Ditemukan 3601 data
126 — 31
Wahyu Winarso Jalan. Raden Patah 359 Purwokerto;---------------------------- b. 12 (dua belas) lembar daftar hadir Staf Pegawai Administrasi dan Edukatif Lab. Tanah Fakultas Pertanian Unsoed Purwokerto;38) 1 (satu) kantong Pupuk Organik Fine Compost CV. Galang Karya Mulia;----------------------------------------------------------------------------------------39) 1 (satu) kantong Pupuk Organik Fine Compost CV.
HARISTANTO SH MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
Intervensi:
KODAM III SILIWANGI
142 — 52
Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. ,;6. Kapten Chk Syaiful Munir, S.H..,;7. Kapten Chk Wirya,8. Kapten Chk Hasanudin, BCHK..,;9. Letda Chk Maryanto, S.H.;2210. Serma Agung Sulistianto, S.H..,;11. Sertu Fajar Romadhan, S.H..,;12. PNS Sugianto, S.H. ,j0nn nnn nn nnn nn one nnnn13. PNS Bambang Hernawan, S.H.Halaman 2 dari 76 Hal.
110 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Continental PanjiPratama: Kayu Besar RT.08 RW.08, TegalAlur, Jakarta Barat: Winarso: Indonesia: Pekerja PT. Continental PanjiPratama: Pintu Air RT.014 RW.11,Cengkareng, Jakarta Barat: Medi Winarto: Indonesia: Pekerja PT. Continental PanjiPratama: Blimbing, Umbulharjo, Ponjong: Hamit: Indonesia: Pekerja PT. Continental Panji51362,370.371.372:373.374.3735:Hal. 51 dari 114 hal. Put.
1.Nor Chayati
2.Aris Sulkhakim
3.Ajemain
Tergugat:
Kepala Desa Kedungmutih
214 — 78
diijinkan kami membuat persiapan, sosialisasi,verifikasi, membuat soal, mencari tempat ujian dan mencaripengawas; Bahwa, Ketua Puska menugaskan Saksi sebagai PelaksanaTeknis; Bahwa, legalitas Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial yaitu Pusat kajianKesejahteraan Sosial dibentuk tahun 2009 dan Universitas Indonesia menjadisatu dalam satu pusat kajian; Bahwa, Saksi ditunjuk menggunakan Surat Tugas, ada 4 orang yangditunjuk yaitu Saksi sebagai ketua, Suwartono sebagai Bendahara, Dadangsebgai Sekretaris dan Winarso
181 — 19
Tergugatl ;Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasanya Kolonel Chk MartinGinting, SH, MH, Mayor Chk Boy Iskandar, SH, MH, Mayor Chk HarryTjahyono, SE, SH, Mayor Chk Agung Gumilar, SH, Mayor Agus Susanto,SH, MH, Kapten Chk Wiji Winarso, SH, Kapten Chk Syaiful Munir, SH,Kapten Chk Wirya, SH Kapten Chk Tatang Sofyan, SH, Kapten ChkHasanudin, BcHK, Kapten Chk (K) Emma Ratna Gumilar, SH, Lettu ChkSuprinadi, SH, Sertu Fajar Romadhan, SH, Praka Toto Suryantio, SH,PNS Sugianto, SH, PNS Bambang Hernawan
49 — 16
YAPI, SH.MH. dan SAIPUDDIN ZAHRI, S.H.MH, masingmasingsebagai Hakim Anggota, dibantu oleh PRIHATINI IKA TJAHJANINGSASI, S.H.MH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri IWAN WINARSO,S.H.MHum. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan, Terdakwa danPenasihat Hukumnya ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,H. YAPI, S.H.MH. H. BAND HERMOY H.MH.SAIPUDDIN ZAHRI, S.H.MH. PANITERA PENGGANTI,PRIHATINI IKA TJAHJANINGSASIL, S.H.MH.
45 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
No 1611 K/Pid.Sus/2010Bahwa untuk menjalankan haknya untuk menentukan Anggaran DPRD danSekretariat dewan, mereka Terdakwa selaku unsure Pimpinan DPRDKabupaten Pekalongan Periode 19992004 dan Wakil Ketua PanitiaAnggaran telah menyerahkan tugas tersebut kepada Sekretaris Dewan(Sekwan) kemudian Sekwan memerintahkan stafnya bernama Winarso, SEuntuk membuat draft RAPBD, setelah draft RAPBD selesai dibuat olehsaudara Winarso, SE kemudian diserahkan kembali ke Sekwan dan Sekwanmenyerahkan kepada Pimpinan
33 — 970
Kapten CHK Wiji Winarso, S.H. NRP.29100704505702. Kapten CHK Wirya, S.H. NRP.29101344902703. Serma Agung Sulistianto, S.H. NRP.210100919504824. Praka Toto Suryanto, S.H.
SUYANTO
2 — 4
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Sukiman Dullatip Dullah sebagaimana pada paspor A 9567700 menjadi Sukiman Siswo Winarso
57 — 35
,Kapten Chk Wiji Winarso, S.H.,Kapten Chk Agung Sumaryono, S.H., KaptenChk Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk Wirya, S.H., Kapten Chk Hasanudin,BcHK, Lettu Chk Aja Sudrajat, S.H., Serma Agung Sulistiano, S.H.,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2016 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 01 tahun 2016 telahmenunjuk Mediator Sdr. Dr.
130 — 34
dantanggalnya lupa bulan September 1999 ;Bahwa berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten PekalonganNo.9 Tahun 1999 dan UU No. 4 tahun 1999 tentang SusunanKedudukan MPR, DPR, DPRD, Ketua DPRD secara ex officiosebagai Ketua Panitia Anggaran ;Bahwa dalam kenyataannya yang menyusun draf anggarandewan adalah Sekretaris dewan/Sekwan, hal tersebutterjadi karena ketidak mampuan panitia anggaran dalammenyusun anggaran dewan ;Bahwa tedakwa tidak pernah membayangkan kalau kemudianhari Sekwan menyuruh staf yang bernama Winarso
perekonomianNegara;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, Penuntut Umumberpendapat bahwa unsur melawan hukum pada dakwaan primairtidak terpenuhi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendasarkan pendapatnyaWtersebut sebagai berikut Bahwa untuk menjalankan haknyauntuk menentukan anggaran DPRD dan sekreariat dewan, terdakwaDulmanan bin Ramelan seiaku Ketua DPRD Kabupaten Pekalonganperiode 1999 2004 dan Ketua Panitia Anggaran telahmemerintahkan kepada Sekretaris dewan (Sekwan), kemudianSekwan memerintahkan stafnya bernama Winarso
sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Anggaran";Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidanganternyata Panitia Anggaran yang diketuai oleh terdakwapada tahun anggaran 2001 2003 tidak pernahmenyusun anggaran belanja sebagaimana dikehendaki oleh Pasal30114 Peraturan Tata Tertib tersebut, pada kenyataannyapenyusunan anggaran belanja DPRD dilakukan oleh SekretarisDPRD atas perintah terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya sekretaris DPRDmemerintahkan staf keuangan bernama Winarso
85 — 311 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adi Winarso, NIP 5777005P,tanggal 28 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasakepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan PerkaraNomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalamgugatan tercantum dalam halaman 100 Nomor 5 dan dalam PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010tercantum dalam halaman 53 Nomor 5;1.28. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr.
Siti Komariah
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak
Intervensi:
KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI
183 — 83
., NRP21960349180876, Anglakbankum Gol VI LakdukbankumKumdam IIl/ Slw;;Mayor Chk Wiji Winarso, S.H., NRP 2910070450570,Anglakdukkum Gol VI Lakdukbankum Kumdan III/Slw;Mayor Chk Rinaldo, S.H., NRP 11050028591181,Kakumrem 064/MY Dam III/Slw;Kapten Chk Yuma Andy Permata, S.H., NRP11080134810886, Kasi Tuud Kumdam III/Slw;Kapten Chk Syaiful Munir, S.H., NRP 613733, KaurpamopsSituud Kumdam III/Slw;Kapten Chk Wirya, S.H., NRP 2910134490270,Anglakdukkum Gol VII Lakdukbankum Kumdanm III/Slw;Kapten Chk Teddy
350 — 197
meminta agar dia menemani saksi pada saat itu ;Halaman 43 dari 148 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN GstBahwa datadata mengenai informasi pajak tersebut berasal dari Pabriktempat Agusman Lahagu alias Ama Teti mengirimkan karetnya dan Pabriktersebutlah yang memberikan datadatanya tersebut kepada Kantor Pajak ;Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mengapa sampai sebesar ituhutang pajak dari Agusman Lahagu alias Ama Teti dan yang lebihmengetahui mengenai besaran perhitungan pajak tersebut adalah BapakAgus Winarso
Agus Winarso, Ak., MBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian sebanyak satu kali danketerangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar dan saksi tetappada keterangan saksi;Bahwa saksi bekerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak SumateraUtara Il yang berkantor di Pematang Siantar;Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Kepala Seksi Bimbingan Penagihan;Bahwa adapun yang menjadi Tupoksi saksi sebagai Kepala SeksiBimbingan Penagihan
27.ROHADI
28.RENGGANIS
29.RUSMAN
30.RUKONAH
31.SUMIYEM
32.SUPARMINAH
33.SRIYARTI
34.SOLICHAH
35.Suyud Agung Setiawan
36.Siti Khotijah
37.SUPIYATI
38.SRIYATUN
39.SITI RAHAYU
40.SUPRAYITNO BASUKI
41.SUMIYATI
42.SRIYATI
43.SUYATI
44.SRI SUYATMI
45.SATIYEM
46.SUWALMI
47.SUPINEM
48.SOLIKHATI
49.SUPANGAT
50.SULISTYOWATI
51.SUNGATNO
52.SABAR BUDIONO
53.SUGENG WINARSO
73 — 96
RADEN SURYONO
27.ROHADI
28.RENGGANIS
29.RUSMAN
30.RUKONAH
31.SUMIYEM
32.SUPARMINAH
33.SRIYARTI
34.SOLICHAH
35.Suyud Agung Setiawan
36.Siti Khotijah
37.SUPIYATI
38.SRIYATUN
39.SITI RAHAYU
40.SUPRAYITNO BASUKI
41.SUMIYATI
42.SRIYATI
43.SUYATI
44.SRI SUYATMI
45.SATIYEM
46.SUWALMI
47.SUPINEM
48.SOLIKHATI
49.SUPANGAT
50.SULISTYOWATI
51.SUNGATNO
52.SABAR BUDIONO
53.SUGENG WINARSO
194 — 64
NRP. 11050026691080.Kapten Chk Wiji Winarso, SH. NRP. 2910070450570.Kapten Chk Syaiful Munir, SH. NRP. 613733.Kapten Wirya, SH. NRP. 2910134490270.Kapten Chk Hasanudin, SH. NRP. 636574.Letda Chk Maryanto, SH. NRP. 21000105820478.Serma Agung Sulistianto, SH. NRP. 21010091950482.Sertu Fajar Romadhon AlAzis, SH. NRP. 21100065130391.0. PNS Illd Sugianto, SH. NIP. 196301191993031002.1. PNS IIld Bambang Hermawan, SH.
108 — 30
tanggal 8 Maret2001, diberi tanda bukti P 14C ; Foto copy dari foto copy Surat Setoran Pajak, diberi tanda bukti P 14D ;Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 4734/ Kelurahan Damai atasnama dari foto copy WINDRA KIRANA, diberi tanda bukti P 14E ; Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No. 256 / 2011 tanggal 25 Agustus2011, diberi tanda bukti P 14F ; Foto copy dari foto copy Bukti Setor Pajak Bumi Dan bangunan diberi tandabukti P14G ; nnnFoto copy sesuai asli Surat Pernyataan dari SUGENG WINARSO
PT. LUSIANA GROUP INDONESIA
Tergugat:
PT Vale Indonesia Tbk
319 — 180
ditentukan, telahdatang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang kuasanyatersebut dan Tergugat datang kuasanya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan serta berdasarkan kesepakatan para pihakyaitu Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan Penetapantertanggal 21 April 2020, Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN.Plp telah menunjuk HakimPengadilan Negeri Palopo yaitu Arif Winarso
164 — 72
114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009.AtauPasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.DanKedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benarbenarmengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum maupunTerdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum, yaitu :Wiji Winarso
58 — 15
pokoknya menerangkan;Bahwa saksi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Kapuas, kenal dengan terdakwa selaku Sekda KabupatenKapuas, sehingga terdakwa merupakan atasan saksi dan antara saksidengan terakwa ada hubungan pekerjaan akan tetapi saksi tidak adamenerima gaji dari terdakwa begitu juga sebaliknya saksi tidak adamenggaji terdakwa di samping itu diantara saksi dengan terdakwa tidakada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Winarso
lewat telpon karena waktuitu saksi sedang ada di Jakarta, bahwa BPBD diminta dana partisipasisebesar Rp. 3.000.000, untuk pembahasan RAPBD di DPRD Kapuashal ini saksi ketahui dari saksi Winarso;Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000, tersebut telah diserahkan olehWinarso kepada Hartini, dimana uang tersebut dipinjam dari Sandik tapisekarang sudah dikembalikan;Bahwa BPBD ada mengajukan anggaran untuk tahun 2015 sebesar Rp.1.500.000.000, tapi yang disetujui sebesar Rp. 1.300.000.000,Bahwa saksi memang ada