Ditemukan 4985 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 12/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 28 Mei 2014 — DRS. ASWAD DAULAY,SH.,MH : BUPATI TAPANULI SELATAN
106 — 54
  • II.bterhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 ( vide bukti P3);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Keputusan Bupati TapanuliSelatan Nomor : 18/KPTS/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberhentian DalamJabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan,dimana surat Keputusan tersebut telah diadakan perubahan/perbaikan dengan telahdikeluarkannya Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa in litis dalam diktumPERTAMA disebutkan Memberhentikan Pegawai Negeri SipilYANG
    Bahwa berdasarkan surat Gubernur Nomor 800/ 219959/BKD/HI/2013 tanggal 26Nopember 2013 perihal Konsultasi Pengangkatan pejabat eselon II.b di lingkunganPemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berisi tentang penilaian olehGubernur Sumatera Utara mengenai kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipilyang dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II.b diHal 75 dari 78 hal.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 10-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 252/Pdt.P/2019/PN Mks
Tanggal 8 Mei 2019 — Pemohon:
HADIAH D
54 — 6
  • Melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Makassar untuk perubahan nama pemohon agar dibuatkancatatan pinggir pada register akta dan Kutipan Akta pencatatan Sipilyang bersangkutan ;7. Membebankan biaya permohonan yang timbul kepada PemohonMembebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp. 181.000, (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;Demikian ditetapkan di Makassar pada hari : SENIN, Tanggal 16 JULI2018, oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH.
    Melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Makassar untuk perubahan nama pemohon agar dibuatkancatatan pinggir pada register akta dan Kutipan Akta pencatatan Sipilyang bersangkutan ;4.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 17-06-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 24 September 2013 — ANWAR EFFENDI, SE Melawan BUPATI KAPUAS
147 — 128
  • (sesuai foto copynya); Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 1308/BKPPD TAHUN 2012tertanggal 30 Nopember 2012 Tentang Memberhentikan sementaradari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Anwar Effendi,SE (sesuai foto copynya); Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.3262/99 tertanggal 20 November 2012 tentang Pegawai Negeri SipilYang Dyatuhi Hukuman Pidana (sesuai foto copynya); 4. Bukti T.4...Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No. 19/G/2013/PTUN.PLK4. Bukti T.45. Bukti T.56.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PT PALU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 10 Juni 2015 — ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd., M.Si VS JAKSA
52 — 22
  • SMAN 2 Ampibabo,SMAN 1 Mepanga atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang termasukdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah,melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
    Propinsi Sulawesi Tengah,melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2015/PT PALBahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 101/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 64
  • pengujian segi Kewenangan, Prosedural dan substansidari penerbitan objektum litis, sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam pengujian materi gugatan Penggugat, pertamatama Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenanganTergugat dalam menerbitkan objektum litis, sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalammenerbitkan objektum litis, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 32ayat (1) UndangUndang No. 5 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
    bahwapelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terberat adalah penggunaannarkotika mengingat larangan penggunaan narkotika merupakan kejahatan yangluar biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan UndangUndang No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, lebihlebin bila hal tersebut dilakukan oleh seorangAparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi tauladan dan harusmenghindarinya karena efeknya yang buruk bahkan Aparatur Sipil Negara harusaktif memberantasnya, terlebin lagi Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 11-01-2011 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 16-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 16-K/PM II-09/AD/I/2011
Tanggal 15 Maret 2011 — Praka ASEP CUCU SUHANA
30 — 18
  • Bahwa selain dari Terdakwa, Saksi jugapernah membeli narkotika jenis ganja dari warga sipilyang bernama Asep Andre alias BW alamat perum CitraMas Ds. Nyalindung Cimalaka Sumedang sebanyak 8(delapan) paket dengan harga perpaketnya Rp 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dan juga kepada Sadr.Rudok sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaketnyaRp 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).5.
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl
Tanggal 15 Juli 2020 — M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB
64 — 26
  • RIZKI DWI PUTRA melakukanpenyelidikan, Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa sedang beradadi pinggir jalan Lintas Sumatera tepatnya di sebelah kantor BankMandiri Sarolangun, kemudian kami hendak mendatangi Terdakwatersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa melihat kami dan langsungmembuang sesuatu keatas aspal jalan, lalu Saksi langsung melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa dan memborgol tangan Terdakwa;Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi memanggil saksi sipilyang pada saat itu berada di
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 55/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
DRS. ALEXANDER NAIKOFI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
118 — 45
  • ALASSANALASIAIN GUIGIATIAN seneeeeceeee neers cmeeeenersimeenmeneenermemmeenn1.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Petikan dari Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Nomor :813.2/1/67/60N tanggal O08 April 1986 dengan NIP awal No.Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.55/G/2019/PTUNKPG010191293, Golongan/Ruang Gaji Il/a dan ditempatkan padaSetwilda Tk.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 10-07-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 254/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 6 Nopember 2018 — PEMBANDING VS TERBANDING
55 — 18
  • ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannyaPP No. 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, maka konsekuensi hukum bagi penggugat wajibdan harus tunduk kepada ketentuan peraturan pemerintah tersebutdiatas;Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Padt/2018/PT MDNBahwa selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 danperubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi: Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 05-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-08-2020
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 97-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pembanding/Oditur : Zulkarnain, SH.
Terbanding/Terdakwa : Alif Khoirudin Sabila
195 — 63
  • Lettu Pardosi, S.H.NRP 21990181500578 Pakum Satgas Yonif 143/TWEJ sangatberbahaya karena pengiriman pistol yang notabene merupakanperlengkapan perang yang paling vital yang dengan mudahnyaTerdakwa curi dan mengirimkan pistol tersebut ke warga sipilyang berdomisili di Bandung.4. Bahwa atas kejadian hilangnya pistol Lettu Pardosi, S.H.
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perceraian
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 293/Pdt.G/2015/PA,Wsp.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pemohon dan Termohon
16 — 12
  • (et aquoet bono)Menimbang, terlebin dahulu karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Pengadilan PN Bintuhan Perdata
Register : 14-06-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN Bintuhan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
ITA USPINI, SH.I
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bengkulu
2.Bupati Kabupaten Kaur
137 — 142
  • Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyaikewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara;Halaman 22 dari 25 HalamanPutusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN BhnMenimbang, bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannyamengemukakan bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap Penggugat, yang mana pada tahun 2016 saatPenggugat membuat NPWP untuk persyaratan tes CPNS status pekerjaanPenggugat dalam NPWP yang diterbitkan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 08-08-2008 — Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/MIL/2008
Tanggal 8 Agustus 2008 — DANY CHANDRA KUSUMA
29 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 45 K/MIL/2008kamu serahkan kepada saya, saya akan antarkan kamu ke Medan, Terdakwajawab "sudah abang ikut, di mobil pistol akan saya kasihkan sama orang sipilyang menyerahkan HP ini".24. Bahwa selanjutnya Saksi10 naik ke mobil dan Terdakwa duduk sebagaipengemudinya kemudian Terdakwa menyerahkan Pistol dan HP kepada orangsipil tersebut selanjutnya kendaraan Terdakwa kemudikan menuju Medansedangkan HP dan Senjata api diambil oleh Dan Sub Den Pom IM/23.25.
Pengadilan PA SORONG Perdata Agama
Register : 01-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA SORONG Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Srog
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 22
  • mendapatkan izin dari pejabat yang berwenangsebagaimana surat Nomor: 522/245/KPMP UNIT IISRG/VIII/2021,tertanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pit.Kepala KPHP Unit Il Sorong Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 06-06-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 407/Pdt.G/2016/PN.Dps
Tanggal 5 Desember 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
15 — 14
  • Padt.G/2016/PN Dpsbahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai BankIndonesia (BI) Denpasar, dimana Bank Indoensia (BI) adalahmerupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) sebagaimana dalamPemerintah Nomor 10 tahun 1983 jonto Peraturan Pemenntah Nomor45 / 1990 Pasal 1 ayat (2) huruf C maka sudah selayaknya sebelumgugatan diajukan Penggugat memperoleh ijin dari atasannya;bahwa dalam Surat Edaran Nomor 08/Se11983 tentang ijin perkawinandan perceraian pegawai negeni Sipil disebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 24-02-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 07/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 2 Juli 2014 — SAMJAR FORNO, S.Pd.K Sebagai Penggugat Melawan BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat
79 — 31
  • Putusan No. 07/G/2014/PTUN.ABNMenimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipilyang bukan karena Hukuman Disiplin di atur dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 22UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian yangmenyebutkan sebagai berikut : n 20m nnn nnn nnn nnn nnnPasal 13 Ayat (1) :Pasal 22Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipilmencakup penetapan norma, standar, prosedur,formasi, pengangkatan, pengembangan kualitassumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan
Pengadilan PN SENGETI Pidana Umum Penipuan
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt
Tanggal 7 Desember 2016 — Pidana - Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro
77 — 43
  • Rp120.000.000,00 (seratus dua puluhjuta rupiah);Bahwa setahu Saksi anak dari Sudiyono tidak diterima menjadiPNS, dan beliau minta uang kembali kepada Terdakwa, danpernah Saksi menemani Terdakwa dan Isterinya lin Sagita datangke rumah Sudiyono untuk mengangsur uang tersebut sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Sntakan tetapi beliau minta dibayar lunas, kalau tidak meminta rumah yangditempat Terdakwa;Bahwa Saksi tidak tahu ada penerimaan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 05-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2014 — VICTOR TAMBUNAN;MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
65 — 34
  • nnsccensnenasasncnnennnssniteannnnsnsannnaninminananninnsnnBahwa, pada tanggal 1 Juni 2014 Penggugat menerima Surat SuratKeputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor645/Kpts/KP.610/5/2014, tanggal 22 Mei 2014, tentang Menjatuhkan HukumanDisiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,kepada VICTOR TAMBUNAN yang diatar langsung oleh pegawai kantorHalaman 4 dari 33 halaman Perkara Nomor 155/G/2014/PTUNJKTberlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 27-09-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 4637/Pdt.G/2018/PA.Sby
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 34
  • Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan dari Pemohondalam perkara ini, ternyata pihak Pemohon belum mencantumkan izin dariatasan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Pereceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang pada intinya : Seorang suami (yang Seminggu setelahnya Pemohonberkata di depan orang tua Termohon) " saya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1749 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Maret 2014 — MUHAMMAD YASIN AP, S.Pd Bin ABDULLAH PAHANG
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini terkait dengan kondisi konflikyang terjadi di Aceh yaitu konflik TNI versus GAM dan terkait juga dengankondisi pasca perdamaian yang menimbulkan euforia pada mantanmantan kombatan (tentara panglima GAM) yang cendrung memberikanrasa ketakutan pada masyarakat sipil, khususnya bagi masyarakan sipilyang berstatus PNS, in casu Kepala Sekolah.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru menerapkan hukumatau menerapkan hukum