No. 465 K/PID.SUS/201 1anakanak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, danketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga untuk dapat memberikanlayanan pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan kesinambungan dariberbagai aspek serta sistem yang ada atas pelaksanaan pendidikan.

Sehinggatujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam halmencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaanpendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehingga anakanak generasimuda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untukhidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara tidak terpenuhi secara optimal karena atas kebijakan Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi tidak dapatmemberikan layanan

Sehingga tujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkanpelaksanaan pendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehingga anakanak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, danketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terpenuhi secara optimalkarena atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri2 Ngawi tidak dapat memberikan layanan

sebelum adanya ijin/rekomendasi atasPungutan/luran Insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawi gunamemenuhi kebijakan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Ngawi.Sehingga tujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam halmencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkanpelaksanaan pendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehinggaanakanak generasi muda memperoleh bekal pengetahuan, sikap danketerampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa

Undang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Acara Pidana Nasionalkita tidak mencapai sasaran yang diharapkan ;Karena atas perbuatan Terdakwa tujuan utama dari pelaksanaan atasamanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengancara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan yang merupakan jantungmasyarakat sehingga anakanak generasi muda memperoleh bekalpengetahuan, sikap dan keterampilan untuk hidup berharkat danbermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Agar nilainilaidemokrasi yang diperjuangkan tidak diselewengkan, maka partisipasi warganegara dalam menyuarakan aspirasi perlu ditetapkan di dalam konstitusiuntuk berpartisipasi dalam prosesproses kehidupan berbangsa danbernegara;Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ORMASdengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengansejarah perkembangan' kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara.

dalam pergerakan kemerdekaandi antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormaslain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia; Peran danrekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebutmengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat pentingbagi perjalanan bangsa dan negara;Dinamika perkembangan ORMAS~ dan perubahan sistempemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasikemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Selain itu ORMAS SOKSI adalah salah satuORMAS yang membidani kelahiran Partai Golkar;Bahwa sebagai dasar negara, falsafah dan pandangan hidup sertapedoman bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, seyogianya juga dasarnegara turut menjadi sumber dari segala sumber hukum dan citahukum(rechtsidee) yang termuat dalam norma dasar negara(Staasfundamentalnorm) dan menjadi moralitas konstitusi serta yang akanmendasari semua peraturan perundangundangan yang diciptakan sebagaipenjabaran UndangUndang Dasar 1945

dibentuk oleh masyarakat secara sukarelaberdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demitercapainya tujuaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yangberdasarkan Pancasila;Sebagai ORMAS maka dalam menjalankan hak dan kebebasanberserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajibmenghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertibhukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa

Hal ini sangat membahayakan bagi kelembagaan,kehidupan demokrasi dan tatanan hidup berbangsa bernegara;38.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara karena pengaruh Narkotika adalahmerusak mental anak bangsa (dalam hal ini Terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika).b. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangandengan larangan keras dari Pimpinan TNI agar prajurit TNI tidak ikut terlibatdalam kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.C.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabusabu membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, Terdakwa tidak melaporkan atas adanyatindak pidana kepada aparat yang berwajib dan Terdakwa tidak mendukungprogram Pemerintah untuk memerangi pengedar atau pengguna Narkotika sertatidak mengindahkan larangan keras oleh pimpinan TNI agar setiap prajurit tidakterlibat masalah Narkotika sekaligus perbuatan Terdakwa dapat merusak citraTNI dimata masyarakat.Menimbang, bahwa sesuai alasan tersebut di atas, Majelis

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon denganTermohon tersebut terjadi kurang lebih pada 17 Januari 2013, disebabkan karenaPemohon dan Termohon sedang makan malam di sebuah restaurant di Senggigibersama satu orang teman lakilaki yang berbangsa asing.

Tindakan yang demikiantidak manusiawi dan bertentangan dengan Syara Pata Anguna dan falsafahrasa, pedoman dasar berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalamKesultanan Butuni, yaitu:Poangka angkataka (saling menghargai dan meninggikan derajat);Pomaa maasiaka (saling kasih mengasihi);Popia piara (saling pelihara memelihara);~ oe YP =Pomae maeka (saling segan menyegani), tidak mendasari sikapmereka;Tindakan para tergugat yang dilakukan oleh Bhonto Pata Limbona adalahpelecehan budaya dan pemecah belah

Sultan dimaksud, sehingga dalamperkara ini tidak ada alasan dan dasar hukum bagi para penggugat untukmenggugat karena tidak ada hubungan hukum perselisihan secara adatdengan Para Tergugat; Apalagi dalam sejarah Budaya Kesultanan Butontidak pernah terjadi Anggota Perangkat Adat Syara Yinunca seperti halnyaPara Penggugat melakukan komplain atau bantahan terhadap HasilKeputusan Syara sekalipun Kesultanan Buton menganut Demokrasi Theologikarena budaya masyarakat Buton dalam tatanan hidup bermasyarakat,berbangsa

Pomaemaeka (= saling seganmenyegani);Di mana hal ini merupakan sendi dasar tatanan hidup bermasyarakat,berbangsa dan bernegara bagi manusia Buton yang aman dan damai yangmenjadi landasan pokok Martabat Tujuh (= martabat makhluk termulia)Buton, yang telah terbukti kebenarannya dalam sejarah selama 700 tahundianut masyarakat Buton tetap dalam keadaan aman damai yang tiadabandingannya, dan diakui seluruh bangsabangsa di dunia;Hal. 7 dari 25 hal.Put. No.2603 K/Pdt/20142.

No.2603 K/Pdt/2014Dalam Rekonvensi;1.Bahwa budaya masyarakat Buton dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara berlandas pada Martabat Tujuh yakni MartabatMakhluk Termulia dengan demokrasi theologi yang lebih mementingkankehidupan bersama sesuai prinsip empiris rasional bahwa "manusia tidakdapat hidup seorang diri, tanoa dukungan dan bantuan orang lain", yangbercermin pada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dengan azas"pobhincibhinciki kuli" dan terjabarkan dalam Sara Pataanguna danfalsafah

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak azasi manusia yangtermuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang hak hak anak.Dari sisi kehidupan berbangsa tentang Hakhak Anak dari sisi kehidupan berbangsa danbernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsasehingga setiap anak behak akan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga danmemelihara hak azasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan

Sertamerupakan tempat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakatAceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah danmemperjuangkan citacita partai politik lokal dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dankeistimewaan Aceh;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 yang tercantum dalam UUPemerintahan Aceh maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintahsebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, sehingga pada tanggal16 Maret 2007 ditetapkan dan diundangkan PP Parpol

AspekAspek Terbitnya Objek Permohonan;1.Aspek Filosofis;Bahwa sesuai dengan amanat UU Pemerintahan Aceh maka partalpolitik lokal di Aceh merupakan tempat bagi masyarakat Aceh untukberpartisipasi dalam politik, guna menyampaikan aspirasinya dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mewujudkancitacita masyarakat Aceh dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara;Bahwa dalam menyikapi kondisikondisi yang terjadi dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya

Partai politik lokal di Aceh adalah representasi politik masyarakatAceh untuk memperjuangkan kepentingan dan citacitanya dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, gunaHalaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2020membangun Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh;d.

NOMOR 99Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan PerundangundanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,Wisnu SetiawanPRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 61 TAHUN 2010TENTANGPELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKUMUMUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsiptransparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa

suatuundangundang.Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabatpublik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, danberorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya karenapelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan sematamata tugasPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugasBadan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.Dengan demikian pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik diharapkandapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran danpemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawabsetiap warga negara dalam kehidupan berbangsa danbernegara.5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajibanPartai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupauang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yangdimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukumdan hak asasi manusia.7.

Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yangpenghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara/Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politikbagi anggota Partai Politik dan masyarakat.Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud padaayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa

. : 516/Pid.Sus/2019/PN.PTKBahasa bahwa dalam berkomunikasi (apa pun bentuknya), terutama berkaitandengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara, manusia dapat dilihat melaluibenang merah antara unsur niat (lokusi), unsur ucapanucapannya yangterbaca/terdengar (ilokusi), dan unsur respons dari pembaca/pendengar(perlokusi).

Ketiga unsur ini, di dalam komunikasi berbangsa dan bernegara, mestiterhubung secara emansipatoris (bukan dalam rangka menista pihak lain denganinformasi bohong atau hoax, bukan pula dalam rangka menyebar ujarankebencian).

Kenyataan inimembuktikan bahwa Bayu sama sekali tidak memahami etika berbangsa danbernegara sehubungan dengan rasa persatuankesatuan bangsa demi kokohnyaNKRI.Atas keterangan saksi maka terdakwa membenarkannya dan tidakkeberatan.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:O Terdakwa terangkan mengetahui dimintai keterangan pada pemeriksaansaat ini terkait akun facebook Terdakwa atas nama Andi Spektakuler dengan URLhttps://facebook.com

Umum melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini yangdimaksud adalah orang perseorangan sebagai satu kesatuan biologis pengembanhak dan kewajiban.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan terdakwabernama MUHAMAD NUROHIM bin SANDI, adalah merupakan satu kesatuanbiologis yang dikenal awam sebagai orang per seorangan.Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMAD NUROHIM bin SANDI sebagai orangtentulah secara kodrati adalah sebagai pengemban hak dan kewajiban dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa

H6753HIwarna putih biru milik saksi Siti Wahyuningsih, tidak melawan hukum.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas Majelis Hakimberkeyakinan bahwa unsur ini telah teroenuhi oleh perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas ternyataperbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalamdakwaan kesatu yaitu pasal 372 KUHP.Menimbang, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat ketikaseseorang diberikan ijin untuk melakukan sesuatu

Oleh karena itu, tindak pidanapencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistemkeuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga dapat membahayakansendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Olehkarena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancamstabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistemperekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendisendikehidupan berbangsa dan bernegara.Bahwa advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan,akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil risetPPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucianuang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan

Putusan Nomor 51 P/HUM/2015dan mengadaada, karena diberlakukannya Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2015 jelas untuk memberikan perlindunganterhadap tindak pidana pencucian uang yang tidak hanyamengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistemperekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendisendikehidupan berbangsa dan bernegara.Sehingga menurut Termohon, justru dengan adanya PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2015 telah memberikan rasa keadilanbagi masyarakat, bangsa dan Negara

AgamaKecamatanDongkoKabupatenTrenggalekdalamhal oleh Hakimdipertimbangkansebagaiberikut ;Menimbang, bahwaberadasarkanbukti P.1berupakartukeluargaberikutbukti P.2 dan P.3,berupasuratketerangandariDesa dan KUA. setempat, yang padapokoknyamenjelaskanbahwa, Pemohon dan Pemohon IIstatusnyaadalahkepalakeluarga dan istri, hal mana telahmembuktikanbahwa,Pemohon dan Pemohon Il telahmemilikitelahmemilikikartukeluargadan/atausecarakependudukantelahdiakuistatusnyasebagaimanaselayaknyarumahtangga yang dapatberdirisendiridalamkehidupanbermasyarakat,berbangsa

mengenaikeabsahan pernikahan pemohon dengan pemohon II melainkan hanyasebagai bukti dapat memasukkan perkara di Pengadilan AgamaWatampone;e Bukti Surat P. 2, berupa Kartu keluarga juga tidak relevan sebagai buktisahnya pernikahan, melainkan sebagai suatu tanda bahwa pemohon dengan pemohon II hidup dan bertempat tinggal dalam dalam satukeluarga, bukti mana menuunjukkan adanya pengakuan pemerintahsetempat bahwa pemohon dengan pemohon II ada keterikatan sebagaisuami istri dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa

Ind.7113/TPJB/2004 tertanggal 16Juni 2004 dimana korban SAIDAH dilahirkan pada tanggal 26 Mei 1998, selain ituperbuatan terdakwa mengakibatkan luka robek (luka lama) pada selaput daranyasebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 183.1/3261 tanggal 6September 2014 yang dibuat oleh dr Jaenudin, Sp.OG dokter spesialis Obsteri danGynekologi pada RSUD dr.Soeselo Slawi Kab.Tegal, dengan kesimpulan telah diperiksaseorang perempuan berbangsa Indonesia atas keterangan Kepala kepolisian Resor Tegaldalam

BIl bersama teman lakilakinya yang diduga berbangsa afrika, kemudian sdri.BIl menyerahkan tas ransel berwarna hitam kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruhmenginap di hotel tersebut dan keesokkan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari hotel dengan mengendarai Taxi,selanjutnya Terdakwa menerima Passport, uang tunai, Ticket dan tas ransel warna hitamdari sdri BIl, kKemudian Terdakwapun berangkat dari Bandara SUVHAMABUMI Thailandjam 09.40, kemudian transit

BIl bersama teman lakilakinya yang diduga berbangsa afrika, kemudian sdri.BIl menyerahkan tas ransel berwarna hitam kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruhHalaman 4 dari 19 him Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2018/PN.Bdgmenginap di hotel tersebut dan keesokkan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari hotel dengan mengendarai Taxi,selanjutnya Terdakwa menerima Passport, uang tunai, Ticket dan tas ransel warna hitamdari sdri BIl, Kemudian Terdakwapun berangkat

Bll bersamateman lakilakinya yang diduga berbangsa afrika, kKemudian sdri.

perjuangan bangsa mewujudkanmasyarakat yang adil dan makmur sebagaimanatercantum dalam UndangUndang Dasar 1945b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yangmampu menjalankan fungsi dan tugasnya secarasungguhsungguh dan penuh tanggungjawab, perludiletakkan asasasas penyelenggaraan negara;c. bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanyadilakukan antarPenyelenggara Negara melainkan jugaantara Penyelenggaraan Negara dan pihak lain yangdapat merusak sendisendi kehidupan bermasyarakat,berbangsa

di bidang politik, namunjuga dibidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinyapraktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan15kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnyakorupsi, kolusi dan nepotisme.Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidakhanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antarPenyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negaradengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha,sehingga merusak sendisendi kehidupan bermasyarakat,berbangsa

bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salahsatu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungandengan pihak lain;Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesual dengan ahklak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat danNegara;Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenapanggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa

Bahwa Pasal 3 ayat (2) dan (8) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia yang berbunyi :(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusiayang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untukhidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hokum;(3) Setiap orang berhak atas perlindungan

In this respect, the lawshall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal andeffective protection against discrimination on any ground such as race,colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or socialorigin, property, birth or other status;Berdasarkan uraian di atas, maka tampak jelas bahwa ketentuan hukuminternasional melarang adanya diskriminasi dalam segala aspekkehidupan berbangsa dan bernegara, karena negara wajib menjaminadanya perlakuan yang sama

Rakyat tidak diposisikansebagai subjek yang menyandang hak asasi manusia dalam keadaanapapun yang wajib dijunjung tinggi olen Negara dan dilindungi dalampelaksanaannya, kebijakan moratorium remisi terhadap para narapidanakasus korupsi yang ada saat ini hanya menjadi mesin alat kekuasaan danpencitraan yang menciderai nilai fundamental hak asasi manusia dalammencapai tujuan berbangsa dan bernegara;Bahwa dasar filosofis pertanggungjawaban negara terhadapperlindungan atas hak hak yang harus penuhi kepada

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa danbernegara;Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon sematamata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentinganpihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkansengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangandengan perundangundangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52