Ditemukan 2959 data
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, yakni pasal 182 Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana, dalam menilai memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholahsejati dalam hal sebagai berikut :e Berdasarkan dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana telah diatur sebagai berikut :Ayat (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah Terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin
265 — 183
Panitera Pengganti yang kami hormati,Hadirin yang juga kami hormati,Puji syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atasizinnya proses persidangan perkara dugaan tindak pidana PEMERASANHalaman 42 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Japsebagaimana diatur dan diancam dengan Dakwaan Pasal 386 ayat (1)KUHP Jo.
257 — 218
Bahwa sejak awalawal Penggugat mulai menempati rumah milik Tergugat 1sekitar SeptemberOktober tahun 2006, Penggugat mengatakan akan membeli rumahmilik Tergugat 1 yang dipinjamnya itu namun tidak kunjung direalisasi, namundemikian, di waktuwaktu yang tak lama jaraknya dari Penggugat mulai menempatirumah milik Tergugat 1, Penggugat mengatakan ke berbagai pihak bahwa tanah danbangunan itu adalah rumah Penggugat...Penggugat mengadakan syukuran menempatirumah tersebut dan kepada para hadirin acara syukuran
78 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
selanjutnya mengambilkeputusan;(2) Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itutidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakimberpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan,maka sidang dilanjutkan;Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP yang menyebutkan :(3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambilkeputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa,Saksi, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin
1.YOGIE PATRIANA ALSYAH,ST
2.JUMALI, ST
Termohon:
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
165 — 67
Pemohon Praperadilan dan Kuasa Hukum Pemohon,serta Hadirin Persidangan Praperadilan.Pertama marilah kita panjatkan puji Syukur kehadirat Tuhan Yang MahaKuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga kita semua dapatPenetapan Pra Peradilan Nomor 27/Pid.P2@p/2019/PN.Bdg, halamandipertemukan dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani danrohani, dalam rangka mengemban amanah dan tugas kita sehubungandengan pemeriksaan perkara Praperadilan yang diajukan oleh YOGIEPATRIANA ALSJAH, S.T. dan JUMALI
261 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.Halaman 101 dari 140 halaman.
IMMYLIA LIMARDO
Tergugat:
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
Intervensi:
FIFI SOFIAH
237 — 167
Hal ini diyakiniPenggugat karena bilamana status asli dari Bapak lIfan Efendidiumumkan dan atau ditempelkan untuk diketahui khalayak umum(Pasal 8) bahwa Bapak Ifan Efendi telah beristeri pedahal dalambuku nikah tertuliskan status duda mati, maka para hadirin yangHalaman 12 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.menyaksikan akad nikah maupun khalayak umum tersebut tidakakan pernah bisa menerima.
53 — 12
Putusan No.249/Pdt.G/201 I/PN..Ikt.Tim.32.33.34.35.36.mengusir Penggugat dari rumah yang sedang ditempati (obyek sengketa) : Bahwa, Majelis hakim, Penasihat Hukum Penggugat dan Para Tergugat sertaPara hadirin dalam persidangan mengetahui dengan jelas bahwa TENTARANASIONAL INDONESIA atau PARA TERGUGAT adalah merupakan salah satu"PENGAWAL TERDEPAN" konstitusi NKRI, di mana tindakan yangmengesankan arogansi sebagaimana di tunjukkan dari sikap dan beberapasurat perintah pengosongan secara paksa terhadap
54 — 258
.; Bapak Hakim Ketua Majelis Yang Mulia dan yang kami hormati,Bapak Hakim Anggota yang kami hormati,Saudara Tim Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,Para Hadirin di Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kamihormati.22Bahwa seluruh kontekstual peristiwa hukum seperti telah dipaparkan diatas, menurut pengamatan dan pendapat hukum (opinio legis) dari PembelaUmum yang mendampingi TERDAKWA dalam hal mencermati SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan sistematika kumulatif tersebut, makatidak menutup
565 — 300
Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu even berkaitandengan hal itu dimana para hadirin dapat menonton dan / ataumendengar kepada transmisi tersebut (entah ya atau tidak suatutontonan seperti itu terbuka bagi masyarakat luas atau sebaliknya ) danMengeksploitasi sesuatu dan semua peluang komersial (termasuk misalnya pungutan masuk, ke sponsor siaran dan peluangpemasok) yang ditimbulkan dari dan/atau dalam kaitan dengan even86even tersebut transmisi dan / atau ekshibisi, hakhak ekshibisi publikmengecualikan
61 — 418 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.
Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putusan Nomor 1003/B/PK/PJK/2016pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkanatas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan
194 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
membayardenda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masingmasing: ....Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin
mengadopsi sendisendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.
mengadopsi sendisendipenegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin
89 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/2016diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassurat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang.Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kataharus pada kalimat Musyawarah Hakim harus didasarkanatas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang.
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAPsebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4) Musyawarah tersebut pada ayat
133 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
mengadopsi sendisendipenegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin
20.Muhammad Nasir
21.Pariyah
22.Rita Purnama Sari
23.DT Ahmad Sidik
24.Japarrudin
25.Safaruddin
26.Yusmiatik
27.Ponijo
28.Heriyanto
29.Mad Danun
30.Suparman
31.Saiman
32.Selamat
33.Said Adam
34.Pauji
35.Wagiman
36.Bardansyah
37.Rafei
38.Leginem
39.Jimo
40.Supriadi
41.Muhlasin
42.Supari
43.Sumadi
44.Saharuddin
45.Tugimin
46.Legimin
47.Hadirin
48.Ismiati
136 — 85
Alwi
20.Muhammad Nasir
21.Pariyah
22.Rita Purnama Sari
23.DT Ahmad Sidik
24.Japarrudin
25.Safaruddin
26.Yusmiatik
27.Ponijo
28.Heriyanto
29.Mad Danun
30.Suparman
31.Saiman
32.Selamat
33.Said Adam
34.Pauji
35.Wagiman
36.Bardansyah
37.Rafei
38.Leginem
39.Jimo
40.Supriadi
41.Muhlasin
42.Supari
43.Sumadi
44.Saharuddin
45.Tugimin
46.Legimin
47.Hadirin
48.Ismiati
PT. INTER SPORT MARKETING
Tergugat:
PT. RAHAYU PRAMID BIYANY
635 — 245
Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu even berkaitandengan hal itu dimana para hadirin dapat menonton dan / ataumendengar kepada transmisi tersebut (entah ya atau tidak suatutontonan seperti itu terbuka bagi masyarakat luas atau sebaliknya ) danHalaman 53 dari 59 Putusan Nomor 3/PDT.SUSHKI /2018/PN. Smg3.
119 — 46
Kegiatan Ceramah Agama Islam (Pengajian) benarbenar telah dilaksanakanoleh Terdakwa selaku Ketua BKMT, dan kepada para hadirin benar telahdiberikan makan dan minum serta sarapan lontong dan snack lainnya;Menimbang, bahwa atas perbuatanperbuatan atau tindakantindakan yangtelah dilakukan oleh Terdakwa Hj. Yunninta Asmara Binti Zahifni Ishak tersebutadalah merupakan Perbuatan Yang dilakukan Secara Melawan Hukum,sebagaimana yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum?
Kegiatan Ceramah Agama Islam (Pengajian) benarbenar telah dilaksanakanoleh Terdakwa selaku Ketua BKMT, dan kepada para hadirin/masyarakat yanghadir benarbenar telah diberikan makan dan minum serta sarapan lontong dansnack lainnya;Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Hj.
50 — 18
satuuntuk selanjutnya disahkan oleh tuatua adat. ltulah yangdimaksud dengan dipudun saut. 38 Setelah semua itu diputuskandan disahkan oleh pihak paranakdanparboru, maka tahapselanjutnya adalah menyerahkan bohi ni sinamot(uang mukamaskawin) kepada parboru sesuai dengan yang dibicarakan.Setelah bohi ni sinamot sampai kepadaparboru, barulahdiadakan makan bersama danpadalan jambar (pembagianJambar). 4Dalam marpudun saut tidak ada pembicaraan tawarmenawar sinamot, karena langsung diberitahukan kepada hadirin