Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-02-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 010/G/2017/PTUN.SMG Tanggal 21 Juni 2017 — DRA. UDI CIPTINI, M.PD. Melawan REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
215 — 168
215 — 168
MenurutPasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1994 tentangTanda Kehormatan Satyalancana KaryaSatya dirumuskan bahwa: Hakmemakai Satyalancana Karya Satya dicabut apabila Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.Berdasar aturan tersebut maka pencabutan atas hak memakai tandakehormatan sudahsangat sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku.; 9.
Register : 24-09-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 2 April 2019 — PATMINAH NULARNA : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
239 — 175
239 — 175
;Bahwa Tergugat memutuskan:Menetapkan :KESATU : Menolak Banding administratif PATMINAH NULARNA, S.Sossebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 29 Desember2017.KEDUA : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalamKeputusan Bupati Siak No. 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20Desember 2017 berupa Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada PATMINAH NULARNA, S.Sos.
, dalil/alasan gugatan Penggugat yang menyatakan KeputusanTergugat cacat substansi, beralasan hukum untuk ditolak;Bahwa berdasarkan uraianuraian dalam Jawaban Tergugat tersebut diatas,Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Nomor058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat HukumanDisiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak Nomor676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 berupa Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 104/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
SUWAN
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
68 — 58
SUWAN
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
68 — 58
tentang ManajemenPNS; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS dikarenakan Penggugat dihnukum pidana karena melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPIK/2017/PN.Bgl tanggal 30Oktober 2017; Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 52/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
ELY SHUPIDA
Tergugat:
WALIKOTA TANJUNG BALAI
199 — 109
ELY SHUPIDA
Tergugat:
WALIKOTA TANJUNG BALAI
199 — 109
tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b dan huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan Pegawai NegeriSipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukumpenjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap.Bahwa dengan demikian dari ketentuan pasalPasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 danPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 tahun 2014tersebut, prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 29-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2564 K/PDT/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — DENI AGUSTIN KRISTIANA, dk vs KOPERASI SIMPAN PINJAM ISTIDANA SEMARANG, dkk. Cq., KANTOR KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA CAB. KLATEN;
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cabang KSP Intidana Klaten (Terlawan I), lalu Terlawan Imemberikan petunjuk atau syaratsyarat untuk pencairan Klaim Asuransi JiwaKredit agar bisa dicairkan antara lain yaitu:1 Satu buah fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan2 Satu buah fotocopy Surat Keterangan telah meninggal dunia dari RumahSakit Islam Surakarta;3 Satu buah fotocopy Surat Radiologi diagnostik dari Rumah Sakit IslamSurakarta;4 Surat Keterangan Warisan;5 Satu buah fotocopy Akta Kematian a/n Sri Mukini, Kantor Catatan Sipilyang
Register : 14-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 07-K/PM I-03/AL/I/2020 Tanggal 12 Maret 2020 — Pidana
Oditur Militer : Mayor Chk Sunandi, S.E.,S.H
Terdakwa : Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya
176 — 55
176 — 55
2017 sampai dengan tanggal 30 Juni2019, apabila dikaitkan dengan status Terdakwasebagai anggota INI seharusnya perbuatanTerdakwa menjadi contoh dan teladan yang baik bagiprajurit lainnya serta masyarakat di sekitarnya untuktidak ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika,namun kenyataannya Terdakwa justru memberikancontoh yang tidak baik bagi masyarakat denganmengkonsumsi sabusabu bersamasama denganmasyarakat sipil, hal tersebut secara tidak langsungtelah menumbuhkan keberanian terhadap warga sipilyang
Register : 18-05-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2017/PTUN.SMD Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat:
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
162 — 79
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
162 — 79
Donni RicardoBarimbing, S.H, NIP. 198810092015021002 telah diterima Penggugat padatanggal 28 Mei 2017 dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejakditerimanya Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak pernah mengajukanUpaya Administratif berupa Keberatan atas sanksi disiplin yang dijatuhkankepada Penggugat sebagimana di atur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi:Ayat (1) : Keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Register : 12-06-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 164-K/PM II-08/AL/VI/2012 Tanggal 10 September 2012 — Kls Ptr Dwijo Iskono
59 — 42
59 — 42
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai atau memilikisenjata api berjenis pistol pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008sekiara pukul 23.30 Wib saat terjadinya penganiayaan terhadap orang sipilyang terjadi di JI. Rawa Bebek Rt. 12 Rw. 11 Penjaringan Jakarta Utaradekat dengan Kantor Rw 11 Penjaringan Jakarta Utara.4.
Register : 30-10-2012 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 79/G/2012/PTUN.Smg. Tanggal 21 Maret 2013 — YULIMAN, A.Md. Melawan BUPATI KEBUMEN
122 — 58
122 — 58
Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Penyuluh Pertanian PelaksanaLanjutan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kebumenyang pada tanggal 24 Juli 2007 terpilih dan diangkat olehTergugat sebagai Kepala Desa Argosari, KecamatanAyah, Kabupaten Kebumen berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/1820/KEP/2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr.Yuliman, A.Md.
Putus : 18-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3126 K/Pdt/2012 Tanggal 18 Juli 2013 — NY. MARIA ADELHEID,dkk VS PETTY PAULINA DABURA PARERA, dkk
44 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
ratus jutarupiah);Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugatmembongkar, merusak bangunan di atas tanah Para Penggugat yangjuga menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatanmelawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugatsebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan karena itumenghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian ataspembongkaran bangunan rumah tersebut secara tunai kepada ParaPenggugat;Bahwa Tergugat VIII sampai dengan X sebagai Pengawai Negeri Sipilyang
Register : 26-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTIYANTO, SH
Terdakwa:
SYAFYUDIN ALIAS PUDIN ALIAS YUDIT ALIAS SYAFYUDIN BIN SYAHRIL PANINCO ALM
325 — 251
DEDI SEPTIYANTO, SH
Terdakwa:
SYAFYUDIN ALIAS PUDIN ALIAS YUDIT ALIAS SYAFYUDIN BIN SYAHRIL PANINCO ALM
325 — 251
Poso dan Parigi dalamrangka berjuang menegakkan Daulah Islamiyah / Jihad yang sebelumnyadipimpin oleh ABU WARDA Alias SANTOSO di mana saat ini telah bergantipimpinan oleh ALI KALORA.Terdakwa ketahui kegiatan atau perbuatan yang telah di lakukan olehKelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA dalamrangka menegakkan Daulah islamiyah atau amaliyah jihad = yaitumelakukan pemyerangan terhadap Aparat Keamanan baik TNI maupunPolri di daerah Sausu dan pembunuhan terhadap beberapa warga sipilyang
Register : 18-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PA RAHA Nomor 63/Pdt.G/2014/PA.Rh Tanggal 8 September 2014 — PERDATA PEMOHON Vs TERMOHON
20 — 15
20 — 15
Irmawati, S.Ag,SH,MH sebagai mediator.Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, maka persidangan ditunda untuk proses mediasi dan ditunda untukHal.3 dari 41 Hal.
Register : 19-11-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 38/Pid.SUs/TPK/2014/PN.Pgp. Tanggal 5 Maret 2015 — AGUS NURJAMAN, A.Pi
137 — 35
137 — 35
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 07-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 407/Pid.B/2015/PN.Blb Tanggal 7 Agustus 2015 — HERI HERDARSYAH Bin OMO
63 — 64
63 — 64
Memerintahkan barang bukti berupa :1(satu) lembar photo copy akta perkawinan No. 35/A/1992 atas nama HendryCandra, SH dengan Ratna Sugiarti yang dibuat oleh kepala kantor catatan sipilyang sudah disyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama Hendry Candra, SH yang sudahdisyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ratna Sugiarti yang sudah disyahkanoleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) Exsemplar photo copy
Register : 02-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pms Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 13
95 — 13
Posita Gugatan Bertentangan dengan Pentitum Gugatan ;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan PenggugatBertentangan dengan Pentitum Gugatan dengan alasan bahwa Penggugatdalam gugatannya telah menjelaskan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun dalam pentitumgugatan tidak disebutkan terkait pembagian gaji Pegawai
Register : 08-10-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 104/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
SANGKALA IRWAN
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
96 — 60
SANGKALA IRWAN
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
96 — 60
:Fotokopi sesuai dengan print out, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13 September
Putus : 22-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 6/Pid.B/2017/PN Mad Tanggal 22 Februari 2017 — - HARYO DEWANTONO
27 — 6
27 — 6
Beberapa hari setelahmenyerahkan persyaratan administrasi penerimaan Pegawai Negeri Sipiltersebut, kemudian HARDY DEWANTOKO melalui pesan singkat kepadasaksi MIDARSIH memberitahukan jika Surat Keputusan pengangkatanPegawai Negeri Sipil akan turun pada bulan Oktober 2014, namun sampaidengan bulan Desember 2014 ternyata Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipilyang diharapkan ternnyata tidak ada, oleh karenaya saksi MIDARSIHmananyakan hal tersebut kepada HARDY DEWANTOKO yang dijawabdengan katakata agar
Register : 03-05-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 23-01-2019
Putusan PA BANDUNG Nomor 2131/Pdt.G/2018/PA.Badg Tanggal 29 Nopember 2018 — Santi Siti Rochani, S. Sos
Melawan
Drs. H. Denny Herdimansyah, M. Si
44 — 13
44 — 13
dahulu dari Pejabat;(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugatatau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugatuntuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkanalasan yang lengkap yang mendasarinya".Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP 45/1990, Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 13-05-2019
Putusan PA SORONG Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Srog Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 24
27 — 24
Termohon tidak mengerti kalau di tempat kerja pemohon tidak ada yangnamanya anak atau keluarga masuk daftar gaji seperti pegawai negeri sipilyang ada tunjangan keluarga.3. Bahwa termohon meminta biaya mutah sebesar Rp.500.000.000 ( LimaRatus Juta Rupiah) itu adalah angka yang tidak masuk akal, karenapemohon tidak pernah mempunyai uang sebesar itu.Halaman 11 dari 46 halaman,Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA. Srog4.
Register : 20-09-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 67/G/2012/PTUN.SMG Tanggal 19 Desember 2012 — MUHAMMAD ABDUL SYUKUR, S.Pd Melawan KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
121 — 79
121 — 79
Bahwa telah diundangkannya Peraturan bersama menteripendidikan nasional, menteri negara pendayagunaan aparaturnegara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, menterikeuangan, dan menteri agama Nomor:05/x/pb/201 1 ,spb/03/m.panro/10/2011,48tahun 2011,158/omk.01/ 2011,11 tahun 2011 tahun2011 tentang penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipilyang merupakan implementasi dari amanat Undangundang Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru