Ditemukan 2150 data
45 — 23
1 huruf 2 dari Peraturan Kepala BPN RI nomor 2 tahun2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah danKegiatan Pendaftaran Tanah, tanah negara atau tanah yang dikuasailangsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatuHak Atas Tanah, jadi istilan tanah negara tidak dimaksudkan sebagaitanah milik/ keounyaan negara atau kepunyaan suatu instansi pemerintahtertentu.20.Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan hak atastanah negara, mengacu pada peraturan Menter
10 — 4
tersebut di atas,Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalildalilpermohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakimberpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama ibu kandungPemohon dan nama orang tua isteri Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta NikahNomor 260/DUPKUA/PLU/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menter
6 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!
98 — 16
Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997 dan sewenangwenang, sehingga telahsesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan bUndang Undang No. 9 Tahun 2004 serta melanggar AzasKecermatan yang merupakan bagian dari Azas AzasPemerintahan Yang Baik.Oleh karenanya Surat Keputusan No. 889/21 530.109.04 2007 tanggal 10082007 tentang Pemberian Hakpakai kepada Haji Asim Bin Sengkok atas tanahterletak di Jl. Raya Setu (Jl.
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pasal 1 angka (1) huruf g dan pasal 6 angka(2) Keputusan Menter i Keuangan Nomor371/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri KeuanganNomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan PajakPertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor DanAtau.
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 103 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997dengan mendasarkan pada Akta Otentik.Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat benar benartelah sesuai prosedur dan yuridis formal sebagaimanaPasal 60 ayat (6) Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3.
No. 66K/TUN/201111.30dimaksud telah disimpangkan atau tidak dilakukandengan benar oleh para pihak dan tetap diterbitkanAkta Otentik oleh PPAT/Notaris selaku Pejabat Umumjelas bukan kewenangan dan tanggung jawab dariTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimanaPasal 60 ayat (6) Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan' TataUsaha Negara berdasarkan adanya Akta PPAT sebagaimanaPasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai utang oleh pihak = yangmemanfaatkannya) ;Tanggal bayar (saat harga perolehan Jasa KenaPajak tersebut dibayar baik sebagian atauseluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya) ;Bahwa dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilaiterutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariluar Daerah Pabean seharusnya dipungut' olehTermohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding pada saat dimulainya pemanfatan yaitusaat yang diketahui terjadi lebih dahulu dariperistiwa peristiwa sebagaimana diatur padaKeputusan Menter
ah bulanterjadinya/saat terutang Pajak Pertambahan Nilaiatas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean akan Pemohon Peninjauan Kembali semulaTerbandi ng tanggapi sebagai berikut Bahwa pendapat tersebut mendasarkan padaketentuan pasal 4 Keputusan Menter iKeuangan Nomor : 568/ KMK 04/ 2000 tanggal26 Desember 2000 tentang Tata CaraPenghitungan, Pemungutan , Penyetoran ,dan Pelaporan Pajak Pertambahan Ni laiAtas Pemanfaatan Barang Kena Pajak TidakBerwujud dan atau Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
144 — 167
ESDM RI.eterangan:Burat iniementerian ESDM RI Minerba (Tergugat Il) disampaikan kepada MenteriPenggugat membuat surat Nomor:072/DIROEA/XI/2020 tanggal 25 November 2020Hengan perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eaya Abadi ke dalam BasisData IUP Aktif Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, ditujukan kepada Menter FridakTanggapan Danepastian HukumAda Penggugat m@mbuat suratNomor:076/DIROEA/X1/2020 ES tanggal 9 Defember 2020 dengan perihal Kebdratan, ditujukepada Menteri ESDM RI.Halaman 22 dari
Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus OperasiProduksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadapKeputusan Menter ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentangWilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksimelalui Objek Sengketa I;Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor540/175/
Bahodopi Utara;Bahwa pada 16 Maret 2018, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan BupatiMorowali melalui Surat Nomor 540/30/DJB/2018 Perihal PermintaanNama Anggota Tim Panitia Lelang WIUPK yang berisi permohonan satunama dari masingmasing Pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam Tim Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara;Bahwa tindak lanjut pembentukan Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara,pada tanggal 15 Mei 2018 Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menter
Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1395 tanggal 18 Maret2015 Perihal Pengelolaan Eks Wilayah KK PT Vale Indonesia Tbk diSulawesi Tenggara;Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut serta menindaklanjuti KeputusanMenteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV KontrakKarya PT Vale Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengusulkan kepada Menter' ESDM untuk menerbitkan KeputusanMenteri yang menetapkan eks Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia(d/n PT INCO) menjadi WIUPK Operasi
Menter' atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuaikewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayahpertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yangdimohon;(2).
39 — 15
,C.L.A, Budi Tamba,SH, MasingmasingAdvokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUANHUKUM PARSAORAN yang Terakreditasi sesuai dengan Keputusan Menter!
11 — 7
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatunkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
11 — 3
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
23 — 4
beralasanserta mempunyai kepentingan hukum dan dapat dikabulkan dengan memberidispensasi kepada Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernamaCalon;Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Hakim perlu memerintahkan kepada PPN pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggalanak Para Pemohon dan calon suaminya, agar mengawasi dan melangsungkanpernikahan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat 3 Peraturan Menter
Nengsih
20 — 9
Suami Pemohon yang salah SAHRUDIN dengan namaSuami Pemohon yang benar yaitu SAHRONI dan mengganti nama Pemohonyang salah yaitu JUMIASIH menjadi nama Pemohon yang benar yaituNENGSIH;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menter
9 — 6
Pasal 8 Peraturan Menter!
71 — 10
dengan kemaslahatan "Dan Qaidah Fighiyyah yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan olehMajelis hakim yang berbunyi :WdlaoJl ub wes ergo wleJl syAtinya : Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarikmaslahat;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan denganmemberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengancalon suaminya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter
15 — 10
SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 25 Juli 1988 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, dahuluKabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menter!Keuangan Nomor 4/PMK.03/2022, telah dicookkan oleh Majelis Hakim danternyata sesual dengan aslinya, kKemudian diberi tanda P.;B. Saksi1.
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
. = Bahwa Judex Factie secara harfiah hanya terikatpada kesepakatan kerja yang telah dilakukan= antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, tanpamengindahkan Keputusan Menter i Tenaga KerjaNo.02/Men/1993 tentang Kesepakatan Kerja WaktuTertentu; Bahwa Pemohon Kasasi yang bekerja pada Termohon KasasiHal. 7 dari 12 hal. Put.
13 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!
9 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!
8 — 1
dengan kemaslahatan "Dan Qaidah Fightyyah yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan olehMajelis hakim yang berbunyi :WdlooJl ub wes erage wlaJl s,>Atinya : Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarikmaslahat;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan denganmemberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengancalon suaminya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter