., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si.kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3612/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93 (Sembilan puluh tiga)dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35Tahun

tanaman jenis shabushabu tersebut, tidak mempunyaijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangkakepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dantehnologi.Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN SmnPerbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika jo Peraturan Menkes

pemakaian mereka terdakwa dan rencananya akandipergunakan lagi di lain waktu.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN SmnBahwa pada saat mereka terdakwa menggunakan Narkotika Golongan JjenisTembakau Gorilla tersebut, tidak dilengkapi dengan jin dari pihak yang berwenangatau tidak dilengkapi dengan Resep dokter.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKOFERY PRASETYO, S.Si., BB3612/2019/NNF berupairisan daun tersebut di atasadalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RINo.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa pada saat mereka terdakwa menggunakan

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si., BB3612/2019/NNF berupairisan daun tersebut diatas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICANomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangundangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, UnsurNarkotika Golongan

Tadjuddin Chalid makassar dan telah mendapatkanizin perceraian yang dikeluarkan oleh kementrianKesehatan RepublikIndonesia, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: Kp. 04.02/menkes/701/2019, tertanggal 18 Oktober 2019.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganHal. 2 dari 8 hal. Put.

Namunsebelumnya itu, Penggugat selaku PNS telah mengajukan izin perceraian yangdikeluarkan oleh kKementrianKesehatan Republik Indonesia, tentang PemberianIzin Perceraian Nomor: Kp. 04. 02/menkes/701/2019, tertanggal 18 Oktober2019;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan tersebut, Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Panakkukang, Nomor: 470/61/VII/1999, tanggal 12Hal. 3 dari 8 hal. Put.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 325/Menkes/SK/I/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentangpenerimaan Dana Tahap I (pertama) penyelenggaraan jaminankesehatan masyarakat Tahun 2011 sebesar Rp. 2.383.078.000, (duamilyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujun puluh delam ribu rupiah),2.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1783/Menkes/SK/VIIV2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentangHalaman 5 Putusan No. 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgpenerimaan Dana Tahap Ill (KeTiga) penyelenggaraan jaminankesehatan masyarakat Tahun 2011 sebesar Rp. 10.717.186.000,(sepuluh milyar tujuh ratus tujun belas juta seratus delapan puluhenam ribu rupiah),Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1937/Menkes/SK/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentangpenerimaan

puluh delapan juta delapan ratus tujuh riburupiah),Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1783/Menkes/SK/VIIV2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentangpenerimaan Dana Tahap Ill (KeTiga) penyelenggaraan jaminankesehatan masyarakat Tahun 2011 sebesar Rp. 10.717.186.000,(sepuluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan puluhenam ribu rupiah),Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1937/Menkes/SK/IX/2011 tanggal 13 September 2011

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Tahun 2011RSUD Arjawinangun menerima dana penyelenggaraanJamkesmas sebesar Rp.25.018.946.000, sbb: NO NOMOR DAN TANGGAL TAHAP JUMLAH PERIHALSURAT KEPUTUSAN (Rp)1 325/MENKES/SK/II/201 1 Pertama 2.383.078.000 Penerima danaTanggal 16 Februari 2011 Tahap2 1036/MENKES/SK/VW/201 1 Kedua 3.928.807.000 Pertama/KeduakKTanggal 30 Mei 2011 etiga/ Halaman 63 Putusan No. 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg 3 1783/MENKES/SK/VIII/201 1 Ketiga 10.717.186.000 Keempat/KelimaTanggal

19 Agustus 2011 penyelenggaraan4 1937/MENKES/SK/X/20 Keempat 6,227 .827.000 jaminan11 kesehatanTanggal 13 September 2011 masyarakat5 2365/MENKES/SK/XI/201 1 Kelima 1.762.048.000 tahun 2011Tanggal 22 Nopember 2011 RSUDArjawinangunKabupatenCirebon PropinsiJawa BaratJUMLAH 25.018.946.000b.

LaboratoriumForensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarangdengan kesimpulan : BB2563/2019/NNF berupa irisan daun 3,01690 gramtersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACAterdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 87 (delapan puluh tujuh),mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Smn118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 Tahun 2018tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring UrinePengguna Narkoba No.

SmnSemarang dengan kesimpulan : BB2563/2019/NNF berupa irisan daun 3,01690gram tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACAterdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 87 (delapan puluh tujuh),mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 Tahun 2018 tentangperubahan penggolongan

Laboratorium ForensikBareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengankesimpulan : BB2563/2019/NNF berupa irisan daun 3,01690 gram tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamgolongan (Satu) nomor urut 87 (delapan puluh tujuh), mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95(sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika; Perbuatan ia terdakwa tersebut

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Perbuatan ia terdakwa tersebut

IBNU SUTARTO, ST 3.EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daundidapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tigNarkotika;Menimbang,

EKO FERY PRASETYO, S.Sidengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) lintingrokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di

EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagaiberikut Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017 tanggal 17Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapatkandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa adapun di dalam

Nadia Dina, Apt.Pengendalian danLegalisasi ResepRawat Inap dan Surya PratiwiAnggota : Admiwarti, Sri Haryani Harahap Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 157/MENKES/SK/I/2010 pada tanggal 28 Januari 2010 tentangPenerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)Tahun 2010, telah dialokasikan dana luncuran untuk biaya pelayanan kesehatanyang diberikan kepada peserta Jamkesmas melalui Rumah Sakit/PPK (PemberiPelayanan Kesehatan) dan Dana Jamkesmas

Djoelham juga mendapat alokasi DanaLuncuran Program Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 542/MENKES/SK/V/2010 padatanggal 03 Mei 2010 Dana Tahap Kedua sebesar Rp.1.142.100.000, (satumilyar seratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), lalu berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1145/MENKES/SK/VIII/2010 padatanggal 19 Agustus 2010 Dana Tahap Ketiga sebesar Rp.1.138.935.000, (satumilyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan

tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal12 ayat (2) : belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukanberdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran.Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pada Bagian Ketiga Ketentuan Umum Pasal 3 yangmenyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsipprinsipefesien, efektip, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif danakuntabel.Keputusan Menteri Kesehatan RI No.686/Menkes

,Apt (Ahli) Bahwa saksi sebagai ahli yang bekerja sebagai dosen di Akademianalais Farmasi dana makanan Sunan Giri Ponorogo ; Bahwa yang dijual oleh Terdakwa berupa arak jowo yang mengandungalkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologi dancenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi denganobat lain ; Bahwa minuman beralkohol menurut Permenkes RI NO. 86/ Menkes/Per/ IV/ 1997 tentang minuman keras dibagi menjadi tiga golongan yaituGolongan A : 1% sampai dengan 5%, Golongan

mendapatkankeuntungan dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp.180.000,/ jerigen ;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan dan menjual minumankeras jenis arak jowo ;Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa dihukum percobaan karena menjualminuman jenis arak jowo ;Bahwa yang dijual oleh Terdakwa berupa arak jowo yang mengandungalkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologi dancenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi denganobat lain ;Bahwa minuman beralkohol menurut Permenkes RI NO. 86/ Menkes

maksud dan tujuan Terdakwa menjual arak jowountuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan Terdakwa sebesarRp.180.000,/ jerigen ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan danmenjual minuman keras jenis arak jowo ;Menimbang, bahwa yang dijual oleh Terdakwa berupa arak jowo yangmengandung alkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologidan cenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi denganobat lain ;Menimbang, bahwa minuman beralkohol menurut Permenkes RI NO.86/ Menkes

Bahwa obat merk Samcodin tersebut merupakan golongan obatbebas terbatas dan fungsinya sebagai obat batuk dengan kandunganDoxtrometorphan, CTM dan Glyceril Guaiacolat, dimana pedagangbiasa/warung manisan tidak diperbolehkan melakukan penjualan terhadapobat golongan bebas terbatas seperti merek Samcodin; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatasadalah toko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obatkeras diperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam KEPMENKES No.1331/Menkes

Bahwa obat merek Samcodin tersebut merupakan golongan obatbebas terbatas dan fungsinya sebagai obat batuk dengan kandunganDoxtrometorphan, CTM dan Glyceril Guaiacolat, dimana pedagangbiasa/warung manisan tidak diperbolehkan melakukan penjualan terhadapobat golongan bebas terbatas seperti merek Samcodin; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatasadalah toko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obatkeras diperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam KEPMENKES No.1331/Menkes

aturan hukum sesuai dengan aturan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga telahmelanggar Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotek dan toko obatyang perbuatannya telah menjual obat tanpa kompetensi (bukan sebagaibidang Kefarmasian) dan wewenangnya;Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah memeperoleh izin dari pemerintah dan obat kerasdiperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKesehatan Nomor 1331/Menkes

Samcodin tersebut merupakan golongan obatbebas terbatas dan fungsinya sebagai obat batuk dengan kandunganDoxtrometorphan, CTM dan Glyceril Guaiacolat, dimana pedagangbiasa/warung manisan tidak diperbolenkan melakukan penjualan terhadapobat golongan bebas terbatas seperti merek Samcodin; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatasadalah toko obat yang telah memperoleh izin dari pemerintah dan obatkeras diperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKesehatan Nomor 1331/Menkes

Samcodin tersebut merupakan golonganobat bebas terbatas dan fungsinya sebagai obat batuk dengan kandunganDoxtrometorphan, CTM dan Glyceril Guaiacolat, dimana pedagangbiasa/warung manisan tidak diperbolenkan melakukan penjualan terhadap obatgolongan bebas terbatas seperti merek Samcodin dan yang berhakmengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalah toko obat yang telahmemperoleh izin dari pemerintah dan obat keras diperoleh di Apoteksebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1331/Menkes

Izin sebagai Apotek yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota(Permenkes No 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan TataHalaman 40 dari 77 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2016/PN BksCara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah pada KepmenkesNo 1332/MENKES/SK/X/2002).c. lIzin sebagai Pedagang Eceran obat yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan Kab/Kota (Permenkes No. 167/Kab/B.VIII/1972 tentangPedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkes1331/Menkes/SK/X/2002).d. lIzin sebagai

Selain melalui PBF, industri farmasi dapatmenyalurkan hasil produksinya langsung kepada apotek, instalasi farmasirumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, klinik dan toko obat sesuai denganPermenkes No. 1799/MENKES/PER/X1V2010 sebagaimana telah diubahdengan Permenkes No. 16 tahun 2013.

Memiliki izin industri farmasi dari Kementerian Kesehatan, sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1799/Menkes/Per/X1V2010 tentang Industri Farmasi sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013.b.

Bahwa Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dariBadan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai bukti pemenuhanpersyaratan CPOB, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan MenteriKesehatan RI No. 1799/Menkes/per/Xl/2010 tentang Industri Farmasisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor16 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI No.

Persyaratan industri farmasitercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor245//Menkes/SK/V/199.Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran sediaanfarmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika /Bahwa Rudi Revo dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan berupa Tembakau Gorillatersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2018/PN SmnPerbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal114 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 Jo Per Menkes

terdaftar dalamGolongan 1 (satu) No.urut 88 (delapan puluh delapan) dalam Permenkes RINo.7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika /Bahwa Rudi Revo dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, yaitu Tembakau Gorillatersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112ayat (1) UU RI No.35 th 2009 Jo Per Menkes

tembakau Gorillatersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanalternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 th2009 Jo Per Menkes

Peraturan Permenkes RI No.35 tahun 2019tentang Narkotika dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.Menimbang, bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut Anak RudiRevotidak memiliki izin dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2018/PN SmnMenimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat(1) UU RI No.35 th 2009 Jo Per Menkes

telahdititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan pembinaan danpengawasan maka masa penitipan yang telah dijalanai anak Rudi Revotersebutpatutlah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Rudi Revo;Menimbang, bahwa pengurangan tersebut dilakukan sematamata demimasa depan dan kepentingan yang terbaik bagi Anak Rudi RevoBin WuhanaJunaedi (Alm);Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35tahun 2009 Jo Per Menkes

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Laboratorium pengujui sampel Narkoba danpsikotropika yang di tujukan sesuai dengan Keputusan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 1173/Menkes/SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri.

Putusan No.66 K/MIL/2017Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 522/Menkes/Sk/2008 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psiko Tropika Projustitia,dimana laboratorium yang ditunjuk untuk melaksanakan tes Narkotikaadalah sebagai berikut: Unit Pelaksana Tehnis Laboratorium ForensikCabang, 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, 22 Balai Laboratorium Kesehatan dan LaboratoriumKesehatan Daerah Provinsi Derah

Dimana sampel urineyang digunakan adalah sebanyak 25 ml, aturan hukum yang kami maksudadalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

Putusan No.66 K/MIL/2017ambilan sampel urine atau dengan kata lain tidak mau tahu mengenaibagaimana tata cara pengambilan urine tersebut, aturan hukum yang kamimaksud adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

Dan JudexFacti menganggap hal ini tidak penting;Padahal Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan dasar bagi semuaLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasuk PuslabforPolri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalammelaksanakan test urine.

No. 34 tahun 2014).49b Izin sebagai Apotek yang dikeluarkan oleh Dinas KesehatanKab/Kota (Permenkes No 922/MENKES/PER/X/1993 tentangKetentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimanatelah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002).c Izin sebagai Pedagang Eceran obat yang dikeluarkan olehDinas Kesehatan Kab/Kota (Permenkes No. 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telahdiubah dengan Kepmenkes 1331/Menkes/SK/X/2002).d Izin sebagai Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh

Selain melaluiPBF, industri farmasi dapat menyalurkan hasil produksinya langsung kepadaapotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik dan tokoobat sesuai dengan Permenkes No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 sebagaimanatelah diubah dengan Permenkes No. 16 tahun 2013.

, sebagai bukti pemenuhan persyaratan CPOB,sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1799/Menkes/per/XII/2010 tentang Industri Farmasi sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 danPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.

Persyaratan industri farmasi tercantum dalam Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 245//Menkes/SK/V/1990.Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasiadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasidan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan.

Pengertian Obat sendiri adalah bahan ataupaduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki sistem fisiologi atau keadaan payologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untukmanusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.

kedokterandibidangnya masingmasing yang berdomisili di wilayah Kota Medan yangdalam melaksanakan tugas dan kewenanganya melayani masyarakatpenerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayananHalaman 2 dari 63 Putusan Nomor 360/Padt/2017/PT MDN.kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) yang diberikan oleh DinasKesehatan Kota Medan, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuanUndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kodokteran jo.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes

Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.Bahwa ketentuan lebih lanjut untuk mendapatkan surat izin praktek tersebuttelah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaanPraktik Kedokteran menyatakan bahwa untuk memperoleh Surat IzinPraktik (SIP) tersebut Penggugat dan Penggugat II harus mengajukanpermohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempatpraktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :a.

Bahwa untuk memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam ketentuanPasal 38 ayat (1) UndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang PraktekKodokteran jo. ketentuan Pasal Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaanPraktik Kedokteran diatas, khususnya tentang Surat Rekomendasi dariorganisasi profesi sesuai tempat praktek, maka pada tanggal 27 Oktober2014 Penggugat dan Penggugat II telah mengajukan permohonan kepadaTergugat melalui Tergugat Il selaku

PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 2025/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktekdan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;9.

Pasal 15 Peraturan MenteriKesehatan RI No. 2025/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik danPelaksanaan Praktik Kedokteran;Bahwa adapun bunyi Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2025/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran, bahwa :1.

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa pengguna Anggarandengan Nomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaan.

., M.Kes, selaku Pimpinan Kegiatan denganNomor : 835/Menkes/SK/VV2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan PropinsiMaluku Utara Nomor : 027/588/ tanggal 25 Mei 2005 tentangpenunjukan Salim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua Panitia PemeriksaBarang TA 2005 ;Surat Perintah Membayar Nomor : 00689/SP2K/KU.530/X1V/2005,CV.

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 2Juni 2005 ;1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia an.

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 02Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama Radjagau, SKM., M.Kes, selaku Pimpinan KegiatanNomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan PropinsiMaluku Utara Nomor : 027/588/ tanggal 25 Mei 2005 tentangPenunjukan Salim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua PemeriksaanBarang Tahun Anggaran 2005 ;Surat Perintah Membayar

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 02Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama Radjagau, SKM., M.Kes, selaku Pimpinan KegiatanNomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan PropinsiMaluku Utara Nomor : 027/588 tanggal 25 Mei 2005 tentangPenunjuka Salim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua PemeriksaanBarang Tahun Anggaran 2005 ;Surat Perintah Membayar

No. 08 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, dan Kep Menkes No. 59 / Menkes / Per / II /1982 tentang larangan Peredaran, produksi dan mengimpor minumankeras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan, dan KepMenkes No. 86 / Menkes / Per / TV / 1977 tentang Minuman Keras;Bahwa benar saksi menerangkan, setiap orang dalam melakukanusaha tersebut persyaratan yang harus dimilikinya yaitu berdasarkanPermenkes RI No. 86 / Menkes / Per / IV / 1977 tentang MinumanKeras pada : Bab II Syarat syarat umum

Produsen minuman keras hanya bolehmenjual minuman keras kepada pedagang besar minuman keras, Pasal14 ayat (1) pedagang besar minuman keras hanya boleh menjualminuman keras kepada penyalur minuman keras dan Pasal 15Penyalur minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepadapengecer minuman keras atau penjual minuman keras;Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan dengan Undang Undang Pangan maupun kesehatan bahwa setiap minuman yangberalkohol tidak diperbolehkan sesuai dengan Permenkes No. 59 /Menkes

dapatmenyebabkan kerusakan pada organ atau bagian tubuh peminumnyaseperti kerusakan jaringan lunak di rongga mulut, tenggorokan, sistempencernaan, otak dan organ hati dan bisa menimbulkan penyakitpengeroposan tulang, mempercepat fase Menofos, bagi wanita hamilbayi yang akan dilahirkan mempunyai resiko keterbelakangan mental;Bahwa benar saksi menerangkan, terhadap minuman keras yang tidakterdaftar dan tidak memiliki izin edar tersebut tidak dapatdiperdagangkan berdasarkan dengan PERMENKES RI No. 86 /Menkes

Sedangkan BerdasarkanPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetik, Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkanuntuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia ( epidermis, rambut, kuku,bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulutterutama untuk membersihkan, mewangian, megubah penampilan dan ataumemperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh padakondisi baik; Bahwa yang dimaksud kosmetika tanpa izin edar adalah

Sedangkan Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 pada Pasal 2berbunyi setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/ataupersyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan peraturanperundangundangan. Pada Pasal 3 ayat (1) setiap kosmetika hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri. Ayat (2) izin edarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi, jadi dapat dijelaskambahwa kosmetika yang beredar harus mendapat izin notifikasi terlebihdahulu.

Sedangkan BerdasarkanPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetik, Kosmetik adalan bahan atau sediaan yangdimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia ( epidermis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membranemukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangian, megubahpenampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi ataumemelihara tubuh pada kondisi baik; Bahwa benar untuk menentukan suatu kosmetika ada

Sedangkan Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 pada Pasal 2berbunyi setiap kosmetika yang beredar wajid memenuhi standar dan/ataupersyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan peraturanperundangundangan. Pada Pasal 3 ayat (1) setiap kosmetika hanya dapatHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkmdiedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri.

, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulinkan kesehatan pada manusia, dan/ataumembentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide pasal 1 angka 5UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Kosmetik adalah sediaan farmasi dan berdasarkan Pasal 1angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes

sebagai berikut :Bermula pada bulan Juni tahun 2018 terdakwa yang tidak memiliki keahlian dankewenangan kefarmasian melakukan kegiatan penjualan obatobatan melaluitoko Obat Dua Putri Selincah milik anak terdakwa yaitu saksi Caroline wangBinti Ediyanto Kei tersebut tanpa memiliki Surat izin praktek yang merupakansyarat menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pasal 17ayat (1) Jo Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 31 Tahun 2016 TentangPerubahan Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes

Sesuai dengan S.K MenkesRI Nomor 2380/A/SKA/I/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebasdan obat bebas terbatas, penggolongan yang dimaksud adalah untukpeningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamananlalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika,obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas;Bahwa berdasarkan S.K Menkes RI Nomor 2380/A/SKA/I/1983 tentangtanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, obat golonganbebas ini ditandai dengan lingkaran berwarna

denganidentitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuaipula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atautidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam hal initelah terpenuhi;Ad.2 Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasianMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES

/PER/V/2011Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasiansebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik,dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian pengertian kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,Halaman

Kefarmasian sebagaimana telah diubah melalui Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 TentangRegistrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian menyatakan bahwa:(1) Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasianwajib memiliki Surat izin Sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja;(2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a.

Sehingga secaraharfiah yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan bukan yang lain, sedangkan cara membuktikanseseorang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan ,adalah secara limitatif telah ditentukan dalam peraturanperundangundangan dengan melalui Uji Laboratorium incasu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor =:923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk = TeknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan PsikotropikaPro Justitia juncto Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :194/MENKES/SK/VV/2012 tentang PenunjukanLaboratorium

Bahwa laboratorium mempunyai standar masingmasing dan menurutKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika.9.

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor:194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika menunjuklaboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika danpsikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika danpsikotropika.Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor: 292K/PM II08/AD/X1/201610.

Bahwa sampai saat ini Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika masih relevandigunakan untuk penyidikan Narkotika.11. Bahwa Clinic Indosehat 2003 Medical Centre Maritime adalah tidakbukan termasuk yang ditunjuk dalam Keputusan Menteri Kesehatan RlNomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.12.

Bahwa benar Terdakwa didakwakan dengan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, tidak didukungdengan alat bukti pendukungnya berupa hasil pemeriksaan laboratoris darilembaga yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, sebaliknyaberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika Nasionalberkesimpulan bahwa urine, rambut, dan

BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGANYANG BERLAKU . 22222 nnnnn nnn nen ne nn en eens1.Bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 29 tahun 2004Tentang Praktik Kedokteran.Bertentangan dengan Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelengagaraan Komite Medik Rumah Sakit.Halaman 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2012/PTUNPDG3.

Bertentangan dengan Lampiran Peraturan menteri kesehatan RI Nomor755/Menkes /Per/TV/2011 tentang penyelengagaraan Komite Medik Rumah4. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil.5. Bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negera Nomor 21tahun 2010 tentang pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.ad. 1.

Bertentangan dengan Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor:755/Menkes /Per/TV/2011 tentang penyelengagaraan Komite Medik RumahHalaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2012/PTUNPDGSakit, ketentuan yang dilanggar adalah pasal angka 1 Peraturan tersebutceyang kaedah hukumnya Komite Medik adalah perangkat rumah sakituntuk menerapkan tata kelola klinis (clinical Governance) agar staf medisrumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial,penjagaan mutu profesional medis dan memelihara

Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RINomor :755/Menkes /Per/TV/2011 tentang penyelengagaraan Komite MedikRumah Sakit, ketentuan yang dilanggar adalah BAB V tentang SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI, yang menentukan bahwauntuk pendisiplinan perilaku profesioanl, dibentuk panel oleh sub komisietika dan profesi, dan ialah yang berwenang untuk memberikan rekomendasitermasuk mencabut kewengan klinis (clinical privilege) sementara atauSelaMaNnyA. 2222022 2 enn nn nee nn nnn en

diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas termasuk dantipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini.Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalildalil, bukti bukti dantuntutan yang diajukan oleh Penggugat, keculi halhal yang diakui secara tegasoleh Tergugat.Bahwa menurut Tergugat Surat Direktur yang menyatakan surat pemberhentianpelayanan sementara yang diterbitkan Tergugat Nomor KP 03.03/11/123/2012tanggal 14 Maret 2012 obyek gugatan;a quo bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor755/Menkes