18/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUS ANNomor: 18/ TIPIKOR / 2013 / PT.

Y k/VH/201 3;wn n Setelah membaca : 9 22222 = 22 nn =o mM Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Agustus 2013No.18/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;@ Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2Juli 2013 2013 No.13/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. YK.

kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untukmelakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidakmenghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan umummaupun peradilan Tipikor

Juli 2006 yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawangperihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja PemerintahanDaerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA.2007 dimanaHalaman 3 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secaraterpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten TulangBawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/277/B.1/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaanHalaman 13 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

FAKHRUDDIN (Alm) menjelaskanHalaman 17 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25Agustus 2008.Surat Penjelasan tentang Penerbitan Sertifikat PenyertaanHalaman 47 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

(satu) eksemplar Surat Keputusan Partai KebangkitanHalaman 55 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

kerugian keuanganNegara atau perekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwalembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadapkeuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan Umum maupun peradilan Tipikor

surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Juni 2012 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 18 Juni 2012, Nomor :196/2012, yang telah diserahkan dan diterima oleh Hakim Ketua di Persidangan ;Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkanSurat Perintah/ Penetapan:1.2.Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;Diperpanjang oleh Penuntut Umumi, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 26Maret 2012;Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 03 September 2012;Perpanjangan

untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim peradilan Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 AYogyakarta, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni2017 ;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas 1 A Yogyakarta, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampaidengan tanggal 28 Agustus 2017;. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tannggal 29 Agustus2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;.

Pid.SusTPK/2017/PN Yyk.Jo No. 13/Pid,SusTPK/2017/PN Yyk, tanggal 27 September 2017 yangdibuat Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa telahditerima memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepadaTerdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 28 September 2017 ;4.

MH,. masingmasing Hakim Tinggidan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, yang tunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkatbanding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindakpidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta, tanggal 11 Oktober2017 Nomor 13/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT YYK, dan Putusan tersebutHalaman 90 dari 91 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT YYK.diucapkan dalam sidang yang terouka untuk umum pada hari Rabu tanggal15 November 2017 oleh

MATURBONG,SH.MH.)Panitera Pengganti,ttd(RATUMASA DANIEL, SH.)Salinan Putusan ini Resmi Sesuai AslinyaPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi JayapuraPanitera,SUYAHYO, SH.,MHNIP.19580903 197903 1 002 Halaman 133 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. SusTPK/2018/PT JAP

Terdakwa ditahan;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan olehkarena itu Majelis Hakim telah menyampaikan kepadanya akan hakhaknyasebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun danuntuk itu Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa telahmenyampaikan menghadapi sendiri proses persidangan perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor

dengan UU No.20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999; Bahwa, terhadap alasan memori banding Penuntut Umum tersebut memohonMajelis Hakim tingkat banding yang memeriksa, mengadili perkara aquoagar memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan memori banding dariPenuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dalam kontra memori bandingnyamenolak seluruh alasanalasan memori banding Penuntut Umum dan menerimasepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor

tingkat pertama diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, selain itu Terdakwa saatini berstatus Pensiunan PNS sejak tahun 2012 dengan tanggungan 8 oranganak yang masih sekolah dan kuliah;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkatbanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan41cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 27/Pid.SusTPK/2016 / PN.Jap, tanggal

02/TIPIKOR/2014/PTY

PUTUSANNo. 02/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : 02"0200Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanDrs.SARJANA,M.Si bin MADYO UTOMO;52 tahun/17 September 1961; Lakilaki; Indonesia;

Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggalPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 27Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeriYogyakarta,sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengantanggal 17 September 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta,sejak tanggal 18 September 2013sampai dengan tanggal 16 November 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Nopember 2013sampai dengan tanggal 16 Desember 201 3;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Desember 2013sampai dengan tanggal 15 Januari 201 3; Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06Februari 201 45 222222 nn nn nn nnn nnn non nen nee nnnPerpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal Februari2014 No.02/TIPIKOR/2014/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; 2. Salinan turunan Putusan No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk dan berkasperkara No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk; tersebut. ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDS05/Wates/Ft.1/07/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwatelah didakwa sebagai berikut : PRIMAIRBahwa terdakwa Drs.

., M.H. dan BANELAUS NAIPOSPOS, S.H.Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan manadiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakimtersebut, dengan didampingi oleh IRENE PATTIASINA, SH., Panitera Penggantipada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dandihadiri oleh ENGGAR DIAN RUHURI, SH, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwadengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;Halaman 98/98 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke dan terdakwa NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos alias NANI tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Tipikor/2013/PN.Jpr., tanggal 9 Desember 2013, sekedar menganai lamanya pemidanaan dan besarnya denda dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut pada amar angka 4 putusan a quo, sehingga amar nomor 4 putusan a quo berbunyi sebagai

PU TUS ANNomor: 7/Tipikor Banding/2014/PT.JPR. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindakpidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama Lengkap : NURAINI MUDIA SUTIARSIHS,S.Sos als. NANI;Tempat Lahir : Tanah Merah ;Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/07 Mei 1969 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jl. Raya Mandala, Gg.

tigapuluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan 14 Agustus 2013 ;3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pen.Tipikor/2013/PNJPRtanggal 29 Juli 2013 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2013sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;4 Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Penahanan/Tipikor

/2013/PT.JPR tanggal 07 Oktober 2013 seama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR tanggal 04 November 2013 selama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapuraberdasarkan

Penetapan Nomor: 93/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR. tanggal 11Desember 2013 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2013 sampaidengan 7 Januari 2014 ;7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor: 104/ Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR. tanggal 17 Desember 2013 selama 60 (enam puluh) hari sejaktanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014 ;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat

NANI tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura No.26/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 9 Desember 2013, sekedar mengenailamanya pemidanaan dan besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan penggantipidana denda tersebut pada amar angka 4 putusan a quo, sehingga amar No. 4 putusan aquo berbunyi sebagai berikut :e Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: NUR AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos.als.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam hal ini berlakuadagium Lex Specialis De Rogat Lex Generalis;Menimbang, bahwa mengenai kwalifikasi sebagaimana disebut diatas persoalan hukumnya amat bergantung apakah pada saat Terdakwamelakukan TIPIKOR

PENGADILAN TIPIKOR BANDUNGJL.L.L.L.R.E. MARTADINATA No.74BANDUNGPUTUSANNomor :11 /Pid.Sus.TPK/2014/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKils. Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan pemeriksaanbiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa :I.

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung masingmasing sejak. Perpanjangan Wakiltanggai 11 Maret 2014 s/d tanggai 09 April 2014, denganjenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);Ketua Pengadilan Tipikor Bandungmasingmasing sejak tanggai 10 April 2014 s/d tanggai 08Juni 2014, dengan jenis Tahanan Rumah Negara Bandung ;.

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -------------- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Semarang tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 20 /Pid.Sus/2011/ PN.TIPIKOR.Smg,sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------ 1. Menyatakan ---1.

PRINT194/0.3.43/Ft/02/ 2011 , Sejak tanggal :22022011 s/d. 13032011 ;4 Penahanan Ketua Majelis Hakim Tipokor Semarang tanggal :10032011, No.20/Pen.Pid.Sus/H/2011/PN.TIPIKOR.Smg. sejaktanggal : 10032011 s/d. 08042011 (di RUTAN Semarang ) ;5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal,0804 2011, No.25/Pen.Pid.

/K/2011/PN.Tipikor.Smg. sejaktanggal 09042011 s/d 07062011 ( di Rutan Semarang ) ;6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtanggal: 01062011 No. 11/Pen.Pid/TPK/2011/PT.Smg sejaktanggal : 08062011 s/d 07072011 ;7. Perpanjangan 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang,tanggal 12 Juli 2011 No. 43/Pen.Pid/TPK/2011/PT.Smg sejaktanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011 ;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum H.

./2011/PT.TPK.Smg. tentangpenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut dalam tingkatbanding ;2 Telah membaca berkas perkara dan suratsuratyang bersangkutan serta turunan putusanPengadilan Negeri / TIPIKOR Semarang,tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 20/Pid.Sus/201 1/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara terdakwatersebut diatas :Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Slawi didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam suratdakwaannya tertanggal 9 Maret 2011

Semarang pada tanggal 28 Juni 2011sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 12 / Banding/Akta.Pid/2011/PN Tipikor Smg.

HERU IRIANI, SH.M Hum danHj.ELIS RUSMIATI, SH.MH masingmasing Hakim Tinggi Tipikor dan HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi /Tipikor Semarang selaku HakimHakim Anggota, berdasarkan penetapan KetuaPengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Juli 2011, Nomor 06/PEN.PID.Sus/201 1/PT.TPK.Smg. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding danPutusan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut