6/Pid.Pra/2018/PN Bkn

Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.5.

Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.6.

Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.

Menetapkan Permohonan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN.GNs dicabut;

8/Pid.Pra/2020/PN Gst

PUTUSANNomor 8/Pid.Pra/2020/PN GstDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Praperadilandalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:1. Nama lengkap : Sumangeli Mendrofa alias Ama Sherly2. Tempat lahir : Hilinamazihono3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 November 19814. Jenis kelamin > Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6.

Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagaiWiraswasta (Mantan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan) dan tinggal diHalaman 1 dari 18 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Gst10.11.12.Desa Hilinamazihono KecamatanOOU Kabupaten Nias Selatan. Pemohontelah mengalami penganiayaan dan pengancaman sebagaimana diaturdalam Pasal 351 Ayat (1) Jo.

Bahwa yang dimaksud dengan frasa pihak ketiga yang berkepentingandalam pasal 80 KUHAP, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor :98/PUUX/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dimana PemohonnyaHalaman 4 dari 18 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Gstadalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam amarputusannya menyatakan :Mengabulkan permohonan Pemohon;1.1.

Byl yangdiputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08Desember 2014;7.5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2018 yang diputuskan padatanggal 9 April 2018.Halaman 6 dari 18 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Gst8.

Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dandibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti serta dihadiri oleh KuasaPemohon tanpa dihadiri Kuasa Termohon.Panitera Pengganti, Hakim,Trisman Zandroto Taufiq Noor Hayat, S.H.Halaman 18 dari 18 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Gst

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjs gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

1/Pid.Pra/2021/PN Tjs

(Kasat Resnarkoba Polres Bulungan) serta telahHalaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjsdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor di bawah Nomor93/sk/2021/PN Tjs tanggal 7 Juni 2021, Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni2021 yang ditandatangani oleh Teguh Triwantoro, S.I.K., M.H.

Bahwa proses penangkapan terhadap Pemohon terbukti telahmelanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAPyang menyatakan: Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segerasetelah penangkapan dilakukan.Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjs8.2.

Setelah PEMOHON ditetapkan menjadi Tersangkadan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2021, PEMOHON ditahanberdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 3 April 2021 dan telahdiperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum Kejaksaan NegeriHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN TjsBulungan.

Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon Nomor 1/Pid.Pra/2021/PNTjS gugur;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 olehMohammad Ady Nugroho, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hendra Suryana, S.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjs

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 16/Pid.Pra/2020/PN Lbb;
2. Menyatakan permohonan praperadilan Nomor 16/Pid.Pra/2020/PN Lbb, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

16/Pid.Pra/2020/PN LBB

PENETAPANNomor 16/Pid.Pra/2020/PN LbbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara Praperadilandalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalamperkara antara:Defrizal, Tempat / Tanggal lahir : Lubuk Lansek, 11 Januari 1969,KTP/NIK : 1306 0211 0169 0002, Suku : Minang(Tanjung), Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :Komplek Plasma Jorong Manggopoh Utara, NagariManggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,Sumatera

Kejaksaan Negeri (KEJARI) Agam, untukselanjutnya disebut TERMOHON II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelahn membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk BasungNomor 16/Pid.Pra/2020/PN Lbb tanggal 24 September 2020 tentang penunjukanHakim;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24September 2020, telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap ParaTermohon, permohonan mana telah didaftarkan di

Kepaniteraan PengadilanNegeri Lubuk Basung tertanggal 24 September 2020 dibawah register Nomor16/Pid.Pra/2020/PN Lbb;Halaman 1 Penetapan Nomor: 16/Pid.Pra/2020/PN LbbMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaknitanggal 1 Oktober 2020, Pemohon praperadilan telah mengajukan permohonanpencabutan perkara secara lisan terhadap perkara permohonan praperadilanNomor 16/Pid.Pra/2020/PN Lbb;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabutpermohonan Praperadilan tersebut, berdasarkan

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonanNomor 16/Pid.Pra/2020/PN Lbb;2. Menyatakan permohonan praperadilan Nomor 16/Pid.Pra/2020/PN Lbb,dicabut;3.

., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basungserta dihadiri oleh Pemohon, tanpa dihadiri Para Termohon;Panitera Pengganti Hakim,Halaman 2 Penetapan Nomor: 16/Pid.Pra/2020/PN LbbDarwin Lesmana S.H. Wahyu Agung Muliawan, S.H.Halaman 3 Penetapan Nomor: 16/Pid.Pra/2020/PN Lbb

2/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.hal. 66 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

1/Pid.Pra/2019/PN Ngw

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ngawi Nomor :1/Pid.Pra/2019/PN Ngw tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim ; Penetapan Hakim Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Ngw tanggal 22 Juli 2019tentang penetapan hari sidang ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang berhubungan denganpermohonan ini ;Telah membaca dan mempelajari buktibukti

Surat yang diajukan keduabelah pihak;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan kedua belahpihak ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat pemohonanPraperadilan tertanggal 22 Juli 2019, telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Ngawi dengan nomor register : 1/Pid.Pra/2019/PN.Ngw,yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :1.

No: 1/Pid.Pra/2019/PN.Ngw7.sejak putusan ini dibacakan Dengan Tersangka Drs. Suhastama Atmadja,S.Sl ;Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Tersangka dengan barangbukti kepada Kejaksaan Negeri Kab.

No: 1/Pid.Pra/2019/PN.Ngw1. Menyatakan menolak permohonan Pra Peradilan yang diminta olehPemohon ;2.

No: 1/Pid.Pra/2019/PN.Ngw

6/Pid.Pra/2021/PN Dps

.11.1/2021, tanggal 24 Juni 2021,selanjutnya disebut sebagai Termohon;PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelahn membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri DenpasarNomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps, tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukanHakim;Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri DenpasarNomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps, tanggal 14 Junii 2021 tentang penetapan harisidang;Setelah membaca berkas perkara dan Suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan memeriksa

Sebagai penegak hukum tidakHalaman 3 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dpsboleh mempunyai keraguraguan pada tindakan hukumnya.

Keterangan saksisaksi : PUTU AGUS SUPUTRA;Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps KOMANG BUDI UTAMA; TANSRI NIZAR HANJAYA; ANANG DARMANTO; WAYAN KERTAARTANA; AGUS SYAIFULLA HARTADI; WAYAN ARIS ARTA WIBAWA; dan MIFTAQUL HUDA2).

Termohon langsung menggeledah seisi ruangan Villa tersebutHalaman 30 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dpsjuga tanpa sprint penggeledahan yang harusnya disaksikan oleh PetugasPamong setempat seperti kelihan dinas/kelihan adat.

Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

1/Pid.Pra/2021/PN Rah

/2021/PN.Rahberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021, yang telahdiregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan NomorRegister 11/SK/PID/2021/PN Rah tanggal 27 Januari 2021;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha NomorNomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rah tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukanHakim;Setelahn membaca penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rahtanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari

sidang;Setelah membaca surat permohonan Pemohon praperadilan tanggal6 Januari 2021;Menimbang, bahwa Pemohon~ melalui Kuasa Hukumnyaberdasarkan surat permohonan tanggal 6 Januari 2021, yang telahdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan register Nomor1/Pid.Pra/2021.

Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukumdalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yangmustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana punHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rahapalagi di dalam sistem hukum common law, yang telahmerupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia.

Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenaibatasan jumlah (alat bukti) dari frasa bukti permulaan, buktiHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Rahpermulaan yang cukup, dan bukti yang cukup.

Nomor 102/PUUXIII/2015 dan Peraturan PerundangUndangan lainyang bersangkutan;Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.RahMENGADILI:1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;2.

4/Pid.Pra/2018/PN Prp

PutusanNomor 4/Pid.Pra/2018/PN PrpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara Praperadilandalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:1. Nama lengkap : ARMIZA BINTI ZABIR2. Tempat lahir : Lubuk Bendahara Timur3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/220319774. Jenis kelamin : Perempuan5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001 Desa Lubuk Betung Kec.Rokan IV KotoKab. Rokan Hulu7.

Pasal 79 KUHAP menyatakan Permintaan pemeriksaan tentang sahatau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan olehTersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeridengan menyebutkan alasannya.Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp Halaman 2 dari 25 halaman Pasal 1 butir (10) menyatakan Praperadilan adalah wewenangPengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yangdiatur dalam undangundang ini tentang *:a.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Kepala Kepolisian SektorRokan IV Koto, INAFRI (AKP.Nrp. 60040219), selaku Penyidik,MEMANGGIL, Pemohon untuk menghadap AIPTU SYAFRINALDO SelakuKanit Reskrim di Mapolsek Rokan IV Koto pada hari Sabtu Tanggal 31Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp Halaman 4 dari 25 halamanJanuari 2018, sekira Pukul 10.00 WIB untuk dimintai keterangannyasebagai TERSANGKA, dengan Surat Panggilan NomorSP.GIL/04/l/2018/Reskrim;5.

Apakah bukti permulaanyang ada pada TERMOHON sudah memenuhi ketentuan sebagaimanaPutusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp Halaman 5 dari 25 halamanyang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga dapat dijadikan dasar bagiTermohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;2.

,Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp Halaman 24 dari 25 halamanPanitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh KuasaPemohon dan Kuasa Termohon.PANITERA PENGGANTI HAKIMADRIAN SAHERWAN, S.H. ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp Halaman 25 dari 25 halaman

5/Pid.Pra/2019/PN Kbj

Hamzah menjelaskan bahwafungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk mendugaHalaman 8 dari 55 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Kbj.adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti denganmelakukan suatu penyidikan.

Karo dan benarHalaman 15 dari 55 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Kbj.bahwa dilokasi tersebut sering terjadi peredaran Narkotika, yangselanjutnya personil Sat Res Narkoba Polres Tanah Karomelakukan penindakan yang menjadi tempat peredaran narkotikatersebut.

Ketika petugasdari Sat Res Narkoba mengambil dompet kulit warna hitamHalaman 17 dari 55 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Kbj.tersebut, petugas melihat bahwa dibalik triplek tersebut terdapatcelah ruangan yang merupakan jarak antara plafon lantai 1 (Satu)yang terbuat dari asbes dengan seng.

Fotokopi Laporan Informasi Nomor : R/LI/31/III/2019/NKB tanggal 19Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T1;Halaman 36 dari 55 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Kbj.10.11.12.13.14.15.16.17.18.1.9),20.Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.HumHalaman 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Kbj.

6/Pid.Pra/2020/PN Srh

Aipda Novalindo, NRP. 80080148 selaku Penyidik Kepolisian ResortSerdang Berdagai yang berkedudukan di jalan Negara No. 60 SeiRampah, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON IV;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Tbt5.

Kejaksaan NegeriMedan yang berkedudukan di jalan Adinegoro No.5, Gaharu, Kec.Medan Timur, Kota Medanuntuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERMOHON Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei RampahNomor 06/Pid.Pra/2020/PN Srh, tanggal 4 September 2020 tentang penunjukanHakim;Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN Srh,tanggal 4 September 2020 tentang hari sidang;Setelan membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini

;Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan Pra Peradilantanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sei Rampah dalam register Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 4September 2020, telah mengajukan permohonan Pra Peradilan dengan alasanalasan sebagai berikut:1.

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan Pemohonmerupakan warga negara Indonesia yang dikenal baik dan tidak pernahmelakukan perbuatan tercela ataupun perbuatan yang menimbulkanHalaman 2 dari 9 Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN Srhkeresahan di masyarakat, terlebin melakukan perbuatan pidana ataukejahatan baik ditempat Pemohon maupun di wilayah NKRI ;2.

EKHO PRATAMA, S.H.Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN SrhHalaman 10 dari 9 Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN Srh

2/Pid.Pra/2021/PN Rgt

PUTUSANNomor 2/Pid.Pra/2021/PN RgtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara Praperadilan dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:MULYADI, Tempat/Tgl Lahir Koto Duo Baru 15 Februari 1985, Jenis kelaminlakilaki, Alamat Desa Redang Seko, Kecamatan lirik KabupatenIndragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;LOIS, Tempat/Tgl Lahir Redang Seko, 12 November 1998, Jenis kelamin lakilaki, Alamat Desa

Dalam kaitan perubahandan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlahsesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakanHalaman 3 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rgtbagian dari sistem hukum di Indonesia.

Berkenaan denganPemohon Il dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintahpenyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapantersangka dengan atau tanpat surat perintan penyelidikan dapatdikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.Halaman 6 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rgt7) Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor21/PUUXII/2014.

Fotokopi surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/09/II/2021/Reskrim tanggal 26 Februari 2021, yang diberikan tanda T2;Halaman 30 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rat3. Fotokopi surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/O9/II/2021/Reskrim tanggal 26 Februari 2021, yang diberikan tanda T3;4.

Fotokopi surat permohonan persetujuan penyitaan terhadapbarang bukti berupa buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit kendaraan kepadaKetua Pengadilan Negeri Rengat, yang diberikan tanda T32;Halaman 32 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rat33. Fotokopi surat penetapan persetujuan penyitaan dari KetuaPengadilan Negeri Rengat nomor : 99/Pen.Pid/2021/PN.Rgt tanggal 5Maret 2021, yang diberikan tanda T33;34.

2/Pid.Pra/2018/PN SNG

PENETAPANNomor 2/Pid.Pra/2018/PN.SngDEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapraperadilan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:1. Nama lengkap : JUYANDA SUHRO NATADIPURA.Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 2 Desember 1967.Tempat tinggal : Dusun Kebon Kelapa RT.001/RW.005 Desa/Kel.Rancamulya, Kec. Sumedang Utara, Kab.Sumedang.2.

KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL RESORT SUBANG, beralamat diJalan Mayjen Sutoyo 29 Subang 41211, disebut sebagai TERMOHON II;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tentangPenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;TENTANG PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 04 Maret 2015 denganHal. 1 dari 12 Penetapan No. 2/Pid.Pra/2018/PN.Sng.Register Nomor 2/Pid.Prap

menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi,data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lainyang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untukpembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundangundangan.Pasal 79 KUHAP :Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan ataupenahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada KetuaPengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 2/Pid.Pra

ANALISA YURIDISBahwa tindakan Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telahdilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, dan tidak memberikanhalhak PEMOHON, tidak memiliki dan/atau membuat surat pemberitanuan kepadaPengadilan Negeri terhadap barang sitaan yang disita dan tidak memberikan SalinanHal. 3 dari 12 Penetapan No. 2/Pid.Pra/2018/PN.Sng.BAP kepada KUASA PEMOHON karena itu tindakan TERMOHON tersebut telahmelanggar Ketentuan :1.

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 2/Pid.Pra/2018/PN.Sng.

1/Pid.Pra/2019/PN Pwt

PENETAPANNomor 1/Pid.Pra/2019/PN PwtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Purwokerto;Membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor1/Pid.Pra/2019/PN Pwt tanggal 25 Februari 2019 tentangPenunjukan Hakim;2.

Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pwt tanggaltentang Hari Sidang;Berkas perkara permohonan praperadilan antara:Dimas Adhitiya Prabowo bin Kasiman, beralamat di KedunggedeRt.006/002 Kelurahan Kedunggede KecamatanBanyumas Kabupaten Banyumas, selanjutanyadisebut sebagai Pemohon;lawanUnit Reskrim Polsek Purwokerto Selatan, beralamat di Jl.Puskesmas Kelurahan Karangklesem KecamatanPurwokerto Selatan Kabupaten Banyumas,selanjutanya disebut sebagai Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara

Hakim praperadilan pada Pengadilan NegeriPurwokerto dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H.Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN PwtPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dihadiri oleh PenasihatHukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.Panitera Pengganti, Hakim,Ttd. Ttd.Teguh Wahyudi, S.H. Yulanto Prafifto Utomo, S.H., M.H.Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pwt

1/Pid.Pra/2019/PN Tte

PENETAPANNomor 1/Pid.Pra/2019/PN TteDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Praperadilan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara antara: Nama : Hi Muhammad Ali; Nomor KTP : 8272012404630002; Tempat TanggalLahir : Topo, 24 April 1963; Umur : 55 Tahun; Jenis Kelamin : lakilaki; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Warganegara : Indonesia; Tempat Tinggal : RT 004 RW 002 Kelurahan

Ditreskrimsus Polda Malut, beralamatdi Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hairuddin, S.H, dan kawan kawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019, selanjutnya disebutsebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TernateNomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan

Hakim Pengadilan Negeri TernateNomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 5 Maret 2019 tentang hari dan tanggalpersidangan perkara tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN TteSetelah membaca Surat Permohonan Pencabutan perkara dari KuasaHukumPemohon tanggal 11 Maret 2019;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate denganNomor

Register Perkara 1/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 4 Maret 2019, yang padapokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihakPemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan dan pihak Termohonhadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan;Menimbang, bahwa ketentuan tentang perkara Praperadilan diatur didalamPasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dengan

Rahmat Selang,S.H., M.H.Rincian biaya: Biaya panggilan Rp140.000.00, Meterai Rp6.000.00, @daksi Rp5.000.00, +Jumlah Rp151.000.00,(Seratus lima puluh satu ribu rupiah);Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Te

1/Pid.Pra/2019/PN Krs

PENETAPANNomor 1/Pid.Pra/2018/PN KrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkaraPraperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:1. Nama lengkap : SULAIMAN2. Tempat lahir : Probolinggo3. Umur/tanggal lahir : 42/197605074. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 001/001 DesaRangkang Kec. Kraksaan Kab.Probolinggo7. Agama : Islam8.

KepalaSatuan Reskrim Kepolisian Resor Probolinggo, beralamat di Jalan RayaPajarakan No.2 Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebutsebagai TermohonHalaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN KrsPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri KraksaanNomor 1/Pid.Pra/2018/PN Krs tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukanHakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini

;Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal15 Mei 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriKraksaan register Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Krs tanggal 15 Mei 2018,telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasanalasansebagai berikut:A.

Pasal 79 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana menegaskanpermintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatupenangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka,keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeridengan menyebutkan alasannya;Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Krs4. Putusan Mahakamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014 tanggal 25April 2015 menegaskan lembaga praperadilan juga dapatmemeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka;B. Fakta Yurisdis1.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Krs

3/Pid.Pra/2020/PN Kln

Nama : Aby Maulana, SH.Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan NegeriHalaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor : 3/Pid.Pra/2020/PN KInKlatenAlamat : Jl.

No03/Pid.Pra/2020/PN.

Dari hasil gelarperkara (ekpose) tersebut seluruh peserta gelar perkara (ekpose) setuju/Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor : 3/Pid.Pra/2020/PN KInsependapat untuk menghentikan penyidikan atas nama tersangka Prof. DR.

Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka ataukeluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik danhakim.Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor : 3/Pid.Pra/2020/PN KInd.

M.Hum,Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor : 3/Pid.Pra/2020/PN KIn

2/Pid.Pra/2020/PN Drh

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Drhharus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisahdari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahdari fungsi penyidikan.

Penyalahgunaan wewenangHalaman 2 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Drhjuga telah diatur dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan.

,Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN DrhMax Manusiwa, S.H., Yefta M. Malasa, S.H., M.H., Barry Talabessy, S.Pd.

Bahwa sebagaiman telah dijelaskan di atas, bahwa TERMOHON dalamaktifitas penyidikannya telah memperoleh alat bukti yaitu telan memeriksaHalaman 2 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Drh4 (empat) orang saksi dan telah memilik alat bukti surat berupa visum etrepertum;b.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Drh

1/Pid.Pra/2019/PN Pbm

,KOMISARIS POLISI ASEP halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN PbmDURAHMAN,SH. ,AKP ABDUL RAHMAN, S.H., IPTU EDY SUDARTO, S.H.

Bagindo Maha Prabu, yang terdiri dari :halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pbm17.18.19.20.21.22.e Surat Permohonan Izin Lingkungan, No. 002/SPBMP/V/2018,tanggal 14 April 2018;e Dokumen UKLUPL;e Rencana Kegiatan Tempat Pengumpulan Sementara (TPS)Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh PT.

Jadihalaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pbmtotal seluruh kerugian secara materil Rp. 450.000.000,(empatratus lima puluh juta rupiah);2. Kerugian ImmaterielAkibat tidak beroperasinya kegiatan usaha milik Pemohonkerugian secara Immateriel semua Karyawan Pemohon tidakmendapatkan gaji terhitung dari bulan Desember 2018 sampaiBulan April 2019.

Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm)Satjipto Rahardjo disebut terobosan hukum (legalbreakthrough) atauhukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut MochtarKusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai denganhalaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pbmperkembangan nilainilai keadilan yang hidup dan berkembang dalammasyarakat.

Hairun Yulasni, S.H., Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon,;Panitera Pengganti Hakimhalaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN PbmA. Hairun Yulasni, S.H. Yudi Dharma, S.H., M.H.halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pbm