No. 1324 K/Pid.Sus/20131 Menetapkan supaya Terdakwa dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu No. 32 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 / PN.BKL tanggal 15 Februari2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:621 Menyatakan Terdakwa SUHARMUN,S.T BIN M.

Lebong Tahun Anggaran 2010, tetapisebagaimana terlampir dalam Dokumen Penawaran, pada saat mengikutipelelangan umum yang ditawarkan adalah bahan merk Serasi ByMaxistyle, sebagaimana tersebut dalam Putusan No.32/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL.

Lebong Tahun Anggaran 2010 adalahselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menerangkan bahwa"merk bahan yang tercantum dalam kontrak tersebut adalahmerk Serasi", sebagaimana tersebut dalam PutusanNo.32/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL.

No. 1324 K/Pid.Sus/201376sebagaimana tersebut dalamPutusan No.32 / Pid.B / TIPIKOR /2012 / PN.BKL.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ M.S. Lumme, S.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT, S.E.Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat ;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARDFREDY PAAT, S.E.Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilandan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 / AktaKasasi Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PT.MDO., Jo Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd.

Tipikor Smg. Sejak tanggal19 September 2011 s/d. tanggal 18 Oktober 2011 ;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang tanggal11 Oktober 2011 No. 63 / Pen. Pid. Sus. / 2011 / PN. TIPIKOR. Smg.Sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d. 17 Desember 2011.Penetapan Pembantaran Hakim Pengadilan Tipikor Semarangtanggal 28 Oktober 2011 No. 74 / Peng.Pid / Sus. / H / 2011 / PN.TIPIKOR. SMG. dilakukan pembantaran sejak tanggal 31 Oktober2011 s/d 09 Nop. 2011 ;.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 8 Desember 2011 No. 106/Pen.Pid/TPK/2011/PT.Smg. Sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d. 16 Januari 2012.5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor KE2 pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 11 Januari 2012 No. 7 /Pen.Pid./TPK/2012/PT.Smg. Sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d. 15 Pebruari 2012Terdakwa di persidangan didampingi oleh YOS BAMBANGSUHENDARTO, SH. MH., ARYO GARUDO WIDODO, SH.

Sumbing No.490 Cacaban Timur Magelang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2011 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang, di bawah Nomor 182/Pid/KKH/2011/PN.Smg ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 27 Juni 2011 No.50/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg. tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal O05 September 2011Nomor : 50/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang PerubahanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini.3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri 24 Juni 2011 Nomor : B538/0.3.13/Ft.1/6/2011 tentang pelimpahan perkara ini untuk diperiksa menurutacara pemeriksaan khusus .4.

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di PengadilanNegeri Semarang tertanggal 30 Juni 201 No. 50/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang penetapan hari persidangan perkara ini.5. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2011 NO.REG.PERKARA : PDS02/MGL/06/2011 .6.

(dua belas ribu limaratus meter persegi) kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus juta rupiah) karena retribusi IMB tersebut merupakanPendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kepentingan pembangunan KotaTernate yang sampai sekarang ini belum disetor/dibayar oleh Tergugat ;Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Ill dalam persidangannya selakuterdakwa membuat Penggugat dirugikan baik secara fisik dan psikis karenadalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor22

dengan Tahun2013;Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat tidak teroukti melakukantindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama denganTergugat Ill terhadap penyimpangan dalam proses penerbitan IzinMendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan HotelJatiland Tahun 2010, yang telah mengakibatkan terjadinya kerugianKeuangan Negara cq Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesarRp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)sebagaimana dalam Putusan Pengadilan TIPIKOR

Panitera/Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 13 Juni 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi II pada tanggal 12 Juni 2019, kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi Il, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni2019 sebagaimana

RedakSi ......... 0.0. .cccccecesece cee cee eeeeeees Rp 10.000,00Jumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Yusi Lindafen (Pemohon).BandaAceh, Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAHala mar tan Sera Feggiapan Nomor 156/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19610712 198203 1 004

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Bengkulu, 5 Desember 2018Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 8(delapan) lembar diberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 394/Pat.P/2018/PN Bgl

No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMRnegara terhadap saksi ARDIANSYAH (selaku Ketua Panitia Pekan OlahragaPenyandang Cacat (PORPC) dan saksi TAUFIEQ SUSANTO selakuBendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yang perkaranyasudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Samarinda dan masih upaya hukumbanding) dan saksi H. PRASETIANTO (selaku Ketua NPC Provinsi Kaltimyang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yaitu terdakwaGUMANTORO, S.ST.

Bahwa dihubungkan sesuai dengan putusanMahkamah Konstitusi bernomor 25/PUUXIV/2016, Menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Dalam putusannya, Mahkamahmenilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsurmerugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanyaakibat (delik materil).

MenurutnyaAhli bekerya hanya bersumber pada pemberi data dalam hal ini pihakKantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tanpa melakukancroscek and balance.Bahwa audit seharusnya dilaksanakan secara professional dan independent.Bahwa sifat kerugian negara dalam pasal 3 UU Tipikor harus bersifatactuallose sehingga pemeriksaan kerugian negara tentunya harus akurat.

Dengan Demikian juga terdakwa tidak memiliki Kewenangan apapundalam pelaksanaan kegiatan PEPARNAS Riau 2012, sehingga tiada pidanatanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), bagaimana terdakwa dapat dipidanatanpa ada perbuatan materiilnya.Sehingga unsur 3 UU Tipikor tidak terpenuhi.PENJELASAN UNSURUNSUR PASAL 15 UU TipikorSetiap orang yang melakukan percobaan, Pembantuan atau Pemufakatan JahatSebab dalam Pasal 15 Jo Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor hanya dapatditerapkan dalam hal terjadi

Dengan demikian meeting of mind/kesepakatantidak pernah ada.Demikian juga terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sementara mereka Ardiansyahadalah masyarakat sipil sehingga keduanya bukan Pegawai Negeri Sipil, tetapimemiliki kualitas yang berbeda sehingga subyek hukum pasal 15 UU Tipikor ini tidakterpenuhi.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013, sekedar tentang pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------- Menyatakan terdakwa Ida Ayu Sri Astuti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut ; ---------------------------------------

TinggiDenpasar untuk pemeriksaan tingkat banding, sebagaimana diamanatkanketentuan pasal 236 ayat (2) KUHAP ; Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa PenuntutUmum maupun Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan tatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karenaitu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum padapokoknya mengemukakan alasanalasan sebagai berikut : Tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor

tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar tentang lamanya Terdakwa dihukum32 Tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar mengenai tidak dijatuhkannya uangdenda pada terdakwa ; Dengan alasan tersebut mohon agar Terdakwa dijatuhi hukumansebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa PenuntutUmum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukanmemori

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar Nomor18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013, sekedar35tentang pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusanselengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Ida Ayu Sri Astuti tersebut diatas,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primairtersebut ; Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaantersebut ; Menyatakan terdakwa

Imam Supeno bin Yakub);Dikembalikan ke kas Negara;Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No. 03/Tipikor/2011/ PT.Plg, tanggal 8 September 2011 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwatersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Mei 2011 No.926/Pid.B/2011/PN.Sky yang dimintakan

No. 729 K/Pid.Sus/2012Terdakwa dari pertanggungjawaban hukum dan membatalkan putusanPengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 03/Tipikor/2011/PT.Plg, tanggal 8September 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 926/Pid.B/2010/PN.Sekayu tanggal 23 Mei 2011.

Oleh karenanya sudah sewajarnya apabilaputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 03/Tipikor/2011/PT.Plgtanggal 8 September 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 926/Pid.B/2010/ PN.Sekayu tanggal 23 Mei 2011 dinyatakan dibatalkan dalamtingkat kasasi ini;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan danputusannya karena pengembalian

puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satuunit rumahnya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 04/PIDTIPIKOR/2014/PTBNA tanggal 22 Juli 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan TerdakwaABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang telahmenjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalammemeriksa dan mengambil keputusan perkara telah melakukan kekeliruandengan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehinggapidana yang dijatuhkan dan besar uang pengganti yang harus dibayar olehTerdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, hal tersebut dapat dilihat daribanyaknya faktafakta di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi

/ Tipikor Banda Aceh, antara lain sebagai berikut :a.

Terdakwa yang berakibat tujuandimaksud tidak terpenuhi;Bahwa dengan mendasarkan pada program pemerintah yang sedang giatgiatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, di manaTerdakwa selaku Kepala Desa Pantan Reduk seharusnya memberikancontoh atau sebagai teladan yang baik bagi masyarakat, maka penjatuhanhukuman yang dijatunkan terhadap Terdakwa terlalu ringan belummemenuhi rasa keadilan masyarakat;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan olehPengadilan Tinggi Tipikor

Banda Aceh yang lebih rendah dari putusanPengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada diri Terdakwa, maka jika dilihatdari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (Sesuai dengan bunyiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatunkan oleh PengadilanTinggi Tipikor Banda Aceh belum memberikan dampak positif gunamendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkarayang

No.2053 K/Pid.Sus/2012Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim AnggotaMajelis yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof.

Mohammad Askin, SH. tersebut harusdimuat dalam putusan perkara ini ;Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof.Dr. Mohammad Askin, SH., berpendapat bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi)telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :> seperti dikemukakan dalam memori banding yaitu pemilikan perusahaantersebut bukanlah kepemilikan sesungguhnya, namun kepemilikan didepan Notaris.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana SondangPandjaitan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. ttd/Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.ttd/M.S. Lumme, SH.Hal. 23 dari 24 hal. Put.

Namun setelah adanya OTT KPK,baru diberikan uang perawatan mobil;Sepengetahuan saksi, di Lapas Sukamiskin untuk napi pidanaumum dan tipikor digabung dan mulai ada pemisahan blok antaranapi pidana umum dengan tipikor dimulai tahun 2013;Sepengetahuan saksi, Fahmi Darmawansyah adalah napi tipikor;Sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah napi pidana umum;Saksi menjadi supir ambulance Lapas sejak tahun 2017;Surat tugas izin pengawalan dan berobat diterbitkan oleh bagianKamtib dan Perawatan serta harus ditandatangani

Arahan tersebut sekitar satu atau dua kali ;Renovasi yang dilakukan Terdakwa ANDRY RAHMAT adalahsepengetahuan WAHID HUSEN ;Selama saksi menjadi PLh KPLP yang melakukan renovasiadalah hanya Terdakwa ANDRY RAHMAT ;Saksi mengetahui Terdakwa ANDRY RAHMAT sering dipanggiloleh WAHID HUSEN untuk melakukan pijit urut ;Saung besar letaknya di dekat masjid jumlahnya sekitar 32.Tetapi sekarang sudah dihancurkan ;Yang memiliki saungsaung tersebut adalah napi tipikor ;FAHMI DARMAWANSYAH, TUBAGUS CHAERI WARDHANA

yangdi putus oleh PN Tipikor Jakarta Pusat, PN Tipikor Bandung,dil.Hal.106 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Bahwa saksi saat menjabat selaku kepala Lapas Sukamiskindi tanggal 17 Maret 2018 saat apel sertijab saksi, kemudianselang berapa hari setelah pelantikan saksi, ada perkumpulanpaguyuban warga binaan Tipikor Lapas Sukamiskin yang inginmenghadap saksi, saat itu yang menghadap saksi kurang lebih6 orang menghadap saksi diantaranya Djoko Susilo, yanglainnya saksi lupa, pada saat itu mereka

Sebelumnya Terdakwamenjadi tamping CHARLES MAHESANG tahanan tipikor juga.Terdakwa sempat menjadi tamping 2 tahanan yaitu CHARLESMAHESANG dan Fahmi Darmawansyah.Bahwa jaman DEDY HANDOKO (kalapas lama), FahmiDarmawansyah pernah ijin berobat ke luar lapas. Bahwa yangmengurus perijinan berobat Fahmi Darmawansyah adalahHal.163 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Terdakwa.

,MH, (hakim adhoc tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga RABU, tanggal 20 Maret 2019, olehHal.227 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu olen NOKROHAYATI,SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi PenasihatHukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,DARIYANTO, SH.,MH. SUDIRA, SH.,MH.Dr. H.

Katamso, Kompleks Centrium Business Centre No.7&8 Medan, Telp. (061) 4574228 Ext.117, dalam hal inibertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semulaPenggugat;MELAW AN;Kasim, Lakilaki, Warga Negara Indonesia, Umur 47 Tahun, PekerjaaanWiraswasta, Alamat Jalan Mohd Jam Belakang, KelurahanKampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh,Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Tergugat;Pengadilan Tinggi/ Tipikor tersebut

;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 21 Juni 2017 Nomor 46/Pen.Pdt/2017/PTBna, serta berkas perkaraputusan Pengadilan Negeri banda Aceh Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Bna,tanggal 4 Januari 2017 dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara ini ;halaman 1, Perkara Perdata Nomor. 46/Pdt/2017/PTBNATENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Juni2016 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh padatanggal 10

Maka dengan demikian baik Judex Facti PengadilanNegeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sama tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya;5.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh seharusnyadalam membuat pertimbangan hukumnya terhadap Putusan Sela dariPengadilan Negeri Meulaboh membuat pertimbangan hukum atas perjanjiankredit antara Pengguga/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi denganTergugat I/Terbanding sekarang Termohon Kasasi I.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal

PUTUSANNomor : 1714 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : H.

PaniteraMuda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2013, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut;Hal. 21 dari 96 hal. Putusan Nomor : 1714 K/PID.SUS/2014Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 76/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Jo. Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.,Jo.

Menyatakan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tidak berwenangmengadili Perkara a quo;3. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum;4.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang (JudexFacti) dalam putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg adalah:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang memeriksa dan mencermati berkas perkara suratsuratbukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Januari 2013 Nomor77/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg, serta memperhatikan memori bandingyang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor

Putusan Nomor : 1714 K/PID.SUS/201413.14.15.Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasan danpendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding;Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarangtersebut di atas, maka pertimbangan hukum yang dipergunakan dalammenjatuhkan putusan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalahpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor :77/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor Smg.

Putusan Nomor 1519 K/Pdt/2015Usaha Bandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung,diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Bandung;(2) Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;(3) Atas kerugian tersebut diatas sangatlah wajar Penggugatmendapatkan ganti rugi immateril sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);14. Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Tergugat harusdihukum guna membayar kerugian materiil Penggugat yaitu:a.

Putusan Nomor 1519 K/Pdt/201516.17.18.19.Bandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagaisaksi di Pengadilan Tipikor Bandung;2. Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;3.

Menyatakan Penggugat Mengalami Kerugian secara Immateriil :(1) Karena Penggugat nyatanyata secara moril telah merugikanPenggugat karena menimbulkan beban pikiran akibat harusberperkara di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata UsahaBandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagai saksidi Pengadilan Tipikor Bandung;(2) Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;(3) Atas kerugian tersebut diatas sangatlah wajar Penggugatmendapatkan ganti rugi immateril sebesar Rp1.000.000.000,00

Rp5.012.500,00 (lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) untukmembayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terletakdi Jalan Setrasari Kulon Nomor 7, Kota Bandung;10.Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialamiPenggugat:(1) Karena Penggugat nyatanyata secara moril telah merugikanPenggugat karena menimbulkan beban pikiran akibat harusberperkara di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata UsahaBandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagaisaksi di Pengadilan Tipikor

PUTUSANNomor : 1792 K/PID.SUS/2014.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : BAREN AMBARITA, S.T.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, sejak tanggal 11 November 2013sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari2014;4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;5.

Abdul Latif, S.H., M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungberpendapat lain dengan pertimbangan, yaitu:a.

,M.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum Ttd/ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.MTtd H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,Ttd/Sri Asmarani, SH.

tentangpermohonan PHO;Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini tetap terlampir dalam berkasperkara;7Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang Nomor: 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 20 November 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal Agustus 2012 Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan Banding tersebut;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat Banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 13/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg Jo.

Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2013, Terdakwa HanyIndriani Hutagalung mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2013 dari Terdakwatersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 15 Februari 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan

Kasasi pada tanggal Februari 2013 sertamemori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 15 Februari 2013, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor

ISRAJUDDIN haruslahdibebaskan dari dakwaan Primair Penunutut Umum tersebut;Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding sependapatdengan Petimbangan hukum Majelis hakim Tipikor yang menyatakanbahwa unsur Secara Melawan Hukum* pada dakwaan Primair tidakterpenuhi, maka dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakantidak terbukti dan karenanya Terdakwa Drs. ISRAJUDDIN haruslahdibebaskan dari dakwaan Primair Penunutut Umum tersebut;2.

menyatakan dalampertimbangan hukumnya bahwa: Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis HakimTipikor unsur ke2 (dua) dari dakwaan Subsidair yakni DenganTujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasidari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi secarahukum;Bahwa Penasehat Hukum Pembanding / Terdakwa tidak sependapatdengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut di atas yang menyatakan bahwa menurut hemat MajelisHakim Tipikor

Konwe Utara,sehingga berdasarkan tanggungjawab tersebut Terdakwamenganggap bahwa pertanggungjawaban yang telah dibuat olehBendahara sudah benar sehingga Terdakwa menandatanganinya;Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman89 dari 103 halaman, pada paragraf ke 6 yang menyatakan dalampertimbangan hukumnya bahwa: Menimbang, bahwa menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) MenyalahgunakanKewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukannya telah terpenuhi

S.Sos sebesar Rp. 20.000.000,dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada BendaharaPengeluaran untuk melakukan pembayaran yang tidak sesuaidengan anggaran sebagaimana yang teruang dalam DIPA;Dan Terdakwa tidak pernah menyetujui dan atau membuatpersetujuan baik secara tertulis dan ataupun lisan kepadaBendahara pengeluaran untuk membuat pertanggungjawaban yangtidak sesuai dengan semestinya, dan hal tersebut tidak dapatdibuktikan selama dalam proses persidangan;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tipikor

PenggunaAnggaran, makanya rekomendari BPK adalah TPTGR dan bukanTGR ;dan banyak lagi faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak bersalah, namun SARMIATIH,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran yang seharusnyamempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimanapengakuannya yang telah dituangkan dalam Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 008/TPTGR/LHPBPK/2019, tanggal 11 Desember 2019 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim Tipikor