., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama mengarah pada upayamenjerumuskan akidah anak bernama ANAK dari agama Islam ke agamaKristen Protestan;Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingpada tanggal 15 September 2016, terhadap memori banding tersebut,Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 22September 2016;Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage padatanggal 27 September 2016 dan Pembanding telah melakukan inzage padatanggal 28 September

dimana dalam beritaacara halaman 52, 53 dan 54 tertulis beragama Kristen dan tidak disumpahsebagai saksi, maka apabila kalimat yang terdapat dalam putusan berbedadengan berita acara persidangan maka kalimat yang ada dalam berita acarayang dijadikan pegangan, maka dengan demikian majelis hakim tingkat bandingtelah memperbaiki putusan hakim tingkat pertama;Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan padahalaman 52, 53 dan 54 atas pertimbangan yang mengarah pada upayaterhadap penjerumuskan akidah

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum danHalaman 7 dari 10 putusan Nomor 344/Pdt.P/2019/PA. Tgrdidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 411/Padt.P/2020/PA. Tar.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, hlm. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon Il yang dilindung!

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Bahwa Tergugat selalu berbeda pendapat dengan Penggugatehingga selalu ingin menang sendiri terhadap Penggugat sepertiTergugat berbeda dengan akidah dariPenggugat ;7.

Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihanmasalah akidah yakni Tergugat sering datang ke tempat dukun, paranormal danmempunyai banyak jimat dan Tergugat dalam menjalankan sholat lima waktusemaunya sendiri juga sering melakukan amalan yang tidak sesuai dengan agamaIslam ;b.

Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar yangdisebabkan masalah akidah yakni Tergugat masih berhubungan dengan dukundan paranormal serta melakukan amalan yang tidak sesuai dengan agama Islamjuga mengucapkan kata talak kepada Penggugat akhirnya karena merasa tersiksalah dan batin kemudian Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri.4 Bahwa atas dasar kejadian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan ceraidengan alasan : Penggugat

Sebelum berumah tangga kami berbeda akidah setelah itu kamimemutuskan menikah satu akidah;7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukundan harmonis, beberapa bulan kemudian Suprapto bin Warso Sentikokembali ke agama yang lama, dari situ Penggugat sudah tidak nyamantetap sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadiperselisinan dan pertengkaran yang teruS menerus yang pernahPenggugat ajukan ke kantor agama setempat B.P.4 pada tanggal 01November 2016.

sebagaimana layaknya suami istri namun belumdikaruniai anak .Bahwa para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena para Pemohontidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Kantor UrusanAgama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan suratketerangan Nomor B302/kK.13.10.08/Pw.01/XII/2018 tanggal 17Desember 2018 yang menyatakan perkawinan para Pemohon tidak tercatatdalam Register Nikah.Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut para Pemohon tidakpernah bercerai dan tetap dalam akidah

Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut para Pemohon tidakpernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagidengan orang lain, oleh karena itu. pernikahan yang telah dilangsungkanpada 07 Juni 1968 di Kabupaten tersebut tetap sah dan tidak adahalangan hukum untuk diistbatkan.6.

Bahwa perubahan Termohon kembali ke Agama ataukeyakinannya semula Kristen tersebut tidak serta merta disikapiPemohon dengan meninggalkan atau apatis atau bahkan antipatiterhadap Termohon, melainkan Pemohonmasih berupayamempertahankan utuhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohondengan memberikan nasihat atau pengertian kepada Termohontentang pentingnya hidup dalam satu akidah dan dampakjika terdapatperbedaan akidah antara Pemohon dengan Termohon.12.

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Oktober 2009, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Jember;ahwa sebelum perceraian itu dilakukan Penggugat dengan Tergugat setelah perkawinannyatelah hidup bersama sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak, umur 5 tahun dansekarang ikut ibunya (Tergugat);e Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan lakilaki non muslim;e Sedangkan Penggugat merasa khawatir anak Penggugat tersebut akan diikutkan kepadalakilaki perselingkuhannya yang non muslim, yang nantinya akan mengganggu danmerubah akidah

., M.Kn. di Cibinong, Kabupaten Bogor yang telah ditandatangani oleh Para Pihak, kemudian dikuatkan dalam bentuk PutusanAkta Perdamaian Nomor: 857/Pdt.G/2018/PAJT pada tanggal 18 Desember2018 oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dirasakan bahkan dialamiPenggugat tidak dipatuhi oleh pihak Tergugat, sehingga menimbulkankonflik baru yang berkepanjangan dan dampaknya sangat berpengaruhkurang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak.Bahwa Penggugat juga melihat ketidak jelasan akidah yang dianut

olehTergugat karena sejak dari menikah pada tanggal 30 Desember 2016sampai dengan putusnya perkawinan tersebut pada tanggal 24 April 2018bahkan sejak dari perceraian tersebut sampai bulan Agustus 2019 danpuncaknya di sepanjang bulan Desember 2019 antara Penggugat danTergugat masih terus bermunculan masalahmasalah yang berkaitandengan akidah pihak Tergugat.

bisa jadi imam yang baik dalam rumah tangga sepertijika Penggugat melakukan kewajiban sebagai umat muslim melaksanakanHal. 5 dari 73 halaman Put No. 1248/Pdt.G/2020/PAJT13.14.15.ibadah dimana Tergugat bersikap melarang dan marahmarah kepadaPenggugat.Hal tersebut tentunya sangat berpengaruhi terhadap tumbuh kembangnyakepribadian dan jiwa Ananda XXX yang masih berusia 2 (dua) tahun 7(tujuh) bulan karena lingkungan terdekat sangat berpengaruh dalammemberikan kontribusi terbesar terhadap perubahan akidah

pernah menyampaikan kepada Penggugat dengan menyebutkanbahwa Tergugat memeluk Agama Islam hanya sekedar untuk alasankeperluan secara administrasi saja agar dapat menikahi Penggugat,pernyataan Tergugat tersebut membuat Penggugat di buat terkagetkagetluar biasa dan tidak menyangka apa yang barusan keluar dari mulutTergugat mengenai ucapannya yang tercetus secara spontanitas tersebut.Hal. 6 dari 73 halaman Put No. 1248/Pdt.G/2020/PAJT16.17.Hal ini tentunya menambah keyakinan Penggugat bahwa akidah

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat padaPoin 12 s/d Poin 16 terkait Agama, Akidah dan Syariat Islam.

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sir tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 148/Pat.P/2020/PA. Tgr.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

dikaruniai seorang anak;Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga mereka baikbaik saja, rukun danharmonis sebagaiamana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2009rumah tangga mereka sudah muali goyah dan sering terjadi perselisihan danpertengkaran;d Bahwa penyebab mereka berselisih adalah karena waktu menikah Tergugatmasuk Islam, namun tidak pernah menjalankannya, Penggugat dan Tergugatdalam membina rumah tangga tidak serasi lagi, dan berbeda pandangan danfaham, berbeda pendapat dan beda akidah

anak;c Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga mereka baikbaik saja, rukun danharmonis sebagaiamana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2009 rumahtangga mereka sudah muali goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;d Bahwa penyebab mereka berselisih sepengetahuan saksi adalah karena waktumenikah Tergugat masuk Islam, namun tidak pernah menjalankannya, Penggugatdan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak serasi lagi, dan berbeda pandangandan faham, berbeda pendapat dan beda akidah

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, hlm. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Tgrberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan