(dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Kusyadiseperti dinyatakan dalam Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2008/PN Dps, telahdinyatakan sah dan berharga melalui Putusan Pengadilan, serta putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa walaupun sita tersebut bersifat menunggu sisa hasil penjualan lelangdari sisa pembayaran hutang kepada pemohon lelang, justru sisa tersebuttampaknya sengaja ditiadakan dengan cara menetapkan harga limitpenjualan lelang tidak berdasarkan NJOP (Nilai

Jual Objek Pajak) dandengan mengesampingkan NJOP, bahkan menetapkan harga limitterendahyang hanya cukup habis untuk membayar kepada pemohon lelang;Bahwa menurut undangundang dan atau ketentuan hukum yang berlakupenjualan lelang dengan melepas harga dibawah NJOP dianggap tidak sah;Bahwa Ssejatinya berdasarkan SPPT Nomor 51.71.040.001.027 0258.0 NilaiJual Objek Pajak (NJOP) atas 3 (tiga) bidang tanah yang luas keseluruhannya2.490 m?

(dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) berikutbangunan yang ada di atas tanah tersebut saat itu (saat penjualan lelang)adalah Rp8.835.570.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh lima jutalima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian NJOP bumi/tanah yangluas seluruhnya 2.490 m?

(dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi)sebesar Rp5.012.370.000,00 (lima miliar dua belas juta tiga ratus tujuh puluhribu rupiah) dan NJOP bangunan sebesar Rp3,823.200.000,00 (tiga miliardelapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perindo No.221 063Develop Rp. 4.000, x 0,5% x NJOP x 0,65% x 4% x NJOPment m? x tahun m? x tahun NJOP x m* x x m* x tahunCharge tahun(DC)Sumbang Rp. 0,45%x NJOP x 0,65% x 2,5% Xan 1.500, m? x tahun NJOP x m? x NJOP x m? Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 397/Pdt/2018/PT MDN Pemeliha x m x tahun x tahunraan tahunPrasarana (SPP)Administr 0,50% x 1% x NJOPasi NJOP x m*x x m* x tahuntahun Lihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap adanya perubahan tarif sewalahan diKawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan akandimusyawarahkan dan terlebin dahulu disosialisasikan kepada ParaPelaku Usaha Perikanan;Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya = 0,5% x NJOP x Luas (m*) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m*) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas (m*)/ tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahan berikutnya;35.Bahwa

Development Charge (DC) 5 Tahun / 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464,000, x 600.00 M2 x 5 Tahun = Rp. 55,680,000 2. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Januari s/d 31 Desember 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464,000, x 600.00 M2 x 1 Tahun = Rp. 6,960,000 3.

Development Charge (DC) 5 Tahun / 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464,000, x 2,465.00 M2 x 5 TahunRp.228,752,000.2. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Januari s/d 31 Desember 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464,000, x 2,465.00 M2 x 1 Tahun3.

,Catatan : Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjadi Perubahan NJOP.6.

(tujuh ratus tujuh puluh meter persegi)sedangkan batasbatas tanah pengganti adalah sebagai berikut: Utara tanah Penggugat: Timur Lambiran/Tanggul sungai; Selatan tanah Bengkok Desa Purworejo/Tanah Tergugat: Barat tanah Penggugat;Bahwa Penggugat sepakat memberi kompensasi berdasarkan NJOP tahun2011 sebesar @ Rp5.000,00/m? (lima ribu rupiah per meter persegi); Tanah Bengkok C Nomor 3648, Persil 173,Klas S.II, Luas 2.582 m?

sesuai PeraturanPresiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, adalah kegiatanpembangunan jalan umum, bendungan, pelabuhan, fasilitas keselamatanumum, tempat pembuangan sampah dan cagar alam;Dalam ayat selanjutnya diamanatkan, pelepasan hak tanah desa dilakukansetelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desadengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

jelas bahwa gugatan yangdiajukan Penggugat tanpa adanya sengketa yang melandasi gugatan ini(chicaneus proses);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telahmemberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Kds., tanggal 29 Agustus 2012,yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat II, Turut Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.ZeMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menolak permohonan kompensasi Tergugat , Tergugat Il karena tidaksesuai dengan NJOP

(tiga ratus ribu per meter persegi), sehingga apabilaMajelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Tinggi danMajelis Hakim pada tingkat Kasasi mengesahkan kompensasi berdasarkanNilai dual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)adalah nyatanyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga putusanMajelis Hakim tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Yang Mulia MajelisHakim Pemeriksa Peninjauan Kembali

(tiga ratus ribu rupiah permeter persegi);Sehingga apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, PengadilanTinggi dan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi mengesahkan kompensasiberdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp5.000,00 adalahnyatanyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dariMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga putusan Majelis Hakimtersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis HakimPemeriksa Peninjauan Kembali ini;Menimbang,

Bahwa dengan dikesampingkan prosedur dan tata cara menurut hukum,akibatnya dalam penentuan/penetapan limit harga atas objek lelang olehTerbantah Ill atas permintaan Terbantah II hanya terjual dengan harga sebesarRp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) dibawah harga pasaran danharga NJOP, sedangkan harga NJOP sebesar Rp357.397.000,00 (tiga ratuslima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan tujuh ribu rupiah);Bahwa, Nilai Hak Tanggungan yang dibuat antara Terbantah (Kreditur)dengan Para Pembantah

(Debitur) adalah sebesar Rp525.000.000,00 (limaratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga jelas penjualan secara lelangatas obyek hak tanggungan tersebut sangat jauh dari nilai Hak Tanggunganterpasang dan Nilai NJOP, terlebih lebin dengan harga pasaran setempat:4.

RepublikIndonesia Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE23/PN/2000 tanggal 22 November 2000, tentang Petunjuk Lelang HakTanggungan, sebagaimana dimaksud pada butir J hurup b, yangmenyatakan Pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapatdilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janjisebagaimana dimaksud pada Pasal 6 juncto Pasal 11 ayat (2) huruf e atauadanya kendala/gugatan dari debitur, sehingga perbuatan Terbantah Ildengan melelang objek Hak Tanggungan dengan limit dibawah NJOP

Nomor 1537 K/Pdt/2017Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak/keberatan tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi dan PengadilanTingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum Para Pemohon Kasasidengan dikesampingkan prosedur dan tatacara menurut hukum dalampenentuan limit harga lelang atas obyek lelang jauh dari harga pasaran dansangat jauh di bawah harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tidak sepadandengan Nilai Hak Tanggungan yang dibuat antara Termohon Kasasi II denganPara

Pemohon Kasasi, sehingga sangat jelas dalam penjualan lelang atasobjek hak tanggungan tersebut sangat jauh dari nilai hak tanggungan yang dipasang dan nilai NJOP/terlebih lebin dengan harga pasaran setempat dengandemikian pelelangan tersebut sangat sangat merugikan pihak Para PemohonKasasi tidak berdasarkan azas keadilan dan kepatutan dan diduga dalampenetapan harga limit lelang ada konspirasi antara Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il sehingga Termohon Kasasi membeli harga lelangdengan limit

Negara / Daerah sebesar Rp.4.2Millar dengan asumsi sepihak dari Termohon bahwasanya harga tanah di Malaseraseluas 14 Ha semestinya adalah Rp.3000.000, per M2 maka Pemohon sanggupmemberikan penjelasan sebenarbenarnya sebagai berikut: Pemkab Nagekeosepakat menetapkan harga tanah dengan Pemohon sebesar Rp.40.000, per M2melalui kajian yang dilakukan oleh tim kajian pembangunan rumah tapak danrumah sederhana bagi Masyarakat Kabupaten Nagekeo Malasera Mbay hasilkajian tim penaksir dan penilai menegaskan NJOP

PBB adalah sebesar Rp.27.625,per M2 yang didasarkan pada tanah Malasera merupakan tanah marginal yangbelum ditetapkan NJOP nya secara admmistrative lokasi tanah Malasera masukKelurahan Dhawe dengan standar NJOP tertinggi adalah senilai Rp.5.500 per M2selanjutnya atas dasar penetapan harga oleh tim pengkaji maka Pemkab Nagekeomelepas tanah kepada Pemohon dengan harga Rp.40.000, per M2 sehingga dengankata lain terdapat selisih harga yang justru menguntungkan Pemkab Nagekeo yaituRp.40.000, dikurangi

Rp.27.625, = Rp.12.375, per M2 ; Rujukan hukum daripenetapan harga tanah diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006tentang Pengelolaan barang milik Negara / Daerah pasal 39 ayat (3) yaitu :Penilaian barang milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah12.13.menggunakan NJOP selain itu juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan barang milik Daerah pasal

52ayat (1) yaitu Penilaian barang milk daerah sebagaimana dinaksud dalam pasal 50dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dapat melibatkanpenilai independent yang bersertifikat di bidang penilaian asset ayat (2)menyatakan : Penilaian barang milk daerah berupa tanah dan / atau bangunandilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendahmenggunakan NJOP; Bahwa sampai dengan Permohonan Praperailan ini didaftarkan maka Termohonsama sekali tidak memiliki hasil audit

Harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016sebesar Rp. 243.000, (dua ratusempat puluh tiga ribu rupiah);b. Luas tanah 1587 M2c. Luas tanah x NJOP Tanah = 1587 M2 x Rp. 243.000,= Rp. 385.641.000, (tiga ratus delapan puluh lima jutaenam ratus empat puluh satu ribu rupiah);B.

Harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016sebesar Rp. 243.000, (dua ratus empat puluh tiga riburupiah);b. Luas tanah 902 M2 ;c. Luas tanah x NJOP Tanah = 902 M? x Rp. 243.000, =Rp. 219.186.000 (dua ratus sembilan belas juta seratusdelapan puluh enam ribu rupiah).B.

Harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016sebesar Rp.243.000, (dua ratus empatpuluh tiga ribu rupiah);b. Luas tanah 5.280 M?.c. Luas tanah X NJOP tanah = 5.280 M2 x Rp. 243.000, =Rp. 1.283.040.000, ( satu milyar dua ratus delapanpuluh tiga juta empat puluh ribu rupiah).B.

Harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016sebesar Rp. 243.000, (dua ratus empatpuluh tiga ribu rupiah);b. Luas tanah 1587 M?.halaman 10 dari 47 Putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN. Tob.c. Luas tanah x NJOP Tanah = 1587 M? x Rp. 243.000, =Rp. 385.641.000, (tiga ratus delapan puluh lima jutaenam ratus empat puluh satu ribu rupiah);B.

Harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016 sebesarRp. 243.000, (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);b. Luas tanah 5.280 M2 =c. Luas tanah X NJOP tanah = 5.280 M? x Rp. 243.000, =Rp. 1.283.040.000, ( satu milyar dua ratus delapanpuluh tiga juta empat puluh ribu rupiah).B.

Sedangkan,berdasarkan SPPTPBB tahun 2016 atas nama Pemohon Keberatandiketahui bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah adalahRp2.013.000/m2/tahun (bukti P17).

Bidang Tanah Nomor 215 hak milikPemohon Keberatan telah dihitung oleh penilai dengan harga/nilai yang palingrendah, hanya setara/sebanding dengan 2.79 x dari NJOP, dibandingkandengan 3 (tiga) bidang tanah lainnya. Padahal, bidang tanah hak milik PemohonKeberatan terletak di perumahan dengan NJOP yang lebih tinggi, bahkan jauhlebih tinggi, dibandingkan dengan 3 (tiga) bidang tanah lain tersebut di atasyang diketahui terletak di perkampungan;VI.

Setelah Pemohon Keberatanmemperhatikan NJOP berdasarkan SPPTPBB Tahun 2016 atas namaPemohon Keberatan (bukti P17), Bidang Tanah Nomor 215 hak milikPemohon Keberatan yang terletak di perumahan telah dihitung olehpenilai dengan harga/nilai paling rendah, hanya setara/sebandingdengan 2.79 x dari NJOP, dibandingkan dengan 3 (tiga) bidang tanahlain yang terletak di perkampungan yang telah dihitung oleh penilaidengan nilai/narga yang setara/sebanding dengan 8.05 x dari NJOP;dan 7,56 x NJOP.

P19 di mana nilai NJOP di wilayahperumahan Bukit Nusa Indah, kecamatan Ciputat jauh lebih tinggi daritanah di wilayah Bambu Apus, kecamatan Pamulang, TangerangSelatan, namun nilai ganti rugi per m?

tanah yang diterima oleh PemohonKasasi hanya sebesar 2,79 x dari NJOP sementara warga yang terkenaproyek yang sama di wilayah Bambu Apus, Kecamatan Pamulang,Tangerang Selatan dan Parung Benying, Serua, Kecamatan Ciputat,Tangerang Selatan, memperoleh penggantian bervariasi antara 7, 56sampai 8, 05 kali dari nilai NJOP tanah mereka saat ini;e bukti P11a dan P11b yang menunjukkan bahwa ada perumahan, TheBay Residence, yang lokasinya kurang dari 2 km dari perumahan BukitNusa Indah tempat Pemohon Kasasi

Bahwa berdasarkan SPPT tahun 2015, NJOP atas tanah milik PELAWANseluas 681 meter persegi dengan Sertfikat Hak Milik no 683/Setu adalahsebesar Rp 2.176.000 per meter persegi atau total nilai harga tanahtersebut berdasarkan NJOP tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.481.856.000.Sedangkan NJOP atas tanah seluas 2406 meter persegi dengan SerttfikatHak Milik no 684/Setu adalah sebesar Rp 2.176.000 atau total nilai hargaHal 3 dari 9 hal. Putusan no. 365/Pdt.G/2019/PN.Jkt.

Tim11.12.13.14.15.16.tanah tersebut berdasarkan NJOP tahun 2015 adalah sebesar Rp5.335.456.000.

Nilai ini jauh dibawah Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP), yang setidaktidaknya bernilai Rp 6.817.312.00018.Bahwa, menurut hukum adalah merupakan perbuatan lelang yangtidak patut dan tidak berkeadilan karena sangat merugikan hakhakdan kepentingan PELAWAN atas obyek sengketa dan II ;19.Bahwa, oleh karena transaksi pelelangan yang telah dilakukan olehTERLAWAN I, Il, dan Ill tidak mendasar pada asas kepatutan dan keadilanmaka dapat dianggap perbuatan transaksional pelelangan atas obyeksengketa dan Il sehingga

Hal tersebutsebagaimana dikutip dari isi Risalah Lelang No. 499/2011 tanggal 21Oktober 2011;Bahwa penjualan objek lelang aquo sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dilakukan "dibawah harga NJOP maupunHarga Pasar". Padahal nilai NJOP objek lelang tahun 2011 harga perM2 sebesar 1.573.000, (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga riburupiah) dengan luas tanah di SHM 257 M2 jumlahnya sebesar Rp404.281.000, (empat ratus empat juta dua ratus enam puluh satu riburupiah).

;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat IV yangmembeli objek tanah lelang dibawah harga pasar atau NJOP tersebutteriihat mempunyai "motivasi untuk mencari keuntungan secaramelawan hukum (onrechtmatige verijking) atau memperkaya diriPutusan Nomor :305/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

Misbah seluas 257 M2;Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutangpajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011Januari 2011 NOP : 31.74.011.006001 0579.0 an.Misbah dengan Letak objek pajak di KP Pasar ingguRT.006/RW.01 Kembangan Selatan dengan Luas tanah312 M2 dengan NJOP per M2 sebesar 1.573.000 dandengan total NJOP sebesarrp. 490.776.000 ; Fotocopy dari sli Surat Keterangan Nomor70/1.711.1/11 dari Kantor Kelurahan Kembangan Seletantertanggal 12 Desember 2011 yang isinya menerangkansesuai

NJOP harga tanah terletak di Kp.

tanah per meter persegi di wilayahnya ataumemberitahukan bahwa akan meiakukanpelelangan di atas tanah milik warganya; Bahwa Sepengetahuan Saksi jika ada instansi yang akan meiakukanpelelangan asset tanah dan/atau bangunan di wilayahnya (KelurahanKembangan Selatan) selalu minta surat PM.1, yaitu surat keterangantentang harga NJOP tanah per M2; Bahwa Saksi mengetahuibahwa di Kantor Kelurahan Kembangan Selatan pada tahun 2011tidak pernah ada permintaan surat PM.1 tentang nilai NJOP tanahper M2 dari

Minahasa Utara, Sulawesi Utara,perhitungan NJOP Tanah dan NJOP Bangunan sebagai Dasar PengenaanPBB dan perhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2012 adalah menjadi: Uraian Jumlah (Rp)NJOP untuk penghitungan PBB Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) luran Tetap (Deadrent) 6.792.263Penerimaan Kotor 19.995.705.825PBB dari Penerimaan Kotor 19.995.705PBB yang harus dibayar 26.787 .968PBB yang sudah dibayar 25.321.088Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 1.466.880Denda

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.833.600,00; dengan perincian sebagai berikut : Uraian (Rp)NJOP

BDG yang dimohonkan bandingHal 3 dari 11 hal put No. 488/Pdt/2014/PT.Bdgtersebut Supaya dibatalkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.Bahwa Para Terbanding telah menetukan harga jual objek danmenjual objek jaminan milik Pembanding jauh dibawah harga nilaipasar wajar terlebih dari nilai NJOP dan nilai dari Penilai ;.

Didasarkan pada NJOP bernilai Rp. 1.773.332.000, (Satu milyartujuh ratus jutuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribub. Didasarkan pada hasil penilaian yang dibuat oleh PENILAI atasNilai pasar total objek seluruhnya bernilai Rp.3.254.300.000, (tigamilyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);c.

Bahwa NJOP hanyalah dasar dari Negara yang dipakai sebagaiacuan Kantor Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harusdibebankan kepada wajib pajak adalah tepat dan benar, karenanilalkelayakan objek tanah dan bangunan disuatu daerah/wilayah tertentusalah satu indikatornya adalah mengacu pada nilai kelayakan yangditentukan pemerintah yaitu NJOP, sehingga dengan demikian NJOPjuga dapat dijadikan sebagai dasar/patokan dalam menentukan hargatanah dan bangunan ; 22222 2Hal 4 dari 11 hal put No. 488/Pdt

dijual lelang kepada TerbandingIlI/Tergugat Ill dengan harga Rp.1.101.000.000, (Satu milyar seratus satujuta rupiah) tidak terbukti didasarkan kepada Penilaian dari PenilaiIndependent (Appraisel Independent) sebagaimana yang diamanatkan olehpasal 35 ayat (1) (2) jo pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor : 93/PMK.06/2010 ;Menimbang, bahwa penetapan nilai limit sebesar Rp.1.100.000.000,(satu milyar seratus juta rupiah) oleh Terbanding I/Tergugat sebagai Penjualadalah dibawah NJOP

dilaksanakan padatanggal 05 April 2013 harus dianggap tidak memenuhi ketentuan yangberlaku sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNo.93/PMK06/2013 dan oleh karena itu haruslah dibatalkan ;Menimbang, bahwa Pebuatan Terbanding I/Tergugat menetapkannilai limit sebesar Rp.1.100.000.000, (Satu milyar seratus juta rupiah) tanpadidasarkan kepada penilaian terlebin dahulu oleh penilai sebagaimanaketentuan pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri KeuanganNo.93/PMK06/2010 dan bernilai dibawah NJOP

Luas tanah objek sengketa adalah + 25.000 M2 atau seluas yangdipagari keliling oleh tergugat dengan pagar tembok x Rp.243.000/M2= Rp.6.075.000.000 (enam miliyar tujuh puluh lima juta rupiah),berdasarkan NJOP tanah objek tahun 2012 yang belum diperbaharui. PERINCIAN II/NJOP TAHUN 2021. Luas tanah objek sengketa adalah + 25.000 M2/seluas yangdipagari keliling oleh tergugat dengan pagar tembok xRp.1.000.000/M2 = Rp.25.000.000.000.

(dua puluh lima miliyar rupiah),yang mengacu pada fakta harga pasar pada zona nilai jual objeksengketa dan kantor pertanahan jika pembaharuan NJOP pada tahun2021, maka NJOP objek sengketa mengalami peningkatan dariRp.243.000/M2 pada tahun 2012 dapat mencapai Rp.1.000.000/M2pada tahun 2021. Bahwa selama terjadinya sengketa dengan tergugat, terdapat 10unit rumah milik para penggugat yang terdapat diatas tanah objeksengketa dibakar oleh sat pol PP adalah sebesar Rp.200.000.000.

(dua puluh lima miliyar rupiah); Total kerugian yang dialami oleh para pengugat baik materiil maupunimateriil adalah dengan perincian sebagai berikut:PERINCIAN I/NJOP TAHUN 2012.Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2021/PN WmnAdalah sebesar Rp.31.275.000.000.(tiga puluh satu miliyar dua ratus tujuhpuluh lima juta rupiah), berupa kerugian materiil dan imaterill.PERINCIAN II/NJOP TAHUN 2021, dapat diperhitungkan:Adalah sebesar Rp.50.200.000.000.

Menyatakan menurut hukum, menghukum tergugat untuk membayarganti rugi kepada para penggugat baik materiil maupun imateriil atas tanahobjek sengketa, dengan perincian sbb: PERINCIAN I/NJOP TAHUN 2012. Luas tanah objek sengketa adalah + 25.000 M2/seluas yangdipagar keliling oleh tergugat dengan pagar tembok x Rp.243.000/M2 =Rp.6.075.000.000. (enam miliyar tujun puluh lima juta rupiah), NJOtahun 2012.e PERINCIAN II/NJOP TAHUN 2021.

Total kerugian para pengugat baik materiil maupun imateriil adalah:PERINCIAN I/NJOP TAHUN 2012.Adalah sebesar Rp.31.275.000.000.(tiga puluh satu miliyar dua ratus tujuhpuluh lima juta rupiah), berupa kerugian materiil dan imateriil.PERINCIAN II/NJOP TAHUN 2021.Adalah sebesar Rp.50.200.000.000.(lima puluh miliyar dua ratus jutarupiah), berupa kerugian materiil dan imateriil;10.Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.20.000.000.

pokok sengketakarena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan karena itu maka seharusnyaperhitungan PBB Tahun Pajak 2015 dihitung kembali menurut perhitunganPemohon Banding menjadi sebagai berikut:NJOP BUMI PRODUKTIF Pendapatan Kotor 1.938.233.808.796Biaya Pengupasan (850.211.739.322)Biaya Pengambilan hasil produksi (260.468.997.793)Biaya Pengolahan dan pemurnian (99.238.618.094)Biaya Pengangkutan (207.038.724.232)Hasil bersih 521.275.729.355 NJOP

Putusan Nomor 755 /B/PK/Pjk/2019 NJOP BUMI PRODUKTIF NJOP per m2 427.000NJOP bumi produktif 5.332.418.700.000Dikurangi : NJOPTKP (12.000.000)Jumlah 5.332.406.700.000NJKP (40%) 2.132.962.680.000PBB terutang (0,5%) 10.664.813.400 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT110889.18/2015/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp16.409.339.400,00 dengan perincian sebagaiberikut: Nilai Jual Objek Pajak (Rp)Objek Pajak Luas (M2) KelasPer M2 JumlahBumi 12.488.100 031 657.000,00 8.204.681.700.000,00Bangunan 0 0,00 0,00NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP

) tanah pada SPPT PBB tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 2.176.000, /M2 sedangkan pada SPPT PBB tahun 2006 NJOP sudah Rp. 3.573.000, / m2dan mengurangi jumlah luas bangunan yang sebenarnya 720 M2 menjadi 320M2.

Perhitungan diatas, didasarkan pada NJOP Bumi / Tanah berdasarkan SPPTPBB Tahun 2006 dan NJOP Bangunan berdasarkan SPPT PBB Tahun 2010dan harga bangunan berdasarkan harga bangunan kelas menengah dan hargatanah berdasarkan harga rill sekarang.9. Bahwa berdasarkan uraian diatas penentuan besarnya Nilai Limit dan HargaLelang Objek Jaminan dalam perkara ini adalah cacat hukum karena tidak patutdan melanggar perundang undangan yang berlaku maka lelang tersebut harusdinyatakan batal.10.

, hargapasar dan faktorfaktor lain ;Sedangkan NJOP yang dipakai oleh Tergugat I dalam penetapan limit adalahNJOP tahun 2009 hal ini sesuai dengan surat Tergugat II tentang penetapanhari dan tanggal lelang Nomor : S1629/WKN.7/KNL.03/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah pada SPPT PBB tahun 2009 dariobjek jaminan tersebut adalah sebesar Rp. 2.013.000, (dua juta tiga belas riburupiah) per meter ;6) Penetapan Harga Limit oleh Tergugat I telah sesuai dengan Peraturan

MenteriKeuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangyakni antara lain NJOP, Harga Pasar dan Faktorfaktor lain (yangmempengaruhi harga) ;7.

untuk tahun pajak 2009Menimbang, bahwa oleh karena lelang atas obyek lelang dilakukan pada tanggal18 Juni 2010, maka NJOP yang dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk penetapanharga limit adalah NJOP tahun 2009 tersebut di atas yaitu Rp. 2.013.000/M?

(Rp) (Rp)Bumi 29.685 041 8.145.000 241.782.325.000Bangunan 03.344 018 2.200.000 7.356.800.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 249.141.125.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0NJOP untuk penghitungan PBB = 249.141.125.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 99.656.450.000Rp249.141.125.000 498 .282.250Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang = 0.5% xRp99.656.450.000Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 498 .282.250 Bahwa terhadap SPPT PBB Tahun 2012 tersebut telah diajukanpermohonan keberatan

per M2 sebesar Rp 8.145.000, tetapidikenakan sama dengan NJOP pembanding sebagaimana pada angka 8 berikutini;Bahwa sebagai perbandingan dapat disampaikan pada lokasi yang samadi RT 010 RW 04 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat yang dikenakan SPPT PBBTahun 2012 dengan kelas 053 dan NJOP per M2 sebesar Rp2.779.000, atasnama Chalie Kartadinata;Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 1 sampai dengan 8tersebut di atas, mohon kiranya terhadap tanah milik Pemohon Bandingdikenakan PBB dengan luas 25.300

M2 dan kelas 053 serta NJOP per M2sebesar Rp2.779.000,PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANGBahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka II, maka perhitunganPBB Terutang tahun 2012 atas tanah Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Halaman 4 dari 19 halaman.

(Rp) (Rp)Bumi 25.300 041 8.145.000 206.068500.000Bangunan 3.344 018 2.200.000 7.356.800.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 213.425.300.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0NJOP untuk penghitungan PBB = 213.425.300.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 85.370.120.000Rp213.425.300.000 426.850.600Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang = 0.5% xRp85.370.120.000Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 426.850.600 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan

Putusan Nomor 758/B/PK/PJK/2016menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang harus dibayar menjadiRp426.850.600,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

tersebut yang ditetapkan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan Penetapan lelangtanggal 09 Juli 2018 melalui surat Nomor : 4136/KCVI/ADK/07/2018sebesar Rp. 4.200.000.000, (empatmilyar duaratus juta rupiah);.Penetapan nilai limit yang demikian tersebut sangatlah merugikanPenggugat dan jauh dari asasasas lelang yang berlaku terutama asaskeadilan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat,karena nilai limit tersebut jauh berada di bawah harga pasar maupunnilai objek pajak (NJOP

Bahwa adapun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanah dan bangunanmilik Penggugat yang dijadikan agunan tersebut pada tahun 2018adalah sebesar Rp. 5.266.450.000, (limamilyar duaratus enampuluhenam juta empatratus limapuluh ribu rupiah) yang dapat dilihat dariSurat Pemberitanuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2018.

enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),apabila kekurangan dihitung dari NJOP agunan sebesar Rp.5.226.450.000, (Lima Milyar Duaratus enampuluh enam juta empatratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan harga minimal dari nilailimit lelang;10.Bahwa terlebih lagi, Penggugat selaku pihak yang berkepentingan11.dengan objek jaminan tidak diberitahu maupun dilibatkan dalammenetapkan nilai limit tersebut oleh Tergugat dan Tergugat II, padahalnilai limit lelang yang ditetapkan Tergugat jauh berada

di bawah hargapasar dan NJOP, hal ini tentunya juga telah melanggar asasasas lelangyakni asas keterbukaan dan asas akuntabilitas yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat II;Bahwa pelaksanaan lelang oleh Tergugat dan Tergugat II terkesansangat dipaksakan dan tergesagesa, padahal perjanjian kredit antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT belum jatuh tempo dan masih tersisabanyak waktu dan kesempatan guna mencari bentuk penyelesaian kredityang lainnya, seperti memberikan kesempatan kepada Penggugat untukmenjual

Bahwa perbuatan Tergugat III yang tetap membeli objek jaminan melaluilelang dengan nilai di bawah NJOP telah dapat membuktikan Tergugat IIIsebagai pembeli yang beritikad tidak baik dan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum.

Puluh Ribu Enam Belas Rupiah) yang ditetapkan oleh Tergugat (Ketua Panitia Pembebasan lahan Kereta Api trans Sulawesi ParePa.re) pada tanggal 11 Juni 2015 dalam musyawarah penetapan nilaiganti rugi pembebasan lahan kereta api trans Sulawesi Pare Pare diAula Kelurahan Mangempang, menurut hemat kami nilai tersebut diatasjauh dari nilai penggantian wajar karena tidak berdasarkan kepadakesetaraan dengan nilai pasar atas sesuatu properti (tidak sesuaidengan daftar SNI yang berlaku di Kabupaten Barru dan NJOP

adanyapernbebasan lahan Kereta Api tersebut.Bahwa berdasarkan dailildalil diatas, maka kami memohon denganhormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru agar dapat menjatuhkanputusan yang amarnya sebagai berikut :1.Menghukum tergugat , Il, Ill untuk merevisi kembali nilai penggantianrumah kami yang seluas 188 M2 sebesar Rp. 71.594.000 ( Tujuh PuluhSatu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) denganhitungan permeter Rp. 380.016 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu EnamBelas Rupiah) menjadi harga NJOP

ini terkena pembangunan rel keretaapi, dan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 secara bertahapPenggugat membangun rumahnya namun belum selesai;Menimbang, bahwa menyangkut ganti rugi yang diterima olehPenggugat sebesar Rp. 71.594.000 ( Tujuh Puluh Satu Juta Lima RatusSembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan hitungan permeter Rp. 380.016(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Belas Rupiah) dikali luas bangunan188,4 meter persegi berdasarkan bukti P 9;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 7 bahwa NJOP

Sehingga harga NJOP tersebut dikalikan dengan penilaian kondisibangunan yang belum jadi yaitu sekitar 80 persen menjadi 145,896.960..

(seratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribusembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut yaitunilai NJOP sesuai bukti P 7 sebesar Rp. 968.000, (sembilan ratus enampuluh delapan ribu rupiah) dikali dengan luas bangunan sesuai bukti P 10yaitu luas bangunan 188, 4 meter persegi dikali dengan kondisi bangunanyang belum jadi yaitu delapan puluh persen hasilnya 145,896.960,.

dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB KotaTanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari objek pajak sekitarlahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut: NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp) NJOP terendah (RP)1.

) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahunberjalan dan dapat mempedomani pada variabelvariabel sebagai berikut:a.

dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB KotaTanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari objek pajak sekitarlahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut: NO LOKASI NJOP NJOPtertinggi (Rp) terendah (RP)1.

) atau nilainyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahunberjalan dan dapat mempedomani pada variabelvariabel sebagai berikut:a.

) atau nilai nyata/sebenarnyadengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapatmempedomani pada variabelvariabel sebagai berikut:a.

Uraian Jumlah (Rp)1 Bumi (Tubuh Bumi) 22.192.841.760.0002 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 22.192.841.760.0003 NJOP TKP 4 NJOP untuk penghitungan PBB 22.192.841.760.0005 NJKP 8.877.136.704.0006 Pajak Bumi dan Bangunan terutang 44.385.683.520 Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi NJOP sebagai dasar pengenaan PBBsebesar Rp35.716.765.645.000,00; yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

Sudirman 2A1 Surabaya dan kondisi fisik bangunan yang dilelangadalah : Luas tanah seluruhnya 3.681 M2 yang terdiri dari :Ada dokumen kepemilikanSHM 138 (1.020 M2)SHM 139 (1.606 M2)SHM 140 (24 M2)Tidak ada Sertifikat Hak MilikEks.EV 14316 luas : 1.031 M2 Luas bangunan 2.376 M2 dalam kondisi bangunan tua tidak terawat dan dihunipihak ketiga.Bahwa pada saat terdakwa mengajukan surat persetujuaan kepadaKomisaris, terdakwa telah membuat acuan harga tanah dengan menggunakanharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

No. 2016 K/Pid/2010.mengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2003 : Rp.4.605.000,/M2Tahun 2001 : Rp.5.095.000,/M2Tahun 2002 : Rp.5.625.000,/M2Bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2 X Rp. 5.625.000, =

No. 2016 K/Pid/2010.puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perinciansebagai berikut :Nilai tanah dan bangunan berdasarkan NJOP 2003 Rp. 21.342.393.000,Harga jual lelang Selisih Rp. 12.000.000.000.Selisih Rp. 9.342.393.000,Bahwa selain itu, terdakwa membuat laporan kepada Komisaris bahwaberkaitan dengan penghuni bangunan dimaksud harus' diberi uangpengosongan, padahal terdakwa belum melihat bahwa sesungguhnya penghunibangunan Ex Biskop Indra adalah penghuni dengan status

) tahun 2001 padahal saat itu terdakwamengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2001 : Rp. 4.605.000,/M2Tahun 2002 : Rp. 5.095.000,/M2Tahun 2003 : Rp. 5.625.000,/M2bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2

Bank Mandiri dibawah dari minimal 55 % dari harga limit sebagaimanaditetapkan Menteri Keuangan R.I.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi keliru dalam pertimbangan putusan aquosebab menganggap hanya berpedoman pada minimal 55 % dari harga hargaNJOP tahun 2001, padahal seharusnya perhitungan minimal 55 % dihitung dariharga NJOP tahun 2003 yang jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp. 5.625.000,.Bahwa terdakwa yang mendasarkan perhitungan NJOP tahun 2001 telahmengakibatkan adanya selisih harga jual yang dilakukan