Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-09-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 30-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2017/PTUN-MDN Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat : P A I S A L
lawan
Tergugat : BUPATI MANDAILING NATAL
89 — 35
89 — 35
diberhentikan tidak dengan hormat karena : (huruf) d.dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pemberhentian Aparatur SipilNegara/Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah RepublikHalaman 23 Putusan No. 115/G/2017/PTUNMDNIndonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-06-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 44/G/2020/PTUN.Smg Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
Paul Jan J. Sevens
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Intervensi:
Jonathan Paul Junior Sevens
370 — 975
Paul Jan J. Sevens
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Intervensi:
Jonathan Paul Junior Sevens
370 — 975
Dasar pembuatan Akta Kelahiran mengacu pada dokumenkependudukan dari Pemohon antara lain KK, KTP dan Akta PencatatanSipil (Akta Perkawinan/Buku Nikah); Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipilyang berbunyi : Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana
Register : 12-12-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 19-03-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 523/Pdt.G/2012/PA.Prob Tanggal 5 Maret 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 1
13 — 1
A.Md, maka ketentuan pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat telahterpenuhi; 27222222 222 nn nnn nena nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi bermeterei cukup dan sesuaiaslinya Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.863/122/425.023/2012 tentangPemberian Izin Perceraian atas nama Bambang Sutedjo Rianto.
Register : 10-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
JASMAN, S.Pd.,M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
145 — 93
JASMAN, S.Pd.,M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
145 — 93
Pegawai NegeriSipil daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara melalui KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4517.03/00075/KEP/P/13 tanggal29 Desembe 2000 sampai pada jabatan terakhir Pelaksana di Dinas Pendidikanpada instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Vide Bukti P1 jo.P3Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Karena melalukan tindakPidana Korupsi (vide Bukti P13=T10) yang telah memiliki kekuatan hukumMenimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilYANG DerDUNYi: nnn nnn nnn nnn neem nn nnn nnn nen nn nnn ne nnnnnnnnnnnanannnnsPasal 266; Hal 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS karenamelakukan
Register : 07-05-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 2283/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
Al Muhadzdzab Juz II halaman 177 yang berbunyi :NJ l asa CVI te UnsArtinya : Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anakanaknya;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas telahdinyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX hakpengasuhan dan pemeliharaannya (hadhonah) diberikan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menurut pandangan Majelis Hakim mempunyai kemampuan untukmenanggung biaya kehidupan anakanaknya;Menimbang, bahwa
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 19/B/2016/PT.TUN.MKS. Tanggal 21 April 2016 — Walikota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----TERGUGAT/ PEMBANDING;
MELAWAN
1. Ir. H. Jamaing, M.Sc.,
2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si.,
Untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------ PARA PENGGUGAT/TERBANDING;
82 — 40
82 — 40
PeraturanWalikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 sebagai penjabaran/pelaksanaan PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ; sumpah Aparatur Sipil Negara/PegawaiNegeri Sipil pada saat dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipilyang berjanji siap ditempatkan dimana saja dan pasti mengingat juga sumpah jabatanpada saat dilantik dalam jabatan sebelum menjadi anggota KP3S, serta pakta integritasyang ditandatangani setelah pelantikan.
Register : 16-10-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN BATAM Nomor 203/Pdt.G/2014/PN. BTM Tanggal 18 Nopember 2014 — RATNA SARI DEWI PARDOSI; SURAHMAN SIMANUNGKALIT
66 — 42
66 — 42
Sesuai Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 mengatakan, PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau SuratKeterangan terlebih dahulu dari Pejabat :1) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh izin atau SuratKeterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaansecara tertulis;2) Dalam Surat Permintaan Izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraianuntuk mendapatkan Surat
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 173/Pid.B/2016/PN Sda Tanggal 7 Juni 2016 — Tjuk Biantoro, S.Sos.
59 — 35
59 — 35
bersangkutan ;Menimbang, bahwa mencermati faktafakta ini telah terobukti bahwa KTPyang dibuat oleh Terdakwa masingmasing atas nama Muliadi, Agus DwiPamuji, Sri Galuh Mayakhirana P, Yanuar Bintoro serta KK atas nama YanuarBintoro dan Kutipan Akta Perkawinan termasuk dalam ruang lingkup pengertiansurat sebagaimana dimaksud dalam kamuskamus Bahasa Indonesia yangtelah disebutkan diatas dan juga merupakan surat palsu karena surat itu tidakpernah dikeluarkan oleh instansi pelaksana in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
hal. 156, 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh Terdakwa yang tertulisditerbitkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresikdan Kota Surabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasHalaman 47 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN Sdamenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
Register : 09-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 23/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
171 — 121
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
171 — 121
T5Bukti T6Bukti T7Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor : 47/Pid.SusTPK/2016/PN Jap, Tanggal 27 Januari 2017, (Fotokopi darisalinan);Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim, (Fotokopi darifotokopi);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 15-08-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — SUKARYADI, Serda NRP 392073470670
63 — 31
63 — 31
Bahwa perbuatan Terdakwa telah membantu Kodim 0830Surabaya Utara dan Polrestabes Surabaya, dalam mengungkapjaringan peredaran dan penggunaan obatobatan terlarang jenisshabushabu, dengan hasil tertangkapnya beberapa orang sipilyang terindikasi sebagai pengedar dan pengguna obatobatanterlarang jenis shabushabu.2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap koperatif danmengakui secara terus terang perbuatannya, sehinggamemperlancar jalannya persidangan.3.
Register : 11-05-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 106-K/PM.II-09/AU/V/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 —
24 — 11
24 — 11
Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijinkomandan satuan,dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada warga sipilyang saksi tidak kenal sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)tetapi telah dibayar olehTerdakwa sebesar Rp.34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah) saat itu Saksi piket di stafPamsus dan menjadi Saksi pembayaran utang Terdakwa kepada warga sipil tersbut danjuga Terdakwa menjadi sponsor para calon Pegawai yang akan masuk menjadi anggota TNIAU
Register : 11-01-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA KOTABARU Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.KTB Tanggal 24 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 13
26 — 13
., namun mediasi gagal mencapai kesepakatandamai;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik Pemohon maupun Termohonoleh Majelis Hakim telah diingatkan akan kewajiban masingmasing sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu
Menghukum Termohon Rekonvensi berupa sanksi Pegawai Negeri Sipilyang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 198324jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satuhukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 2 huruf f dan Pasal 6angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;.
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 38/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
SYARIFUDIN USMAN, Spd. MH.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
241 — 110
SYARIFUDIN USMAN, Spd. MH.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
241 — 110
penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan tanggal 10 mei 2019;Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan
Putus : 04-05-2011 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 49/ Pdt.G. / 2012 / PN.Dps. Tanggal 4 Mei 2011 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
33 — 22
33 — 22
77Tergugat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan oleh karenaalasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karenaTergugat sejak tahun 2006 telah meninggalkan Penggugat dananaknya, sehingga gugatan perceraian dapat diajukan diwilayahhukum tempat tinggal Penggugat ;Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat didepanpersidangan bahwa saat ini dia berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil dan sebagaimana ketentuan dari pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 10 tahun 1983 bahwa setiap pegawai negeri sipilyang
Register : 24-02-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.Psp Tanggal 24 Juli 2014 — Penggugat VS Tergugat
64 — 7
64 — 7
kepentingannya;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usahatersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dariTergugat dan selanjutnya Majelis telah mengarahkan Penggugat dan Tergugatagar menempuh proses Mediasi dengan seorang Mediator Hakim bernamaMUNIR,SH.MH, namun upaya mediasi juga telah gagal untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat.Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 31-03-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 19/G/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 31 Maret 2015 — MUHARMAN, SH; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
45 — 28
45 — 28
2 Keputusan Sekretaris MahkamahAgung RI Nomor 937/SEK/KP.01/SK/12/2012 tanggal 6 Desember 2012disebutkan bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Tim Pemeriksa Nomor 969/BP/PS.02/10/2012 tanggal 4Oktober 2012, yang kemudian dijadikan dasar terbitnya Keputusan SekretarisMahkamah Agung RI, Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut ataupundiperiksa oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dalam Peraturan PemerintahNomor 53 tahun 2010 Pasal 28 ayat (3) dijelaskan Pegawai Negeri Sipilyang
Upload : 14-08-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2011/PTUN.JBI Drs A Nangcik
Bupati Batanghari
77 — 30
77 — 30
Bahwa upaya PenyelesaianSengketa Kepegawaian berdasarkan Bab IV Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 Tentang Disipln Pegawai Negeri Sipilyang seperti di dalilkanpenggugat dalam gugatannya terdii dari Upaya Admmistratif terdiri dariKeberatan dalam bidang Admmiustratif.
Register : 03-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pol Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 31
86 — 31
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Pol.Menimbang, bahwa dengan demikian bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat wajid memperoleh izin perceraian dariPejabat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta, pada awal perkawinannya,rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia,Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat padasaat itu tidak bekerja;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta, Penggugat melangsungkanperkawinannya dengan Tergugat awalnya
Register : 13-11-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 1331/Pdt.G/2018/PA.Skh Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 13
65 — 13
Bahwa terhadap dalildalil Termohon Angka 9 adalah tidaksepenuhnya benar, dan Pemohon tanggapi; Bahwa Termohon bukan hanyatidak menginginkan harta Pemohon namun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang saat ini melekat sebagai Pekerjaannya Termohon mau dilepas karenamerasa ini pemberian dari Pemohon. Dan Termohon sudah merasa cukupdengan penghasilan dari membuka Praktek Bidan Swasta untuk hidup danmengurus anakanak.8.
Upload : 02-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 117/Pdt/2020/PT DPS DRA. I GUSTI AYU SUMERTI, M.Si,
melawan
1. A.A. PUTU GEDE SUDIANA, SM.HK,, dk
226 — 68
226 — 68
DIAN KRISNADEWI, hal ini membutikan bahwabukti P.11 adalah Akta otentik yang tidak bisa diingkari,dipungkiri/dibantah bahwa perkawinan antara Pembanding semulaPenggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut diakui olehNegara pada tahun 1985, oleh karena apabila Akta Perkawinan (bukti P.11)tersebut tidak diakui oleh Negara maka tidak mungkin Kutipan AktaKelahiran AnakAnak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat (P.2, P.3 dan P.4) diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipilyang berwenang