• ;Bahwa objek sengketa a quohanya bersifat rekomendasi dan informatif,yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindaklanjut dari pihak yang meminta untuk dilaksanakannya audit dalam hal iniadalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor; Bahwa sifat objek sengketa a quo (LHAI dan LHPKKN) yang hanya bersifatrekomendasi, dan informatif tersebut dapat terlihat secara nyata dalam prosespenggunaannya (tindak lanjutnya) yaitusetelah diserahkannya objek sengketa aquo kepada penyidik,

  KALIMANTAN BARAT TENTANG .....; Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah sangat keliru danmenyesatkan karena Penggugat telah menafsirkan ketentuan peraturanperund angundangan berdasarkan kepentingan Penggugat semata; Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat bukan audit terhadap wajibbayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi audit tersebut dilakukanterhadap suatu kasus TIPIKOR

  Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (PenuntutUmum) yang didukung oleh alatalat bukti yang kuat serta hakim memperolehkeyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut,walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor; Bahwa sesuai uraian di atas, audit yang dilakukan Tergugat adalah gunamelaksanakan perintah undangundang di bidang hukum pidana (UU Tipikor,Bahwa Tergugat harus mendapat perlndungan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 ayat

  (2) hurufe UU Tipikor yang menyatakan: hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : LD) cag weene rene nnn cence nnn nce ne nce nce nnn nnn nn nen ene nen neem ne nnenennnnnes2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidangpengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; ; Serta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

  apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapanPenggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat melakukan upayahukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP;Dengan demikian, tidak ada kaitannya antara penetapan Penggugat sebagaiTersangka dengan terbitnya objek sengketa a quo, sehingga objek sengketa a quotidak merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara moril dan materilkarena objek sengketa a quo tidak mengakibatkan ditetapkannya Penggugat sebagaiTersangka dalam perkara Tipikor

• asec enneeennneKebangsaan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Amalou, RT.013 > RW.007, Desa Modosinal,Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ; Agama : Kristen ; Pekerjaan : Kepala Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut,Kabupaten Rote Ndao ; Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 November2013;Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2013 sampai dengan tanggal 13Desember 2013 ; 22 ono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn neeWakil Ketua Pengadilan Tipikor

  pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24Februari 2014 ; e = Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;e Diperpanjang oleh Wakil

  Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14Mei 2014 ;e Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 ;e Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli2014 ;e Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada

  Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengantanggal 03 September 2014 ; Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum LUIS BALUN, S.H dan WILLEMERENS M.KAUSE, SH berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang Nomor 03/Pen.PH/Pid/ 2014/ PN.KPG tanggal 24 Februari 2014 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku WakilKetua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

• ,M.Hum (Hakim Adhoc Tipikor) yang pada pokoknyaberpendapat bahwa perbuatan pidana korupsi Terdakwa tidak memenuhisalah satu unsur pada Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaituPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun menurut pertimbanganHakim Anggota II Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukummelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15UndangUndang

  ,M.Hum(Hakim Ad hoc Tipikor), pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tanggal 8 Juni 2016 tersebut dapatdijadikan dasar dan alasan Pembanding/Terdakwa ini patut untuk diterimaHal. 25 dari 30 hal. Put.

  ,M.Hum (Hakim Ad hoc Tipikor) a quo;Menimbang bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat;Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagaiberikut : Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Mamuju Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mam tanggal 1 April 2016juncto putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 23/PID.SUS.KOR

• PUTUSANNo. 03/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalamPeradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : BEDJO RAHARDJO ;Tempat lahir : Gunung Kidul ;Umur atau tanggal lahir : 59 tahun /07 September 1954 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun

  Desa Baleharjo ;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Wonosari, berdasarkanperintah/penetapan :=Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09September 2013 ; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeriYogyakarta, sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 2Oktober 2013 ; Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeriYogyakarta, sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1Desember 2013 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor

  tingkat banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember2013 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014 ;scccess Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 di Rutan Wonosari ;sceccecs Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20Pebruari 2014

  Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor: No: 03/ TIPIKOR/ 2014/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 16 Januari 2014, Nomor No. 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Ykds Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.

• putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan:Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwaPemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 hurufb dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhirbulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor

  (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat dari Kantor Regional Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.Reg.1/1795 C/2018 Perihal : Tindak Lanjut PegawaiNegeri Sipil Yang Melakukan Tipikor tertanggal 24 Agustus2018.

  Kabupaten Tegal dilakukan Rapat lagi yangdilakukan oleh Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian dan rapattersebut juga belum mengambil keputusan, baru disepakati untukKonsultasi ke BKN Pusat terkait daftar nama PNS PemerintahKabupaten Tegal yang telah dihukum pidana berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena masih ada perbedaan jumlah; Bahwa dari dasar surat permohonan kami dari BKD ke BKNPusat terkait dengan kejelasan permohonan penggantian daftar PNSyang terlibat Tipikor

  di Pemerintah Kabupaten Tegal maka terbit suratjawaban dari BKN Pusat tanggal 21 Desember 2018 perihal:Penambahan daftar nama PNS yang terlibat Tipikor di Kabupaten Tegal yang semula 4 orang menjadi 5 orang; Bahwa setelah terbit surat dari Kepala BKN perihal TindakLanjut Pelaksanaan Keputusan Bersama maka dilakukan sidangpenyelesaian Kasus PNS perihal Pembahasan Penyelesaian TindakLanjut PNS yang terkait Tipikor tanggal 26 Desember 2018, saran dariTim Penyelesaian Kasus Kepegawaian yang pertama

• Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;A. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September2018.Hal 1 Puts. No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI6.

  NegeriJakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :50/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018, permintaan bandingtersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnyapada tanggal 30 oktober 2018;Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor

  pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 8 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telahdiserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018;Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 12 desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padaPengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2018, dan kontra memoribanding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 17 Desember 2018Hal 39 Puts.

  Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yangdalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah );Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : DANIELDALLE PAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH Hakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK,S.H.MH, HakimHakim Tinggi , danHENING TYASTANTO,S.H.,CN, dan Drs.H.RUSYDI,S.H.

• Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa tengah di Semarang No. 38/PID.SUS/2012/PT.TPK.Smg tanggal01 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal 96 dari 101 hal. Put.

  Tipikor. Smg. tanggal 23Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima riburupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 36/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo.

  No. 2125 K/Pid.Sus/2012jumlah kerugian negara Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang benarbenar telah keliru :Judex Facti telah mengadili dengan cara mengadili dilaksanakan tidakmenurutketentuan Undangundang yaitu ketentuan Pasal 238 ayat (1) KUHAPsehingga putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.381/PID.SUS/2012/PN.YPK.SMG tanggal 01 Agustus 2012 adalah suatukelalaian yang nyata dari Majelis Hakim Judex Facti dan tidak mencerminkanrasa keadilan;Bahwa

  dari Pengadilan Tipikor yang terdiri dari :a.

  Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor;c. Semua surat yang timbul di sidang berhubungan dengan perkara itu; dand.

• Bahwa dengan demikian Surat Pengantar LHPKKN (obyek sengketa aquo) dan LHPKKN tersebut tidak memenuhi unsurunsur KeputusanTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN,sesuai sifatnya LHPKKN bukan merupakan suatu tindakan hukum TUNkarena LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang dimintapenyidik untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalamsuatu perkara dugaan tipikor ;=Bahwa LHPKKN sebagai laporan Ahli yang bersifat informatif, danrekomendasi yang tidak mengikat sebagaimana

  dimaksud dalamKUHAP, maka LHPKKN tersebut TIDAK BERSIFAT FINAL DAN TIDAKMENGIKAT karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalampersidangan hukum pidana di persidangan pengadilan tipikor yangmempunyai sifat ultimum remedium ;5.

  eecacasasanmneiscmnmanmnniscasmanmiainaanonmeensnenaeacen AesBahwa obyek sengketa a quo juga tidak tidak memenuhi unsur individualkarena hanya berisi temuan tentang adanya kerugian kKeuangan negarasecara umum dalam kasus Dugaan Tindak Korupsi PekerjaanPembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi KecamatanMaje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKaur Tahun Anggaran 2011 dan obyek sengketa a quo tidakmenetapkan dan tidak menyebutkan status hukum Penggugat ataupunpihakpihak lainnya dalam kasus dugaan tipikor

• PUTUSANNomor : 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BkIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :oOo ao fF WwW YP =NN. Nama lengkap : Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd Bin HANAFI;. Tempat lahir : Kota Donok;. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 07 Agustus 1957;. Jenis kelamin : Lakilaki;.

  PP cabang Il Palembang mengajukan permohonan pembayaransebesar 19,547 % sebesar Rp 7.684.084.109, (tujuh milyar enam ratus delapanpuluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) denganHalaman 15 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLsurat No. : 54/Ext/PP/CAB/IV/XIV/2009 yang ditujukan kepada Kuasa PenggunaAnggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.Bahwa Terdakwa Drs.

  Hidayat,STMashuri,STArpendaBahwa pada tanggal 07 Mei 2009 HARY SUBAGYO, ST Selaku ProjectManager PT PP ( Persero) membuat Surat yang ditujukan kepada ManagemenHalaman 16 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLkontruksi PT.

  Lebong.Halaman 57 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLBahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab. Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab.

  DAHRUN (Alm) :Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerahHalaman 60 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLKab.

• telah tidakmemenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimanahukum yang dicitacitakan;Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri JanthoNomor:278/Pid.Sus/2020/PNJth, tanggal 01 Maret 2021,adalah telahsalah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telahtidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan danmemberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasakeadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicitacitakan;Bahwa Pengadilan Negeri/Tipikor

  adalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepadaJaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman dan menghukumTerdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakinibahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa memilikijiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memiliki prinsip untukmenegakkan keadilan seperti yang mulia bapak Bismar Siregar.PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

• Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20Oktober 201 3.~~ ~~ mn nn nnn nnn nnn5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Oktober 2013sampai dengan tanggal 19 Nopember 20193 6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 19 Desember 2013.

  SIKKY, SH Catatan : Putusan dalam Perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, olehkarena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan upaya hukumbanding;36UNTUK TURUNAN RESMIPANITERA/SEKRETARIS TIPIKOR,PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG,SULAIMAN MUSU, SH.NIP. 19580808.198103.1.003

• Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRpvs.000, (Iria, MIGU PUI) ~~~==~n nan nnn rin nnn neemMembaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan NegeriDenpasar, Nomor : 48/Pid. Sus Tpk/2015/PN.DPS. pada tanggal 29 Agustus 2016 yangaltiat Seba al DSKIKUT: sae annnememmeennnmsessnennnmmeseRsienHmes Re ERH HSM REH RMS SSHASRRERARRES1.Menyatakan Terdakwa Dr.

  IHATSUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar selaku Anggota Majelis, dan putusan mana pada hari ini Jumat, tanggal 7Oktober 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, olehMajelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatasdibantu oleh GEDE IRIANA, S.H., M.H.

• ZULLISMAN.Menghukum para Terdakwa dengan membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor : 04/ Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PBR. tanggal 12Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RAMDANI, S.E. dan Terdakwa Il INDRAGUNAWAN, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI S.E.CARA BERSAMASAMA;Menghukum Terdakwa RAMDANI, S.E

  Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masingmasingsebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor : 16/TIPIKOR/2014/PTR. tanggal 25 Agustus 2014,yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa danTerdakwa Il;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal 12 Juni 2014 Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/ PN.PBR,yang dimohonkan

  Bahwa keliru dan salah Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbarudan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru yang memutus dan mengadili Terdakwa /Pemohon Kasasi,yaitu tentang pendapatnya mengenai laporan taksasi jaminan tanggal04 September 2008 oleh Terdakwa Il INDRA GUNAWAN, S.E. danTerdakwa RAMDANI, S.E. bertentangan dengan Surat KeputusanDireksi PT.

  Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telahmengabaikan keterangan saksi:Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaruyang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru telah mengabaikanketerangan Saksi Khairul Ihsan, Amd. selaku Pelaksana Operasional KreditBank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi, yang menyatakan jika penulisannilai jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanahseluas + 1.660 m2 beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m2 yangterletak

  Setiap Orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu Koorporasi;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;ao fF ONSebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikutmelakukan;Bahwa dari unsurunsur tindak pidana tersebut Terdakwa/PemohonKasasi menilai bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan TindakHal. 80 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diambil aliholeh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

• KabupatenSumedangAgama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Ketua PanitiaPengadaan Alat Kedokteran)Pendidikan >: S.1Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :Penyidik sejak 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012.Perpanjangan Penuntut Umum sejak 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Pebruari2012 ;Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 13 Pebruari 2012 sampai dengantanggal 13 Maret 2012 ;Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 14 Maret

  2012 sampai dengantanggal 12 April 2012 ;Penuntut Umum sejak 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 19 April 2012 sampaidengan tanggal 18 Mei 2012 ;Perpanjangan IIT Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 19 Mei 2012 sampaidengan tanggal 17 Juni 2012 ;Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 06 Juli 2012 sampaidengan

  tanggal 03 September 2012 ; Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 04 September2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ; Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 04 Oktober 2012sampai dengan tanggal 02 Nopember 2012 ; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 024 Oktober 2012 sampaidengan tanggal 22 Nopember 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 23 Nopember 2012sampai dengan tanggal

  CFP., sebagai Hakim Ad Hock Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggotayang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tanggal 30Nopember 2012, Nomor : 38/Tipikor/2012/PT.Bdg., ditunjuk selaku Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hariSELASA tanggal 8 JANUARI 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota tersebut danNANANG PRIATNA, SH.

  Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tanpadihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ttd ttd130Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH. MH. Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI. S, SH.ttdPANITERA PENGGANTI ttdNANANG PRIATNA, SH.

• Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 06 Mei 2015 terhitungsejak tanggal 08 Mei 2015s/d 06 Juni 2015 di Rutan Samarinda ;11.Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.:45/Pen.Pid.

  Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 08 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 29 Mei2015s/d 27 Juni 2015 di Rutan Samarinda ;12.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.:63/Pen.Pid.Tipikor /2015/PT.SMR, tanggal 22 Juni 2015 terhitung sejaktanggal 28 Mei 2015 s/d 26 Agustus 2015 di Rutan Samarinda ;Halaman 2 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan HukumKalimantan Timur Samarinda, berdasarkan Penetapan No.: 01/Pid.

  Tipikor/2015/PN Smr, tanggal 26 Januari 2015.Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal. 26 Mei2015, Nomor : 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda. dalam perkara terdakwatersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umumtertanggal 03 Desember 2014 Reg.

  Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

  Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiKalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini padatingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterouka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh HakimKetua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotatersebut serta dibantu oleh DRS.

• PRINT 10/N.1.22/ft.1/07/2012 sejak tanggal 3 juli 2012 s/d 22 Juli 2012 ;4 Perpanjangan Oleh ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh Terdakwa 1tanggal 16 Juli 2012 No. 03/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor Banda Acehsejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus 2012 ;Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Terdakwa 1 dan Terdakwa2 tanggal 7 Agustus 2012 No. 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA sejaktanggal 07 Agustus 2012 s/d 05 September 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Banda Aceh tanggal27

  Agustus 2012 No. 17/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA , sejak tanggal06 September 2012 s/d 04 Nopember 2012 ;Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal25 Oktober 2012 No. 478/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal 05Nopember 2012s/d 04 Desember 2012 ;Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 23 Nopember 2012 No. 511/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal05 Desember 2012 s/d 02 Januari 2012 ;Terdakwa 2:1Penyidik Terdakwa 2 tanggal 30 April 2012 No.

  2012 No. 17/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA , sejak tanggal 06September 2012 s/d 04 Nopember 2012 ;8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal25 Oktober 2012 No. 478/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal 05Nopember 2012s/d 04 Desember 2012 ;9 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 23 Nopember 2012 No. 511/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal05 Desember 2012 s/d 02 Januari 2012 ;Terdakwa 1 didampingi oleh Penasihat Hukumnya: 1.

  Banda Aceh tanggal 7Agustus 2012;2 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TIPIKORBNA tanggal 08 Agustus 2012 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TIPIKORBNA tanggal 08 Agustus 2012 tentangpenentuan hari sidang ;4 Berkas perkara atas nama Terdakwa dan Terdakwa 2 beserta suratsuratlampirannya;Telah Mendengar :1 Surat Dakwaan Penuntut Umum

  MH.dtoZULFAN EFENDI, S.H.Panitera Pengganti,dtoRONALD JULIUS TAMPUBOLON, S.HUNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYI OLEH:PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAdtoANWAR, SHNIP. 196304241982031002

Dirampas untuk Negara

• 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
• 1 (satu) ton Ikan Campuran, ( 1 (satu) Kg Ikan Campuran disisihkan untuk pembuktian di persidangan) telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan pemusnahan barang bukti Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg tanggal 14 Desember 2023;
• 1 (satu) pucuk Senjata Api (Revolver);
• 6 (enam) butir

• Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, judex factie menyatakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, telah bersalah turut ... [Selengkapnya]

• Bahwa, dari pertimbangan hukum sebagai Kepala CabangPembantu sejak Maret 2008 sampai dengan Feberuari 2014Hakim Tipikor Medan tidak dapat menunjukkan kewenanganPemohon Kasasi memberikan fasilitas kredit sejumlahRp.25.150.529.433,38 (dua puluh milyar seratus lima puluh jutalima ratus dua puluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga komatiga puluh delapan rupiah);2.

  Pemohon Kasasi untuk dihadirkan saksi/Zuhri Anwar/ Direktur Bisnis tidak pernah di tindak lanjuti,sehingga tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban hukum.Perlindungan dan tidak dihadirkannya Zuhri Anwar dkk adalahIndikator ada Mafia Hukum dari Kejaksaan Tinggi Medan danHakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang kemudiandilindungi oleh Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan dengantidak mempertimbangkan Rekayasa perkara ini;Ada hubungan apa kedua saksi kunci ini dengan Judex Factiyang memeriksa perkara

  Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Facti/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan yang didasarkan kepada Pertimbangan PengadilanTipikor Medan karena telah membuat putusan yang tidak cermat,teliti sehubungan dengan fakta persidangan atas keterangansaksisaksi, bukti dan keterangan ahli;2.

  Bahwa, antara fakta dan Strafbarehandelius dari kasus yangdidakwakan primer kepada Pemohon Kasasi (vide pasal 2 ayat(1) UU Tipikor yang perlu diperhatikan adalah :a. Apakah benar Pemohon Kasasi secara Formil melakukanperbuatan melawan hukum (formeel wederrechtelijk) denganrangkaian perbuatan dengan cara sebagaimana diuraikanJudex Facti ;b.

  :Bahwa, Perlu diingatkan bahwa rumusan pasal 2 UU Tipikor inipembuktiannya tidak sekedar melihat pertanggung jawabanpidana berdasarkan Mateeriele Fiet sebagai Delik campuransaja,tetapi tetap harus dilandaskan kepada prinsip pertanggungjawaban Geen Straf Zondw Schuld;Apakah Schuld (kesalahan) berupa opzet (kesengajaan)maupun Culpa (kelalaian) dengan perinsip formeelewederrechtelijkheid"* dan alasan penghapusan pidana dariprinsip Materi wedeerrechtelijk heid sebagai amanat dariSubstantif UU Tipikor

• Terdakwa tetap ditahan;

• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa No :30/Admin/AAMM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 Kantor AAMM & ASSOCIATES;
• 1 (satu) rangkap Surat perihal Gugatan Perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 17 Februari 2022;
• 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Nomor : 04/Admin/AAMM/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang sudah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor

• Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1029Halaman 9 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA