No.711 K/Pid.Sus/2008BBM (Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak)pelayanan kesehatan Anggaran Tahun 2004 Dinas Kesehatan Kota Jayapuraberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :553.MENKES/SK/IV/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program KonpensasiPengurangan Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan danKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 733/MENKES/SK/VItanggal 18 Juni 2004 tentang Alokasi Dana Penyaluran Dana ProgramKonpensasi Pengurangan

Nomor : 733/MENKES/SK/Vtanggal 18 Juni 2004 tentang Alokasi Dana Penyaluran Dana ProgramHal. 2 dari 18 hal. Put.

No.711 K/Pid.Sus/2008PKPS BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Min yak)sudah berada di Kantor Pos Jayapura, lalu Terdakwa yang mendengar beritatersebut, tanpa berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 553/MENKES/SK/IV/2003 tentang Pedoman PelaksanaanProgram Kompensasi Pengurangan Dana Subsidi Bahan bakar Minyak BidangKesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :733/MENKES/SK/VI tanggal 18 Juni 2004 tentang Alokasi Dana PenyaluranDana

MENKES/SK/IV/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan ProgramKompensasi Pengurangan Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak BidangHal. 8 dari 18 hal. Put.

No.711 K/Pid.Sus/2008No.800/200/205/2004, tanggal 20 Agustus 2004 ; Cek Pos yang tercantum SK Menteri No.733/Menkes/SK/V1I/2004,tanggal 18 Agustus 2004 ; Salinan Surat Pengangkatan Kepala Dinas Kesehatan KotaJayapura ; Daftar pengiriman Cek Pos dana PKPSBBM Bidkes tahun 2004atas nama Sukardi Sukirno, tanggal 29 Juli 2004 ; Penyaluran Dana PKPSBBM Bidkes tahun 2004 dari Jakartatanggal 29 Juli 2004 ;(5). Print out mutasi rekening tabungan Terdakwa Drs.

MenurutMejelis Hakim barang bukti ini merupakan hasil pemeriksaansample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat dan valid karena diujisecara Laboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjukberdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 juni 2012 tentangPenunjukan Laboratotorium Pemeriksa Narkoba danPsikotropika dan pemeriksaannya dilakukan atas permintaanPenyidik Denpom V/3 Malang dalam rangka proses hukumuntuk keadilan (Pro Justisia

MenurutMejelis Hakim barang bukti ini merupakan hasil pemeriksaansample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat dan valid karena diujisecara Laboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjukberdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/V1/2012 tanggal 15 juni 2012, maka MajelisHakim menyatakan bahwa perkara Terdakwa tidak memenuhiketentuan Pasal 171 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer.Menimbang16Bahwa berdasarkan keterangan

MenurutMejelis Hakim barang bukti ini merupakan hasil pemeriksaansample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat dan valid karena diujisecara Laboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjukberdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/V1I/2012 tanggal 15 juni 2012 tentangPenunjukan Laboratotorium Pemeriksa Narkoba danPsikotropika dan pemeriksaannya dilakukan atas permintaanPenyidik Denpom V/3 Malang dalam rangka proses hukumuntuk keadilan (Pro Justisia

Desember 2004 238 org 6.743.445 1 Olorg 2.023 66.610.675 73.354.120Jumlah 3.811 org 108.736,098 1.782 org 63.745 2.134.884.879 2.243.670.977 Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapat keringanansampai dengan 50 % tersebut, bertentangan dengan SK Menkes RI No.553/MenKes/SK/TV/2003 tertanggal 22 April 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPKPSBBM BIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan oleh APBDPropinsi Jawa Tengah;Bahwa setelah melalui verifikasi datadata pasien miskin yang ditanganioleh

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003tentang petunjuk teknis progam kompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) DepartemenKesehatan RI Tahun 2003;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003tentang pedoman pelaksanaan progam kompensasi pengurangan subsidibahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES)Departemen Kesehatan RI Tahun 2003;.

Foto Copy Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02/Menkes/SK/1/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Penggantian Defisit Dana PKPSBBM Bid Kes untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah SakitTahun 2004;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003tentang petunjuk teknis progam kompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) DepartemenKesehatan RI Tahun 2003;.

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003tentang pedoman pelaksanaan progam kompensasi pengurangan subsidibahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES)Departemen Kesehatan RI Tahun 2003;.

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.777/MENKES/SK/VI/2002tentang pedoman pelaksanaan progam kompensasi pengurangan subsidibahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES)Departemen Kesehatan RI Tahun 2002;Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1086/MENKES/SK/X/2001tentang pedoman pelaksanaan progam penanggulangan dampakpengurangan subsidi energi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial(Progam PDPSE BK dan KS) Departemen Kesehatan RI Tahun 2001;.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawat berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentangRegistrasi dan Praktik Perawat tanggal 22 November 2001;Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer tanggal 19 Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafis berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentangRegistrasi dan Izin Praktik Fisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawat berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentangRegistrasi dan Praktik Perawat, tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/X1/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, tanggal 24 Desember 2001;Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer, tanggal 19 Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafis berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentangRegistrasi dan Izin Praktik Fisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan dengan baikPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2001.

:OBJEK SENGKETAKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :KP.04.01/MENKES/128/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Pemintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Itmadi Aziz, SKM;DASAR GUGATAN1.

Bahwa Penggugat menerima Surat Sekretaris Jenderal KementerianKesehatan Republik Indonesia Nomor :KP.04.01/II/980/2015 tanggal 27November 2015 perihal Tanggapan Keberatan Penggugat tentang SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidakatas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ItmadiAziz, SKM., dengan dalil sebagai berikut :a.

Bertentangan dengan Asas Proporsionalitas yaitu. asas yangmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibanpenyelenggara negara dalam hal ini Tergugat berdasarkan ketentuantersebut maka Tergugat dalam mengeluarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015 tanggal 30Maret 2015 terhitung mulai tanggal 28 April 2014;13.

Gugatan tidakmenunda pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor :KP.04.01/MENKES/128/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz, SKM:15.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: KP.04.01/MENKES/128/2015 tanggal 30 Maret 2015. tentangPemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz, SKM:Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 124 K/TUN/20173. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: KP.04.01/MENKES/128/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz, SKM;4.

Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 053/MENKES/SK/TI/2012. TentangPenerimaan dana tahap pertama penyelenggaraan jaminan kesehatanmasyarakat tahun 2012.21.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 173/MENKES/SK/V/2012 Tentangpenerimaan dana tahap kedua penyelenggaraan jaminan kesehatanmasyarakat tahuin 2012.22.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 233/MENKES/SK?

VII/2012Tentang penerimaan dana tahap ke tiga penyelenggaraan jaminankesehatan masyarakat tahun 2012.23.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 382/MENKES/SK/XI/2012 TTentang penerimaan dana tahap ke Empat penyelenggaraan jaminankesehatan masyarakat tahun 201224.1 (satu) lembar potongan cek BRI no.

Nomor : 903/MENKES/Per/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentangpedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat danlampirannya sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan caraTERDAKWA mengajukan pencairan dalam bentuk cek Nomor : CEI 180908kepada Direktur RSUD 45 yaitu saksi Dr. H.

Rekening 013301 000542308 pada Bank BRIcabang kuningan.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 053/MENKES/SK/II/2012. TentangPenerimaan dana tahap pertama penyelenggaraan jaminan kesehatanmasyarakat tahun 2012.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 173/MENKES/SK/V/2012 Tentangpenerimaan dana tahap kedua penyelenggaraan jaminan kesehatanmasyarakat tahuin 2012.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 233/MENKES/SK?

Rekening 013301 000542308 pada Bank BRIcabang kuningan.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 053/MENKES/SK/TI/2012. TentangPenerimaan dana tahap pertama penyelenggaraan jaminan kesehatanmasyarakat tahun 2012.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 173/MENKES/SK/V/2012 Tentangpenerimaan dana tahap kedua penyelenggaraan jaminan kesehatanmasyarakat tahuin 2012.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 233/MENKES/SK?

Bahwa surat Ka BNN K Pematangsiantar telahbertentangan dengan Kepmenkes Nomor : 194 / Menkes /SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012, karena pihak yangmemeriksa urine Pembanding adalah Dinas KesehatanPemkab Simalungun yang bekerjsama dengan Kodim0207/SML.

Bahwa Dinas Kesehatan Pemkab Simalungunadalah bukan lembaga yang berwenang yang ditunjuksebagai laboratorium pemeriksaan narkotika danpsikotropika, sebagaimana dalam lampiran KepmenkesNomor : 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012,bahwa Dinas Kesehatar 3mkab Simalungun tidak terdaftarsebagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukanpemeriksaan narkotika.

BNN KotaPematangsiantar Nomor : B/3030/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK.PStanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan hasil tes urine danBerita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NomorLab.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 A,n Serma Dedi ZunaidiHarahap tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ataucacatsecaraformal/hukum karena tidak sesuai denganKepmenkes Nomor : 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012, Kepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19Oktober 2009 dan Peraturan Kepala BNN

BNN KotaPematangsiantar Nomor : B/3030/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK.PStanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan hasil tes urine danBerita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NomorLab.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 A,n Serma Dedi ZunaidiHarahap cacat secara formal/nukum karena tidak sesuai denganKepmenkes Nomor : 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni2012, Kepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19Oktober 2009 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011.9.

Nomor :B / 3030/1 / Ka /rh.00 / 2016/BNNK.PS tanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan hasil tesurine dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti UrineNomor : Lab. 3636/NNK/2016 tanggal 1 April 2016 a.n SermaDedi Zunaidi Harahap cacat formal/nukum karena tidak sesuaidengan Kemenkes Nomor :194/Menkes/Sk/VV2012 tanggal 15juni 2012, Kmenkes Nomor : 923/Menkes/Sk/X/2009 tanggal 19Oktober 2009 dan peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2011.Bukanlah kewenangan Pengadilan Militer menyatakan alat

Sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/38/2019;Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Penggugat mengajukan BandingAdministrasi atas Keputusan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/38/2019 ke Ketua Badan PertimbanganKepegawaian.

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/38/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang kemudiandikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor 046/KPTS/BAPEK/2020Hal 20 dari 42 hal Put.No. 1/G/2020/PT. TUN.

Nomor KP.01.01/MENKES/38/2019, tanggal 17 Januari 2019 Tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (Sesuai denganasli);Hal 29 dari 42 hal Put.No. 1/G/2020/PT.TUN.

.01.01/MENKES/38/2019 (Sesuai dengan asli);: Surat Penggugat tanpa tanggal ditujukan kepada MenteriKesehatan R.I. c.q Sekretris Jenderal Kementerian KesehatanR.I.

JktBukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T 14Bahan atas Banding Administratif Penggugat (Sesuai denganasli);Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/495/2019tanggal 6 September 2019 Perihal Tanggapan BandingAdministratif Penggugat (Sesuai dengan asili);Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/38/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Berita Acara PenyerahanKeputusan (Foto copy dari foto copy yang dilegalisir);Keputusan Menteri Kesehatan

Rasuna Said Blok X5 Kavling 49, Jakarta Selatan, dalamhal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : TU.02.04/Menkes/728/2014, tanggal 9 Desember 2014, memberikanKUASA KEPada sees teeta tence1.

OBJEK GUGATANSurat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 141/ MENKES/SK/R/V/2014tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil yang dijatunkan kepada ANDI RAHMAWATY(Penggugat);Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor :231/G/2014/PTUNJKT.DASAR GUGATANBahwakeputusan Tergugat Nomor 141/ MENKES/K/R/V/2014 tanggal26 Mei 2014 baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 September2014 dan gugatan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada

tanggal 10 November 2014 sehinggamasih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai denganPasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang UndangNomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009; Bahwa Dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Nomor:141/MENKES/SK/R/V/2014tanggal 26 Mei 2014 adalah PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil sebagaimana telah 4 kali diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang tidak

mengatur upayaadministratif (vide Pasal 48 Undang Undang 5 Tahun 1986Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan demikian menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmemutuskan serta menyelesaikan sengketa ini; Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 141/ MENKES/SK/R/V/201 4tanggal26 Mei 2014 telah sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 3 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 JoUndang Undang

Menyatakan terdakwa DADANG BIN MOON bersalah melakukan tindak pidanaMenggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangansesuai dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 55 huruf b jo pasal 10 ayat (1) UUNo 7 tahun 1996 tentang Pangan jo Peraturan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan2.

/Per/X/1999 tentang Perubahan atas PERMENKES RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988tentang Bahan Tambahan Makanan, karena dapat membahayakan kesehatanmanusia .e Menurut Ahli Badan POM Bandung Dra SITI RULIA,Apt , Kepala SeksiPenyidikan Balai Besar POM Bandung yang tugas dan tanggung jawabanya ,adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dandistribusi produk obat , Napza ,Makanan minuman, obat tradisional , kosmetik danalat kesehatan di wilayah kerja Balai Besar POM Bandung , bahwa

untukmemproduksi pangan termasuk produksi mie basah harus memenuhi syarat sanitasidan tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang ,dimana formalin dan boraks tidak boleh / dilarang digunakan sebagai bahantambahan pangan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/Per/X/1999.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap produk mie basah milik terdakwadisita setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :1.

Cairan Mie BAsah/ formalin berdasarkan uji laboratorium No.1019/P/08/2012tanggal 31 Mei 2012 dengan hasil pengujian : Pemeriksaan warna jernih , baunormal, konsistensi cair , Uji kimia formalin positif 100 ppm .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 55 huruf b jo pasal 10ayat (1) UU No.7 tahun 1996 tentang pangan jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang perubahan atas PERMENKES RI No.722/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan .ATAUKEDUA

Cairan Mie BAsah/ formalin berdasarkan uji laboratorium No.1019/P/08/2012tanggal 31 Mei 2012 dengan hasil pengujian : Pemeriksaan warna jernih , baunormal, konsistensi cair , Uji kimia formalin positif 100 ppm .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf d jopasal 21 huruf c UU No.7 tahun 1996 tentang pangan jo Peraturan Menteri Kesehatan RINo.1168/Menkes/Per/X/1999 tentang perubahan atas PERMENKES RI No.722/MENKES /PER.IX/1988 tentang BAhan Tambahan Makanan .Menimbang

M E N G A D I L I:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) tanggal 21 Oktober 2022 khusus terhadap jenis vaksin yang tidak bersertipikat halal;

;

Nomor 732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 28Mei 2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti PadaSarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di ProvinsiNangroe Aceh Darussalam ;SK Menteri Kesehatan RI.

Nomor 1084/MENKES/VII/2003 tanggal 28 Juli2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Penugasan TenagaPara Medis Wiyata Bakti Pada Sarana Pelayanan Kesehatan PusatKesehatan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;Dilampirkan dalam berkas perkara :Petikan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan DaerahIstimewa Aceh Nomor 530/KANWIL/SK/PERS/1983 tanggal 13 Oktober1983 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

Nomor 732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 28Mei 2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti Padasarana pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat(PUSKESMAS) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ; SK Menteri Kesehatan RI.

Nomor : 732 /MENKES/SK/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentangPenugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti Pada Sarana PelayananKesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di ProvinsiNaggroe Aceh Darussalam jo SK Menteri Kesehatan RI.

Nomor 732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 28Mei 2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti padaSarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di ProvinsiNangroe Aceh Darussalam ; SK Menteri Kesehatan RI.

Nomor: KP04.01.2.1.4767 tanggal 8 Maret 2013, Penggugat dinaikkan pangkatnyamenjadi Penata Muda Tingkat , golongan ruang IlV/b terhitung mulaitanggal 1 April 2013.Bahwa, kemudian pada tanggal 11 Februari 2016, PENGGUGATsangat kaget karena tanpa alasan yang dapat diterima olehPENGGUGAT, PENGGUGAT telah dijatuhi hukuman disiplin dariKementerian Kesehatan berupa Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor : KP.04.01/MENKES/129/2016, tanggal 11 Februari 2016,tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Permintaan Sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil.Bahwa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah menerbitkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/129/2016, tanggal 11 Februari 2016, yaituKeputusan yang dikuatkan oleh TERGUGAT a quo, pada faktanyapenerbitan keputusan dimaksud ternyata telah dilakukan tidakprosedural dan melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinHalaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor :

Bahwa, kemudian PENGGUGAT setelah Penerbitan suratkeputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/129/2016 a quo, PENGGUGAT sudah tidakmenerima Gaji sebagai PNS, yang merupakan satusatunyaharapan untuk memenuhi kebutuhan hidup PENGGUGAT dankeluarganya. Bahwa akibat tidak adanya gaji yang diterima,PENGGUGAT sebagai Kepala keluarga tidak bisa memenuhikebutuhan keluarga dengan baik, karena dalam kondisi tidakbekerja dan berpenghasilan.10.2.

KP.04.01/MENKES/129/2016, tanggal11 pebruari 2016, Tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil, atas nama Wawan Setiawan, AMK,(fotokopi dari fotokopi);Daftar Absensi Laporan Kehadiran Penggugat dariRumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdoyaitu, pada bulan Pebruari dan Maret 2016, atas namaWawan Setiawan, (fotokopi dari fotokopi) ;Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN Jkt.8. BuktiP 89.

Kepala Biro Kepegawaian, (fotokopi cap basah);Surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.KP.04.01/MENKES/329/2016, tanggal 13 Juni 2016,Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN Jkt.Hal Tanggapan Banding Administratif a.n.

Pasal 3 ayat 1PerMenKes No. 290/menkes/per/lll/2018 tentang Praktik Kedokteranbahwa : Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggiharus memperoleh persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yangberhak memberikan persetujuan.

/per/Ill/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteranbahwa definisi Tindakan invasive adalah suatu tindakan medis yanglangsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien ,yangdalam hal ini adalah pembedahan pada pasien.Mengenai kewajiban Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran diatursecara lebih detail dalam PerMenKes No. 290/menkes/per/Ill/2008tentang persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa :Pasal 1 PerMenKes No.290/menkes/per/per/Ill/2008 tentangPersetujuan Tindakan Kedokteran bahwa definisi

Kug..Bahwa saat ini Pasien telah mengalami cacat permanen akibat tindakanbedah tanpa izin yang dilakukan oleh TERGUGAT.Pasal 2 ayat 1 PerMenKes No.290/menkes/per/Ill/2008 tentangpersetujuan Tindakan Kedokteran bahwa:Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasienharus mendapat persetujuan.TERGUGAT tidak pernah meminta persetujuan untuk melakukanbedah kepada PENGGUGAT.Pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 PerMenKes No. 290/menkes/per/Ill/2008tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa :(1) Setiap

Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan baiksecara tertulis atau lisan pada PENGGUGAT.Pasal 11 PerMenKes No. 290/menkes/per/Ill/2008 tentang PersetujuanTindakan Kedokteran bahwa :1. Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakankedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harusmemberikan penjelasan.2.

Bekas luka jahit memanjang dari bawah dada sampai kebawah pusarSurat tentang isi pasal 1365 KUHPerdata (Copy dari buku);Surat tentang Peraturan Mentri Kesehatan RI No.290/Menkes/Per/II/2008(Print out dari internet);Surat tentang Undang Undang RI No. 29 tahun 2004 (Print out dari internet);Surat bukti bukti kerugian yang diderita Penggugat(Copy dari copy / tidakada aslinya);a. Tagihan sementara dari RS. Ciptomangun Kusumo tanggal 14 Desember2009 sebesar Rp.16.117.421b.

Pasal 3 ayat 1 PerMenKes No.290/menkes/per/II/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;13.Bahwa ketika PENGGUGAT mencari tahu kenapa pasien dibedah secaramendadak dan tanpa izin persetujuaan, PENGGUGAT mendengar informasidari rekan kerjanya bahwa pasien telah selesai dibedah dan langsungmedatangi ruang bedah tersebut ;Hal. 3 dari 27 hal Putusan. Nomor :37/Pdt.G/2015.

Pasal 3 ayat 1 PerMenKes No.290/menkes/per/Il/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwasetiap tindakan kedokteran yang mengandung risisko tinggi harusmemperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhakmemberikan persetujuan.Hal. 5 dari 27 hal Putusan. Nomor :37/Pdt.G/2015.

lebih detail dalam PerMenKes No. 290/menkes/per/Ill/2008 tentangpersetujuan Tindakan Kedokteran bahwa :Pasal 1 PerMenKes No.290/menkes/per/per/Ill/2008 tentang PersetujuanTindakan Kedokteran bahwa definisi Persetujuan tindakan kedokteranadalah persetujan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatsetelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakankedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap Pasien.Bahwa dengan tidak adanya penjelasan dari TERGUGAT mengenai tindakankedokteran

dan kecacatan.Bahwa saat ini Pasien telah mengalami cacat permanen akibat tindakanbedah tanpa izin yang dilakukan oleh TERGUGAT.Pasal 2 ayat 1 PerMenKes No.290/menkes/per/lll/2008 tentangpersetujuan Tindakan Kedokteran bahwa:Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasienharus mendapat persetujuan.TERGUGAT tidak pernah meminta persetujuan untuk melakukan bedahkepada PENGGUGAT.Hal. 16 dari 27 hal Putusan.

TERGUGAT baru meminta persetujuan PENGGUGATsetelah Pasien selesai dibedah dan mengalami kebocoran organ tubuh.Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan baik secaratertulis atau lisan pada PENGGUGAT.Pasal 11 PerMenKes No. 290/menkes/per/Ill/2008 tentang PersetujuanTindakan Kedokteran bahwa :1.

kedokteran dankedokteran gigi, dan menetapkan saksi";Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/N/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit; Angka 3.4 Persyaratan Audit Medis Rumah Sakit, menentukan:"..., ada persyaratan yang harus diperhatikan rumah sakit yaitu :a.

Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentangPedoman Audit Medis di Rumah Sakit jo.

No. 295 K/Pdt.Sus/201029 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran khususnya Pasal 67 dan 68 jo.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit jo.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.Bahwa terlebihlebin jelas dan tegas terbukti, terhadap Judex FactiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalampertimbangan hukumnya halaman

/PER/IV/2007 tentang IzinPraktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, pasal 1 angka (13) jo.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit, Angka 3.4Persyaratan Audit Medis Rumah Sakit, dan Angka 3.5.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit,Angka 3.4 Persyaratan Audit Medis Rumah Sakit, dan Angka 3.5. TataLaksana Audit Medis, jo. UndangUndang No. 29 Tahun 2004 TentangPraktik Kedokteran Pasal 67 dan 68.

Penuntut Umum;

Menyatakan Terdakwa Alvin Fatlan Matondang Als Tondang Bin DanialMatondang terbukti bersalah melakukan tindak pidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi dirinya sendirisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No.

/PN Pw.warna hitam bergambar gajah bertuliskan UnderBlueSky.Id berisi irisandaun dengan berat bersin keseluruhan irisan daun 3,96905 gramtersimpan dalam kotak plastik bungkus kaset yang di bungkus kertaswarna putin dan dilakoan warna coklat dan setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB4095/2020/NNF, berupa irisan daun tersebut di atas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 05 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;SubsidiarBahwa Terdakwa Alvin Fatlan Matondang Als Tondang Bin

RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 05 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Lebih SubsidairBahwa Terdakwa Alvin Fatlan Matondang Als Tondang

RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 05 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

., M.H.Analis Hukum pada Sekretariat Badan PPSDMKesehatan;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada KementerianKesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : HK.04.01/Menkes/252/2016 tanggal 4 Mei2016. Selanjutnya disebut sebagai ............

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/105/2016, Tanggal 27 Januari 2016,Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atasnama MUHAMMAD KASTALANIE, S. Kep;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/105/2016, Tanggal 27 Januari 2016,Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atasnama MUHAMMAD KASTALANIE, S. Kep;4.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : KP.04.01/MENKES/105/2016tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Ataspermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,tanggal 27 Januari 2016.

(fotokopi sesuai denganasli) ;Surat Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/203/2015 Tentang PembatalanSurat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 066/Menkes/SK/R/II/2014 tentang PemberhentianSementara Sebagai Pegawai negeri Sipil a.n.Muhammad kastalani, S.Kep. tanggal 27 mei 2015.(fotokopi sesuai dengan asli);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sertaPenjelasan Atas Peraturan Pemerintah No, 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.

., Staf BiroKepegawaian Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;Berdasarkan Surat Kuasa NomorHK/Menkes/1039/ VIII/ 2010, tertanggal 04Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;2xDr. dr.

Zulkifli Amin Sp.PD (kK),telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri KesehatanHalaman 9 dari 98 halaman Putusan Nomor :95/G/20 10/PTUN JKT.Republik Indonesia No.357/MENKES/SK/R/II11/2010, tanggal 11 Maret 2010 yangmemberi ijin kepada Dr. dr.

CiptoMangunkusumo perihal panggilan sehubungan denganSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor357/MENKES/SK/R/II1/2010, tanggal 11 Maret 2010,yang mengatakan bahwa mohon kehadiran Penggugatuntuk ke RSCM bagian SDM berkaitan dengan SKTergugat Nomor357/MENKES/SK/R/I11/2010 ;Bahwa pada Rabu, tanggal O07 April 2010 tersebutPenggugat melalui anak anak Penggugat dan Sdr Dr.dr.

Cipto Mangunkusumotanggal O6 April 2010, melainkan untuk menyerahkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 357/MENKES/SK/R/II11/2010, tanggal 11 MaretHalaman 13 dari 98 halaman Putusan Nomor :95/G/20 10/PTUN JKT.2010, tentang keputusan untuk beristri lebih = dariseorang atas nama Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PDBahwa pada tanggal 01 April 2010, Sdr Dr.dr.

PD (K) mengenai permohonan Sdr Dr. dr.Zulkif li Amin, Sp.PD (K) untuk melakukanPOlIQ@M i F = mee ee in wi iw i ee eeBahwa dengan adanya Surat Keputusan Nomor:357/MENKES/SK/R/I11/2010, tanggal 11 Maret 2010 tentangkeputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin, maka pada tanggal 01 April 2010 SdrDr. dr.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 33.832.000,Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/I/ 2009tanggal O06 Februari 2009 besarnya danaLuncuran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.256.599.000,Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/ SK/VI/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009besarnya dana Luncuran keIl3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.132.438.000,Hal. dari 38 hal. Put.

No. 7 K/Pid.Sus/2012Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/SK/IX/O009 tanggal 1 September tahun 2009besarnya dana Luncuran keIIIBerdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 320.812.000,Kesehatan RI Nomor : 1006/Menkes/ SK/X1/2009 tanggal 12 November tahun 2009besarnya dana Luncuran keIV+JUMLAH KESELURUHAN Rp.743.681.000,Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara DinasKesehatan Kota Metro dengan Direktur Rumah Sakit Islam Metrotersebut Direktur Rumah Sakit Islam yang pada saat itu dijabat olehsaksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 33.832.000,Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/I/ 2009tanggal 06 Februari 2009 besarnya danaLuncuran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.256.599.000,Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/SK/VI/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009besarnya dana Luncuran keII3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.132.438.000,Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/ SK/IX/009 tanggal 1 September tahun 2009besarnya dana Luncuran keIIl4.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 33.832.000,Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/I/ 2009tanggal 06 Februari 2009 besarnya danaLuncuran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.256.599.000,Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/SK/Vi/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009besarnya dana Luncuran keII3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.132.438.000,Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/SK/IX/009 tanggal 1 September tahun 2009besarnya dana Luncuran keIIIHal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/20124.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 33.832.000,Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/I/2009 tanggal 06 Februari 2009 besarnyadana Luncuran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.256.599.000,Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/ SK/ViI/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009besarnya dana Luncuran keII3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.132.438.000,Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/ SK/IX/009 tanggal 1 September tahun 2009besarnya dana Luncuran keIIIHal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/20124.