Ditemukan 367759 data
8 — 0
dlalim, dan gugurlah haknya";Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telahmemberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000, ( sepuluh ribu rupiah), maka dengandidasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2)hurup (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugatadalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwad sebesarRp.10.000, ( sepuluh ribu rupiah );Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraiandalam sebauah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
8 — 0
ta'lik thalak telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telahmemberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000, ( sepuluh ribu rupiah), maka dengandidasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2)hurup (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugatadalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwad1 sebesarRp.10.000, ( sepuluh ribu rupiah );Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut,patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
38 — 31
Hlm. 7mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan olehDaruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adil,dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali AlJalal dalam Kitabl'anatut Thalibin, Juz Ill, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadipendapat Majelis Hakim yang berbunyi:awSsS aids dlpol cIS USL! ald!
3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaGiri Menang nomor 158/Pdt.P/2021/PA.GM, tertanggal 1 Februari 2021,Pemohon dan Pemohon Il telah dibebaskan dari seluruh biaya danselanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPAPengadilan Agama Giri Menang tahun 2021;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
9 — 6
Igo 56 grow pileArtinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, MakaSesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;Dan dalil syar'i/doktrin ulamaKitab Ahkam AlQur'an juz II halaman 405:Hal. 8 dari 11 Put.
Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone setelahPemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndang No. 7 tahun1989;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UndangUndang No. 50 Tahun 2009perubahan kedua dari UndangUndang No.7 Tahun 1989 biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syar'i
8 — 0
Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :Artinya :" Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandangsebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkamul Quran II: 405). Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedurmediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukanperundingan, dimana Pasal angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I.
putusan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;Memperhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009,Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor Tahun1974, Peraturan Pemerinatah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islamserta peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i
10 — 8
Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tersebut tidak ada hubunganmuhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya laranganperkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturanperundangundangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatuperkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;3.Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon denganPemohon II dan telah dikaruniai 2 orang anak ;Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil syar'i
Majelis Hakim menilai bahwaHal. 8perkawinan Pemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20April 2011 di Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dapatditetapkan keabsahannya, dan olehkarenanya permohonan Pemohon danPemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanAgama Dompu tentang Pembebasan Biaya Bagi Para Pemohon, maka biayaperkara ini dibebankan pada Pemohon;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
7 — 4
harapan untuk dapat rukun kembalidalam sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yangtelah pecah sedemikian rupa adalah sia sia belaka, bahkanapabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan ataudibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat danpenderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon,sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapatdipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakandalil syar'i
No. 0401 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum = syar'i yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILT1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;3.
7 — 0
Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :9 ere lZioline US be SEW Ot D2a 16> oJlbArtinya :" Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandangsebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkamul Quran IT: 405). Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedurmediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukanperundingan, dimana Pasal angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I.
putusan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;Memperhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009,Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor Tahun1974, Peraturan Pemerinatah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islamserta peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i
13 — 8
Putri Wulan Ramadhan (P), umur 3 tahun;Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkanoleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbuny)i :Y cli YW do 9 Gaels JacArtinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adil,dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Ali alJalal dalam Kitabl'anatut Thalibin, Juz Ill, halaman 308 yang selanjutnya diambil alin menjadipendapat Majelis
padatanggal 23 Februari 2012 di Desa Huu, Kecamatan Huu, xxxxxxXxxXxX XXXXXdapat ditetapbkan keabsahannya, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaDompu Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Dp tentang Layanan Pembebasan BiayaPerkara maka biaya yang timbul dari perkara ini dibiayai oleh negara melaluiDIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2020;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
9 — 0
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul QuranIl : 405 yang berbunyi:4 > Y ib 3 Ss As Cprolenl aS of se Jl iP oOArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. ;Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2518/Padt.G/2019/PA.
dijatuhkan dengantanpa hadirnnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku danDalil Syar'i
10 — 1
Termohon maupun anakyang lahir dari hasil perkawinan kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapattercapai;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapatPemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telahmemenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlumengemukakan dalil syar'i
kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, peraturan perundangundangan yang berlaku, dan hukum syar'i
27 — 12
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamtahun 1991, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah,tidak dapat diwujudkan kembali;Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar'i dalamKitab Figih Sunnah Juz I halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakimberbunyi :Artinya :Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkanpada buktibukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, danisteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,sedangkan
berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
10 — 2
Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i : elle 599 ure ald yrolmel! olS> yo pSl> WI 05> Woa gyArtinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor50 Tahun 2009) ; 22 222 onn nnn nnn nnn nnn nn nnn n ence ceeMemperhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun2009, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telahdiubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerinatah Nomor 9 Tahun1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundangundanganyang berlaku dan dalil syar'i
43 — 16
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul QuranIl : 405 yang berbunyi:Ae Vib ot B lll SG I go Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
dijatuhnkan dengan tanpa hadirnnyaTergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahHalaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2020/PA.Pwtkedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnyasebagaimana dalam amar Putusan ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
11 — 4
Yulia Rani, perempuan, umur 2 tahun;Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan olehDaruqutni dari Siti Aisyah yang berbuny/i:Penetapan Nomor 0906/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 7Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adil;dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali AlJalal dalam Kitabl'anatut Thalibin, Juz Ill, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadipendapat
3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaGiri Menang nomor 0906/Pdt.P/2017/PA.GM, tertanggal 06 September 2017,Pemohon dan Pemohon II telah dibebaskan dari seluruh biaya danselanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPAPengadilan Agama Giri Menang tahun 2017;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
6 — 0
dari fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukanpernikahan, bahkan bila dilinat dari segi hubungan dengan calon isterinya, yang sudahsedemikian erat, dan sulit dipisahkan, bahkan saat ini anak Pemohon sudah hamil,maka untuk menghindarkan mafsadah yang akan timbul dikemudian hari dan akan lebihmaslahah bagi calon mempelai dan keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinandengan segera, dan ternyata pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidakada halangan menurut ketentuan Syar'i
bidangperkawinan, maka sesual pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, pasal 7 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, pasal 49 Undangudnang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 ,dan segalaketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
8 — 1
dan cara berfikirnya ternyatacukup pantas melakukan pernikahan, bahkan bila dilihat dari segi hubungandengan calon isterinya, yang sudah sedemikian erat, dan sulit dipisahkan,bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil, maka untukmenghindarkan mafsadah yang akan timbul dikemudian hari dan akan lebihmaslahah bagi calon mempelai dan keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan ternyata pernikahan anak pemohon dengancalon istrinya tidak ada halangan menurut ketentuan Syar'i
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor Nomor113 tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, pasal49 Undangudnang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor50 tahun 2009 ,dan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
9 — 1
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul QuranIl : 405 yang berbunyi:Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
beralasan tidakmelawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnnyaTergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahkedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnyasebagaimana dalam amar Putusan ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
14 — 10
Pasal 2 ayat(2) Undangundang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidakmempunyai Bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untukmelindungi anakanak yang lahir dari perkawinan tersebut Hakim menilai harus ditetapkan dan di sahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai BuktiNikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yangberkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor UrusanAgama Kecamatan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara sepenuhnya dibebankan kepada Para Pemohon ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
17 — 5
kampung atau masyarakat; Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkanterhadap status perkawinan Pemohon dan Pemohon II sebagaisuami isteri; Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus lajang dan selamainit tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon Il danmereka tidak pernah bercerai Sampai saat ini, sedangkan PemohonIl berstatus gadis pada saat mereka menikah; Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon Ildikaruniai 1 (Satu) anak; Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i
nikah pada waktu itu;Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkanterhadap status perkawinan Pemohon dan Pemohon II sebagaisuami isteri;Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus lajang dan selamaini tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon II danmereka tidak pernah bercerai Sampai saat ini, sedangkan Pemohonll berstatus gadis pada saat mereka menikah;Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II sudahdikaruniai anak 1 orang;Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i