Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1749 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 26 Maret 2014 — MUHAMMAD YASIN AP, S.Pd Bin ABDULLAH PAHANG
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini terkait dengan kondisi konflikyang terjadi di Aceh yaitu konflik TNI versus GAM dan terkait juga dengankondisi pasca perdamaian yang menimbulkan euforia pada mantanmantan kombatan (tentara panglima GAM) yang cendrung memberikanrasa ketakutan pada masyarakat sipil, khususnya bagi masyarakan sipilyang berstatus PNS, in casu Kepala Sekolah.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru menerapkan hukumatau menerapkan hukum
Register : 25-04-2011 — Putus : 06-07-2011 — Upload : 15-08-2011
Putusan PN POSO Nomor 23/PDT.G/2011/PN.PSO Tanggal 6 Juli 2011 — NMM vs PB
53 — 6
53 — 6
Hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Nomor: 392 K/Sip/1969 kewajibanmembiayai penghidupan pendidikan dan pemeliharaan anak,tidak hanya dibebankan kepada ayah saja, tetapi jugaterhadap ibu ;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang pegawaiNegeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang ijinperkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil,pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PA Kepahiang Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Kph Tanggal 15 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 32
36 — 32
dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari KartuTanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah masingmasingkuasa hukum Pemohon, maka Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon telahmemenuhi syarat formil dan materil serta berkualifikasi sebagai Advokat ataukuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telahmemenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 Tentang Advokat;Izin Atasan Bagi PNSMenimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pegawai negeri sipilyang
Register : 26-03-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA GARUT Nomor 1060/Pdt.G/2018/PA.Grt Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
Indonesia NOMOR 45TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN' ATAS PERATURANPEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINANDAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL sebagai manatercantum dalam pasal (3) ayat (1) berbunyi : bahwa Pegawai Negeri sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau suratketerangan lebih dahulu dari pejabat.pemerintah atau dimana ia bekerja;ayat (2) berbunyi : bahwa Bagi Pegawai negeri Sipil yang berkedudukansebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukansebagai
Register : 12-04-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
KRISTISON ABINOAS BENU
80 — 75
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
KRISTISON ABINOAS BENU
80 — 75
Seorang pria yang telah kawin;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seorang pria yangtelah kawin adalah seorang pria sebagai subyek hukum yang terikat dalamperkawinan, sebagimana diatur didalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dengan mana perkawinan tersebut dilakukan menuruthukum agamanya masingmasing dan kepercayaannya itu dan dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku dalam hal ini Kantor Catatan Sipilyang berlaku.Menimbang, bahwa unsur seorang pria yang telah
Register : 03-04-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PA KLATEN Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Klt Tanggal 4 September 2018 — Pemohon-Termohon
72 — 4
72 — 4
,;Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut: Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonpensi termasuk awam hukum,maka harus dibaca sebagai hak dari seorang isteri Pegawai Negeri Sipilyang dicerai oleh suaminya menuntuthaknya berupa 1/3 gaji; Bahwa, namun demikian yang dituntut adalah 50 % dari Rp3.500.000,perbulan, jumlah tersebut menjadi tidak jelas, angka Rp3.500.000, apa yang menjadi ukurannya, karena Penggugat Rekonpensimendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi
Register : 29-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 5/G/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 20 Oktober 2020 — AINI ANGGRAINI; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
262 — 144
262 — 144
Selama menjalankan Cuti Melahirkan, Pegawai Negri Sipilyang bersangkutan menerima penghasilan Pegawai NegriSipil ( Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangandan Tunjangan Jabatan). Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan cutisecara lisan di sertai Surat Cuti Lahiran dari Rumah SakitAnanda Bekasi Akan tetapi Cuti Lahiran hanya diberikan 2Minggu saja.
Register : 11-02-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 8 Mei 2014 — FINCE ANASTASIA LEDA, SKM (Penggugat)
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
81 — 46
81 — 46
gugatannya angka 9 dan angka 9.1 yang intinyamengatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh tergugat melanggar peraturanperundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitudikeluarkannya obyek sengketa, penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsungpenggugat atau tim pemeriksa adalah dalil yang keliru dan harus dikesampingkankarena dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah Pasal 18 ayat (1) huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 769/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 29
71 — 29
2008 yang telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Termohon konvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 07-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 209/PID.B/2015/PN.Lbp Tanggal 7 Mei 2015 — I. Nama Lengkap : RIZKY ANDIKA Als DIKA;
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir :31 Tahun / 17 Nopember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pancing Gg. Murni Kelurahan Sidorejo Kec. Medan Tembung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan Terakhir :SMA
II. Nama Lengkap : DILLAH NUR AQLA ;
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir :23 Tahun / 02 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gurilla No. 199 Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan;
Pendidikan Terakhir :SMA
19 — 4
19 — 4
Deli Serdang dan yang melakukan penangkapanterhadap Terdakwa dalah 4 (empat) orang Polisi yang berpakaian sipilyang mengaku dari Kepolisian Polresta Medan;Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama NANDA alsOMPONG (DPO), AY!
Register : 03-09-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/TUN/2012 Tanggal 12 Februari 2013 — KEPALA KANTOR PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 PEKAN BARU vs DRS. BAKHTARUDIN NUR, SH., M.HUM;
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa secara tegasPasal 9 ayat (3) PP No. 30/1980 menyatakan: Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali telah melakukan kelalaian tugas dalam hal:a Tidak melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen dankebenaran pengisian PIB (Pemberitahuan Import Barang) berdasarkaninvoice, packing list dan dokumen pelengkap pabean lainnya;b Tidak menandatangani
Register : 09-09-2013 — Putus : 26-05-2013 — Upload : 18-09-2014
Putusan PA TEGAL Nomor 0628/Pdt.G/2013/PA.Tg Tanggal 26 Mei 2013 — Penggugat lawan Tergugat
42 — 5
42 — 5
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang telah ditegaskan dalamsurat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, wajid memperoleh izin tertulis atau suratketerangan lebih dahulu
Register : 19-04-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 03-10-2013
Putusan PA TILAMUTA Nomor 47/Pdt.G/2012/PA. Tlm Tanggal 3 September 2012 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
21 — 11
21 — 11
terhadap isteriisteri yang dikawininya, dalam konteksyang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon danTermohon serta calon isteri kedua dipandang mampu untukmenjalani kehidupan rumah tangga dalam status poligami;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipildalam hal melakukan poligami harus memenuhi ketentuan Pasal 4ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-01-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Wng Tanggal 3 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
15 — 2
Tergugat dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan mutahsebesar Rp. 3. 000.000, dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000, juga terlalukecil, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengankemampuan Tergugat sebagai berikut;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PeraturanPemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2009 bahwa tunjangan profesibagi guru dan dosen Pegawai negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsionalguru dan dosen diberikan sebesar 1 (Satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 927/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tanggal 28 September 2017 — Prmohon, Termohon
14 — 8
14 — 8
Tgl.28092017, Hal 22 dari 27Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan TermohonRekonvensi yang dibenarkan oleh Pemohon Rekonvensi di muka persidanganyang menyatakan Termohon Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memiliki gaji dan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.091.000, (tigajuta sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan transportasiserta bukti pemotonganpemotongan terhadap gaji Termohon Rekonvensisetiap bulan pada bendaharawan gaji tempat Termohon
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 293/Pdt.G/2015/PA.Wsp Tanggal 12 Agustus 2015 — Pemohon dan Termohon
14 — 8
14 — 8
(et aquoet bono)Menimbang, terlebin dahulu karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Register : 26-06-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 391/Pdt.G/2020/PN Mdn Tanggal 11 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 26
51 — 26
Bahwa sesungguhnya Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yangberalamat di JI Rahmad No 1 Kelurahan Medan Tenggara KecamatanMedan Denai Kota Medan, dimana sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PP no 45Tahun 1990 yang mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian WAJIB memperoleh izin atau surat keterangan LEBIHDAHULU dari Pejabat, dimana sesungguhnya Penggugat harus lebih dahulumemperoleh izin cerai dari Pejabat/atasan langsung
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 14 September 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
61 — 44
61 — 44
Putusan Nomor 235/Pdt.G/201 7/PA.BIkBahwa tentang keinginan Penggugat utuk memberikan pendidikankepada anakanak, sampai saat ini Tergugat masih mampu memberikanpendidikan kepada anakanak Penggugatdan Tergugat.Bahwa terkait pemberlakuan pemotongan gaji Penggugat, hal iniadalahsudah berdasarkan ketentuan dari peraturan tentang pegawai negeri sipilyang berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk memelihara anak keduaPenggugat dan Tergugat yang bernama Muh.
Putus : 16-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2432 K/Pdt/2014 Tanggal 16 Maret 2015 — PT MULTI STRUCTURE VS PT HIDUP BARUNA
98 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo sudahtepat dan berkesusaian dengan ketentuan hukum acara pengadilan sipilyang berlaku, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak berkeberatandengan pertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggia quo.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum, karena walaupun dalil gugatanPenggugat Konvensi
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 40/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 20 Desember 2011 — FRENGKY AYOMI, S.Sos;
VS
GUBERNUR PROVINSI PAPUA
107 — 54
107 — 54
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 TentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatanstruktural eselon Il di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut telahdapat tentukan jabatan struktural dari Pegawai Negeri Sipilyang