Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar PaniteraMuda Tipikor tanggal 19 September 2019 Nomor 337/PDT/2019/PT.MKStentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danHim 2 dari 7 him Put No 337/Pdt/2019/PT MKSmembantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor 337/PDT/2019/ PT.MKS. di tingkat banding;3.

Ketua Majelis.dto. dto.e GADING MUDA SIREGAR, SH.MH MAHMUD FAUZIE, SH.MHdto.e ARDI DJOHAN, SHPanitera Pengganti.dto.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:Wakil Panitera PengadilanTinggi/Tipikor Banda AcehT. TARMULI, SHNip. 196112311985031029T.TARMULI,SHPerincian biayaperkara:1. Meterai............. : Rp. 6.000,00,2. Redaksi............. : Rp. 5.000,00,9: LBS sccesssnnaseexve : Rp. 3.000,00,4. Beaya proses ........ : Rp. 136.000,00, Jumlah Rp. 150.000,00,

., M.S, dibacakan keterangannyadipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagaimanadalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah orang perseoranganatau termasuk korporasi. Orang perseorangan atau naturlijk persondan korporasi atau rechtperson adalah subyek hukum yang memilikihak dan kewajiban dalam hukum.

Bahwa Seorang Penyedia Barang/Jasa sebagai pihak yangmenyediakan penggandaan Bahan Ajar (Hanjar)/Modul/Handoutkegiatan PSKGJ yang dibiayai dari keuangan negara, termasukdidalam unsur setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3UU Tipikor karena masuk dalam pengertian orang perseorangan(naturlijk person), yakni subyek hukum yang memiliki hak dankewajiban hukum.

Sedang terhadap perbuatan Saksi AdJlWIWEKO dapat disangka melanggar ketentuan Pasal 2 UU Tipikor,karena telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum, yang dapat merugikan keuangannegara.

masuk dalam unsur pegawai negerisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU Tipikor, karena yangbersangkutan adalah Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalamundangundang tentang kepegawaian.Bahwa Yang dimaksud dengan unsur memalsusebagaimana dalamPasal 9 UU Tipikor adalah merupakan perbuatan dengan carabagaimanapun membuat atau mengubah tulisan pada bukubuku ataudaftardaftar yang isinya tidak sesuai atau menjadi lain dengan yangsebenarnya atau menjadi palsu.Bahwa Suatu perbuatan atau tindakan yang

Yang dimaksud dengan unsur bukubuku atau daftardaftaryang khusus untuk pemenksaanadministrasi sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor adalah dua obyek korupsi yang diatur dalam pasalini.

PUTUSANNomor 164/PID.B/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Tempat lahir : Tanjungpinang ;Nama Lengkap : Tje Tie Als Acu Als Apuy deUmur /tanggal lahir : 51 tahun / 1 Juni 1966;Jenis kelamin : Lakilaki; SsKebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Plantar 2 Nomor 3 *@02/RW.010 KelurahanTanjungpinang

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahap , sejaktanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 ;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahap Il, sejaktanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. TAUFIK M. NOUR,SH., 2. ABDUL AZIZ, S.H.,3.

ini sebesar Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, diajukan permohonankasasi pada tanggal 28 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/7/Pdt/Kasasi/2019/PN Mdn. yangdibuat oleh Panitera Muda Khusus Tipikor

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadappermohonan dari:RUMAITY, Tempat lahir Aceh Besar/tanggal 3 April 1951, Jenis kelaminPerempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus RumahTangga, Agama Islam, alamat Desa Lam Ara Kecamatan BandaRaya Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/TIPIKOR

PUTUSANNomor : 53/PID.SUS.TPK/2016/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana Tipikor pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:Nama Lengkap : TEGUH MARKIANTO.Tempat Lahir : Medan.Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1968.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kewarganegaran : Indonesia.Tempat Tinggal : Jalan Bunga Cempaka Pasar 3 No. 38 Lk.

,Liberty Sinaga, S.H., dan Tetty Siregar, S.H., Advokat/PenasihatHukum pada Kantor LAW OFFICE OF HANDOKO LIBERTY, yang beralamat di JI.Dewaruci No. 50 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2016,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Medan dengan nomorregister 547/Penk.Pid/2016/PN.Mdn ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tersebut:Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 359/Pen.Pid.SusTPK/2016/PTMDN tanggal 2 Desember 2016 (Reg.No.53/Pid.SusTPK/

Terdakwa Teguh Halaman 20 dari 24 Halaman PUTUSAN Nomor :53/PID.SUSTPK/20 16/PTMDNMarkianto di Rumah Tahanan Lubuk Pakam Deli Serdang untuk mempelajari berkasperkara pidana Nomor : 71/Pid.SusTPK/2016/PNMdn. tanggal 25 Oktober 2016,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;Akta memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) No. 71/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn tanggal 23 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani olehTavip Dwiyatmiko, SH.MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

PUTUSANNomor : 07/PID.SUS/2011/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa : Nama lengkap : Drs. FAOGOHUKU HULU ALIAS AMABONNYTempat lahir : FanedanuUmur / Tgl. lahir : 47 Tahun/10 Juli 1967Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jl. Gereja No. 03 Kel.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 12Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak tepat atau tidak berkesesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 September 2020 Nomor 179/Pid.Sus/ 2020

800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan tidak tepat atau tidak berkesesuaian dengan fakta yangterungkap di persidangan;Halaman 11 Putusan Nomor 268/PID/2020/PT BNABahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami PenasihatHukum Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN sangat keberatan atas PutusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami Penasihat HukumTerdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan bahwa Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No: 24 /Pid.Sus / TPK / 2013 / PNBNA, tanggal 22 Oktober 2013, yang dimintakanbanding tersebut ;Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;4.

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA PUTUSANPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH SEBAGAI JUDEX FACTI,MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP(ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD).Hal. 66 dari 75 hal. Put.

No. 82 K/Pid.Sus/2015Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh Nomor:44/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA, tanggal 4 April 2014, pada pertimbanganhukum halaman 78 oleh Judex Facti seolaholah telahmempertimbangkan seluruh keberatankeberatan penasihat hukumTerdakwa dalam memori bandingnya.Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusanPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tersebut, nyatanyata samasekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan keberatan penasihat

SehinggaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh berpendapatpertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamasudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukanKorupsi.Hal. 69 dari 75 hal. Put.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.

Selanjutnya IRDA mengarahkanagar Pemohon melaporakan kasus ini kepada Unit Tipikor Polres Alor.Sehingga pada bulan Mei 2019 Pemohon melaporkan kasus ini kepadaTermohon, dan oleh karena terlampau lama, maka Pemohon padapertengahan bulan September 2019 melakukan Laporan susulan kepadaTermohon. (Bukti terlampir).. Pada pertengahan bulan November Pemohon mendapat telfon dari KetuaTim Auditor Irda Kab. Alor, bahwa sudah ada Rekomendasi Bupati untuksegera mengaudit kasus Beras Raskin di Desa Tude..

Berdasarkan informasi sebagaimana pada poin 7 diatas maka Pemohonmempertanyakan kasus ini kepada pihak IRDA, namun dari pihak IRDAmenjelaskan bahwa hasil Audit dari Tim Auditor akan kami serahkan kepadaUnit Tipikor Polres Alor, karena yang berwewenang menghitung kerugian itukami (IRDA).

Polres Alor sejak tahun 2017;Bahwa Laporan dari masyarakat Desa Tude masuk ke Polres Alor sekitarpertengahan tahun 2019 namun mengenai tanggal dan bulan saksi tidakingat;Bahwa yang melapor tindak pidana korupsi Kepala Desa Tude adalah ArisAntonius Well dan sekitar 6 (orang) perwakilan masyarakat Desa Tude danlaporan tersebut disampaikan secara lisan dan tertulis dan pada saat laporantersebut diterima langsung diteruskan ke bagian tipikor Polres Alor;Bahwa pada saat itu laporan lisan belum dibuat

A1 dan az2 di terima oleh salah satu Pelapor,sedangkan a3 dititip di peranu motor baranusa untuk diserahkan ke PolsekPantar Barat;Bahwa Tim Penyelidik sudah memastikan bahwa SP2HP tersebut diterimaoleh yang dituju karena ada tanda terima maupun buku ekspedisi;Bahwa kesimpulan dari hasil gelar perkara tersebut yaitu karena tidakditemukannya kerugian Negara lagi dan tidak memenuhi unsur tipikor makaditetapbkan penghentian penyelidikan sehingga laporan tersebut tidak bisadilanjutkan ke tahap penyidikan

Selanjutnya IRDA mengarahkan agar Pemohonmelaporakan kasus ini kepada Unit Tipikor Polres Alor. Sehingga pada bulanMei 2019 Pemohon melaporkan kasus ini kepada Termohon, dan oleh karenaterlampau lama, maka Pemohon pada pertengahan bulan September 2019melakukan Laporan susulan kepada Termohon.

PUTUSANNomor : 11 /PID.SUS.K/2013/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : KUMPUL SIMAMORATempat lahir : Dolok SanggulUmur/Tgl. Lahir : 45 Tahun / 24 Agustus 1967Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal Jl.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 01 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ;4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ;5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26September 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012;halaman 1dari 68 hal, putusanNomor : 11/PID.SUS.K/2013/PTMDN.6.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012 ;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan (I), sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d tanggal 23 Januari 2013 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan (II), sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 22 Pebruari 2013 ;9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca :1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepanpersidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Pelaku usaha untuk Tahap I,II, Ul, IV dan V Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten HumbangHasundutan, bersamasama dengan Ir.

NARDIMAN,halaman 74dari 68 hal, putusanNomor : 11/PID.SUS.K/2013/PTMDN.SH.MH. dan ROSMALINA SITORUS, SH., MH., masingmasing Hakim Karir dan HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai HakimHakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2013Nomor : 103/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara inipada peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

MunaProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Petani/Mantan Kepala Desa Lamanu Tahun 20132018Pendidikan : MAN sederajat (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 24 Juli 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 25 Juli 2020 sampai dengan

tanggal 22 September 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22Oktober 2020;Terdakwa LA WAWE Bin LA NGGARI didampingi oleh Penasihat Hukumnya, LAODE GAZALI RAJA ALI, SH, ASWAN ASKUN, SH dan YUSRAN MANGGALO, SHAdvokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum RAJA ALI & Rekan yang beralamat diGriya Annova Permai Blok C Nomor 1, Kelurahan Lasalepa, Kecamatan Lasalepa,Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;.

Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa LA WAWE Bin LANGGARI;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS01/P.3.13/Ft.1/06/2020 yang dibacakan pada tanggal 8September 2020 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Terdakwa LA WAWE Bin LA NGGARI telah mengajukan pembelaan atau pledoisecara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkanputusan hukuman yang seringanringannya kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa danTerdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yangberpendapat tetap sesuai dengan tuntutannya;Menimbang, bahwa terdakwa LA WAWE Bin LA NGGARI diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

PUTUSANNo. 554 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus tipikor dalam tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AJAT SUDRAJAT bin JUNAEDI ;Tempat lahir : Kuningan ;Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 16 Juni 1978 ;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Dua, RI 008 RW 002, DesaCiketak, Kecamatan Kadugede,Kabupaten Kuningan ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Pemohon

Meterai Rp6.000,Jumlah Rp176.000,(Seratus tujuh puluh enam riburupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari MAULIDANI (Pemohon).Banda Aceh, 27 September 2018PENGADILAN NEGERI/ PHI /TIPIKOR BANDA ACEHWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003

RUSLI SIBUA,M.Si menyampaikan Permohonan PenundaanPemeriksaan dalam rangka penyidikan terhadap klienkami sebagai tersangka dalam dugaan Tindak PidanaSuap terkait pemenangan sengketa Pemilihan KepalaDaerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi(MK), sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tipikor juncto 55 ayat 1 ke1 KUHP,sampai dengan adanya Putusan Praperadilanberkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah diperiksaoleh Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapilangsung ditetapbkan sebagai tersangka dalam dugaanTindak Pidana Suap terkait pemenangan sengketaPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksuddalam pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 ayat 1 ke1KUHP. Untuk itu.

/Prap./2015/PN Jkt.Sel.sengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksuddalam pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 ayat 1 ke1KUHP.

Panitera Muda Tipikor pada hari Rabu,tanggal 12 Pebruari 2014, sedangkan pemeriksaan praperadilanbelum selesai, maka Hakim Pengadilan Negeri Luwukberpendapat permohonan pemohon harus dinyatakangugur;10) Selanjutnya menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H. yangdihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara Praperadilan yangdiajukan oleh Ir.

T2, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tertanggal 30 Juli 2015 mengenai hari sidang;. 13, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 76/ Pid.Sus/ TPK/ 2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2015;. 14, Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Pemeriksaan Biasatanggal 28 Juli 2015 dari Rusli SibuaT5, Putusan praperadilan Nomor: 16/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel a.n.Drs. Ir. H.

Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 04 Maret 2014 sampaidengan tanggal 02 April 2014 ;4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal02 Mei 2014;5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal18 Mei 2014 ;6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 ;7.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal06 Agustus 2014;Pengadilan Negeri tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG PERK.

NABUASA, SHUNTUK TURUNAN RESMIPANITERAPENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KUPANGSULAIMAN MUSU, SH81NIP. 19580808.198103.1.003

Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah hukumPropinsi Papua Barat, dimana Pengadilan Negeri Manokwari diberikewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut:e Bahwa sekitar tahun 2001 sebelum perjanjian

Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi (Tipikor) di daerah hukum Propinsi Papua Barat, dimanaPengadilan Negeri Manokwari diberi kKewenangan untuk memeriksa danmengadili perkara ini, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan dengan

Hakim (DO) tidak membaca bahwaarti dapat juga terdapat dalam penjelasan umum yaitu: Dalam undangundang ini Tipikor dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil.Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formilyang diatur dalam undangundang ini meskipun hasil korupsi telahdikembalikan kepada Negara, pelaku Tipikor tetap diajukan ke Pengadilandan tetap dipidana.

Tipikor MKW tanggal18 Juli 2012 tersebut;MENGADILI SENDIRI,Menyatakan Terdakwa Dr.