — 88
YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI
Tergugat:
UMBU MOHAMAD bin MOHAMAD H. HASAN SUFALI
158 — 88
Maka dari itu, Surat perjanjian selalu menyertakankonsekwensi atau sangsi hukum yang mengatur semua pihak.12.
Register : 04-08-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 19/G/2017/PTUN.DPS Tanggal 18 Desember 2017 — PARA PENGGUGAT:
-COK NGURAH SUGIANTARA, DK
TERGUGAT:
-KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;<br<
PARA TERGUGAT II INTERVENSI:
-COK BAGUS SUBAGAWIRYA, DKK
185 — 145
185 — 145
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan menyatakanKepala Kantor Pertanahan/Kotamadya hanya dapat melakukanpendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran Peralihan hak atas tanahsetelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak; Pasal 26 ayat (3) UU RI No.21 Th.1997 tentang Bea Perolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan menyatakan : Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kotamadya, yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal24 ayat (3), dikenakan sangsi
Register : 02-08-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 443/PDT/2018/PT DKI Tanggal 2 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Sri Mulyawati Diwakili Oleh : RIDHA SJARTINA
Terbanding/Tergugat : PT Harmas Jalesveva
Terbanding/Turut Tergugat : Real Estate Indonesia REI
336 — 857
Terbanding/Tergugat : PT Harmas Jalesveva
Terbanding/Turut Tergugat : Real Estate Indonesia REI
336 — 857
Diantaranya adalah yang mengaturketerlambatan pembayaran Harga Jual Beli, tidak dilaksanakan kewajibanbagi pihak Pembeli selaku penerima fasilitas pinjaman dari bank (KPA),sanksi atas keterlambatan pembayaran biaya pengelolaan, dan atau biayapenggunaan/utilitas dan sangsi apabila terjadi pembatalan PPJB.Maka oleh karena tidak ada ketentuan dalam pasal 10 PPJB yangmenyebutkan Tergugat harus membayar denda keterlambatan, makamohon Majelis Hakim untuk menolak dan mengabaikan point 7 gugatanHalaman 20
Register : 02-07-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Plg Tanggal 16 September 2014 — - PT. PLN (Persero) WS2JB LAWAN ADAS SUSANTO
133 — 174
133 — 174
bahwa Penggugat tidak melakukanPemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin yang dituduhkankepada Tergugat sesuai dan/mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama(PKB) beserta lampirannya (Peraturan Disiplin Pegawai) sebagaimanadijelaskan pada point s/d 11 diatas.Oleh karenanya pula kami menyatakan Pemeriksaan atas dugaan PelanggaranDisiplin yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidaklah cukupPutusan Nomor : 13/Pdt.SusPHI/2014/PN.Plg, halaman 11 dari 39untuk dijadikan dasar untuk menjatuhkan sangsi
Putus : 14-10-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 14 Oktober 2014 — HENDRI DUNAN SIREGAR, S. Si
68 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
XXII dan XXIll UU Minerba) danancaman pidananya diatur dalam Pasal 158 UU Minerba.Apabila dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak sependapatdengan pemohon kasasi, pertanyaan yang muncul:terhadap tahap kegiatan dari usaha pertambangan, selainusaha penambangan (seperti penyelidikan umum, studikelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang) yangtidak memiliki IUP, apabila tidak dapat diterapbkan Pasal158 UU Minerba, maka akan diterapkan ketentuan manadari sangsi
Register : 16-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 124-K/PM.III-12/AD/VII/2021 Tanggal 29 September 2021 — Oditur:
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
DEDE BUDI PRASETIYO
80 — 30
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
DEDE BUDI PRASETIYO
80 — 30
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwasudah melanggar hukum dan mencemarkan namabaik TNI maka harus diberikan sangsi hukum pidanaserta harus diproses sesuai hukum yang berlaku.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.: Bahwa Saksi3 (Kinayah Wati Setyaningsih), Saksi4(Pingkan Ledhy Dhea Servia) dan SaksiSaksi telahdipanggil secara sah menurut Undangundang akan tetap!
Putus : 29-08-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 — NYONYA ENNY TANAREZZA, DK
VS
NYONYA TUTY HIDAYAT, DKK
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
hal ini Para Tergugat juga telahdiperiksa/dimintai keteranganketerangan hingga akhirnya terbit SKPKB(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yaitu : subyek hukum WajibPajaknya adalah Para Penggugat, dengan besarnya jumlah pokok pajakyang kurang dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebesarRp846.511.718,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratussebelas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sekaligus menjatuhkansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajakkurang bayar dan sangsi