Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rahmat Hidayat No.6372/SKT/20170803/00078 tanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Olis No.6372/SKT/20170803/00077 tanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan tidak dapat dicocokkan denganaslinya kemudian diberi tanda P.2;3. Fotokopi Kartu.

Bahwa objek gugatan yang diterima Penggugatpada tanggal 5 Oktober 2010, menimbulkan akibathukum yang merugikan Penggugat yakni pemberian hukumdisiplin, sehingga patut dans pantas, gugatanPenggugat ini yang diajukan dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari diterima oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta.DUDUK PERKARA GUGATANBerdasarkan Keputusan Menter i Keuangan No.Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor : 170/G/2010/PTUNJKT259/KM.1/UP.11/2010 tentang Perubahan atas KeputusanMenter i Keuangan

Tambunan.Bahwa dasar hukum kedudukan Direktorat KITSDA dalammelakukan pengawasan pelaksanaan kode etik danpenindakan terhadap pelanggaran kode etik/ peraturandisiplin oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajakdiatur dalam Peraturan Menter i Keuangan Nomor143.1/PMK.01/2009 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.26Dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor: LAP34/PJ.112/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang dibuatoleh Tim Pemeriksa

Bumi Resources, Tbk.Bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanganmerupakan unit kerja di Kementerian Keuangan yangmemiliki tugas dan fungsi diantaranya pengawasan danpenindakan terhadap pelanggaran peraturan disiplinoleh pegawai Kementerian Keuangan sebagaimana diaturdalam Keputusan Menter i Keuangan Nomor462/PMK.09/2004 tentang Tata Cara Investigasi OlehInspektorat Bidang Investigasi Pada InspektoratJenderal Departemen Keuangan.Selanjutnya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanganmelakukan audit

(Gol.IV/B)Pelaksana pada Sekretariat Direktorat JenderalPajak tanggal 13 Desember 2010 ; (Sesuai denganQSIL ) seas eeare soaee oeere eee a oe eeBukti P 3: Keputusan Menter i Keuangan Nomor259/KM.1/UP.11/2010 tentang Perubahan atasKeputusan Menter i Keuangan Nomor257/KM.1/UP.11/2010 tentang Mutasi Para PejabatEselon III!

tanggal 22 Oktober 2008 (Lampiranmengenai Kedudukan Jabatan KepalaSubdirektorat Banding dan Gugatan ) =;(Fotocopy) ;Bukti P 6: Peraturan Menter i Keuangan No.709/PM.1/2008 tentang Uraian Jabatan diLingkungan Kantor Pusat ODirektorat JenderalPajak tanggal 22 Oktober 2008 (Lampiranmengenai Kedudukan Jabatan Kepala Seksi Bandingdan Gugatan ) ; (Fotocopy) ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilJawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupafotocopy surat surat yang telah diberi meterai cukup

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Muhammad Najih, Nomor:6372/SKT/20170804/00047, tanggal 04 Agustus 2017, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru,yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menter!Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkandengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0167/021/IX/2016 tertanggal16 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!

Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkatyang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atas perintahUndangUndang ,, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi,Gubemur,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".c) Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 telah diundangkanPERATURAN MENTER

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 27/PMK.06/2016 "TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANLELANG" sebagai implementasi dari Pasal 6 Undang HakTanggungan nomor 4 tahun 1996.d) Bahwa berdasarkan UndangUndang nornor 12 tahun 2011 tentangPernbentukan Pernbentukan Peraturan PerundangUndangan Pasal 8ayat 1 "PERATURAN MENTER!

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR27/PMK.06/2016 "TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG".f) Bahwa setiap dokurnen persyaratan lelang eksekusi Hak Tanggungantelah sesuai dengan PERATURAN MENTER!

CATATAN PERSIDANGANNomor :500/Pid.C/2019/PN PtkCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriPontianak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap >: WIWIN NUROK HAYUTempat Lahir : KayongUmur atau Tanggal Lahir : 3Mei 1990Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Dusun Sidodadi Desa Menter SintangAgama : IslamPekerjaan : SwastaSusunan Persidangan :RENDRA, SH MH Hakim ;RIBUT SUPRIADI, S.Sos Panitera

IRFAN HERMAN atasBalik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor8313/Pegadungan tanggal 29 Oktober 2008 ;Dengan demikian terbitnya Keputusan Tata Usaha NegaraIn Litis sudah seharusnya dinyatakan batal atau tidakBahwa disamping telah bertentangan Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah danPeraturan Menter i Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tindakanTERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negarain litis juga telah bertentangan

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,seharusnya TERGUGAT menerbitkan Sertifikat PenggantiHak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 8313/ KelurahanPegadungan, Surat Ukur Nomor 862/2000 tanggal 30Oktober 2000, seluas 86 m2 atas nama WAYAN~ GDESUPRIYASA,seharusnya ..............seharusnya TERGUGAT memproses dan menerbitkanSertifikat Hak Guna Bangunan Pengganti a quo, namundemikian TERGUGAT tidak melakukan prosedur sebagaimanadiatur dalam Pasal 138 Peraturan Menter

Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebutGiataS F q+ 4 sews seas sue eee he ee Soe19.21Berdasarkan alasanalasan tersebut tindakan TERGUGATjelas telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)huruf a dan huruf b UndangUndang Nomor 5 tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubahdengan UndangUndang No. 9 tahun 2004 yaitu telahbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 dan Peraturan Menter

Keputusan Menter i KeuanganNo.552/KMK.04/2000 tentang BatasanPengusaha Kecil Pajak Pertambahan NilaiPasal 1 ayat (2)Dalam Keputusan Menteri Keuangan iniyang dimaksud dengan Pengusaha Keciladalah Pengusaha yang selama satutahun buku melakukan penyerahan JasaKena Pajak dengan jumlah penerimaanbruto tidak lebih dariRp.180.000.000, (seratus delapanpuluh juta rupiah) ;Pasal 4 ayat (1)Pengusaha Kecil wajib melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak, apabila sampaidengan suatu) bulan

Keputusan Menter i KeuanganNo.553/KMK.04/2000 jo No.252/KMK.03/2002tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak,yang berdasarkan UndangUndang No.7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d.Undang Undang No.17 Tahun 2000 memilihdikenakan pajak dengan menggunakan normapenghitungan penghasilan NetoPasal 3 huruf a:Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan adalah sebagai berikutPajak keluaran dihitung dengan caramengalihkan nilai peredaran bruto danatau. penerimaan

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaanLaboratoris kriminalistik No Lab 1119/NNEF/III/2021 tanggal 10 Maret2021 yang ditanda tangani oleh Inyoman Sukena,S.I.K yang pokokmenerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastikberisikan kristal bening dengan berat netto 0,0690 gram mililk terdakwaNUR HAIDIR YUSUF ALIAS PIAN adalah mengandung metamfetaminadan terdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menter!

dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izindari pihak yang berwenang Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaanLaboratoris kriminalistik No Lab 1119/NNEF/III/2021 tanggal 10 Maret2021 yang ditanda tangani oleh Inyoman Sukena, S.I.K yang pokokmenerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastikberisikan kristal bening dengan berat netto 0,0690 gram mililk terdakwaNUR HAIDIR YUSUF ALIAS PIAN adalah mengandung metamfitaminadan terdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menter

445/018/SKK/RSUD/I/2020 tanggal 18Januari 2020 dan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/06/RSUD/I/2020tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter VinnySilfiandhy Rumalessin, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum DaerahBula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannyaterhadap Korban ditemukan:Hasil Pemeriksaan:Kepala : Tampak bekas darah mengering pada mata kiri.Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri dengan ukuranpanjang dua sentimeter kali nol koma tiga senti menter

018/SKK/RSUD/I/2020 tanggal 18Januari 2020; Hasil Visum et Repertum Nomor 445/VER/06/RSUD/I/2020 tanggal 24Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Vinny SilfiandhyRumalessin, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yangdibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korbanditemukan:Hasil Pemeriksaan: Kepala: Tampak bekas darah mengering pada mata kiri, Tampak luka lecetpada kelopak mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali nolkoma tiga senti menter

mengakibatkan korbanmeninggal duni berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor445/VER/06/RSUD/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat danditandatangani oleh dokter Vinny Silfiandhy Rumalessin, dokter Pemeriksapada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatanyang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:Hasil Pemeriksaan: Kepala: Tampak bekas darah mengering pada mata kiri, Tampak luka lecetpada kelopak mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali nolkoma tiga senti menter

listrikyang terpasang di kebun Terdakwa sebagaimana Visum et Repertum Nomor :445/VER/06/RSUD/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat danditandatangani oleh dokter Vinny Silfiandhy Rumalessin, dokter Pemeriksapada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatanyang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:Hasil Pemeriksaan: Kepala: Tampak bekas darah mengering pada mata kiri, Tampak luka lecetpada kelopak mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali nolkoma tiga senti menter

Tanjab Barat lalu terdakwa mengajak saksiRIKO mengambil sepeda motor dengan berkata menter motor kito lalu saksi RIKO menjawabiyolah kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi RIKO bersamasama denganmengendarai sepeda motor roda dua Merk Satria FU milik terdakwa keliling mencari sepeda motor,sekira pukul 18.15 Wib terdakwa dan saksi RIKO melihat (satu) unit sepeda motor roda dua merkHonda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 3725 OB yang diparkir dengan standar satu diteras rumah saksi

(fotocopy sesuai dengan asli) ;Peraturan Menter i Keuangan No.Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Pkr No.10/G/2011/PTUN JKT93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang ketentuan Pasal3. ( fotocopy tanpaasli) :8. Bukti P 8 : Peraturan Menter i Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang ketentuan Pasal24. ( fotocopy tanpaasli) ;9.

Bukti T 6 : Peraturan Menter i Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Pasal 21 ayat(1). (fotocopy sesuai dengan asli)7. Bukti T 7 : Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Pasal 22 ayat(2). (fotocopy sesuai dengan asli)8. Bukti T 8 : Peraturan Menter i Keuangan No.174/PMK.06/2010 tentang PejabatLelang kelas Pasal 12 huruf a.

dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 yang telah di revisi dengan Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 terakhir dengan UndangUndang Nomor 51tahun 2009 khusus Pasal 1 angka 8 yaitu Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan UrusanPemerintahan berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku artinya bahwa Pejabat Tata Usaha Negaratersebut dalam melaksanakan urusan pemerintahanmempunyai kewenangan untuk itu dan tidak melampauibatas wewenang yang ada padanya.Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menter

karena dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 174/PMK.06/2010, Pasal 1284huruf a, dimana Pejabat Lelang Kelas berwenangmenolak melaksanakan Lelang dalam hal tidak yakin akankebenaran formal berkas persyaratan lelang ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakimmempertimbangkan mengenai prosedur' penerbitan objeksengketa maka terlebih dahulu) mempertimbangkan tentangapakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yangmenjadi objek sengketa mempunyai kewenanganuntuk itu :Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menter

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatanterhadap Tergugat, maka Tergugat II Intervensi telahmengajukan gugatan kepada Penggugat di PengadilanNegeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara Nomor66/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., yang amarnya mengabulkangugatan Penggugat sebagian ;86Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menter iKeuangan Nomor =: 174/PMK.06/2010 tentang PejabatLelang Kelas khususnya Pasal 12 huruf a (T8)menyatakan bahwaPejabat Lelang Kelas berwenang untuk menolakmelaksanakan Lelang dalam hal tidak yakin

SALINANPengad@ lip ra ae menter i emgadili PENGGUGAT ASF PL Sooo arn a iw @rfaan Sukwan,di KabupatenTERGUGAT ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sukwan,pendidikan DII, bertempat tinggal di KabupatenSampang, selanjutnya disebut sebagaiTergugat ; Pengadilan Agamatersebut; Telah membaca berkas perkara yangbersangkutan ; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 05 Desember 2011 yang

Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Di Desa Bumi Makmur KecamatanMESUJI Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Luas18.500 M2 (Delapan Belas Ribu Lima Ratus) Menter Persegi dengan batasbatas tersebut sebagai berkut :Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah ProduksiSebelah Selatan berbatasan dengan Tanah ProduksiSebelah Timur berbatasan jalan porosSebelah Barat berbatasantanah nomor kavling 682 atas nama Watinidan tanah nomor kavling 684 atas nama Ngadiman2.

(Delapan Belas Ribu Lima Ratus) Menter Persegi;6. Bahwa adapun hal tersebut Penggugat mendapatkan surta KeteranganPelimpahan Hak tersebut sampai terbitnya dan atau keluranya Sertifikat hakmilik No1211 tersebut pada tahun 2001 mendapatkan dari Tergugat II ;7. Bahwa adapun Tergugat Il yang mana sebagai pihak penjual yangberdasarkan Surat Pelimpahan Hak pada tahun 2001 yang diketahui kepaladesa pada saat itu atas dasar apa sehingga tergugat II menjual lahan tersebutpada Panggugat :8.

kekayaannya kepada pihak lain, makaPenggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)atas sebidang tanah pekarangan, berdasarkan Surat Ukur milik PenggugatNomor 188/Bum Makmur 2001 Propinsi Sumatera SelatanKabupaten/Kotamadya Ogan Komering Ilir Kecamatan Mesuji Desa/KelurahanBumi Makmur NIB : 0407864600188Peta Pendaftaran Lembaran 7 Kotak EF/78 keadaan tanah sebidang Tanah Kosong tanda tanda batas Kayu i s/d IVsemua berada dibatas luas 18.500 M2 (Delapan Belas Ribu Lima Ratus)Menter

Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap tanahyang bersengkat, atas Surat Sertifikat Milik Nomor 188/Bumi Makmur 2001Pendaftaran Lembaran 7 Kotak EF/78 keadaan tanah sebidang TanahKosong tanda tanda batas Kayu i s/d IV semua berada dibatas luas 18.500M2 (Delapan Belas Ribu Lima Ratus) Menter Persegi;2S: Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat IIberdasarkan alas hak Surat Keterangan Pelimpahan Hak yang terletak diDesa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Dati II

Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan Ketentuan mengenaiteknis dan tata cara penyusunan peraturan zonasi Kabupaten/Kotadiatur dengan Peraturan Menter;3. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota menyatakan Prosedurpenyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi meliputi:a.

Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang, yang menyebutkan Ketentuan mengenai muatan,pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menter,b. Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyebutkan Ketentuanmengenai teknis dan tata cara penyusunan peraturan zonasikabupaten/kota diatur dengan peraturan Menter,c.

tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter

Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Di Desa Bumi Makmur KecamatanMESUJI Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Luas18.500 M2 (Delapan Belas Ribu Lima Ratus) Menter Persegi dengan batasbatas tersebut sebagai berkut :Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah ProduksiSebelah Selatan berbatasan dengan Tanah ProduksiSebelah Timur berbatasan jalan porosSebelah Barat berbatasantanah nomor kavling 682 atas nama Watinidan tanah nomor kavling 684 atas nama Ngadiman2.

(Delapan Belas Ribu Lima Ratus) Menter Persegi;6. Bahwa adapun hal tersebut Penggugat mendapatkan surta KeteranganPelimpahan Hak tersebut sampai terbitnya dan atau keluranya Sertifikat hakmilik No1211 tersebut pada tahun 2001 mendapatkan dari Tergugat II ;7. Bahwa adapun Tergugat Il yang mana sebagai pihak penjual yangberdasarkan Surat Pelimpahan Hak pada tahun 2001 yang diketahui kepaladesa pada saat itu atas dasar apa sehingga tergugat II menjual lahan tersebutpada Panggugat :8.

kekayaannya kepada pihak lain, makaPenggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)atas sebidang tanah pekarangan, berdasarkan Surat Ukur milik PenggugatNomor 188/Bum Makmur 2001 Propinsi Sumatera SelatanKabupaten/Kotamadya Ogan Komering Ilir Kecamatan Mesuji Desa/KelurahanBumi Makmur NIB : 0407864600188Peta Pendaftaran Lembaran 7 Kotak EF/78 keadaan tanah sebidang Tanah Kosong tanda tanda batas Kayu i s/d IVsemua berada dibatas luas 18.500 M2 (Delapan Belas Ribu Lima Ratus)Menter

Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap tanahyang bersengkat, atas Surat Sertifikat Milik Nomor 188/Bumi Makmur 2001Pendaftaran Lembaran 7 Kotak EF/78 keadaan tanah sebidang TanahKosong tanda tanda batas Kayu i s/d IV semua berada dibatas luas 18.500M2 (Delapan Belas Ribu Lima Ratus) Menter Persegi;2S: Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat IIberdasarkan alas hak Surat Keterangan Pelimpahan Hak yang terletak diDesa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Dati II

laboratorium dari Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam LaporanPengujian No. 18.083.99.20.05.0447.K tanggal 17 Juli 2018 di peroleh hasilbahwasanya barang bukti berupa 10 (Sepuluh) plastik pembungkus shabushabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabushabu dan 2 (dua) buah dotsambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabushabu sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftarsebagai Narkotika Golongan nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menter

tertuang dalam LaporanHalaman 9 dari 31 HalamanPutusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.PsbPengujian No. 18.083.99.20.05.0447.K tanggal 17 Juli 2018 di peroleh hasilbahwasanya barang bukti berupa 10 (Sepuluh) plastik pembungkus shabushabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabushabu dan 2 (dua) buah dotsambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabushabu sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftarsebagai Narkotika Golongan nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menter

seberat 0,02 g(nol koma nol dua gram) guna pemeriksaan laboratorium dan berdasarkanpemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diPadang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0331.Ktanggal 04 Mei 2018 di peroleh hasil bahwasanya kristalkristal putih shabushabu seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang disisihnkan dalampenimbangan sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftarsebagai Narkotika Golongan nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menter

laboratoriumdari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalamLaporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0447.K tanggal 17 Juli 2018 di perolehhasil bahwasanya barang bukti berupa 10 (Sepuluh) plastik pembungkus shabushabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabushabu dan 2 (dua) buah dotsambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabushabu sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftarsebagai Narkotika Golongan nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menter

Tanjab Barat lalu saksi SYAPARUDIN mengajak terdakwamengambil sepeda motor dengan berkata menter motor kito lalu terdakwa menjawab iyolahkemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi SYAPARUDIN dan terdakwa bersamasama denganmengendarai sepeda motor roda dua Merk Satria FU milik saksi SYAPARUDIN keliling mencarisepeda motor, sekira pukul 18.15 Wib terdakwa dan saksi SYAPARUDIN melihat (satu) unitsepeda motor roda dua merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 3725 OB yangdiparkir dengan standar satu

Bahwa dalam menangani kelebihan kayu illegal sejumlah9.933,66 m atau kurang lebih sejumlah itu, Terdakwatidak memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku antaralain sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor319/KPTS11/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentangPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan atas jenis' kayu selainRimba Campuran melainkan Terdakwa memanggil saksi H.Sugandi yang menguasai kelebihan kayu

Rakhmadiansyah Bagan tersebut harusberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.319/KPTS11/1997 tanggal 20 ~~ Juni 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu SelainRimba Campuran;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8(delapan) dokumen SKSHH atas nama H.

Rakhmadiansyah Bagan tersebut harusberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. : 3191KPTS11/1997 tanggal 20 = Juni 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu SelainRimba Campuran;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8(delapan) dokumen SKHH atas nama H.

No. 61PK/Pid.Sus/2010Jenderal Departemen Kehutanan, Dana Provisi DayaHutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang sempatditahan di rekening Bupati' Barito Utara sudahdisetorkan seutuhnya ke Rekening Menter iKehutanan berikut bunga Bank; vide putusan No.141/PID.B/ 2003/PN.Mtw., Hal. 62, alinea 4, 5,6, 7;Keterangan saksi Budi Ahmad Djohari, Ak., yangmenerangkan antara lain bahwa terhadap 15 (limabelas) dokumen Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) yang diterbitkan tersebutkewajiban Provisi Sumber

Rakhmadiansyah tidaklah dapatdiklasifikasikan sebagai kayu temuan sebagaimanadimaksud dalam Surat Keputusan Bersama MenteriKeuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung RI danKepollsian Negara RI;Bahwa tentang esensi dan Surat Keputusan MenteriKehutanan No. 319/KPTSIII/1997, tanggal 20 Juni1997 Pemohon Peninjauan Kembali sepakat denganpertimbangan hukum judex facti yang memberikanpertimbangan bahwa Surat Keputusan Menter iKehutanan No. 319/KPTSII/1997, tanggal 20 Juni1997 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksana

Karsono alm ), pekerjaanibu rumah tangga , beralamat di JalanCempaka RI 12, Kelurahan BelimbingSUWANDIPEMERINTAH3Raya, Kecamatan Murung Pudak KabupatenTabalong;pekerjaan dagang, beralamat dijalanCempaka RTI 12 Pasar Lama, KelurahanBelimbing Raya, Kecamatan Murung PudakKabupaten Tabalong; Dalam hal inikeduanya diwakili oleh kuasanya M.NURYADIN, SH, Advokat dan PenasehatHukum, berkantor dijalan Tepian RT 02No. 30 Tanjung, Kabupaten Tabalong,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal10 Pebruari 2009 ;Rl, cq Menter