Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 03-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 01/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 14 Maret 2017 — Ir. FREE VYNOU, M.T Melawan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
157 — 80
  • UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembar Negara RepublikIndonesia nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan UndangUndang ini ;Bahwa berdasarkan aturan dari Pasal 87 ayat 4 huruf dUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 14-03-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Bb
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 6
  • bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah membeli sebidangtanah dari N dengan harga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah),bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat, namun oleh karena Penggugatdalam kesimpulannya telah mencabut gugatannya berkenaan dengan hartabersama dan hak asuh anak, oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah status validasi tunjangan profesi,bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN JAMBI Perdata Tanah
Register : 21-03-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 08-02-2013
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Jbi
Tanggal 13 Agustus 2012 — ISKANDAR vs PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG, LTD, dkk
147 — 62
  • satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugatyang telah dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung RI didalam Buku IIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam EmpatLingkungan Peradilan edisi 2007, oleh karena itu gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, dimana Penggugat telahmenjadikan Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara a quo, dalam jabatannyaselaku Lurah Nibung Putih, karena Tergugat III adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PT MANADO Nomor 195/PDT/2020/PT MND
Tanggal 21 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : JURIKE PASEKI Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat II : ALBERT PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat III : STEFI TH. PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat IV : MARTHEN PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Terbanding/Penggugat I : REFLY M. RORINGPANDEY
Terbanding/Penggugat II : KENEDY E. RORIMPANDEY
Terbanding/Penggugat III : ORBY RORINGPANDEY
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kepala kantor ATR BPN Kabupaten Minahasa
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Sulawesi utara Cq bupati Minahasa Utara cq hukum tua Desa Mapanget Kabupaten Minahasa Utara
168 — 104
  • bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT TUN, ,IV10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesualdengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2009 — Putus : 11-08-2009 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 11 Agustus 2009 — MARGARITHA SALEAN, SE., MAP (Penggugat) WALIKOTA KUPANG (Tergugat)
136 — 66
  • pembebasandari jabatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Pasal 9(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukumwajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukanpelanggaran disiplin itu ;(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenangmenghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 02-11-2021 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA Ngamprah Nomor 3086/Pdt.G/2021/PA.Nph
Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 24
  • Bahwa Pemohon telah pensiun sesuai dengan Keputusan BupatiBandung Barat Nomor : xxxxx tentang Pemberian Kenaikan Pangkat,Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negri Sipilyang mencapai batas usia Pensiun yang diterbitkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tertanggal 19Agustus 2021;10. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syaratsesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 174/Pid.B/2016/PN Sda
Tanggal 7 Juni 2016 — I Slamet Riyadi alias Bambang II Achmad Munir
47 — 9
  • 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh saksi Tjuk Biantoro, S.Sos.yang bahan bakunya berupa blangko KTP dan KK yang tertulis diterbitkan olehInstansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan KotaSurabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasmenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 389/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Agustus 2017 — ANANG BASUNI, S.H.,M.H >< SABRI ZAKARIA bin H.ZAKARIA CS
53 — 46
  • No.389/ Pdt/2017/PT.DKIPengadilan Agama Jakarta Timur teregister denganNo.1005/Pdt.G/2015/PA.JT Terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ;16.Bahwa perlu diketahui, Tergugat adalah seorang mantan Pegawai Negeri Sipilyang sudah sangat lama pensiun, saat ini umur Tergugat 73 tahun, memilikikondisi kesehatan yang sangat rapuh, menderita berbagai macampenyakit bahkan sering mengalami lupa akan sesuatu. Namun dalamkondisi seperti itu pada kenyataannya setelah mendiang istri Tergugatterdahulu.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 09-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 008/G /2016/PTUN.Smg.
Tanggal 21 April 2016 — JOKO SUMARYONO, SE, MHum Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
108 — 50
  • Apabilaseorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap karena melakukan suatau tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormatkarena telah meyalahgunakan kepercayaan yang diberikankepadanya.
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata
Register : 10-06-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kfm
Tanggal 24 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 45
  • lalu mengajukan permohonan pemberian izin perceraiankepada Gubernur Maluku selaku atasan PENGGUGAT,Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil dengan redaksional Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat dari aturan tersebut maka Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 10-05-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 1180/Pdt.G/2012/PA.Mdn
Tanggal 14 Mei 2013 — Pemohon vs Termohon
23 — 0
  • pihak dan apabila perlu dapat memanggil ataumeminta keterangan dari pihakpihak yang bersangkutan;3 Bahwa tanggapan Pemohon dalam Duplik materi Eksepsi pada Point 2 yangmenyatakan dalil "Termohon tidak tepat" menurut Termohon dalil tersebutadalah sangat tidak beralasan, karena justru Pemohon tidak proporsionalmenyampaikan tanggapannya atas eksepsi yang diajukan Termohon.Tentang alasan Pemohon yang menyimpulkan seolaholah alasan Termohondalam angka 7 jawaban Termohon hanya berlaku pada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama Harta Bersama
Register : 22-08-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 25-06-2012
Putusan PA MADIUN Nomor 233/Pdt.G/2011/PA.Mn.
Tanggal 12 April 2012 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
92 — 24
  • Bahwa dalil Penggugat rekonpensi pada nagka 7 yang menuntut Tergugatrekonpensi untuk setiap melaksanakan kewajiban membayar biaya anak setiapbulannya Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) adalah cara memaksaTergugat rekonpensi untuk melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dalam kontek ini tunduk dan patuh pada PP No. 10 tahun 1983 Tentang IjinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dari itu dalilPenggugat rekonpensi' tersebut juga harus dikesampingkan
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 08-04-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -57/Pdt.G/2020/PN Arm
Tanggal 23 September 2020 — -Perdata -Penggugat -Refly M.Roringpandey,DKK -Tergugat -Jurike Paseki,DKK
189 — 102
  • bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT T,LULM M10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesuaidengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 6 September 2017 — ERYAN EFENDI, SHI ; SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
96 — 54
  • ;f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan keberatan dan pihak yang terkait.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69K/TUN/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ; SAKIMAN EDI PRAYITNO ; SLAMET TRIYONO, dkk.
65 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bila para Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang telah diberhentikan karena diduga terlibat peristiwa G.30.S/PKI tahun1965, maka penetapan status kepegawaian para Penggugat merupakankewenangan Badan Kepegawaian Negara. Akan tetapi para Penggugatmengajukan gugatan kepada Sekretaris Jenderal Departemen PendidikanNasional.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
H. EDI MARIANSYAH, S.Sos, M.Si
Tergugat:
Walikota Samarinda
221 — 140
  • telah memenuhi semua unsuryang terdapat baik dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yangberbunyi di/hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,Halaman 16 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMDmaupun dalam Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 25-11-2010 — Putus : 26-01-2011 — Upload : 12-08-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor Put/137-K/PM.I-01/AD/XI/2010, 26-01-2011
Tanggal 26 Januari 2011 — KAPTEN INF HANAFIAH UMAR, S.H.
47 — 24
  • Nur Mustari dan M.Amaluddin, SH selaku famili lain, adalah benarMenimbang :Saksi10dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang dipimpin Saksi, dan ditandatangani oleh Drs.Jasmani sebagai bawahan (Kepala Bidang) Saksi.9. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi digantikan olehDrs.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 31-05-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 01/G/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Mei 2016 — EMMA DIENOVYNA, S.STP; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
57 — 35
  • No.01/G/2016/PT.TUN.JKT.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil dimana hukuman tersebut dikuatkan oleh Tergugat.Terbitnya Surat Keputusan tersebut merugikan Penggugat karenaPenggugat menjadi kehilangan hakhaknya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berupa penghentian gajinya (bukti P12).
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 07-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 223/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
YEFITA GULO, SE
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
130 — 75
  • Wiyono, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut, mengingat juga bahwa Penggugat pada saat melakukantindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang mengemban
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2015 — Dr. Ir. ANDI IRAWAN, M.Si;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
53 — 30
  • 2010.Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2010, tentang Pegawai Negeri Sipil, huruf , Umum, Alinea 4, berbunyi sebagaiberikut : Peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antaralain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkanHalaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUNJKT.kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran.Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipilyang