oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampaidengan tanggal 28 November 2018;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Manokwari Nomor :W30U7/319/HK.07/3/2017 tanggal 1 maret 2017 Perihal : Pengiriman BerkasPerkara Banding No 11/Pid.SusTPK/2016/PN Mnk a/n : Ir Marthen LutherRumadas,MSi;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS10/MANOK/04/2016tanggal 3 mei 2016, pada pkoknya memuat sebagai berikut :PRIMAIRBahwa ia terdakwa Ir.

Menimbang bahwa Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum telahdiberitahukan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya pada hari selasa tanggal 13desember 2016 demikian juga Permohonan Banding Terdakwa pada hari itu jugadiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, masingmasing berdasarkan AktaPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Mnk;Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 12 desember 2016, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR

sesuai Akta Tanda TerimaMemori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN Mnk, telah diberitahukan dan diserahkanHalaman 23 dari30 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PT JAP.kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari jumat tanggal 3 pebruari 2017 sesuai AktaPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Mnk;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 16 pebruari 2017, yang telah diterima Wakil Panitera PengadilanNegeri/PHI/TIPIKOR

Surat nomor: W30U7/264/HK.01/II/2017 tanggal 13 pebruari 2017 Perihal: Surat Pemberitahuan MempelajariBerkas Perkara;Menimbang bahwa setelah membaca Akta Telahn Mempelajari Berkas PerkaraBanding Nomor 11/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN Mnk kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnyapada hari rabu tanggal 15 pebruari 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal16 pebruari 2017;Menimbang bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan TambahanMemori Banding yangditerima Wakil Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR

PU TUSANNomor : 06 / TIPIKOR / 2013 / PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: PUJLISTINA ;: Bantul ;: Perempuan. ;: Indonesia.;: Islam

Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 28 November 2012 Nomor :46/PNH/XI/2012/P.Tpkor.Yk terhitung sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 18 Desember 2012Nomor : 46/PNH/XI/2012/P.Tpkor. Yk terhitung sejak tanggal 28 Desember 2012sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ; 9.

Advocates LegalConsultants ........Cosultants yang berkantor pada : KARTIKA DEWI & PARTNERS alamat JalanAdhyaksa I/8, Perumahan Banteng Baru, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman ; n PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; wonnnnn= Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 April 2013No.06/TIPIKOR/2013/PTY.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumdan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan minta banding;Telah membaca Akta tanggal 12 =Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding Jaksa PenuntutUmum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.

TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;Telah membaca Akta tanggal 10 Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding PenasehatHukum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;Telah membaca Akta tanggal 12 Agustus 2016 Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN.

Bgl, tentang pemberitahuan permintaan bandingdari Penasehat Hukum terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;Telah membaca Akta tanggal 15 Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMataram , sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 10 Agustus2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 Mei 2015 Nomor14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah );40Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimanaternyata dalam Akta Permintaan Banding No 11/Pid.Sus.TPK/ 2015/PN.Mtr, tertanggal 13 Mei 2015, yang mana permohonan bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaTerdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Mei 2015,sebagaimana

ternyata dalam Akta Pemberitahuan PermohonanBanding No.11/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimanaternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)masingmasing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20Oktober 201 3.~~ ~~ mn nn nnn nnn nnn5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Oktober 2013sampai dengan tanggal 19 Nopember 20193 6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 19 Desember 2013.

SIKKY, SH Catatan : Putusan dalam Perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, olehkarena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan upaya hukumbanding;36UNTUK TURUNAN RESMIPANITERA/SEKRETARIS TIPIKOR,PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG,SULAIMAN MUSU, SH.NIP. 19580808.198103.1.003

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRpvs.000, (Iria, MIGU PUI) ~~~==~n nan nnn rin nnn neemMembaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan NegeriDenpasar, Nomor : 48/Pid. Sus Tpk/2015/PN.DPS. pada tanggal 29 Agustus 2016 yangaltiat Seba al DSKIKUT: sae annnememmeennnmsessnennnmmeseRsienHmes Re ERH HSM REH RMS SSHASRRERARRES1.Menyatakan Terdakwa Dr.

IHATSUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar selaku Anggota Majelis, dan putusan mana pada hari ini Jumat, tanggal 7Oktober 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, olehMajelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatasdibantu oleh GEDE IRIANA, S.H., M.H.

telah tidakmemenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimanahukum yang dicitacitakan;Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri JanthoNomor:278/Pid.Sus/2020/PNJth, tanggal 01 Maret 2021,adalah telahsalah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telahtidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan danmemberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasakeadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicitacitakan;Bahwa Pengadilan Negeri/Tipikor

adalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepadaJaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman dan menghukumTerdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakinibahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa memilikijiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memiliki prinsip untukmenegakkan keadilan seperti yang mulia bapak Bismar Siregar.PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

dari penegakhukum sampai tanggal 29 Desember 2020 namun tidak ada tindak lanjut dari pihakKepolisian untuk meminta keterangan kepada PENGGUGAT, kemudian padatanggal 29 Desember 2020 PENGGUGAT mengirim surat bernomor : 52/2020tertanggal 29 Desember 2020 kepada Kapolresta Sidoaorjo melalui Pos, yangintinya PENGGUGAT selaku Pelapor meminta informasi PerkembanganPenanganan Perkara, yang kemudian pada tanggal 07 Januari 2021 PENGGUGATsecara langsung datang ke Mapolresta Sidoarjo menghadap staf Unit Tipikor

, danmendapat jawaban dari staf Unit Tipikor yang intinya bahwa pihaknya baru sajaHalaman 6 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY10.11.12.13.menerima disposisi atas surat PENGGUGAT nomor 52/2020 tertanggal 29Desember 2020 dan dijelaskan bahwa unit Tipikor sebelumnya tidak pernahmenangani perkara dugaan Money Politik dari Desa Pekarungan kecamatanSukodono Kabupaten Sidoarjo.Bahwa, akhirnya menjadi jelas bahwa TERGUGAT 1 selama ini belum pernahsecara resmi meneruskan penyelesaikan laporan

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu Rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjmtanggal 7 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa M, MARLI, SE Bin (Alm) SAYAN tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatuprimair.Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.Menyatakan terdakwa

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 7 Februari2012 Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan bandingtersebut;3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp. 2.500,00.

(duaribu lima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegenPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2012 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriPengadilan

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejaktanggal 18 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013, di Rutan;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d 15 Oktober 2013, di10.

Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 25 Juli 2013;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Tela Me@Mbaca, : ~nn nn none nn none nenenenenennnnnennnnananenanannnan. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :06/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.GSmda tanggal O06 Februari 2014 tentangPenetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkaratersebut dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim ;Il. a.

Tipikor/2012/PN.Smda, amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa HERMANPANGANROY Bin PANGANROY, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI =;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaHERMAN PANGANROY Bin PANGANROY ,dengan pidana penjara selama 4 (empat)74tahun dan 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengankurungan selama 4 ( empat) bulan ;3.

Tipikor/2013/PN.Smda dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannyayang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secra sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada77dakwaan primair, demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepadaterdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan untuk membayar uangpengganti dan jumlahnya, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbanganpertimbangan

Tipikor/2013/PN.Smda, yang dimintakan banding sekedar rumusankualifikasi tindak pidananya, sedangkan amar putusan selebihnya akandikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya akan berbunyi sebagaiFST TRG, mmm an nnn nn cn em~ 0781. Menyatakan Terdakwa Herman Panganroy Bin Panganroy tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secaraberlanjut;2.

,M.H masingmasing Hakim Tinggi PengadilanTinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Juli 2017 Nomor52/Pen.Pdt/2017/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini ditingkat banding.

tanggal 10 Juli 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal15 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor112/Srt.Pdt.Kas/2019/PN JKT PST Nomor 67/Pdt.G/2018/PN JKT PST yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Putusan Tipikor Nomor9/Pid.SusTP,K/2020/P.

SUTIKNO secara lisan.Bahwa saksi tidak tahu siapa semua yang diambil/oungut biayapengurusannya untuk Semua warga/pemohon sertifikat Prona, namun ia hanyamengetahui beberapa warga/pemohon yang melakukan pembayaran biayasertifikat antara Ratsan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN Mksa.

SUNARMGan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN Mksd.H. MU Palin 64 dari 103e. ANJARSARI, dan masih ada lagi beberapa warga yang ia lupanamanya, yang jelasnya jumlah sertifikat yang terdaftar pada saat itusebanyak 50 Persil.Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa tahun 2016 adalah PJS KepalaDesa Sukaraya LK.

Luwu Utara;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian faktafakta tersebutdiatas oleh Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;Putusan Tipikor NomorAd.3.

Panitera Pengganti,Sugeng,SH.MHPutusan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN MksHalaman 103 dari 103

PNBP....... 000 ccceee cee eee ee eee eee eee eseeeeeneeeees Rp. 5.000, Jumlah Rp. 196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ IV /2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Chaidir (Pemohon).Banda Aceh, 09 April 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBna

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 218/Pat.P/2019/PN Bgl

CB030300;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;3 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepadaTerdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura No. 13/Tipikor/2011/PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena

CB030300;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;7 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura No. 17/Tipikor.Banding/2012/PT.JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui;e Menyatakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura

No. 13/Tipikor/2012/PN.Jpr., tanggal 20 Juni 2012, batal demi hukum;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRITS AYERI

JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jayapura No. 13/Tipikor/2012/ PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 harusdiperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dan amarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaikipertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh

JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jayapura No. 13/Tipikor/2012/PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 sekedarmengenai pertimbangan dan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah

Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 17 Juli 2021 s/d tanggal 15 Agustus 2021;5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 16 Agustus 2021 s/dtanggal 14 September 2021;6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 13 November 2021 ;7.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 14 November 2021 s/d tanggal 13 Desember 2021 ;8. Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27ayat (1) KUHAP sejak tanggal 19 November 2021 s/d 18 Desember 2021;9.

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27ayat (2) KUHAP sejak tanggal 19 Desember 2021 s/d 16 Februari 2022 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gilberttius William Siung, S.H danLevry Smaut Kapitan, S.H, beralamat di Karkameng, RT 01,RW 01, KelurahanHal 1 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2021/PT KPGMutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021 yang didaftarkan

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain, mohonPutusan yang seadiladilnya bagi Pemohon Banding/Terdakwa (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtanggal 1 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kelas A Kupang, sesuai Tanda terima Memori Banding Nomor39/Akta Pid.SusTPK/2021/PN Kpg, tanggal 09 Desember

tanggal 7 Desember 2021 yang menerangkan telahmemberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajariberkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiKupang;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang, Nomor 57/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg, dijatunkan padatanggal 15 November 2021 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor

pengkajian atau pendalaman terhadapKTUN tersebut, ternyata KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutanyang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam, hal iniadalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:06/Pid.B/PN.JKT Pst, tertanggal 16 September 2008 yang diperkuatolehPutusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pidsus/2009 tertanggal 3Agustus 2009 dengan terpidana TENGKU AZMUN JAAKFAR (MantanBupati Pelalawan) dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor

Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman sebagaimana tersebut diatasadalah berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatanhukum tetap (BHT), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 06/Pid.B/PN.JKT Pst, tertanggal 16 September 2008 Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pidsus/2009 tertanggal 3Agustus 2009 dalam kasus atas nama TENGKU AZMUN JAAKFAR(Mantan Bupati Pelalawan) dan kemudian didasarkan pada PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor

Bukti P2324.Bukti P24Perusahaan Terkait Korupsi Kehutanan di Riau CacatHukum ( Sesuai dengan print out) ; Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tertanggal 12 Maret2014 dalam Kasus Pidana atas nama H.M. Rusli Zainal,Mantan Gubernur Provinsi Riau, (fotokopi sesuaidengan salinan resmi) ; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 11/TIPIKOR/2014/PTR, tanggal 24 Juli 2014, denganterpidana H.M.

RUSLI ZAINAL (Mantan GubernurProvinsi Riau), yang isinya adalah menguatkan PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tertanggal 12 Maret2014 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1648K/Pid.Sus/2014. Tertanggal 17 Nopember 2014, denganterpidana H.M.

., Permohonan banding mana oleh Jurusita PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2019, sedangkan pemberitahuankepada Penuntut Umum tanggal 27 November 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penuntut Umum telahmengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan TipikorHal 45 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKpada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Desember 2019, dan memoribanding

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Hal 46 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebutdiatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakimtingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secarasubsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang

Terdakwa Yusmardi, ST sebagaimana diuraikan dalammermori bandingnya, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanSubsidair melanggar ketentuan Pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan pengadilantingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding terlebin dahulu akanmempertimbangkan alasan memori banding Pembanding/Penuntut Umum,sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan Terdakwa Yusmardi, STapakah telah mencocoki Pasal 3 UU Tipikor

sebagaimana dimaksudkanHal 47 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKPembanding/Penuntut Umum karena Terdakwa secara khusus telah memenuhidefinisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dimaksud dalam rumusanPasal 1 UU Tipikor Jo Pasal 1 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat, harus dikembalikan kepada ilmu hukum pidana yang menempatkanmasalah dasar pemidanaan pada perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawabanpidana.Menimbang