Ditemukan 1608 data
9 — 8
Mengabulkan permohoanan pencabutan perkara Nomor777/Pdt.G/2021/PA.Dpk dari penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.
Suprih Yatin
22 — 6
pemohon,Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas PEMOHON berniat untukmenambahkan nama, dan perbaikan tanggal kelahiran menjadi tiga belasfebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (13021980) yangtercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1144/Cs.A.1920/T/2001,yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan MasyarakatKabupaten Kulon Progo tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu satu;Bahwa untuk kebaikan dan kesesuaian data yang PEMOHON ajukan makapemohon mengajukan permohoanan
Terbanding/Tergugat I : HERPIYANTO
Terbanding/Tergugat II : MERRI
Terbanding/Tergugat III : MAD JASA, alias SAMUEL MAD JASA
Terbanding/Tergugat IV : SAMUEL DEDE LELE
Terbanding/Tergugat V : ARMUDDIN
Terbanding/Tergugat VI : AMIRUDIN
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KELURAHAN SAIGON
112 — 38
Permohoanan SHM atas nama Amiruddin satu bidang (Satu SHM)Atas penerbitan SHM dari poin 1 sampai 4 dan permohonan SHMpada poin 5 dan 6 adalah rekayasa yang dimotori oleh Tergugat dengan cara cara melawan hukum, hal ini bisa dilihat SHMNo.10316 atas nama Mad Jasa dan SHM No.10320 atas namaSamuel Mad Jasa, padahal Mad Jasa dan Samuel Mad Jasa adalahorang yang sama / satu orang, sehingga telah terang benderangbahwa ada pemalsuan / rekayasa dokumen yang dilakukan olehpara Tergugat dan turut Tergugat
Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan danpermohonan Sertifikat Hak Milik serta permohonan SHM sebagaiberikut;Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata No. 61/PDT/2020/PT.Ptk4.1.SHM No.10318 atas nama Herpiyanto4.2.SHM No.10317 atas nama Merri4.3.SHM,No.10316 dan 10320 atas nama Mad Jasa alias SamuelMad Jasa4.4.SHM No.10319, atas nama Samuel Dede Lele4.5.permohoanan SHM an. Armuddin 2 (Dua) Bidang SHM4.6.Permohoanan SHM an.
10 — 0
Majelis Hakim memerintahkan kepada parapihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui Mediator ;Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediator telahdilaksanakan di hadapan Drs.Moh Mahfudz , Mediator Hakim PengadilanAgama Nganjuk , namun tidak berhasil, dengan surat pernyataan mediasi gagaltanggal 3 Januari 2017,Menimbang bahwa oleh karena mediasi telah gagal maka sidangdilanjutkhan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyatatetap dipertahankan oleh pemohon ;Menimbang bahwa atas permohoanan
20 — 1
status Pemohon dan pewaris yang meninggalberagama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (3) UndangundangHlm 4 dari 7 hlm Penetapan No. 0211/Padt.P/2019/PA.RAPNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kKewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakanmencabut perkaranya karena akan memikirkan kembali permohoanan
11 — 8
No.175/Pdt.G/2022/PA.TgmPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa KhususKuasa Hukum Pemohon tertanggal 06 Januari 2022, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor67/SKH/2022/PA.Tgm tanggal 17 Februari 2022, ternyata telah sesuai denganketentuan Pasal 123 HIR jo.
14 — 0
AkteKelahiran : 3578LT110920140229, tertanggal 12 September2014 ;e Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk membetulkan namaPemohon 1 yang tertulis pada akte kelahiran anak Para Pemohonbernama : AMALIA ISTIQOMAH lahir di Bangkalan , tanggal 19Juni 1998 dari nama semula nama Pemohon tersebut tertulisACH RUSJI sedangkan yang benar yaitu MAT RUJI ;e Bahwa karena kurang mengerti tentang penambahan nama dalamakte kelahiran itu anak Pemohon untuk mendaftarkan ke kantorCatatan Sipil Kota Surabaya ; Menimbang, permohoanan
9 — 4
Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRAtau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ParaPemohon telah datang menghadap di persidangan;Bahwa dalam persidangan para Pemohon menerangkan bahwa dalipermohonan dalam surat permohoanan para Pemohon ada yang tidak sesualdengan yang sebenarnya, sehingga Para Pemohon bermaksud mencabutperkara aquo;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplahPengadilan
9 — 2
sehingga pada tanggal 28Oktober 2013 para Pemohon ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor untukmembayar kekurangan biaya perkara;Bahwa hingga tanggal yang ditentukan untuk membayar kekuarangan biayatersebut para Pemohon tidak membayar;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan
PRESBUTERION APRIANDI SUMAILA
25 — 3
pemohon tidak hadir atau tidak pula menyuruh wakilnyauntuk hadir dalam persidangan, dengan relas panggilan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Agustus 2018; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan
4 — 0
Pemohon dancalon suaminya telah akrab sedemikian rupa dan telahbertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, makaMajelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinantersebut hingga anak Pemohon' berusia 16 tahun, maka sangatdikhawatirkan akan terjadi hubungan yang melanggar hukumakan terjadi berkelanjutan; oleh karenanya pernikahanmereka telah mendesak untuk segera dilaksanakan sehinggaperlu diberikan dispensasi kawin;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka permohoanan
8 — 1
pasal 6 dan 7 ayat (2)Undang Undang Nomor Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7ayat (1) UndangUndang tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekadbulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menundamenunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, kerusakan /madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahanoleh KUA Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan dan permohoanan
14 — 3
dan telahbertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinantersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, makasangat dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang melanggarhukum/syari at sehingga kerusakan/madlaratnya akan lebihbesar daripada manfa'atnya, oleh karenanya pernikahanmereka telah mendesak untuk segera dilaksanakan sehinggaperlu diberikan dispensasi kawin; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka permohoanan
14 — 3
/Pdt.P/2019/PA.BmsMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya karenaakan dimusyawarahkan secara kekeluargaan;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan dapat dibenarkansesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, oleh karena itupermohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dandikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohoanan
16 — 3
- Mengabulkan permohoanan para Pemohon;
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Kamil Abdiansyah bin Ali Anwar) dan Pemohon II (Tisia Rossalina binti Sutisna) terhadap anak yang bernama Al Muchaimin Alfan Aufar, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 8 Nopember 2016;
- Menetapkan seorang anak bernama Al Muchaimin Alfan Aufar, laki-laki, lahir
Mengabulkan permohoanan para Pemohon;2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon (KamilAbdiansyah bin Ali Anwar) dan Pemohon Il (Tisia Rossalina bintiSutisna) terhadap anak yang bernama Al Muchaimin Alfan Aufar, lakilaki,lahir di Jakarta tanggal 8 Nopember 2016;3.
14 — 1
Mengabulkan permohoanan Pemohon seluruhnya;2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon putus karenaperceraian;3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talakkepada Termohon;4.
6 — 5
No. 2347/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hall. 3 dari 6Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo tidakdilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini,maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelasmenunjukkan adanya sengketa perkawinan
Waris Eko Priono bin Rusidin
Termohon:
Puput Noviyanti binti Adam Kasdarmaji
14 — 6
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yangsah ;Menimbang, bahwa di muka siding tanggal 20 November 2017Pemohon menyatakan dan / atau mohon untuk mencabut perkaranya ;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo tidakdilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini,maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan
64 — 69
Surat nomor : 19/MM/IX/2014, tanggal 29 September 2014, prihal Permohoanan Wawancara klarifikasi mekanisme mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukan kepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi) yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;14. 1 (satu) buah kartu kartu nama an. Moh. Hasan Basri, Presiden Director PT.
Surat nomor : 19/MM/IX/2014, tanggal 29 September 2014,prihal Permohoanan Wawancara klarifikasi mekanismemendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkaitpenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukankepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi)yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;1. 1 (satu) buah kartu kartu nama an. Moh. Hasan Basri,Presiden Director PT.
Surat nomor : 19/MM/IX/2014, tanggal 29 September 2014,prihal Permohoanan Wawancara klarifikasi mekanismemendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkaitpenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukankepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi)yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;14.1 (satu) buah kartu kartu nama an. Moh. Hasan Basri, PresidenDirector PT.
21 — 0
Ramulisyaitu ayahnya bernama Ramulis bin Mantang telah meninggal duniapada tanggal 22 Agustus 1999 karena sakit dan begitu juga ibunyabernama Rosma binti Bitit meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2005karena sakit, maka keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu; Bahwa selama pernikahan Pemohon sampai meninggal duniasuaminya almarhum Prima Minha bin Ramulis tidak pernah bercerai; Bahwa almarhum Prima Minha bin Ramulis semasa hidupnyatidak pernah meninggalkan wasiat apapun; Bahwa Pemohon mengajukan permohoanan
Ramulisyaitu ayahnya bernama Ramulis bin Mantang telah meninggal duniapada tanggal 22 Agustus 1999 karena sakit dan begitu juga ibunyabernama Rosma binti Bitit meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2005karena sakit, maka keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu; Bahwa selama pernikahan Pemohon sampai meninggal duniasuaminya almarhum Prima Minha bin Ramulis tidak pernah berceral; Bahwa almarhum Prima Minha bin Ramulis semasa hidupnyatidak pernah meninggalkan wasiat apapun; Bahwa Pemohon mengajukan permohoanan