Ditemukan 6388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kemprus kempret kepres kempes keppel
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH. Bin DAENG MANGALE
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Tembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir denganPerpres Nomor 64 Tahun 2005;2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008;3. Kerjasama Kejaksaan Agung RI dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanNomor : Juklak001/J.A/2/1989 tanggal 25 Februari 1989 & Nomor: Kcp145/K/1989 tanggal 25 Februari1989;4.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 09-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 9 Juli 2017 — - Ir. ZUHIRMAN (TERDAKWA)
121 — 33
  • perhitungan kerugiannegara tersebut harus dinyatakan kabur karena tidak diperiksa oleh lembaga yangberwenang ;Menimbang, bahwa perihal Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebutdalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena jumlah kerugiankeuangan negara dengan berdasarkan pada Laporan Hasil Audit yang dibuat olehBPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan bahwa secara yuridis formil BPKP adalah Lembaga/Badan yangdiberikan kewenangan berdasarkan Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 18 Juni 2012 — H. SUBAKIR
76 — 15
  • Kedudukan regulasi yang dikeluarkan Menteri adalah menurut TAPMPR Nomor II/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan diatas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghierarkhinya lebih rendah.3. Ahli REHNALEMKEN GINTING, SH.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum:
DIDIK MULYO NUGROHO, SH, MH
Terdakwa:
MARSUDI bin SISWO MIHARJO
278 — 134
  • hukummengikat ;Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau Suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu Peraturan PerundangUndangan, termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 April 2014 — AHMAN RUKMAN, SP. Bin SUMARJA
103 — 57
  • pada Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang tahun Anggaran 2010 ;e Bahwa saksi adalah ketua tim leader para konsultan (coordinator) danmendapat laporan dari 21 konsultan dari seluruh Indonesia, juga turun kelapangan yaitu 2 kali dalam setahun ;e Bahwa dalam laporan konsultan untuk Sumedang, untuk proyek SAFVERtidak ada penyimpangan, laporan dibuat tiap 3 bulan juga dalam bahasaInggris ;e Bahwa pada pokoknya/Intinya, sesuai yang diketahui bahwa proyekSAFVER sudah baik ;e Bahwa Perihal Keppres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 18 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD SALEH RUMFOT
122 — 74
  • oleh pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu:(a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hakyang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kKewenangan tersebuttercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan denganjabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnyatercantum dalam Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
178 — 72
  • Bahwa dalam melaksanakan kegiatan swakelola pada SukuDinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara TA 2013 2014pedoman teknis yang digunakan adalah Keputusan PresidenNo 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dirubahsesuai Keppres No.70 tahun 2012, dan Peraturan GubernurHalaman 94 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTDKI Jakarta nomor 37 tahun 2011 tentang tata carapelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Jakarta.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 147/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana Korupsi - SOBRI WIJAYA, S.Kom., MM
115 — 134
  • JKT.PST.bagian atas Bagian palet yang lain kita ambil Bagian tengah bagiansebelah yang lain ambil di bagian bawah sebanyak 5 buah ;Bahwa saksi mengetahui nilai kontraknya berdasarkan dokumen IUD Kitdengan nilai kontrak 12 miliar 6 juta delapan ratus sekian;Bahwa tugas saksi sebagai panitia pengadaan merencanakan prosespenyediaan barang menetapkan dokumen dengan metode kualifikasi satufile sistem gugur dan untuk menetapkan ini berdasar Keppres untuk nilaidibawah 5 miliar digunakan lelang sederhana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — IR. RACHMAN HAKIM, MBA
74 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Supardjaja, S.H. adalah Hakim Agung yang belummemiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun menjadi Hakim, karenayang bersangkutan baru diangkat menjadi Hakim pada Tahun2007 sesuai KEPPRES No. 67 / P / 2007 tanggal 23 Juli 2007 danbaru dilantik oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. padatanggal 15 Agustus 2007, sehingga tidak memenuhi syarat untukditetapbkan sebagai Hakim Karier ( Bukti PK 1 ).
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 133/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 16 Februari 2016 — ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO (TERDAKWA)
127 — 133
  • PERUMAHAN SWADAYA;Bahwa dapat saksi jelaskan untuk penentuan lokasi dan calon penerima bantuan> Ada usulan LOKASI DESA dari BUPATI yang ditujukan kepadaMENTERI> Kemudian SAT KER melukan pemeriksaan dan evaluasi persyaratanDESA yang diusulkkan apakah memenuhi persyaratan atau tidak> Setelah itu SAT KER mengusulkan kepada DEPUTI melalui ASISTENDEPUTI Bidang PERENCANAAN> Selanjutnya dilakukan survey penerima bantuan yang dilakukan olehPIHAK KETIGA, yang ditunjuk oleh PPK berdasarkan TENDERTERBUKA sesuai KEPPRES
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — SATUM
132 — 51
  • Pasal 12 Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN, yang menyatakan ;Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan atas hakdan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.Setelah melakukan pembayaran lunas 100% atas pekerjaan pengadaan 5(lima) unit Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 30 GT kepada PT.SATUM MANUNGGAL ABADI, saksi Ir.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
BUDI PRIHALDA, SH
Terdakwa:
H.ADRIAN ASRIL Bin ASRIL
656 — 204
  • kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yanghanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan normanormatidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Agustus 2013 — Terdakwa DARMAWAN SUTANTO
103 — 68
  • penghitungan Kerugian KeuanganNegara dipersamakan dengan audit investigatif, namun berbedadalam pengumpulan dan proses pembuktian yang sepenuhnyamerupakan kewenangan dan Penyidik.Bahwa, sesuai PP 60 tahun 2008 tentang SPIP pasal 49 ayat (2),BPKP berwewenang melakukan pengawasan intern terhadapakuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan tertentu antara lainkegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;Bahwa, lebih lanjut, kewenangan BPKP dalam melakukan auditinvestigatif, antara lain diatur dalam:1.Keppres
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2012 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 10 September 2012 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE
57 — 22
  • yaitu audit yang dilakukan untuk tujuan spesifiktertentu antara lain berupa audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP,dan audit atas halhal lain di bidang keuangan, termasuk audit perhitungankerugian keuangan negara, misalnya apabila ada permintaan dari PenyidikKejaksaan atau Kepolisian kepada BPKP untuk menghitung kerugian keuanganNegara/daerah.Bahwa kewenangan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan audit diatur dalam :Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juli 2014 — Terdakwa : Drs. EDDY BUDIONO, S., MM.
79 — 30
  • kegiatan yang dilaksanakan olehPT SHS sebagai pelaksana PSO kegiatan subsidi benih, CBNdan BLBU ;b) Menyiapkan perjanjian kerjasama PSO Subsidi benih, CBN danBLBU ;c) Menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasamapelaksanaan PSO Subsidi benih, CBN dan BLBU ;e Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut berpoedoman pada Peraturan MenteriKeuangan No. 124/PMK.02/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Tata CaraPenyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Dana Cadangan BenihNasional dan tidak tunduk pada Keppres
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
98 — 190
  • Jakarta Selatantertanggal 18 Juni 2001 No: C3.UM.02.02144 perihalkeputusan Presiden RI No: 151/G/2000 tentang Grasibeserta lampiran Keppres No: 151/G/th.2000 tertanggal 1Agustus tahun 2000 (fotocopy legalisir) ;: Fotocopy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatankepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.B.835/0.1.14/EP.3/03/2012, tanggal 27 Maret 2012,tentang melaksanakan eksekusi atas nama H.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si
226 — 211
  • Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif ternadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara/daerah, auditpenghitungan kerugian kKeuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si
105 — 41
  • Pasal 12 Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN, yang menyatakan ;Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan atas hakdan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.Setelah melakukan pembayaran lunas 100% atas pekerjaan pengadaan 5(lima) unit Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 30 GT kepada PT.Halaman 30 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2015/PN AmbSATUM MANUNGGAL ABADI, terdakwa Ir.
    Pasal 12 Keppres No.42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, yang menyatakan ;Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan atashak dan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.e.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
301 — 382
  • Di dalam asas ini memang terkandungpola struktur organisasi pengadaan barang dan jasa termasuk sistempengadaan.Halaman ke 157 dari 249 halaman, Putusan Perkara No.53/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi Bahwa Beberapa regulasi terkait sistem pengadaan barang/jasamemang awalnya dimulai dengan periode Keppres Nomor 80 Tahun2003 yang menunjukkan struktur organisasi memang vertikal yangpertama pimpinan tertinggi adalah kepala lembaga (Menteri, Bupati,Gubernur) selaku pimpinan publik itu seringkali di cluster sebagaipejabat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
115 — 36
  • Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.