Ditemukan 11051 data
96 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 193 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, makaterhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yangsetimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin Hukum Pidana dandidalam perundangundangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straaf Zonder
CHARLES HUTABARAT,SH.MH
Terdakwa:
FERNANDO HUTAPEA
126 — 25
Di sini berlaku asas "TIADAPIDANA TANPA KESALAHAN (Keine Strafe ohne Schuld atau Geenstraf zonder schuld atau NULA POENA SINE CULPA.
Unsur Melawan HukumMenimbang, bahwa melawan hukum berasal dari bahasa BelandaWederrechtelijkheid, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam artimateril, selain itu melawan hukum mengandung arti padanan tanpa hak sendiri(zonder eigenrecht) atau bertentangan dengan hak orang Iain (in strijd met hetsubjectieve recht van een ander) dan bertentangan dengan hukum (in strijd
31 — 19
Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahmenurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangHal 44 dari 67 halaman, No. 15/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
1.ADE SUKANDA
2.MUHAMAD ALWI
290 — 164
Unsur secara melawan hukum, memaksa orang lain supayamelakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakaikekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itusendiri maupun orang lain;Mnimbang, bahwa perkataan secara melawan hukum adalah terjemahandari perkataan wederrechtelijk, dimana menurut anggapan umum bahwawederrechtelijk itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada tanpa haksendiri (zonder eigen recht), dimana untuk adanya wederrechtelijk itudisyaratkan
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
2.BAMBANG WIRATDANY, S.H.
3.ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terdakwa:
Tran Hung Dung
133 — 65
Seseorang tidakdapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geenstraf zonder schuld) ;Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalamdua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentukkesalahan berupa kealpaan/kehilafan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin segala bentuk pertimbangansebelumnya (uraian Unsurunsur), Majelis Hakim memandang dengan adanyapernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda kapal BV 4419 TS dariPelabuhan Hung
81 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan(Geen Straf Zonder Schuld) dalam doktrin, untuk adanya kesalahan harusmelakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab,perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak adaalasan pemaaf;Bahwa untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum dari tindakanpara Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periodetahun 1999 sampai dengan 2004 dalam hal penggunaan APBD20022003 terhadap biaya mobilitas, dana pemberdayaan perempuan danbelanja
30 — 22
pasal 131 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang telah dibuktikan pada pertimbangan sebelumnya diatas.Oleh karenanya Majelis Hakim menolak Pembelaan atau Permohonan dariTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbuktimelakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin monodualistikyang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antaratindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukumpidana geen straf zonder
97 — 45
digunakanialah peraturan yang terberat hukuman utamanya ; Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecualiapabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapatkeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atasperbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)); Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapatasas geen straft zonder
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebabasas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidanaJika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisimens sist rea), bagi delikdelik jenis overtredingen, juga berlaku asas tanpakesalahan tidak mungkin dipidana, Arrest Susu HR 14 Februari 1916 (VanBemmelen Arresten Strafrecht) ;Bahwa kemudian menurut Profesor Moeljatno, S.H., masih dalambukunya yang berjudul AzasAzas Hukum Pidana pada halaman 169, ada atautidaknya kesalahan dalam suatu tindak pidana
44 — 2
Putusan nomor 76/Pid.Sus/2017/PN.Mrs (Narkotika)in strijid met het recht (bertentangan dengan hukum) dan niet steuhend op het recht(tidak berdasarkan hukum) atau zonder bevoegdheid (tanpa hak);Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk didalamnya pengertian tanopa hak sehingga mengenai unsur tanopa hak dan melawanhukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan denganhukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanyasuatu perbuatan
Subagya Santosa, SH. MH
Terdakwa:
Jukarnalis
72 — 29
Bahwa apabila ternyataseseorang tersebut oleh hukum/undangundang diberikan jjin untuksesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklan melakukan perbuatanmelawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu haltersebut.Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa "tanpa hakharus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin ataukewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenangsebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UndangUndangNomor 12 Drt Tahun 1951
SITI AFRIYANTI, S.H.
Terdakwa:
Afriyon Doni Panggilan Doni Alias Kaliang
38 — 9
terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif Kesatu;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan tertanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya terdakwa minta hukumanyang seringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akandipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder
160 — 46
pemindahtanganan, untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwaNarkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasitertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpahak atau melawan hukum harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukantanpa izin atau kewenangan (zonder
221 — 9
Prinsip Gien Actie Zonder Belang, atau tiada gugatan tanpakepentingan, sudah sangat terlihat karena Penggugat tidak memilikikwalitas serta tidak berhak untuk mengajukan Gugatan Terhadap PARATERGUGAT.Bahwa didalam surat gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatankepada Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum dan akibat Gugatan Para Penggugat inin Tergugattelah merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya karena Tergugat tidakpernah menguasai tanah Para Penggugat
Jimmy Manurung, S.H.
Terdakwa:
SALMAH alias EBOT binti ARBAIN alm
77 — 8
terdakwaharuslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukantindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara a quo ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti danternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selaindan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menuruthukum dan patut untuk dikesampingkan;Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Rgt.Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder
AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Nguyen Huy
182 — 73
Seseorang tidakdapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geenstraf zonder schuld) ;Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalamdua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentukkesalahan berupa kealpaan/kehilafan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangansebelumnya (uraian Unsurunsur), Majelis Hakim memandang dengan adanyapernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BV 0908 TS dariPelabuhan Phuoc TinhVietnam
49 — 21
Sedangkansecara etimologis dan terminologis, perbuatan melawan hukum dikenal denganterminolgi wederrechtelijk dalam ranah hukum pidana ada diartikan sebagaibertentangan dengan hukum in strijd met het recht atau melanggar hakorang lain met krening van eens anders recht dan ada juga yangmengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum niet steunend op het rechtatau sebagai tanpa hak zonder bevoegheid;Bahwa dari keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwa, barang bukti,bukti surat serta petunjuk diperoleh
SUPRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
1.NORIPANSYAH Alias PANSYAH Bin H. SYAMSURY Alm
2.DITO, S.T. M.T. Bin JAYA Alm
3.INTAN Binti THOMAS IMAT Alm
4.DEWI Binti YUSRI
5.SEPTARIA Alias PUPUT Binti STEVANUS Alm
88 — 34
datang anggotakepolisian masuk kerumah Saudari LISTINA dan melakukan penangkapan terhadappelaku perjudian.Dengan demikan unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas,maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 303 bisayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya azaz hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straf Zonder
58 — 2
Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatanterdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum, oleh karenanya MajelisHakim akan meneliti apakah perobuatan terdakwa memang dilakukan seperti yangdimaksud;Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum dalam hukum pidanadikenal dengan istilah wederrechtelijk yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakniin strijid met het recht (bertentangan dengan hukum) dan niet steuhend op het recht(tidak berdasarkan hukum) atau zonder
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.Ade Suganda, SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
TRAN MINH HIEN
74 — 69
Seseorang tidakdapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geenstraf zonder schuld) ;Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalamdua bentuk: pertama bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua bentukkesalahan berupa kealpaan/kehilafan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin segala bentukpertimbangan sebelumnya (uraian Unsurunsur), Majelis Hakim memandangdengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM.KG 94059 TS berangkat dari Pelabuhan