PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017.Bahwa terhadap posita Gugatan perkara a quo angka 22, menurut Tergugat adalahsalah satu dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa yaitu Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 adalahsudah tepat, mengingat tindak pidana yang dilakukan Penggugat tergolong dalamTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.Bahwa mengingat telah terbukti dalam persicfangan tipikor Tindak

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telahsesuai dengan Asas Kepastian Hukum, karena Obyek Sengketaditerbitkan berdasarkan:1) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda No.36/Pid.SusTPK/2016/PN Sm.2) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undangundang No. 5 Tahun 2014.3) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017.12.2.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telahsesuai dengan Asas Kecermatan, sebab didukung oleh dokumen daninformasi, antara lain:1) Petikan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda No. 36/Pid.SusTPK/2016/PN Smr.2) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat, dilakukan dalamposisi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkunganHalaman 34 Putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, dalam jabatan selaku

PeraturanPemerintah No. 11 tahun 2017;7) Tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap, yaitu :a) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUUXVI/2018, danb) Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No. 33/Pid.SusTPK/2015/PN Snr;Aspek Prosedur.Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undangundang No. 5 tahun 2014 jo.

,MM yang ditujukan kepada Bupati KutaiKartanegara;Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Pusat Kajian & BantuanHukum (PKBH) Nomor : 02/PKBH/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019,Perihal : Permohonan Permintaan Salinan Putusan TUN DalamPerkara PTDH Tipikor yang ditujukan kepada Kepala PPID UtamaKabupaten Kutai Timur;Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima surat permohonanpermintaan salinan putusan TUN dalam perkara PTDH Tipikor tanggal26 Nopember 2019;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda

ANNY KAPIORU, terhadap Putusan Judex Facti Pengadilan TinggiKupang dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara a quoterdapat halhal yang mencerminkan ketidakadilan dan kesewenangwenangan Hakimdan untuk menguji ketidakadilan dan kesewenangwenangan Hakim yang terkandung didalam Putusan Judex Facti dalam perkara a quo, maka sesuai dengan pasal 253 KUHAPterdapat tiga alasan untuk menilai dan menentukan ketidakadilan dan kesewenangwenangan Hakim di dalam Putusan Judex Factie dalam

No. 110 K/Pid.Sus/2014berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;(Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupanghalaman 4547, yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Kupang);321Bahwa dengan demikian maka yang menjadi fokus bahasan dalam MemoriKasasi ini adalah mengenai Dakwaan Kedua, yang menurut Judex FactiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan TinggiKupang

APAKAH BENAR PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATASWEWENANGNYA;1Bahwa Judex Facti ternyata juga pada tingkat Pengadilan TinggiKupang telah mengambil alih seluruh Pertimbangan Hukum JudexFacti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanpamenjelaskan apa pertimbangan yuridisnya sehingga begitu sajamengambil alih dan lalu memperbaiki amar putusannya denganmemperberat hukuman kepada Terdakwa, padahal Judex FactiPengadilan Tinggi Kupang seharusnya mendalami secara cermat danhatihati tentang isi surat

dakwaan, tuntutan Jaksa dan PertimbanganHukum serta Amar Putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang yang penuh kontradiksi, kekurangcermatan, kesalahan dalam cara menerapkan hukum;Bahwa Judex Facti ternyata juga pada tingkat Pengadilan TinggiKupang pada putusan (halaman 32 alinea 2 dan 3) tidakmemperhatikan pertimbangan Jaksa Penuntut umum dalamtuntutannya bahwa secara defakcto pekerjaan tersebut telah selesai100 %;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung

,MH, Para Advokat dan Konsultan Hukumberkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SYAWARDI,SH &REKAN di Jalan Dafonsoro Gang Leli No 15 Perumnas WaenaDistrik Heram, Provinsi Papua No Kontak: 082198939167;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR/PHI JayapuraKlas IA Nomor W30U1/1043/HK.02.04/ 9/2019 tanggal 26September 2019;Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING/Semula PENGGUGAT;LAWAN:1.

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pos 7Bukit Otauw RT 01/RW 01 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Rihi Simon Taihutu,SH dkkPara Advokat / Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH)PERADI KABUPATEN JAYAPURA DAN KABUPATENHal.1 Putusan No.86/PDT/2019/PT JAPMAMBERAMO RAYA, beralamat di Kampung Sereh RT 01/RW 01Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/ TIPIKOR

sebagaiberikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 02 April2014 No : 03/Pid.Sus/TPK/2014/PNBNA, yang dimintakan banding tersebutsehingga putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa I.

Selanjutnya dalam amar putusannya PengadilanTinggi/Tipikor mengadili Menyatakan Terdakwa I. RAMLAN, S.T. bin alm.JAMALUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARFAN, S.T. bin M.

RALIFtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan Membebaskan paraTerdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut,kemudian dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh hanya mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dan dijadikanpertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalammengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding, sehingga dalam hal iniPenuntut

mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakanbahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, sehingga dalamhal ini Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sengaja meloloskan paraTerdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum yang ancaman penjaranyasangat berat minimum 4 tahun disertai denda minimun 200 juta rupiah, MenurutDrs.

Jumlah 511.369.692,00 128 Jaminan pelaksanaan yang tidak diterima Oleh Rp195.000.000.00,Negara Jumlah seluruhnya Rp706.969.692,00.4 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidakmencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnyaterhadap pelaku tindak pidana Korupsi.

PUTUSANNomor 123/PID.B/2017/PT.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : DENY YANZULNI O.P.;Tempat lahir : Pekanbaru; aUmur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 06 Oktober 1985; QRJenis Kelamin : Lakilaki: YWKewarganegaraan : Indonesia; QTempat tinggal : Jalan Gelurus Nomor 74 RT.

Olehkarenanya gugatan a quo masih sesuai dengan tenggang waktu yangditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa dalam pokok sengketa, oleh karena Penggugat telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertatindak pidana korupsi (penyalangunaan kedudukan dan jabatan)berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Januari 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa objek sengketa a quo adalah

Nomor 2149 K/Pid.Sus/2016Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalampertimbangannya memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindakpidana Menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman danmenjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Putusan MajelisHakim Pengadilan Tinggi / Tipikor menjatunkan Pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarmaka kepada Terdakwa dikenakan

hukuman pengganti selama 4 (empat)bulan penjara kepada Terdakwa.Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Majelis Hakim PengadilanTinggi /Tipikor karena Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalammenafsirkan suatu peraturan hukum sehingga mengakibatkan penerapanhukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya.Bahwa di dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak jelasapa yang menjadi pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan Pidanaterhadap

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 10 Agustus 2016sampai dengan tanggal 8 September 2016;7.

PT.BNA tanggal 6 September 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para HakimAnggota tersebut, serta MUHAMMAD Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh PenuntutUmum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;HakimHakim Anggota .Hakim KetuaINANG KASMAWATI, SH.WAHYONO, SHDIO SYUHADA, SH.Panitera PenggantiMUHAMMADHalaman 13 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PTBnaSalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut kami Penasihat HukumTerdakwa tidak tepat dan terlalu berat pertanggung jawabannya atautidak berkesesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kamiPenasihat Hukum Terdakwa Nurdin bin A.Jalil sangat keberatan atasPutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami PenasihatHukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa,Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan MemoriBanding tanggal 26 Oktober 2021, sebagaiberikut;1.

Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2019sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juli 2021sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :1. LA JAMRAH HI. ZAKARIA, S.H.2. NAIMUDIN K.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor 4/Pi.SusTPK/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 tentangPenetapan Hari Sidang;3.

Diklat TOT Audit investigatif.d Diklat Fraud Audit 1 dan 2.e Diklat Audit Forensik.f.Workshop Komputer Forensik.Halaman 104 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN TteSaksi sudah lebih dari 20 kali ditugaskan oleh kantor BPKP menjadi ahliterkait kasus yang terindikasi TPK pada Aparat Penegak Hukum (APH)dan sidang perkara tipikor di PN Tipikor.

Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK penyimpanganBBM pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Magelang(Tahun 2016) di PN Tipikor Semarangj. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan penggunaan dana nasabah pada PD BKK KlatenCabang Kalikotes (Januari 2017) di PN Tipikor Semarang.k.

Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan kredit pada PD BPR BKK Purworejo (Maret 2017) diPN Tipikor Semarang.Halaman 106 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN TteI. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan RBOS pada SMKN 1 Sukoharjo (November 2019) diPN Tipikor Semarang.m. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan kredit pada BRI Cabang Purbalingga (Desember2019) di PN Tipikor Semarang.n.

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh,sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ TipikorBanda Aceh, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret2018;Didepan persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat HukumnyaAsfiani, SH.,danM.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesaRp. 2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebutPenasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal22 Desember 2017, dengan alasan sebagaimana termuat dalam kontra memoribandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut danberdasarkan alasanalasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agarMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh/ Tipikor di Banda Aceh berkenanhendaknya

.: : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Leges..ccecccceeees : Rp. 3.000,00, Panitera4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00.Jumlah Rp. 150.000,00,H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 6 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNAHal 7 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNAHal 8 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA

Cikidang RT.002,RW.006, KelurahanNyalindung, KecamatanNyalindung, Kabupaten Sukabumi ;Agama : Islam.Pekerjaan i Wiraswasta ; Terdakwa telah ditahan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23Maret 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2014 sampaidengan tanggal 02 Mei 2014 ;Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal18 Mei 2014 ;Penahanan Hakim sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal04 Juni 2014Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat (1) sejaktanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal O02 September2014 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat (2) sejak tanggal 03September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat 1Juncto pasal18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak

terhitung sejak tanggal 19 Oktober2016;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN:KESATU:Bahwa Terdakwa Raehan Tahir selaku Ketua Kelompok Kembang Mawaryang pada waktu antara bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan JuliTahun 2012, bertempat di Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten ParigiMoutong, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016Pengadilan Tipikor Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karenaJabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil ataudigelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatantersebut, perobuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa PNPMMPd masuk di Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong,sejak Tahun 2009 s/d Tahun 2014 yang

Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa danmengadili perkara atas nama Terdakwa Raehan Tahir yang pertimbanganhukumnya mengambil alin pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama(Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas A Palu) yang sudah secaratepat dan benar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkanfaktafakta persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Bahwa apa yang dilakukanPenggugat sama sekali tidak berencana sebagaimana isi putusanPengadilan Tipikor Semarang tersebut yang tidak menyebutkanadanya perencanaan) 22 n nnn nnn10.Bahwa dengan demikian, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor:888/03/Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018 TentangHalaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN.Smg.11.Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, atas nama SARYANTO, SIP

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor SemarangNomor: 48/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg., tanggal 17 September2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat hanyadihukum 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, sehingga hukumantersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun;e. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak sesuaidengan yang dimaksud dalam Pasal 87 UndangUndang Nomor: 5Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara (ASN), dan Pasal 247jo. Pasal 248 jo. Pasal 249 jo . Pasal 250 jo.

UNTUK DINAS.PUTUSANNomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan TinggiJawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsidalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : St YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO.Tempat lahir : Purwodadi.Umur/Tgllahir : 77 tahun/ 20 Mei 1941.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kp.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 Nopember 2018 s/dtanggal 31 Desember 2018.PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUTTelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PTSMG tentang penunjukan Hakim Majelis;2.

Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh WakilPanitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtertanggal 15 Nopember 2018;Halaman 1 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT SMG3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Oktober 2018Nomor 59/Pid.SusTPK/2018/PN Smg;4.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu Rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umummengajukan permohonan banding yang dibuat dihadapan PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Penuntut Umummengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2018 sesualdengan akta permohonan banding Nomor: 31/Banding/Pid.SusTPK/20018/PN Smg Jo.

Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Semarang;Halaman 44 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT SMGMenimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta telahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan undangundang, oleh karena itupermohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa, dalam perkara ini, Penuntut Umum telahmengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor

Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2019sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juli 2021sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :1. LA JAMRAH HI. ZAKARIA, S.H.2. NAIMUDIN K. HABIB, S.H.3. SYAFRIN S.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor. 4/Pi.SusTPK/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;2s Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 tentangPenetapan Hari Sidang;3.

Workshop Komputer Forensik.Saksi sudah lebih dari 20 kali ditugaskan oleh kantor BPKP menjadi ahliterkait kasus yang terindikasi TPK pada Aparat Penegak Hukum (APH)dan sidang perkara tipikor di PN Tipikor.

Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK penyimpanganBBM pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Magelang(Tahun 2016) di PN Tipikor Semarangj. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan penggunaan dana nasabah pada PD BKK KlatenCabang Kalikotes (Januari 2017) di PN Tipikor Semarang.Halaman 121 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Ttek.

Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan kredit pada PD BPR BKK Purworejo (Maret 2017) diPN Tipikor Semarang.I. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan RBOS pada SMKN 1 Sukoharjo (November 2019) diPN Tipikor Semarang.m. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan kredit pada BRI Cabang Purbalingga (Desember2019) di PN Tipikor Semarang.n.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejaktanggal 12 Juni 2015 s/d 10 Agustus 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 Mei 2015 Nomor10/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimanaternyata dalam Akta Permintaan Banding No10/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr, tertanggal 13 Mei 2015, yang manapermohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara46seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Mei2015, sebagaimana

ternyata dalam Akta Pemberitahuan PermohonanBanding No.10/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimanaternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)masingmasing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan

tertanggal 11 Juni 2015, diterima oleh KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Juni 2015 dan telahdiberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum padatanggal 23 Juni 2015, melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan NegeriRaba Bima dengan surat tertanggal 23 Juni 2015, Perihal ; Mohonbantuan penyerahan kontra memori banding perkara No. 10/Pid.SusTpk/2015/PN.Mtr.Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umumpada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusanPengadilan Tipikor

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 12Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak tepat atau tidak berkesesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 September 2020 Nomor 179/Pid.Sus/ 2020

800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan tidak tepat atau tidak berkesesuaian dengan fakta yangterungkap di persidangan;Halaman 11 Putusan Nomor 268/PID/2020/PT BNABahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami PenasihatHukum Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN sangat keberatan atas PutusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami Penasihat HukumTerdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan bahwa Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut