Ditemukan 4985 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 14
  • Setiap atasan yang menerima permintaan izindari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukanperceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajid memberikanpertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarkidalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal lamenerima permintaan izin dimaksud";Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana yangtelah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan banhwa Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA DEPOK Perdata Perceraian
Upload : 13-11-2017
Putusan PA DEPOK Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Dpk
84 — 55
  • NAMAANAK (anak perempuan kedua) lahir di ALAMAT tanggal 09 Februari 2002sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pencatatan Sipilyang dikeluarkan oleh INSTANSI dengan Nomor Akta Kelahiran yangditandatangani oleh NAMA (Bukti P4.B); 3.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
285 — 191
  • Izin untuk melakukanperceraian baru Penggugat terima tanggal 29 Maret 2018 atau2 (dua) tahun setelah pengajuan izin.Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) PP No 45 tahun1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!:Halaman 10 dari 60 Halaman.
    Bahwa dalil gugatan penggugat diatas adalah dalil gugatanyang keliru, tidak berdasar secara hukum dan disertai denganketidakbenaran karena Keputusan Bupati Pesisir SelatanNo.862.3/389/BKPSDM2018 Tanggal 07 Mei 2018 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (tiga) Tahun seperti dalam dalil gugatan a quoadalah konsekuensi dari pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh penggugat sendiri.4.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 39/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
STEVEN DJOU ST
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
222 — 121
  • penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang
    Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 26-07-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 11-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 96/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 15 Nopember 2017 — ARIFIN SIMAMORA,S.Pd VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
289 — 237
  • ;Bahwa, oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan Tidak Dengan Hormat oleh GubernurSumateraUtara, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 800/1492/2017, yang ditetapkan pada tanggal 17 April2017 dan ditandangani oleh Gubernur Sumatera UtaraTengku Erry Nuradi, yang ditujukan kepada ARIFINSIMAMORA. ....SIMAMORA, S.Pd, oleh karena itu Kepentingan Penggugatdirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut,antara lain Penggugat tidak mendapatkan lagi gaji sebagaimana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 21-04-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 16 Agustus 2011 — Manuasa Saragi, SH.MH;Menteri Pendidikan Nasional RI
63 — 21
  • III, Pasal 6 danPasal 7. disebutkan bahwaBab Ill : Pemberhentian karena adanya PenyederhanaanOrganisasi ; Pasal 6: apabila ada penyederhanaan suatu organisasi negarayang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai NegeriHalaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN JKT44Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihanitu. disalurkan kepada satuan organisasi lainnya ;Pasal 7 : Apabila penyaluran sebagaimana dimaksuddalam pasal 6. tidakmungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipilyang kelebihan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257 K/Pdt/2016
Tanggal 25 April 2016 — TITIN SOMPOTAN VS DOLLY LOLITA RINGKUANGAN, DKK
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • cacat kehendak (wi/lsgeberke) dalam halpembautan akta jual beli Nomor 582/2008 tanggal 4 September 2008dan sudah sepatutnya dibatalkan demi hukum ;17.Bahwa Penggugat tetap beriktikad baik untuk membayar sisa kewajibanpembayaran angsuran yang merupakan tanggung jawab Penggugat sebesar70 bulan angsuran dikali Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluhlima ribu rupiah) atau Re306.250.000,00 (tiga ratus enam juta lima ratus duapuluh ribu rupiah) dan Kemampuan Penggugat sebagai pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 12-12-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 108/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 10 April 2014 — dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si., DKK Melawan BUPATI MAMASA
70 — 40
  • Asas Keseimbangan ;e Bahwa asas ini menghendaki suatu hukuman yangdijatunkan kepada pegawai negeri sipil agar seimbangdengan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipilyang melanggar;e Bahwa Keputusan Tergugat (Bupati Mamasa) secara nyatadiputuskan tanpa melakukan proses pemeriksaan terlebihdahulu terhadap para Penggugat atas pelanggaran disiplinyang disangkakan untuk mengetahui apakah yangbersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggarandisiplin;e Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 03-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Trt
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 6
  • Selain itu,antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan dankomunikasi yang terjalin baik lagi dalam menjalankan rumah tangganya;Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang padanya berlaku ketentuan pada Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam Pasal 3 Ayat (1) disebutkanPegawai Negeri Sipil yang
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-05-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 72 / Pid.B / 2013 / PN-PMS
Tanggal 8 Mei 2013 — ASNI ARNI MANURUNG ALS ASNI ALS MAK SAMUEL
118 — 12
  • dinas masingmasing, kemudian terdakwa juga membuat surat keterangan untukmendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4) dengan cara membeli format KP4 untukmasingmasing ke dua belas orang tersebut kemudian mengisinya dan menyuruh kedua belasorang tersebut untuk menandatanganinya, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan Suratperpindahan dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dengan cara mengambil contohsurat perpindahan dari provinsi Sumatera Utara kemudian mengganti nama Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 05-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 17/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2016 — ZAIMUDDIN, S.Ag BUPATI TABALONG
212 — 130
  • Bahwa adapun Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat denganhormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat, hal ini berdasarkanhasil rapat Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yangmempertimbangkan/mengingat usia Penggugat masih muda danmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapatHalaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.diterima bekerja
    SuratKeputusan Nomor 821.2/142KEP.SVBKD, tanggal 30 November 2012Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.10.tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru, hal ini sudah sesuaidengan Pasal 85 huruf i Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pemilu, dan ketika Penggugat menjabat sebagaiKomisioner Panwaslu Kabupaten Tabalong status Pegawai NegeriSipilnya masih melekat pada Penggugat, hal ini dibuktikan bahwayang bersangkutan masih menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 01-03-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 33/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 16 Juli 2013 — EDY WALUYO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA
81 — 28
  • Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil12Yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun, Dan FormulirKeputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Serta Pemberhentian DanPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun,Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia, Atau Tewas Dan Pemberian PensiunJanda/Dudanya; e Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa a quo, diputuskan antara lain halhal sebagaiberikut :Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang
    sebagaipegawai negeri sipil berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor:32 tahun 1979 akan pensiun pada usia 56 tahun, sehingga Penggugat akan pensiun daripegawai negeri sipil pada bulan Juni 2012; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun BagiPegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian,Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 19-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 060/G/2016/PTUN.SMG
Tanggal 7 Desember 2016 — NOVIAN EKO PRASETYO Melawan BUPATI BATANG
127 — 67
  • Dalam hal ini sungguh tidak patut dan tidaklayak apabila PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak adabeban kerja seharihari mengajukan tuntutan untukmendapatkan tambahan penghasilan ;Bahwa demikian pula dalam TERGUGAT menolak PositaPENGGUGAT Angka 3 huruf a sampai dengan i yangmenyatakan sebagai berikutVide Posita Angka 4 huruf b berbunyi : b.
Pengadilan PA AMBON Perdata Perceraian
Putus : 23-06-2011 — Upload : 31-03-2012
Putusan PA AMBON Nomor 58/Pdt.G/2011/PA. Ab
Tanggal 23 Juni 2011 — Penggugat Tergugat
70 — 27
  • Penggugat dimana Tergugat telah memperpanjangkontrakan rumah bersama mereka tanpa sepengetahuan Penggugatdan juga berselingkuh dan bahkan telah = menikah~ denganperempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kasus initelah diadakan mediasi oleh Mediator Dra.UMMI KALSUM HS.LESTALUHU, MH. ( Hakim Pengadilan Agama Ambon ) = agarPenggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tanggabersama tetapi tidak berhasil ;Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
269 — 285
  • Izin untuk melakukanperceraian baru Penggugat terima tanggal 29 Maret 2018 atau2 (dua) tahun setelah pengajuan izin.Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) PP No 45 tahun1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!:Halaman 10 dari 60 Halaman.
    Bahwa dalil gugatan penggugat diatas adalah dalil gugatanyang keliru, tidak berdasar secara hukum dan disertai denganketidakbenaran karena Keputusan Bupati Pesisir SelatanNo.862.3/389/BKPSDM2018 Tanggal 07 Mei 2018 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (tiga) Tahun seperti dalam dalil gugatan a quoadalah konsekuensi dari pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh penggugat sendiri.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Register : 21-02-2011 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2773 K/Pdt/2010
Tanggal 20 April 2011 — KARIM SIANTURI, VS. ROTUA br. RAJAGUGUK, DKK
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ayah Penggugat Johanis Sianturi meninggal dunia, tanahkebun maupun tanah sawah bagian Penggugat, dan adikadik PenggugatAser dan Erna yang telah menjadi milik Penggugat yang selama inidikuasai/diusahai oleh ayah Penggugat, Penggugat percayakan kepadaabang Penggugat almarhum Jamair Sianturi dan istrinya Rotua br.Rajaguguk (Tergugat I) untuk menguasai/mengerjakannya;13.Bahwa adapun hal tersebut Penggugat lakukan, oleh karena Penggugatselama ini merantau ke Medan, Sumatra Utara, sebagai pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 08-07-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 337/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 26 Januari 2015 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
53 — 5
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaandan pendidikan bagi anaknya hingga mencapai usia dewasa sertamandiri yang setiap bulannya ditetapkan sebesar Rp.3.000.000, (Tigajuta rupiah) ;Memerintahkan atau setidaktidaknya memberikan kuasa kepadaPegawai Luar Biasa Catatan Sipilyang bersangkutan untukmendaftarkan putusan perceraiantersebut untuk dicatat pada registeryang bersangkutan dan memberikanAkta Perceraian paling lambat 60hari sejak putusan ;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-07-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — Drs.MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS
6356 — 4044 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Sus/2019119) 1 (satu) rangkap fotocopy petikan Keputusan Walikota Pagar Alambeserta lampiran Nomor 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010;120) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Sumpah beserta daftar dantanda tangan yang bersumpah pada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan baru di Pemerintah Kota Pagar Alam;121) 1 (satu) rangkap
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 450/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : Sondang Ria Tamba Diwakili Oleh : Dr. RAJA INDUK SITOMPUL, SH.,MH
Pembanding/Penggugat II : Daulat Parlindungan Diwakili Oleh : Dr. RAJA INDUK SITOMPUL, SH.,MH
Pembanding/Penggugat III : Johannes Kho Diwakili Oleh : Dr. RAJA INDUK SITOMPUL, SH.,MH
Pembanding/Penggugat IV : Edi Kho Diwakili Oleh : Dr. RAJA INDUK SITOMPUL, SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : Letare Angelina
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq Kepal Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
34 — 14
  • Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah terbitnyaAkta Kelahiran terbanding dari Dinas Kependudukan Catatan Sipilyang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2000 Nomor477/76/CS/V/2000 oleh terbanding II dahulu tergugat II yang manadalam Akta Kelahiran tersebut status terbanding dahulu tergugat terdaftar sebagai anak pertama dan yang lahir dari perkawinanParulian dengan Rosdiana Lie, padahal Rosdiana Lie sama sekallitidak pernah melahirkan anak baik anak lakilaki maupun anakperempuan ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — WALIKOTA SURABAYA vs. DRA. RAHMI WILANDARI
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebutbertentangan dengan hukum Karena tidak ada satupun ketentuandalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan bahwa konsep dari Berita AcaraKlarifikasi/Konfirmasi harus menggunakan tulisan pemeriksaan secaratertutup. Akan tetapi dalam penjelasan ketentuan pasal 24 ayat (2) PPNomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanyaHalaman 17 dari21 halaman.