Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden preisden presidan priseden prepeden presoden
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-12-2012 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 108 - K / PM I-03 / AD / XII / 2012
Tanggal 4 April 2013 — Koptu Joni Indra
27 — 16
  • Dalam pada itu apabila Terdakwa dijatuhipidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang burukdalam pelaksanaan peraturan perudangundangan, yang mengakibatkan tidak tercapainyatujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastianhukum./ Menimbang.,...........Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis danpsikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelisberpendirian mengenai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
278 — 477 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 707 K/Pdt.SusPHI/2016perselisinan ketenagakerjaan, sehingga menurut ahli, frasa itu harusdipertegas dengan menggunakan preseden yang sudah ada sajayaitu ketika P4, P4D maupun P4 Pusat (P4P) ada, di mana upahproses itu sampai putusan yang inkracht van gewijsde;5. Memperjelas tafsiran dari frasa belum ditetapkan akan membantuhakimhakim di pengadilan hubungan industrial sehingga mempunyaipilihan yang tegas.6. Ahli juga mendukung keterangan juga yang tadi dikatakan oleh Prof.Dr.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat V : ZULKARNAIN NASUTION
Terbanding/Penggugat I : PT. CITRA ASRI NUSANTARA
Terbanding/Penggugat II : PT. PRIMATAMA KARYA SENTOSA
Terbanding/Turut Tergugat XI : TITA FARIDA SEMBIRING
Terbanding/Turut Tergugat IX : Hj. Maryamah Br. Nasution Binti Husin Nasution
Terbanding/Turut Tergugat VII : Muani Nasution
Terbanding/Turut Tergugat V : Nurmizani Nasution
Terbanding/Turut Tergugat III : Istihsanah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat I : H. MUCHRID NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat XVI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI HUKUM DAN HAM RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Terbanding/Turut Tergugat XIV : Syahril Sofyan, SH
Terbanding/Turut Tergugat XII : Ade Yulianty
Terbanding/Turut Tergugat X : RAMLI NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Mualimah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat VI : Shamunasti Nasution
Terbanding/Turut Tergugat IV : Nasrullah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat II : SYAHMUDDIN NASUTION
Terbanding/Tu
78 — 74
  • MOEIS, dengan dasar Akte Perdamaian danJual Beli Saham yang diduga keras adalah hasil konspirasi dantipu muslihat, yang dibuat secara rekayasa dan akalakalan sertamelawan hukum, oleh karenanya harus ditolak dan jika gugatanyang demikian ditolerir akan sangat merugikan kepentinganhukum Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensiyang telah dimenangkan perkaranya oleh hukum= danmenjadikan preseden buruk bagi peradilan dan semakinterpuruknya hukum di Indonesia;Majelis Hakim yang mulia, kiranya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-01-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 12 Januari 2016 — YAYASAN ALIRENA VS OEI EMI NIRMALA, DK
72 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 712 K/Pdt.SusPHI/20156.8.tidak mencerminkan suatu putusan pengadilan yang berkualitas,sehingga dapat memberikan preseden buruk bagi penegakan hukumdi Indonesia, oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukumapabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo pada TingkatKasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama danmengadili sendiri perkara a quo serta mengabulkan eksepsi Tergugatmaupun menolak gugatan Penggugat dan Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA
231 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan hukum judex facti yang mempertimbangkanuntuk efisiensi dan efektivitas penuntutan hakhak normatif paraTerbanding/para Penggugat/Pekerja, Hakim Banding berpendapat,berhubung belum adanya mekanisme hukum acara yang dapatmengayomi keadaan a quo untuk suatu penyelesaian, maka saranayang dipandang tepat adalah dengan "cara class action" yangmerupakan terobosan sebagai wujud dari "judge made law"adalah pertimbangan yang sangat keliru dan menyesatkan dantelah melanggar UU maka agar tidak jadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 683 K/PID.SUS/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN ; Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada CabangKejaksaan Negeri Banggai Di Pagimana
160 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 683 K/PID.SUS/2017hukum Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikanperadilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilanberdasarkan Pancasila, hal ini dapat menjadi preseden buruk di kKemudianhari serta tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi untukmenciptakan keserasian dan keseimbangan di masyarakat, sehinggadengan demikian dimohonkan dengan arif dan bijaksana agar Judex Factimenyatakan Terdakwa telah
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-12-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 708/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN Mdn
Tanggal 19 Juli 2017 — PT MULTI RAYA ARTTECH, dkk
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
370 — 89
  • untukmendorong agar pelaku usaha yang terbukti melanggartidak mengulangi perbuatannya, bukan untuk mematikanusahanya, sehingga pengenaan sanksi denda secaraproporsional dapat dibenarkan, meskipun denda tersebutlebih rendah dari batas minimal denda sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No.5 Tahun 19999;Bahwa penerapan sanksi denda dibawah Rp.1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) telah beberapa kali dibenarkan dandikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,diantaranya melalui preseden
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 41/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : SUDIRMAN
Terbanding/Tergugat I : JHONY ONGADRIE
Terbanding/Tergugat II : PT.HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
Terbanding/Intervensi I : PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
38 — 37
  • dan permohonan ini lagilagimembuktikan kekeliruan PENGGUGAT dalam menyusun permohonanprovisinya;TERGUGAT INTERVENSI merujuk kepada seluruh dalil dan alas hukumyang disampaikan dalam seluruh penjelasan awal dan seluruh eksepsi diatas, maka jelas dan nyata PENGGUGAT telah berulangkali melakukanHalaman 97 dari 141 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.SMR45.kesalahan formal dalam menyusun Surat Gugatan, Sehingga TERGUGATINTERVENSI berkeyakinan bahwa Gugatan a quo seharusnya ditolak,dengan mempertimbangkan preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-06-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2009
Tanggal 11 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; JOKO SOEGIARTO TJANDRA
1986 — 1584 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • harus mengajukan permohonan PeninjauanKembali adalah Jaksa Agung, terpidana/pihak yang berkepentingan.Dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam perundangundangan lama tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dalammerumuskan ketentuanketentuan KUHAP, sehingga permintaanPeninjauan Kembali dapat pula diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum /Kejaksaan.Yurisprudensi/ Praktek Peradilan.Meskipun sistem hukum civil law yang dianut dalam hukum acara pidanaIndonesia tidak menganut asas stare decisis atau preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2016
Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKO KESRA. RI) VS HIBANI, dkk.
437 — 321 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1950 K/Pdt/2016Xl/Pembanding XI telah melakukan perbuatan melanggar hukum, agardibatalkan demi tercipta preseden bahwa Negara Republik Indonesiaadalah suatu kesatuan masyarakat yang disebut bangsa Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
283 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena itu, Gugatan ini jelas merupakan penyalahgunaan proses yang tidakhanya akan menimbulkan preseden buruk bagi sistem peradilan di Indonesia,tetapi juga akan berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomiRepublik Indonesia dengan menciptakan kesan negatif tentang iklim investasidi Indonesia;Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:11.Para Tergugat UBS dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolutmereka dan memohon Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwamereka tidak memiliki yurisdiksi untuk
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 169/Pdt/2019 /PT DPS
Tanggal 6 Desember 2019 — 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung cq Bupati Badung, dk melawan MICHAEL TANNER,
348 — 1134
  • Nampaknya PENGGUGAT memang tidak mengetahui dengan jelas alamatTERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga PENGGUGAT dengan sesukahati mencantumkan alamat LEGAL ACT & CO yang mungkin saja pernahmenjadi kuasa hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill diluar perkaragugatan perdata a quo, halhal tersebut tentu merupakan tindakan yangsangat tidak profesional dan merupakan preseden buruk bagi sistemperadilan di Indonesia yang nantinya memposisikan seseorang dapatHalaman 42 dari 141 Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT DPSmengajukan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.Tte
Tanggal 10 Februari 2014 — MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP
52 — 25
  • Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkandan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009sebagai berikut :Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
467 — 505
  • Perludicatat bahwa tuntutan pembatalan objek sengketa a quo oleh ParaPenggugat akan membawa dampak dan implikasi serius terhadap kondisisosiologis setempat dan preseden hukum di kemudian hari, karena di atasHPL Tergugat II Intervensi 1 tersebut telah berdiri bangunanbangunan milikmasyarakat, yang beritikad baik dan memahami posisi Tergugat II Intervensi1 sebagai pemegang HPL.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 272/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
316 — 235
  • dengan yang lainnya;Bahwa Tergugat II khawatir apabila terhadap 1 (satu) perkara dengansumber dan substansi yang sama serta sebagian besar pihak yangsama pula, namun dalam proses hukumnya diperiksa, diputus, dandiadili oleh beberapa Pengadilan Negeri yang berbeda, akanmenghilangkan esensi dari kepastian hukum dan keadilan itu sendiri,karena akan timbul putusan yang saling tumpang tindih dan/ataubertentangan antara satu dengan yang lainnya untuk substansi perkarayang sama; Hal ini tentu akan menjadi preseden
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 03-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 28 Mei 2019 — HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG >< TEDDY TAN ; DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
911 — 615
  • Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan status kata HUGO adalah nama generik;Bahwa gugatan rekonvensi ini sangat beralasan hukum untuk dapatdipertimbangkan yang dapat dijadikan preseden baik dalam penegakanHukum Kekayaan Intelektual terkhusus pada rezim hukum merek;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka melalul gugatanrekonvensi a quo PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada mgjelishakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan denganmenyatakan elemen
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perjanjian
Register : 07-07-2010 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Maret 2012 — PT SWEET INDOLAMPUNG, PT INDOLAMPUNG PERKASA, PT GULA PUTIH MATARAM, PT INDOLAMPUNG DISTILLERY, PT GARUDA PANCAARTA M E L A W A N PT. MEKAR PERKASA, MARUBENI CORPORATION, ARMAN LANY, SH, MARUBENY EUROPE PLC (dahulu bernama MARUBENI UK PLC) SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
434 — 290
  • celahhukum yang ada pada sistem peradilan Indonesia yang melarangpengadilan untuk menolak suatu perkara dan tidak melarang dilakukannyaupayaupaya hukum lebih lanjut oleh para pihak yang bersengketa untukmelakukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dimana langkahtersebut memerlukan waktu yang lama, sehingga PARA PENGGUGATmencoba untuk tidak membayar utang atau setidaknya menundapembayaran utang tersebut kepada para kreditur untuk suatu jangka waktuyang lama, sehingga hat tersebut dapat menjadi preseden
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Nopember 2013 — YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI melawan TUAN DARSONO,cs
217 — 100
  • Jikahal ini dibenarkan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha dan investasidi Indonesia; A.2. PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI TELAHMENDISKREDITKAN PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGATREKONVENSI 7.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
385 — 266
  • Nantinya mereka akan membacaberarti kita salah, halhal yang sifatnya delegasi yang hanya dalambentuk peraturan Bupati, ini sekaligus juga menguji yang ada kaitannyadengan hukum tata negara, yang sementara di Pengadilan Tata UsahaNegara itu dalam kajian hukum tata usaha negara atau administrasi, tapiahli berpendapat bahwa ini akan menjadi preseden atau petunjuk untukperadilan lain di dalam hal memutus ketika ada dasar hukum yang tidaksepatutnya untuk memberikan delegasi kepada bawahannya;Bahwa Parameter
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 20-10-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2016 — IRPAN, DKK LAWAN P.T ADHYAKSA DHARMASATYA
247 — 726
  • Oleh karena itu, menurut ahli, frasa belum ditetapkanmenimbulkan kerancuan penafsiran dari hakim, khususnya yangselama ini bertanggung jawab memeriksa kasuskasus terkaitperselisihnan ketenagakerjaan, sehingga menurut ahli, frasa itu harusdipertegas dengan menggunakan preseden yang sudah ada sajayaitu ketika P4, P4D maupun P4 Pusat (P4P) ada, di mana upahproses itu sSampai putusan yang inkracht van gewijsde;.