Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 209/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
153 — 60
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
153 — 60
pada adanya surat pemerintahanatasan yang menginstruksikan agar PNS yang melakukan tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan agardilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, dan setelah itu badanHalaman 49PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNkepegawaian daerah sudah membuat rapat dengan tim untukmenindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Repormasi Birokrasi dan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteriterkait dengan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat Jambiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKesehatan Propinsi Jambi Nomor : KP.00.02.2.4.222 tanggal 08Maret 2001 (Vide Bukti P7);2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil padaDinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui SuratKeputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor821.13/28/SK.PN/UP tanggal 10 Juni 2002 (Vide Bukti P8)3.
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 206/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
SOFYAN
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
242 — 140
SOFYAN
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
242 — 140
September2015 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakanbersalah Melakukan Korupsi secara bersamasama, dandijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).14.Bahwa dari ketentuan hukum perundangundangantersebut diatas, jelas secara nyata tidak ada mengenalatau tidak ada menentukan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dikarenakan melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama, makamenurut hukum untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
(b) Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangaparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor. 11tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNo.17 tahun 2020 ;Obyek sengketa dibuat / diterbitkan Tergugat telah salah prosedurmemberhentikan Penggugat langsung dari Pegawai Negeri Sipil tanpapemberhentian sementara;Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipilberdasarkan keputusan Bupati Asahan Nomor : 82BKDTahun 2020tertanggal 14
Register : 13-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 160/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
NURLIYANA
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
93 — 46
NURLIYANA
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
93 — 46
Bahwa berdasarkan Surat Undangan Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 005/1317/BKD/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah dilakukanrapat koordinasi persiapan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang tersangkut permasalahan hukum.4.
pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXVI/2018. frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mks Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
MUSRIADI
78 — 21
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
MUSRIADI
78 — 21
Mks.maka terakhir seleksi wawancara, setelah selesai seleksi wawancaraselajutnya Para Calon menunggu pengumuman kelulusan ; Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakandata identitas calon sebenarnya atas nama Musriadi yang foto, KartuTanda Penduduk dan Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipilyang telah diganti fotonya dengan foto diri terdakwa dalam mengikutiproses ujian Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Hukum dan Hamdimana perbuatan terdakwa ini tidak dibenarkan dan tidak
permintaan terdakwa lalusaksi Wahyudi menyuruh terdakwa untuk ikut bimbingan guna moelihatkemampuan terdakwa dalam menjawab soal soal yang kemungkinan keluardan menyampaikan kepada saksi Wahyudi untuk daftar saja dulu, nantisetelah lulus berkas akan dicarikan cara oleh saksi Wahyudi agar dapat lulusseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali mengikuti pertemuan bimbingan teskepada saksi Wahyudi guna menjawab soal soal Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-05-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 20 September 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
44 — 31
44 — 31
Putusan Nomor 235/Pdt.G/201 7/PA.BIlkBahwa tentang keinginan Penggugat utuk memberikan pendidikankepada anakanak, sampai saat ini Tergugat masih mampu memberikanpendidikan kepada anakanak Penggugat dan Tergugat.Bahwa terkait pemberlakuan pemotongan gaji Penggugat, hal ini adalahsudah berdasarkan ketentuan dari peraturan tentang pegawai negeri sipilyang berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk memelihara anak keduaPenggugat dan Tergugat yang bernama Muh.
Register : 11-10-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 20
24 — 20
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau Pejabatyang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyalkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Catatan Sipilyang berwenang untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat;6.
Register : 05-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 177/PDT/2017/PT-MDN Tanggal 24 Agustus 2017 — PENGGUGAT X TERGUGAT
65 — 20
65 — 20
perkara,terlebin dahulu mempertimbangkan formalitas dari padaGugatan tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan iniadalah sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yangsedang menjabat sebagai Kepala Dinas di Gunung Sitoli;Menimbang bahwa sebagai seorang PNS (Pegawai NegeriSipil) untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkanketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentangPeraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil menurut Pasal 6 ayat 3 Seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-03-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 33/PDT/2018/PT YYK Tanggal 16 Mei 2018 — SLAMET MELAWAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ( BKN ) REGIONAL I YOGYAKARTA, DKK
40 — 31
40 — 31
Bahwa, Klien kami/Penggugat adalah Abdi Negara/Pegawai Negeri Sipilyang di angkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah dengan No: 821.1/84/1985.(buktiP1). Bahwa, Klien kami/Penggugat adalah seorang Guru SD.3. Bahwa, bersamaan dengan masa tugas menjadi Guru/Pegawai NegeriSipil, klien kami/Penggugat dimutasikan ke Kabupeten SlemanYogyakarta berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor:07/Kep.KDH/BKD/D.4/2007 A/n Ibnu Subiyanto tertanggal 192007.(bukti P2).
Putus : 01-08-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor NOMOR : PUT/34-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 — RINGAN SUWONO
Serka / 21950012490575
Ba Tuud
50 — 23
50 — 23
Deknialias Jul, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipilyang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju jembatan di Jl.Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara Sadr.Dekni alias Jul mengendaral sepeda motor sedangkanTerdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan duaOrang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkatnaik kendaraan Truk dan yang mengemudikan Truk adalah Saksi1.f. Bahwa pada pukul 02.00 Wib Terdakwa, Sdr.
Register : 26-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 531/Pdt.P/2020/PN Blt Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
ANISATU NADHIROH
27 — 3
ANISATU NADHIROH
27 — 3
diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil serta Pasal93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 13-01-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 83/Pdt.G/2015/PA Mks Tanggal 11 Juni 2015 — PEMOHON dan TERMOHON
7 — 4
7 — 4
berdasarkan ketentuan di atas karena perkara iniadalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim dapat menghukum pemohonuntuk menyerahkan kepada termohon berupa mutah dan nafkah iddah.Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah mutah dan nafkahiddah selama masa iddah yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan, Majelismempertimbangkan berdasarkan kebutuhan termohon dan kesanggupanpemohon serta lamanya antara pemohon dan termohon hidup sebagai suamiisteri.Menimbang, bahwa pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 26-07-2010 — Putus : 09-12-2010 — Upload : 29-09-2011
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 304/Pdt.G/2010/PA. Ktg Tanggal 9 Desember 2010 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
92 — 36
92 — 36
minimalpembuktian.Menimbang bahwa dari 2 ( dua ) orang saksi yangtelah memberikan keterangan di persidangan, MajelisHakim, telah mempertimbangkan pula bahwa keteranganketerangan tersebut, saling bersesuaian dan mendukungdalil dalil pokok permasalahan yang pada pokoknyasaksi saksi dari Tergugat menyatakan antara Penggugatdan Tergugat sudah berpisah lama, dan tidak hidupbersama dalam satu rumah tangga.Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkantentang alasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 03-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2013 Tanggal 3 April 2013 — SUHARYANTO vs GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yangtelah terbukti melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan Perbuatan Cabul,oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkantelah sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h PeraturanPemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 30-08-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 161/Pid.B/2017/PN Gto Tanggal 30 Agustus 2017 — - OIS MONOARFA alias OIS
54 — 8
54 — 8
menanyakan tentang mobiltersebut dimana Terdakwa mengakui bahwa telah mengadaikan mobiltersebut pada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan korban ;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja pada Dinas Catatan Sipil KotaGorontalo ;Bahwa saksi dengan korban sudah tidak mengecek ke Dinas Tatakota KotaGorontalo untuk memastikan ada pemakaian mobil atau tidak di karenakansaksi sangat percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakankeluarga saksi sendiri dan juga Terdakwa merupakan Pengawai Negeri sipilyang
Putus : 12-09-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 K/PDT/2012 Tanggal 12 September 2012 — ROHANI Binti BADAL ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH Cq. LURAH KOBA,dkk
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
, yang terletakdi antara kavling isteri Termohon Kasasi dan kavling TermohonKasasi Il masih tetap milik Pemohon Kasasi, hal ini menimbulkantanda tanya, terutama karena Pemohon Kasasi adalah orang sipilyang tidak paham hukum, sementara Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il merupakan orang pemerintahan yang sudahjelas paham hukum serta dibela oleh orangorang pemerintahan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat
Register : 28-09-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 412/PDT.G/2015/PN.BDG Tanggal 4 Februari 2016 — MARKUS UWE MULLER, lawan ERVIJNA VIVIN SULISTIAWATY,,DKK
116 — 27
116 — 27
Bahwa, menurut ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan(2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Ayat (1) mengenai Pembatalan Akta Catatan Sipilharus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan Hukum Tetap, ayat (2) berdasarkanPeraturan pengadilan mengenai Pembatalan Aktasebagaimana dimaksud pada ayat (1) PejabatCatatan Sipil membuat Catatan Pinggir padaRegister Akta dan mencabut Akta pencatatan Sipilyang dibatalkan dari kepemilikan Subjek Akta ;Berdasarkan
Register : 08-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 6/G/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 27 Februari 2020 — M. TRI PUTRA MEI SUKMA; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
103 — 53
103 — 53
nama Penggugat tanggal 2 Juli 2019, dengan amarPUUSANNYa ~ === n= nn nn nan nnn nnn nn ne nn en nee ne en nnnMenetapkan :KESATUKEDUAMEMUTUSKANMenolak banding administratif M.TRI PUTRA MEISUKMA, sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 31 Oktober 2018 ; Memperkuat hukuman disiplin sebagaimanatercantum dalam keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1428 Tahun2018 tanggal 1 Oktober 2018 berupapemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pengawai Negeri Sipilyang
Register : 23-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0050/Pdt.G/2020/PA.Rh Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 6
21 — 6
tidak terbukti ada indikasi nusyuznya Penggugat,maka majelis hakim menilai Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahapan jawabmenjawab, baik Tergugat maupun Penggugat menyatakan bahwa pada saatmasih tinggal bersama, Tergugat setiap bulannya memberikan nafkahkepada Penggugat sejumlah Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) hinggaRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) disebabkan adanya pinjaman yangharus dibayarkan meskipun Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-10-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA.Kdi Tanggal 8 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 7
16 — 7
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2016;Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, makapemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohondalam sidang tertutup untuk umum yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon,(Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Buk Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 14
37 — 14
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 13September 2021 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang