Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 123/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SITI MAANI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
110 — 76
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/118/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/414/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiMaani..
    menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 30/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SARINAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
64 — 59
  • OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/025/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/122/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSarinah.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang
    NegeriSipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wan nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nn ne nnn nnn neces Bahwa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 127/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SUNARSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 41
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/064/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/247/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSunarsih.3.
    Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkanPutusan No. 127/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 88 halamankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 34/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUSTAKIM
Tergugat:
BUPATI DOMPU
56 — 35
  • OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/014/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/88/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMustakim.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang
    Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 225/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
147 — 108
  • JPTPratama, JA, JF selain JF Utama.Bahwa Tergugat menerima Surat Edaran dari Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tentangPenegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara YangMelakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September2018 serta Surat Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama
Register : 27-04-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 29-12-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Pspk
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 36
  • Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2017/PA/Pspktetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat wajib memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan lebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 3ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat(1) dan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 19 Juni 2017 — KASTAMAN HADI, S.AG ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
66 — 43
  • Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUNJKT** Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan olehpejabat yang berwenang menghukum tidak sebagaidimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Badan PertimbanganKepegavaian dapat mengambil Keputusan ataskeberatan yang diajukan Pegavwai Negeri Sipilberdasarkan bahanbahan yang ada dan atau keterangandari Pegavai Negeri Sipil berdasarkan bahanbahanyang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan;> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 135/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
72 — 40
  • Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baikdan benar dasar pertimbangan hukum Tergugat dalam memberhentikan tidakdengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindaklanjut dari maksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Putusan Perkara Nomor : 135/G/2019/PTUNMDN Halaman 19Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
JEKSON SIMANJUNTAK
Tergugat:
PT. FIRST MEDIA NEWS
78 — 75
  • Siswanto langsungberangkat ke Kota Palu dengan menggunakan transportasi pesawat sipilyang difasilitasi secara gratis oleh PT. Pertamina.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 68/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 12 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. T. NILFAN SAHARI HARUMI VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA UTARA
50 — 36
  • juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintahdiantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksiPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 05-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 3/G/2018/PTUN.DPS
Tanggal 6 Juni 2018 — PENGGUGAT: -NI PUTU JASMAWATI; TERGUGAT: -KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI.

201 — 86
  • Berdasarkan Pasal 3, 5, 6, 7 dan Pasal 13 PP No.10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang mana telah dengan tegas dinyatakan pemberian izin atasandidasarkan pada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon selakuHalaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPSPegawai Negeri Sipil maka oleh karenanya dalam penerbitan obyeksengketa Tergugat hanya wajib memberitahukan/memberikan ObyekSengketa kepada Pemohon incassu Nengah Putrayasa, ST.
Pengadilan PA KETAPANG Perdata Agama
Register : 03-08-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 0372/Pdt.G/2015/PA.Ktp
Tanggal 19 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 7
  • Bahwa, Tergugat Rekonpensi keberatan atas tuntutan nafkahiddah yang jumlahnya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah) dan bersedia memberikan nafkah iddah tersebut sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, PenggugatRekonpensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknyasebagai berikut:eSBahwa, Tergugat Rekonpensi adalah ayah
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 01-04-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 49 - K / PM-I-03 / AD / IV / 2014
Tanggal 13 Oktober 2014 — Praka Hengki
73 — 27
  • Bahwa benar Terdakwa telah3 (tiga) kali melakukanpenyalah guna Narkotika jenisabu yang pertama jyaitupada saat Terdakwa masihberdinas di Yonif131/Brsbersama Serda Opik (saat iniTerdakwa tidak mengetahuiSerda Opik berdinas dimana)kemudian yang keduakalinya pada bulan Maret2012 dilakukan di TerminalAur = Kuning BukittinggiSumbar, Sabu tersebutTerdakwa beli dari orang sipilyang Terdakwa kenal dariSerda Opik bernama Sdr.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 09-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 008/G /2016/PTUN.Smg.
Tanggal 21 April 2016 — JOKO SUMARYONO, SE, MHum Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
108 — 50
  • Apabilaseorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap karena melakukan suatau tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormatkarena telah meyalahgunakan kepercayaan yang diberikankepadanya.
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 10-05-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 1180/Pdt.G/2012/PA.Mdn
Tanggal 14 Mei 2013 — Pemohon vs Termohon
23 — 0
  • pihak dan apabila perlu dapat memanggil ataumeminta keterangan dari pihakpihak yang bersangkutan;3 Bahwa tanggapan Pemohon dalam Duplik materi Eksepsi pada Point 2 yangmenyatakan dalil "Termohon tidak tepat" menurut Termohon dalil tersebutadalah sangat tidak beralasan, karena justru Pemohon tidak proporsionalmenyampaikan tanggapannya atas eksepsi yang diajukan Termohon.Tentang alasan Pemohon yang menyimpulkan seolaholah alasan Termohondalam angka 7 jawaban Termohon hanya berlaku pada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata
Register : 10-06-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kfm
Tanggal 24 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 45
  • lalu mengajukan permohonan pemberian izin perceraiankepada Gubernur Maluku selaku atasan PENGGUGAT,Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil dengan redaksional Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat dari aturan tersebut maka Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 14-03-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Bb
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 6
  • bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah membeli sebidangtanah dari N dengan harga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah),bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat, namun oleh karena Penggugatdalam kesimpulannya telah mencabut gugatannya berkenaan dengan hartabersama dan hak asuh anak, oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah status validasi tunjangan profesi,bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PT MANADO Nomor 195/PDT/2020/PT MND
Tanggal 21 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : JURIKE PASEKI Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat II : ALBERT PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat III : STEFI TH. PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat IV : MARTHEN PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Terbanding/Penggugat I : REFLY M. RORINGPANDEY
Terbanding/Penggugat II : KENEDY E. RORIMPANDEY
Terbanding/Penggugat III : ORBY RORINGPANDEY
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kepala kantor ATR BPN Kabupaten Minahasa
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Sulawesi utara Cq bupati Minahasa Utara cq hukum tua Desa Mapanget Kabupaten Minahasa Utara
168 — 104
  • bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT TUN, ,IV10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesualdengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2009 — Putus : 11-08-2009 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 11 Agustus 2009 — MARGARITHA SALEAN, SE., MAP (Penggugat) WALIKOTA KUPANG (Tergugat)
136 — 66
  • pembebasandari jabatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Pasal 9(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukumwajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukanpelanggaran disiplin itu ;(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenangmenghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 389/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Agustus 2017 — ANANG BASUNI, S.H.,M.H >< SABRI ZAKARIA bin H.ZAKARIA CS
53 — 48
  • No.389/ Pdt/2017/PT.DKIPengadilan Agama Jakarta Timur teregister denganNo.1005/Pdt.G/2015/PA.JT Terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ;16.Bahwa perlu diketahui, Tergugat adalah seorang mantan Pegawai Negeri Sipilyang sudah sangat lama pensiun, saat ini umur Tergugat 73 tahun, memilikikondisi kesehatan yang sangat rapuh, menderita berbagai macampenyakit bahkan sering mengalami lupa akan sesuatu. Namun dalamkondisi seperti itu pada kenyataannya setelah mendiang istri Tergugatterdahulu.