Bahwa apabila suatu produk kosmetika tidak ada ijin edarnya makaproduk tersebut tidak bisa dijamin keamanannya terhadap kandunganyang berbahaya dari kosmetika tersebut misalnya bahan merkuri yangbisa menyebabkan iritasi kulit dari tingkat ringan sampai dengankanker ;Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin edar adalah badan POM RIPusat di Jakarta;Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini tidak dilakukan uji labkarena sebelumnya untuk produk kosmetika sudah ada dikeluarkanPublic Warning dan dari Public

Warning itu untuk menentukan pula ijinedar produk kosmetika ;Halaman 9 dari 20 halamanPutusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN PwdBahwa barang bukti dalam perkara ini ada yang termasuk publicwarning karena mengandung bahan pewarna tekstil yakni untukproduk kosmetika eyeshadow, selain itu barang bukti dalam perkara initidak ada ijin edarnya;Bahwa yag dimaksud public warning yaitu bisa saja suatu produkkosmetika itu semula telah ada lin Edarnya namun kemudian adaPublic Warning yang harus ditarik dari peredaran

Casa Loca(Naughty Nuris Warung) dari Bulan Agustus 2020sampai denganFebruari 2021 sejumlah Rp. 2.090.000.000,Menarik cek secara cash dan tidak membayarkan supplier, BPJS, Pajak,dan Royalty sejumlah Rp. 800.000.000,Dan masih banyak lagi cek yang saya tarik yang belum saya bayarkanke supplier;Perbuatan yang saya lakukan ini diketahui oleh Manager Accounting ,Neny Dewi Safitri dan General Manager, Ida Bagus Bajra;Bahwa berdasarlan Laporan Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik/ Registered Public

Perbuatan yang saya lakukan ini diketahui oleh Manager Accounting ,Neny Dewi Safitri dan General Manager, Ida Bagus Bajra;Bahwa berdasarlan Laporan Auditor independen dari Kantor AkuntanPublik/Registered Public Accontants Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan,tertanggal 5 Maret 2021, yang ditandatangani olen Drs Made Mertha,M.si.,Ak.,CA.,CPA, bahwa kerugian yang di alami oleh PT.

CASA LOCA;bahwa ANAK GUNG ISTRI SARTIKA DEWI tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar sebagai general kasir & Purchasing karena yang bersangkutantanpa sepengetahuan direktur/owner telah menggunakan uang perusahaan untukkepentingan pribadinya;Bahwa sesuai dengan laporan auditor independen dari Kantor AkuntanPublik/Registered Public Accontants Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan, tertanggal 5Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs MADE MERTHA, M.si.,Ak.,CA.,CPA.

Perbuatan yang saya lakukan ini diketahui oleh Manager Accounting ,Neny Dewi Safitri dan General Manager, Ida Bagus Bajra;Bahwa berdasarlan Laporan Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik/ Registered Public Accontants Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan,tertanggal 5 Maret 2021, yang ditandatangani olen Drs Made Mertha,M.si.,Ak.,CA.,CPA, bahwa kerugian yang di alami oleh PT.

pajak daerah,pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan, pembayaran BPJS Kesehatan,pembayaran Bonus Pemasaran, Kas Operasional, uang servicekaryawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuaiperuntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan judiHal 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dpsonline serta keperluan pribadi terdakwa Anak Agung Istri SartikaDewi, SE als Gung Gek.Bahwa hal ini sesuai dengan Laporan Auditor independen dari KantorAkuntan Publik / Registered Public

melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa yuridis fiskal yang telahdilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukumserta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruandalam menilai fakta dan penerapkan hukum, sehingga Majelis HakimAgung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo danmengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwaataspembayaran jasa kepada Banpu Public

hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan,sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka Penyidik segeramenyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada JaksaPengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untukdilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya;Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public

Bahwa Sehingga dengan demikian ada faktor hukum yangmenangguhkan adanya gugatan tersebut, yaitu belum adanya HasilPemeriksaan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan terhadapbuktibukti yang diperoleh sebagai tindakan penyidik; Dan Audittersebut yang berwenang melakukannya adalah Badan pemeriksaKeuangan atau akuntan public yang secara rutin membuat laporankepada Badan Pemeriksa Keuangan (UndangUndang Nomor 15Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).b.7.

SumateraUtara untuk melakukan tugas dan wewenang Badan PemeriksaanKeuangan di daerah.Bahwa Para Tergugat (Tergugat , Il, Ill, IV dan V) membantah danmenolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan secara nyatatelah ada kerugian negara; Para Tergugat (Tergugat , Il, Ill, IV dan V)membantah dan menolak karena dalil Penggugat tersebut tidakHalaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.G/2021/PN Tjb20.21.didasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan PemeriksaKeuangan atau akuntan public

Para Tergugat (Tergugat , Il, Ill, IV dan V)menolak laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Inspektorat Kota Tanjung Balai Asahan Nomor700/58/LHP/K/RHS/2019 tanggal 30 Desember 2019 tersebut, karenakantor Inspektorat Kota Tanjung Balai bukan badan pemeriksa keuangandan juga bukan akuntan public yang dimaksud dalam Undang UndangNomor 15 Tahun 2006.Bahwa Para Tergugat (Tergugat , Il, Ill, IV dan V) membantah danmenolak secara tegas Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugianNegara

Masihprematur, karena pada hakekatnya belum nyata Kerugian Negara darihasil Penyidikan; sedangkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) KerugianNegara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tanjung Balai AsahanNomor : 700/58/LHP/K/RHS/2019 tanggal 30 Desember 2019 tersebutbukanlah hasil Penyidikan (penyidikan dimulai pada tanggal 04 Februari2020), dalam arti masih mentah dan memerlukan pengujian dari badanpemeriksa keuangan atau akuntan public yang bebas dan mandirisebagaimana dimaksud dalam Undang Undang

dan Tergugat II telah mengabaikankewajibankewajiban untuk mengikutsertakan Klien kami dalam setiap transaksi jual beliatas proyek tersebut diatas, dalam artian tidak pernah minta ijin tertulis terlebih dahuluuntuk memindahkan/mengalihkan/menjual kepada Pihak Ketiga, demikian pula tidakpernah memberikan pertanggungjawaban keuangan dan melaporkan secara berkala, baiksetiap bulannya maupun setiap 3 bulanan;6 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, dalam pembuatan pelaporan keuangan melaluiaudit akuntan public

Nursehan Muchlis akuntan; oleh Penggugat hendak dikoreksimelalui akuntan public yang ditunjukannya. Ternyata tergugat I dan tergugat IImenghalang halangi terjadinya pemeriksaan oleh akuntan public yang ditunjuk oelhPenggugat, hal itu seperti tersebut dalam surat akuntan public Drs.Thalib DaengMattemmu Ak. Nomor 501/KAP/Juli 1998 tanggai 23 Juli 1998, sehingga tidak adaobyektifitas, keterbukaan maupun kejujuran.

muda lagi, haruslahmenjadi sebuah panutan bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya.f Bahwa dari aspek agamis dan atau religius dimana terdakwa tinggal dandibesarkan yang bersifat taat beragama dengan lingkungan agamis danreligius, maka dengan lingkungan yang bersifat agamis dan religiustersebut tentu harus membentuk pribadi, mental dan moral terdakwa tidakmelakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan denganhukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia.g Bahwa dari aspek public

figur dan trial by press dimana Terdakwayang dapat dikategorisasikan sebagai public figur yaitu sebagai tokohmasyarakat dan pimpinan di tempat kerjanya, maka dengan Terdakwadiadili dan menjalani proses persidangan, maka baik secara langsungmaupun tidak langsung akan merubah pandangan masyarakat danbawahannya terhadap Terdakwa beserta keluarganya.h Bahwa untuk sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diriTerdakwa, maka putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh Jo.

Pemberhentian dan Pengangkatan PerangkatDesa di Kabupaten, Jombang terlalu dipaksakan dan secara nyata bahwapengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa belum diaturdalam Peraturan Menteri ;"Bahwa judex facti telah keliru pemehaman terhadap peraturanperundangundangan yang PEMBANDING' dahulu PENGGUGATcantumkan dalam gugatan terutama yang terkait dengan perkara aquo.Pemahaman terhadap peraturan perundangan di Kabupaten Jombangsangkat dibutuhkan karena telah terjadi penurunan pemahaman dalammencerna hokum public

sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo dan mengadili kembali dengan pertimbanganhukum bahwa karena terbukti Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) adalah Pengusaha Kawasan bBerikat (videKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 2556/KM.4/2014, tertanggal 14November 2014) dan dalam Laporan Keuangan Audited dari KAP PaulHadiwinata, Hidayat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (PKF) bahwaPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalahmerupakan perusahaan go public

Hal ini juga diatur oleh UU KIP.Namun ketika bank BUMN tersebut telah pula mengumumkan besaran aset10 debitur UKM tersebut dalam suatu acara pemberian penghargaan yangdiliput media, pengecualian tersebut sudah tidak relevan karena informasitelah berada di ruang publik (public domain); 16 Kembali ke laporan audit investigasi BPK, jika laporan tersebuthanya diserahkan kepada KPK maka argumen kerahasiaan berdasarkan UUKIP memiliki relevansi yang kuat.

Untuk itu, UUini memperkenalkan uji konsekuensi bahaya (consequential harm) dan ujikepentingan public (balancing public interest test) ;42Uji konsekuensi bahaya mewajibkan agar Badan Publik dalammenetapkan informasi yang dikecualikan mendasarkan pada pertimbanganbahwa apabila informasi tersebut dibuka, maka akan menimbulkan kerugianatau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang dilindungi olehhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.

Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan atas Putusan KomisiInformasi Provinsi Banten;Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang Peradilan Tata UsahaNegara dalam mengadili Sengketa Informasi Publik, Majelis Hakim mengacu padaKetentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UndangUndang KeterbukaanInformasi Publik) menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketayang terjadi antara badan public dan pengguna informasi publik yang

Termohon Keberatansemula Pemohon yaitu dokumen keuangan TA 2019, pada saatsurat permohonan dilayangkan tanggal 24 Februari 2020 posisipokok permohonan tersebut belum di dokumentasikan karena masihdalam proses audit oleh BPK dan Bahwa terhadap Sebagianinformasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan/Pemohon adalahinformasi yang tersedia setiap saat pada situshttps://ppid.tangerangkota.go.id, maka dalam hal ini PemohonKeberatan/Termohon telah melaksanakan kewajibannya untukmenyediakan informasi kepada public

Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon telah mengirimkanpermohonan dalam jumlah besar sekaligus kepada lebih dari 3badan public (sebanyak 12 buah permohonan kepada PPIDPembantu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerangdengan materi permohonan yang sama dan tanpa tujuan yang jelas;Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 17/G/KI/2021/PTUN.SRGMenimbang, bahwa pokok Keberatan pertama terkait Permohon tidakmelampirkan surat kuasa dalam hal pemohon/sdr.dedi Haryanto mewakilikelompok orang/organisasi perkumpulan

yang belum mempunyaikekuatan hukum tetap atau masih dalam proses instansi lain/ proses keadilan.Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Penggugat telahmelaporkan tergugat ke pihak kepolisian di polresta palembang dengan buktilapor No. pol : LP/ B2891/XV/2011/ Sumsel/Resta PLG tanggal 09 November2011 sampai saat ini perkara tersebut tidak dapat dilimpahkan ke Kejaksaanapalagi ke Pengadilan karena menurut pihak kepolisian kerugian tersebutharus ada rinciannya dan harus di audit oleh akuntan public

dan HUSIN (tergugat Il) diwajibkan menanggung segala kewajiban, utangutang danbebanbeban perseroan dengan segala harta kekayaan mereka apabila dihubungkandengan bukti Tl5 yang berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(SP2H) dari POLRESTA Palembang tanggal 15 Mei 2013 pada angka 3 (tiga)menyebutkan kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan belum dilakukan auditoleh akuntan public tentang pengelolaan dalam pengerjaan ke 3 proyek dan keteranganahli waris dari Dinas Pajak, sehingga

Mandiri Artha Graha dan darikerugian yang telah dihitung oleh akuntan public baru dimintakan tanggung jawabpenggugat, tergugat , tergugat Il, yang apabila ada pihak yang tidak bersediamenanggung kerugian baru diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangang hukum tersebut diatas makagugatan penggugat konpensi dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konpensi tidak dapatditerima maka penggugat konpensi dihukum untuk membayar

Karyawan PT Mustika Ratu periode bulan Januarisampai dengan Desember tahun 2012 atas nama SUGENG PRIBADI.. 1 (Satu) bendel fotocopy Bukti Data potongan gaji Karyawan PT MustikaRatu untuk Koperasi Karyawan PT Mustika Ratu periode bulan Januarisampai dengan Desember tahun 2013 atas nama SUGENG PRIBADI.. 1 (satu) lembar Surat PT Mustika Ratu Tok Nomor 104/MR/HRD/P/Ext/IV2013 tanggal 28 April 2013 mengenai Daftar namanama orangyang bukan sebagai karyawan PT Mustika Ratu.. 1 (satu) set Surat Certified Public

Accountants & Consultan (AgusUbaidilah & Rekan) Nomor 046/KAP.AUR/II/2014 tanggal 7 April 2014mengenai Progres Audit Koperasi Karyawan Mustika Ratu atas LaporanKeuangan 2014.. 1 (satu) buku laporan tahunan Koperasi Karyawan PT Mustika Ratu,Tbk tahun ke2 Kepengurusan Periode 20112014 pada tanggal 29 Juli2014.. 1 (Satu) buku Certified Public Accountants & Consultan (Agus Ubaidilah& Rekan) tentang Laporan Auditor Independen, Laporan Tahunan DanLaporan Keuangan Koperasi Karyawan PT Mustika Ratu, Tok

Karyawan PT Mustika Ratu periode bulan Januarisampai dengan Desember tahun 2012 atas nama SUGENG PRIBADI.. 1 (Satu) bendel fotocopy Bukti Data potongan gaji Karyawan PT MustikaRatu untuk Koperasi Karyawan PT Mustika Ratu periode bulan Januarisampai dengan Desember tahun 2013 atas nama SUGENG PRIBADI..1 (satu) lembar Surat PT Mustika Ratu) Tok Nomor104/MR/HRD/P/Ext/IV2013 tanggal 28 April 2013 mengenai Daftarnamanama orang yang bukan sebagai karyawan PT Mustika Ratu.. 1 (satu) set Surat Certified Public

Accountants & Consultan (AgusUbaidilah & Rekan) Nomor 046/KAP.AUR/II/2014 tanggal 7 April 2014mengenai Progres Audit Koperasi Karyawan Mustika Ratu atas LaporanKeuangan 2014.. 1 (Satu) buku laporan tahunan Koperasi Karyawan PT Mustika Ratu,Tbk tahun ke2 Kepengurusan Periode 20112014 pada tanggal 29 Juli2014.. 1 (Satu) buku Certified Public Accountants & Consultan (Agus Ubaidilah& Rekan) tentang Laporan Auditor Independen, Laporan Tahunan danLaporan Keuangan Koperasi Karyawan PT Mustika Ratu, Tok

Putusan Nomor 36/B/PK/Pjk/2021dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukumyang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumptionjustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukumdan asas kecermatan, karena in casu berupa substansi telah didukungdengan bukti yang cukup memadai bahwa pembukuan PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tahun 2011 diauditoleh kantor akuntan public Hendrawinata Eddy

UNSUR DIMUKA UMUM SECARA BERSAMASAMA ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminology hukumyang perlu diuraikan terlebin dahulu) sebelum Majelis Hakim akanmempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidak unsur ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum ialah ditempat dimana public atau orang banyak/umum dapat melihatnya/ terlihatoleh umum atau secara terbuka (openlij) sedangkan secara bersamasama(met verenigde krachten) didalam penjelasan UndangUndang maupunYurisprudensi tidak

seketika itu juga sertaadanya suatu kesadaran dari para terdakwa, bahwa mereka melakukan suatukerja sama (bewuste samenwerking) untuk melakukan pemukulan terhadapsaksi korban KETUT SUASTAWA ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kejadiandimana terdakwa dan terdakwa Il memukul saksi korban KETUTSUASTAWA ;yaitu di jalanan dekat Mess PU Desa Doloduo Kecamatan DumogaBarat Kabupaten Bolaang Mongondow, hal mana Majelis Hakim berpendapatjalanan tersebut adalah tempat umum, tempat dimana public

selama proses pemeriksaan di persidangan Majelistidak melihat adanya halhal atau suatu alasan apapun yang dapat melepaskanterdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwaharuslah dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAPterhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai denganperbuatannya;Menimbang, bahwa dari pengertian Teori Hukum Pidana (Public

ataupun data dalam berbagai bentuk lainnya yang di postingserta komentar di Media Sosial Facebook adalah termasuk kedalam katagoriInformasi Elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidakterbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopyatau sejenisnya), huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasiyang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang (public

YAMLIKS AZIKIN Nomor:11/73.09/P2T/I/2019 tertanggal 24 Januari 2019, selanjutnya diberitanda bukti P3 ;d) Fotocopy Surat dari penilai atau penilai public perihal nilai ganti kKerugian,selanjutnya diberi tanda bukti P4 ;e) Fotocopy Surat Penyampaian Berita Acara dari Sekretariat PengadaanTanah Kantor Pertanahan Kabupaten Maros Nomor147/73.09/P2T/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 mengenai bidangtanah yang Pemilinya tidak diketahui keberadaannya dan Fotocopy BeritaAcara Hasil Musyawarah Penetapan

Kalkulasi Biaya tanggal 4 Agustus 2017 (Target dan KalkulasiBiaya 4 Agustus 2017).Bahwa Target dan Kalkulasi Biaya yang dikirimkan oleh Tergugat tersebutberkaitan dengan kampanye pemasaran yang dilakukan oleh Tergugat untukkepentingan Penggugat yang antara lain terdiri dari:(i) Kampanye nama dagang dan perusahaan Penggugat;(ii) Pembuatan stan di mallmall tempat sentra belajar Penggugat berada;(iii) Konferensi pers Penggugat;(iv) Peluncuran sentra belajar Penggugat di Mall Pacific Place; dan(v) Public

(ii) Kegiatan below the line;(iii) Program dan kegiatan digital;(iv) Hubungan public; dan(v) Hubungan pemasaran pelanggan.Bahwa sebagai bentuk implementasi dari halhal tersebut di atas yangdituangkan dalam Surat Penunjukan, Tergugat kemudian menyusun Targetdan Kalkulasi Biaya sebagaimana tertuang dalam Target dan Kalkulasi Biaya8 September 2017 yang merupakan satusatunya Target dan Kalkulasi Biayayang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.Bahwa selain Target Leads, di dalam kerjasama antara Tergugat

Bahwa saksi melihat postingan terdakwa tersebut denganmenggunakan Handpone pribadi saksi dengan merk Samsung A71Warna biru dengan imei : 354915110978856/01 imei 2354916110978854/01 Bahwa yang melihat dan mengetahui postingan di media socialFacebook yang dilakukan oleh akun facebook MUSTAKIM dan postinganpada WhatsApp 0812 5336 6065 yang memuat Kesusilaan yaitu banyakorang dan public serta ada keluarga saksi juga yang melihatnya yaitusaksi SAMRIANA dan saksi MARTA Bahwa setelah saksi mengetahui perihal

Catrine NyaEdward /MUSTAKIM dan postingan pada WhatsApp 0812 5336 6065yang memuat Kesusilaan, yaitu banyak orang dan public; Bahwa setelah saksi mengetahui perihal postingan dimedia socialfacebook atas nama Catrine Nya Edward milik terdakwa yang memuatKesusilaan, kemudian saksi screnshoot lalu saksi kirimkan kepada saksikorban melalui lewat chatingan Whats App dan pada saat itu saksibertanya kepada saksi korban ini Kamu yang bikin statuskah kemudiandijawab oleh saksi korban tidak.

., M.T.namun Ahli tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telahdipanggil secara sah dan patut sehingga atas persetujuan terdakwa,keterangan Ahli tersebut dibacakan sebagaimana keterangan dalamBerita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pokoknya sebagai berikut ;e Bahwa berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2012 bahwapenyalur akhir bahan bakar minyak subsidi adalahpenyalur yang memiliki perjanjian kerjasama denganBadan Usaha yang mendapatkan Penugasan PSO(Public servis Obligation) dari Pemerintah seperti

lebihsebanyak 15 (lima belas) kali ; Bahwa benar terdakwa menjual bahan bakar minyakjenis solar pada pengecer di Desa Sungai Manauseharga Rp. 220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah)per jerigen dan keuntungan yang diperoleh terdakwaadalah sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)untuk sekali angkut ; Bahwa benar berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2012bahwa penyalur akhir bahan bakar minyak subsidiadalah penyalur yang memiliki perjanjian kerjasamadengan Badan Usaha yang mendapatkan PenugasanPSO (Public