Ditemukan 5549 data
303 — 50
maksudnya disuruh amprah;Bahwa saksi ada membuat laporan ke tiga paket tersebut untuk ekspanyaituproduksi yang dilaksanakan tahun 2008 ;e Bahwa mekanisme dari Administrasi pelaksanaan produksi yaitumelaksanakan tugasnya setelah mendapat SPK dari pinpinan,mengkoordinasikan kegiatan, mencari pengisi acara dan menyusunrencana anggaran biaya sesuai dengan SKK ;e Bahwa saat produser menyunting acara dimana direkamnya ada yangdirekam di Stodio ada diluar stodio dan setelah diproduksi ada dibuat CD;e Bahwa CD ttersebut
65 — 10
PNPM MP),berdasarkan Petunjuk Operasional (PTO) PNPM MP Kementerian Dalam Negeri dengansasaran program tersebut adalah sebagai berikut;1 Sasaran (lokasi) meliputi seluruh Kecamatan, Pedesaan di Indnesia yangdalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasukKecamatan Kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PPK /PNPM MP.2 Sasaran Kelompok adalah;e Masyarakat miskin di perdesaan.e Kelembagaan masyarakat dipedesaan.e Kelembagaan Pemerintahan lokal.Bahwa dana BLM program PNPM MP ttersebut
140 — 5
(PNPM MP) yang bersumber dari APBN (AnggaranPendapatan dan Belanja Negara) untuk Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilirdengan perincian sebagai berikut :e Tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2009 sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);e Tahun 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)e Tahun 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah);Bahwa dana PNPM MP ttersebut
62 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Mutiara Tbk Cabang Panglima Sudirman JalanPanglima Sudirman Nomor 2931 BlokC, Surabaya, Jawa Timur sebagaijaminan tambahan take over dan kredit modal kerja sebesarRp35.000.000.000, (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan nilaitanggungan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1321/Teluk Pucung atasnama SRI BUDHI RAHAYUNINGSIH ttersebut sebesarRp15.000.000.000, (lima belas miliar rupiah);Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo.
116 — 19
penerimaan yang perlu dibayar kembalidan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahunanggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun berikutnya.Proses penyusunan APBD sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 PP 105 tahun 2000 :a.Dalam rangka menyusun RAPBD, Pemda bersamasama DPRD, terlebihdahulu menyusun arah dan kebijjaksanaan umum APBD (KUA)Berdasarkan arah dan kebijakan umum tersebut, Pemda menyusun strategiplafon dan prioritas anggaran (PPA)Berdasarkan Plafon dan Prioritas anggaran ttersebut
152 — 35
(dua milyarrupiah).Bahwa sharing/saham masingmasing pihak tersebut sebelumnya telah dibicarakandalam pertemuan para pihak sebelum ditanda tangani perjanjian kerja samatersebut dan hal tersebut telah disetujui Walikota.Bahwa perkiraan awal seluruhnya Proyek PAB ttersebut adalah sekitarRp.150.000.000.000.(seratus lima puluh milyar rupiah) atau Rp. 200.000.000.000.(dua ratus milyar rupiah).Bahwa atas perhitungan dana sebesar itu, pihak PT.
138 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut adalah sebagai berikut :Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000, (tiga ratussembilan puluh lima juta rupiah) kepada EMILDA FIRDAUS. SH.
NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraHal. 45 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/201246Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M.
134 — 203
Sehingga dua petakyang didalilkan dikuasai tergugat III adalah kabur dantidak jelas.Dalam replik para penggugat dijelaskan, bahwa dua petaktanah empang masih berdampingan dengan tanah empang yangdijaminkan di BPD ttersebut di atas.
79 — 19
PedagangPasar Sukatani dan Koperasi Pedagang Pasar Palumbon Manis ketika dariKementerian Koperasi dan UKM RI akan melaksanakan pengecekan kelapangan terhadap calon koperasi penerima bantuan sosial program revitalisasipasar tradisional melalui koperasi karena dari program tersebut adalahrevitalisasi pasar tradisional melalui koperasi sehingga pasar tradisional tersebutharus memiliki kepengurusan koperasi dan dua lokasi pasar tersebut belumpernah mengajukan bantuan sehingga saksi menunjukan dua lokasi ttersebut
450 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untukmenutupi kerugian akibat penjaminan kepada nasabahnasabahnya, kemudian PT.Askrindo memberikan dana talangan kepada para nasabah tersebut dengan carapembelian Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN), denganperhitungan bahwa pembelian PN dan MTN ttersebut dapat memberikankeuntungan untuk menutupi kerugian pada penjaminan.
266 — 100
Putusan no.85/PDT.G/2013/PN.JKT.PSTsebagai penjual harus menawarkan terlebih dahulu kepada PemegangSaham Lainnya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggalpenawaran dan penawaran ttersebut hanya berlaku satu2 Bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan Persetujuan dan Penolakanpemindahan hak atas saham oleh Organ Perseroan harus diberikansecara tertulis dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggalOrgan Perseroan menerima
68 — 15
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) beserta ketentuan lain yangberkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1931 Menyatakan Terdakwa : AL FAKAR BIN MUARIF tidak terbukti melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada DakwaanPrimair;2 Membebaskan Terdakwa AL FAKAR BIN MUARIF ttersebut
92 — 62
menerima bantuanADD tahun 2007 dan tahun 2009 karena di beri tahu Terdakwapada saat rapat di Rumah Terdakwa untuk membicarakanmasalah ADD pada saat setelah ADD di cairkan ;e Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bersamasama denganperangkat Negeri tidak pernah melakukan sosialisasi masalah125penerimaan dan pelaksanaan ADD kepada masyarakat di Negerirumasokat ;Bahwa pada tahun 2007 di Negeri rumasokat tidak pernahpanitia sosialisasi dibentuk oleh Terdakwa =;Bahwa saksi tidak pernah terima dana seperti ttersebut
44 — 1
Bahwa, anak Pemohon bernama TAUSIYAH ISLAMI ttersebut belum didaftarkan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan kelalaian Pemohon , sehingga belum mempunyaiAkte Kelahiran ;Apa maksud pemohon mengajukan Penetapan ?
58 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
HASAN NURFIN,ttersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaanPrimair;Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. MILHAM THALIB,Terdakwa II. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H.LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI.BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. TerdakwaVII.
815 — 584
melihatbatas wilayah yang akan dipergunakan untuk proyekpembangunan PLTU di desa Sumuradem dan kemudianmelaporkan hasil kerjanya kepada sekretaris panitiapembebasan tanah yaitu Dady Haryadi ;bahwa yang dimaksud dengan melihat batas wilayah adalahmelihat batas luar lokasi yang akan dibangun proyek PLTUtersebut, apakah hanya meliputi satu kecamatan saja ataudua kecamatan, dengan melihat patoknya melewati batasluar atau tidak, dan hasil yang didapat dari lokasi padasaat itu proyek pembangunan PLTU ttersebut
158 — 169
terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangPutusan Nomor : 44/Pid.B/2016/Pn Amr Hal. 133 dari 136didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa haruslahdibebaskan atau setidaktidaknya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukumdengan alasanalasan seperti yang telah terurai dalam nota pembelaan penasehathokum terdakwa dan terdakwa sendiri;Menimbang, dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsure dakwaankesatu. primair yang dimana seluruh unsure dari dakwaan ttersebut
573 — 294
Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, TIM PenasehatHukum Terdakwa, telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 02 Mei 2012 ;Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi dari Terdakwa / TIM PenasehatHukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya tertanggal 09Mei 2012; 47Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/TIM Penasehat Hukum Terdakwadan Pendapat Penuntut Umum ttersebut
62 — 18
Slamet No.1 Candi BaruSemarang, terdakwa bersama BAMBANG SUPRIYANTO, BE telah menandatanganiBerita Acara Kesepakatan Harga dengan ketentuan antara lain : volume yang dipakaisebagai dasar pembayaran adalah data fisik yang telah dilakukan inventarisasi fisikbersama antara Dinas Pertanian, Polres Klaten, perwakilan warga dan petugas PLN,untuk Desa Karangpakel dan Desa Krakitan pada bulan Juni 2006 ;Bahwa Berita Acara Kesepakatan Harga yang terdakwa tandatangani bersamaBAMBANG SUPRIYANTO, BE ttersebut
214 — 59
Putusan No. 460/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pstbahwa Tergugat Rekonpensi mampu untuk mengerjakan tambang tersebut ataudengan kata Iain sudah MAMPU MENYEDIAKAN DANA, DAN MAMPUMENGERJAKAN TAMBANG ttersebut secara sendiri, namun dikarenakanberdasarkan pengalaman buruk yang terjadi bahwa Tergugat Rekonpensiternyata dulunya sempat berbohong selaku Investor dan nyatanya hanyaperantara belaka, Penggugat III Rekonpensi pun pada awalnya menolak ajakankerjasama tersebut;10 Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak hentihentinya