daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderle tidakmemperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Anak adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Anak yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturanhukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2019/PN Tlg.mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Anak tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Anak juga tidak memiliki ijin daripihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Anak adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Anak tidak mempunyai jjin untukmenjual atau mengedarkan pil LL tersebut;Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2019/PN Tlg.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Renny Haslinda, S.Si, Apt, tidak disumpah keterangan di BAPdibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dandistribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan Permenkes RI Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentangregistrasi

obattradisional dan kosmetik sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UndangundangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenagakefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian ;Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuan tenagakefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RI Nomor 889/MENKES

Renny Haslinda,S.Si, Apt, yang pada pokoknya bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalahperbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan Permenkes RI Nomor 889/MENKES/PER/V/2011tentang registrasi izin praktik dan ijin tenaga kerja kefarmasian.

obattradisional dan kosmetik sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UndangundangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa yang berwenangmelakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkantenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, bahwa tidaksemua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanoa memiliki keahliandan kewenangan, syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam Permenkes RI Nomor 889/ MENKES

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2017/PN SdaMenimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpain;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobatkhususnya daftar

BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGANYANG BERLAKU . 22222 nnnnn nnn nen ne nn en eens1.Bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 29 tahun 2004Tentang Praktik Kedokteran.Bertentangan dengan Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelengagaraan Komite Medik Rumah Sakit.Halaman 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2012/PTUNPDG3.

Bertentangan dengan Lampiran Peraturan menteri kesehatan RI Nomor755/Menkes /Per/TV/2011 tentang penyelengagaraan Komite Medik Rumah4. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil.5. Bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negera Nomor 21tahun 2010 tentang pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.ad. 1.

Bertentangan dengan Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor:755/Menkes /Per/TV/2011 tentang penyelengagaraan Komite Medik RumahHalaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2012/PTUNPDGSakit, ketentuan yang dilanggar adalah pasal angka 1 Peraturan tersebutceyang kaedah hukumnya Komite Medik adalah perangkat rumah sakituntuk menerapkan tata kelola klinis (clinical Governance) agar staf medisrumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial,penjagaan mutu profesional medis dan memelihara

Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RINomor :755/Menkes /Per/TV/2011 tentang penyelengagaraan Komite MedikRumah Sakit, ketentuan yang dilanggar adalah BAB V tentang SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI, yang menentukan bahwauntuk pendisiplinan perilaku profesioanl, dibentuk panel oleh sub komisietika dan profesi, dan ialah yang berwenang untuk memberikan rekomendasitermasuk mencabut kewengan klinis (clinical privilege) sementara atauSelaMaNnyA. 2222022 2 enn nn nee nn nnn en

diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas termasuk dantipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini.Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalildalil, bukti bukti dantuntutan yang diajukan oleh Penggugat, keculi halhal yang diakui secara tegasoleh Tergugat.Bahwa menurut Tergugat Surat Direktur yang menyatakan surat pemberhentianpelayanan sementara yang diterbitkan Tergugat Nomor KP 03.03/11/123/2012tanggal 14 Maret 2012 obyek gugatan;a quo bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor755/Menkes

perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika /Bahwa Rudi Revo dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan berupa Tembakau Gorillatersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2018/PN SmnPerbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal114 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 Jo Per Menkes

terdaftar dalamGolongan 1 (satu) No.urut 88 (delapan puluh delapan) dalam Permenkes RINo.7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika /Bahwa Rudi Revo dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, yaitu Tembakau Gorillatersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112ayat (1) UU RI No.35 th 2009 Jo Per Menkes

tembakau Gorillatersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanalternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 th2009 Jo Per Menkes

Peraturan Permenkes RI No.35 tahun 2019tentang Narkotika dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.Menimbang, bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut Anak RudiRevotidak memiliki izin dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2018/PN SmnMenimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat(1) UU RI No.35 th 2009 Jo Per Menkes

telahdititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan pembinaan danpengawasan maka masa penitipan yang telah dijalanai anak Rudi Revotersebutpatutlah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Rudi Revo;Menimbang, bahwa pengurangan tersebut dilakukan sematamata demimasa depan dan kepentingan yang terbaik bagi Anak Rudi RevoBin WuhanaJunaedi (Alm);Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35tahun 2009 Jo Per Menkes

No. 34 tahun 2014).49b Izin sebagai Apotek yang dikeluarkan oleh Dinas KesehatanKab/Kota (Permenkes No 922/MENKES/PER/X/1993 tentangKetentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimanatelah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002).c Izin sebagai Pedagang Eceran obat yang dikeluarkan olehDinas Kesehatan Kab/Kota (Permenkes No. 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telahdiubah dengan Kepmenkes 1331/Menkes/SK/X/2002).d Izin sebagai Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh

Selain melaluiPBF, industri farmasi dapat menyalurkan hasil produksinya langsung kepadaapotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik dan tokoobat sesuai dengan Permenkes No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 sebagaimanatelah diubah dengan Permenkes No. 16 tahun 2013.

, sebagai bukti pemenuhan persyaratan CPOB,sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1799/Menkes/per/XII/2010 tentang Industri Farmasi sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 danPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.

Persyaratan industri farmasi tercantum dalam Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 245//Menkes/SK/V/1990.Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasiadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasidan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan.

Pengertian Obat sendiri adalah bahan ataupaduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki sistem fisiologi atau keadaan payologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untukmanusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.

Efraim Suru,Apt,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telahmelakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telahmelakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidakberbau.Hasil Uji: Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telahmelakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemeriksaan Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkansurat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadapContoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkan suratKeputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei1993 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadapContoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuai denganLampiran

dan BerdasarkanhasilPemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (SesuaiBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1107/NNF/2021,tanggal 19 April 2021), telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu)bungkus plastik warna merah berisi irisan daun yang disita dari terdakwa AMARROMZI KHADAFI Bin BECHIT adalah benar POSITIF mengandung senyawasintetis MDMB4enPINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan (Satu) Nomorurut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes

danBerdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri PoldaJawa Tengah (Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik,Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukanpemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisandaun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHITadalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACAterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 182 (Seratusdelapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes

danBerdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri PoldaJawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik,Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukanpemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisandaun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHITadalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACAterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 182 (sSeratusdelapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes

daun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHITadalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACAterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 182 (Seratusdelapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangandiatas dimana terdakwa memesan tembakau gorilla untuk dikonsumsi

/ SK/X/ 2002 dan peraturan menteri Kesehatan Nomer1448/Menkes/Per/VI/ 2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat khusus daftar G adalah Pedagang besarFarmasi (PBF) Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa untuk menggunakan obat yang termasuk dalam daftar G harusatas petunjuk / menggunakan resep dokter ; Bahwa kewenangan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten adalah sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yaitu memberikan perizinandan pembinaan, pengendalian dan pengawasan

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tigperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

Penyidik) ;Menimbang, bahwa pil jenis LL adalah tablet putin berlogo LL yang diiinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesualdengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil LL tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa memesan dan membelipil jenis LL dari Saksi Teguh

Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan Yang berlaku ;1 Bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 TentangPraktik Kedokteran ;2 2225000 0 02200050552 Bertentangan dengan Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 755/Menkes /Per/IV/2011tentang penyelengagaraan Komite Medik Rumah Sakit ; 3 Bertentangan dengan Lampiran Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 755/Menkes /Per/IV/2011 tentang penyelengagaraan Komite Medik Rumah Sakit ;4 Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

sedangkan sebuah botol tehsosro bersama dengan tutupnya (bong) ditemukan didapur;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3026/NNF/2020, Tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan BB 6331/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristaldengan berat bersih serbuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes

sedangkan sebuah botol tehsosro bersama dengan tutupnya (bong) ditemukan didapur; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3026/NNF/2020, Tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan BB 6331/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristaldengan berat bersih serbuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes

LAB.3026/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan kesimpulan BB 6331/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal denganberat bersin serobuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.

dan dihukumdalam perkara yang sama tindak pidana narkotika yaitu kepemilikansabusabu;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB. : 3026/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 terhadap barangbukti BB 6331/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca berisi serbukkristal dengan berat bersin serbuk Kristal 0,02001 gram adalahmengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) NomorHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tmgurut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes

LAB. : 3026/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 terhadapbarang bukti BB 6331/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbukkristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 (enam puluhsatu) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak

dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

, tertanggal 21 Nopember 2018;> Bahwa benar tablet putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Tig.> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil doubel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidakmemiliki jin dari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan

/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Tig.Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untuk menjual ataumengedarkan pil LL tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

RI Nomor 14388/MENKES/PER/X/2010.,Tanggal 24 September 2010, tentang Standar Pelayanan Kedokteran;a. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, SOP (bukti PT5) yangdibuat tahun 2008 harus di revisi 2 (dua) tahun sekali sesuai denganHal. 20 dari 26 Hal. Put.

No. 779 K/Pdt/2014perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran dan olehkarena itu seharusnya telah mengalami perubahan dua kali dan menjadiSOP baru (dalam Putusan halaman 57);Berdasarkan Pasal 15 Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010., ayat (1) :"Standar pelayanan dan SPO yang telah disusunsebelum ditetapkannya peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjangtidak bertentangan dan belum diperbaharui";ayat (2): "Organisasi profesi dalam menyusun PNPK, dan fasilitaspelayanan kesehatan

dalam menyusun SPO harus menyesuaikandengan ketentuanketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua)tahun sejak berlakunya peraturan ini";Berdasarkan Pasal 16 Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010., : "Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan",diundangkan tanggal 24 September 2010;Sehingga berdasarkan ketentuanketentuan Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tersebut, tenggang waktu untuk menyesuaikanSOP adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal 24 September 2010 yaitusampai dengan

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mencantumkan adanyapengabaian SOP dalam penanganan pasien almarhum Adinda AmaliaSekarningrum dan menyatakan Para Tergugat/Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permenkes RI Nomor 1438/ MENKES/PER/IX/2010: "Dokter dan Dokter Gigi serta tenaga kesehatan lainnyadifasilitas pelayanan kesehatan harus mematuhi PNPK dan SPO sesuaidengan keputusan klinis yang diambilnya";Sehingga yang berhak menentukan

seperti diuraikan di atasdalam penanganan pasien almarhum Adinda Amalia Sekarningrum daritanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2011, sudahsesuai keputusan klinis dan SOP yang berlaku pada RSAB HarapanKita yaitu SOP Demam dan Penatalaksanaan, sehingga tidak adapengabaian SOP dalam penanganan pasien dan tidak benar ParaTergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi melakukanperbuatan melawan hukum;Karena terbukti Majelis Hakim Tingkat pertama telah MelanggarPermenkes RI Nomor 1438/MENKES

Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RI no.917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yangbertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaanserta pengmanan Distribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y(obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAU:Kedua:Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus

Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RI no.917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yangbertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaanserta pengmanan Distribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y(obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum

kemudian digunakan sebagaibarang bukti dalam persidangan, dengan demikian sudah selayaknyabarang bukti tersebut dinyatakan secara tegas DIRAMPAS UNTUKDIMUSNAHKAN karena Negara tidak lagi memerlukan barang buktiNarkotika dalam perkara a quo;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang buktiNarkotika yang akan~ dipergunakan untuk kepentingan danpengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Negaradalam hal ini Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 13832/MENKES

atauHalaman 9 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 48/PID/2017/PT.BTNtidak tegas karena jika barang bukti dinyatakan dirampas olehJaksa/Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklah dapatdimusnahkan oleh Jaksa /Penuntut Umum mengingat amarnya Dirampasuntuk Negara bukan dirampas untuk dimusnahkan atau jikalau barangbukti tersebut diserahkan kepada Laboratorium Pemerintah atauLembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah maka hal tersebutbertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karena sebelumnyatidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untukmengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebuttidak dapat dirampas untuk Negara secara nyata;Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuanUndang Undang vide Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP Jo Surat EdaranMahkamah Agung No.1 Tahun 1984, Hakim berkewajiban menentukanstatus setiap barang bukti dalam putusannya, dst.

(saksi Ahli).e Bahwa obat yang disita petugas Balai Besar POM diBanjarmasin dari toko obat milik terdakwa adalah obat kerasdaftar G;e Bahwa ciriciri umum obat keras daftar G adalah pada kotakatau kemasan obat bertuliskan huruf K dalam lingkaran hitamdengan dasar merah, disamping itu terdapat tulisan harusdengan resep dokter, dapat juga ditentukan dengan melihatnomor registrasinya atau dengan melihat komposisi dari obattersebut;e Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1331 / Menkes / SK

termasuk obatkeras daftar G, kemudian obatobatan tersebut dilakukan penyitaandengan membuat Surat Tanda Penerimaan Barang dan Berita AcaraPenyitaan;Bahwa ciriciri umum obat keras daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertuliskan huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu terdapattulisan harus dengan resep dokter, dapat juga ditentukan dengan melihat nomorregistrasinya atau dengan melihat komposisi dari obat tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 / Menkes

kemudian obatobatan tersebut dilakukan penyitaan denganmembuat Surat Tanda Penerimaan Barang dan Berita Acara Penyitaan;Menimbang, bahwa ciriciri umum obat keras daftar G adalah pada kotak ataukemasan obat bertuliskan huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disampingitu terdapat tulisan harus dengan resep dokter, dapat juga ditentukan dengan melihatnomor registrasinya atau dengan melihat komposisi dari obat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 /Menkes

Veteran Komplek KehakimanTangerang dan ke rumah adik kandung perempuan Penggugat bernamaDewi Wahyuni di KOTA TANGERANGsampai dengan sekarang;Bahwa Keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan / perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat telah diketahui oleh keluarga masingmasing;Bahwa Penggugat telah mendapat izin bercerai dari atasannya sebagaiPNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Sesuai dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentang Izin untukmelakukan Perceraian atas nama

2019, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasikedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporanmana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikanSurat Izin untuk melakukan Perceraian Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019tertanggal 12 Maret 2019;Him. 4 dari 24 hlm.

Bahwa benar pihak Penggugat telah mendapat izin bercerai dariatasannya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Sesuai dengan "SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentangIzin untuk melakukan Perceraian atas nama AGUSTINA, SAP, MM, NIP.196808181994032004, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c.11.

Bahwa sesuai dengan Jawaban Tergugat pada poin 10, telah secarategas mengakui / membenarkan / mengetahui bahwa benar Penggugattelan mendapatkan izin bercerai dari atasannya sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentang Izin untuk melakukanPerceraian atas nama Agustina, SAP, MM, NIP. 196808181994032004,Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c.10.

Fotokopi Surat Izin untuk melakukan Perceraian NomorKP.04.02/MENKES/173/2019 tertanggal 12 Maret 2019, telah dinazegellen,dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.8);8. Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan Pengaduan NomorLP/B/339/IV/2017/PMJ/Restro Tangerang Kota, telah dinazegellen, dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.9);Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telahmenghadirkan tiga orang saksi di persidangan yaitu:1.

Efraim Suru,Apt, berdasarkan suratKeputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal19 Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanPengujian terhadap Contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna,Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, dengan hasilpengujian sebagai berikut :Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

EfraimSuru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 TentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, LaboratoriumBalai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadap Contohbarang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, Sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji ; Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

., Apt yang menerangkan bahwa peraturan yangmengatur tentang perijinan toko obat yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tanggal 29 oktober 2002 tentangperubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/Kap/B.8/1972tentang Pedagang eceran obat, sesuai Pasal 2 Permenkes Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 bahwa pedagang eceran obat menjual obat bebas danobatobatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang telahmembuatnya secara eceran.

dan Dekorin sebanyak + Rp.3000 (tiga ribu) rupiah per kepingnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli pendapat Ahli dari DinasKesehatan yaitu MUHAMMAD FAISAL RAMLI S.Far., Apt yang menerangkanbahwa peraturan yang mengatur tentang perijinan toko obat yaitu KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tanggal 29 oktober2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/Kap/B.8/1972 tentang Pedagang eceran obat, sesuai Pasal 2 Permenkes Nomor :1331/Menkes/SK/