dalam bulan Desember tahun 2006,bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan diToboali atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan Negara atauPerekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Pada tanggal 23 Agustus 2006 Terdakwa Ir.

dalam bulan Desember tahun 2006, bertempat di Kantor DinasPekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan di Toboali atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP PengadilanNegeri Pangkalpinang berwenang mengadili, telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

ISMAIL SYARIEF, pada tanggal 3 Maret 2009s/d 14 Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2009, bertempat di Jalan Tambak Sari Komplek Gelora 10 NovemberSurabaya, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

keuangan negara Cq.

Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut : Berawal ketika Terdakwa H.

No. 1443 K/Fid.Sus/201 1Surabaya dan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan sesuai denganperuntukan, maka telah merugikan keuangan negara Cq. PemerintahKota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000, (Seratus tujunh puluh lima jutarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Surabaya tanggal 19 Januari 2011 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa H. M.

Terdakwa tidak merugikan keuangan Negara, hal ini dapatdisimpulkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama halaman 60 dan pada pertimbangan hukum berkaitandengan alasan meringankan pada halaman 64 " yang di dalamnyamenyatakan secara nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatantersebut adalah untuk menyelamatkan Perum Bulog dari desakanpara Penerima manfaat".

Semua itu berangkat dari fakta nyataberdasarkan keteranganketerangan yang sahih, demikian pulabahwa segala pembayaran yang menyangkut penyaluran berasraskin yang benarbenar dari beras Bulog yaitu dari bulan Januarisampai dengan bulan Oktober 2010 sesuai Pagu anggarantersebut, semua hasilnya disetorkan ke Kas Negara melaluiBULOG, sehingga unsur merugikan Keuangan Negara tidakterbukti dan/atau tidak dapat dibuktikan.

tersebut tetap merupakankerugian kKeuangan Negara sebab Terdakwa menggunakan fasilitasNegara dengan mengatasnamakan Raskin Bulog"Dari dasar pertimbangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa segalatuduhan dapat merugikan keuangan negara dalam perkara a quoHal. 24 dari 31 hal.

keuangan Negara" tergambarkan dalamdua hubungan yang ekstrim: (1) nyatanyata merugikan Negara atau(2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian.

keuangan Negara"belum tentu terjadi.

keuangan negara atau perekonomian negara,sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yangdilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Hal. 1 dari 19 hal.

No. 1238 K/PID.SUS/2013menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa berawal dari adanya dana bantuan pemerintah pusat yaitu program BlockGrant yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2004 yang diterimaPemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk pembangunan

Bin THONCEWARMASEN telah terbukti secara sah da menyakinkan bersalah melakukantindak pidana secara bersamasama secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

keuangan negara sebesarRp131.460.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribuRupiah) dan telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap TerdakwaYOHAN WARMASEN, S.Pd.

Bin THONCEWARMASEN telah merugikan keuangan negara sebesar Rp131.460.000,00(seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) sehingga sudahselayaknya Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin THONCEWARMASEN untuk dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebesarRp131.460.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribuRupiah).

keuangan Negara atau perekonomianNegara ;Hal. 1 dari32 hal.

SugihbanAdimakmur ; Bahwa akibat perobuatan Terdakwa dan saksi SARJONO, SH, sertaKhoyou Suryana maka telah merugikan keuangan Negara sebesarRp. 1.719.311.200, (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratussebelas ribu dua ratus rupiah) dan di samping itu telah memperolehkeuntungan sebesar Rp. 65.000. 000, (enam puluh lima juta rupiah) atausetidaktidaknya sejumlah uang tersebut ; Bahwa selain merugikan keuangan Negara, pelaksanaan pekerjaan proyekdengan cara yang melawan hukum tersebut mengakibatkan

SugihbanAdimakmur ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SARJONO, SH, serta KhoyouSuryana maka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.719.311.200,(satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus sebelas ribu dua ratusrupiah) dan di samping itu telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah uangtersebut ; Bahwa selain merugikan keuangan negara, pelaksanaan pekerjaan proyekdengan cara yang melawan hukum tersebut mengakibatkan

Sugihban AdiMakmur ; Bahwa akibat perobuatan Terdakwa dan saksi SARJONO, SH, sertaKhoyou Suryana maka telah merugikan keuangan Negara sebesarRp.1.719.311.200, (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratussebelas ribu dua ratus rupiah) dan di samping itu telah memperolehkeuntungan sebesar Rp.65.000. 000, (enam puluh lima juta rupiah) atausetidaktidaknya sejumlah uang tersebut ; Bahwa selain merugikan keuangan Negara, pelaksanaan pekerjaan proyekdengan cara yang melawan hukum tersebut mengakibatkan

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena Jabatan atau kedudukan ;4. yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5.

Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara ;Ad.I.

Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.Bahwa berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil, berdasarkan PutusanMahkamah Agung No. 42.K/Kr/1965, tertanggal 8 Januari 1966, maka sifatmelawan hukum dapat hilang oleh karena halhal sebagai berikut :1.

Tetapi sebaliknya Terdakwa harusS menanggung sendirituduhan pidana yang tidak mendasar sedang dialaminya hingga Terdakwadiberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Cangkoak yang manaputusan pengadilannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kami berpendapatbahwa Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negaratidak terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya ;Seperti yang telah dipahami bersama, bahwa unsur Menyalahgunakankewenangan

Keuangan Negara atau Perekonomian Negaratidak terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya ;Bahwa dari faktafakta yang didapat selama dalam pemeriksaan perkara ini dimuka Judex Facti, terbukti halhal sebagai berikut :Bahwa Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon padatahun 2007 mendapat bantuan Raksa Desa yang seluruhnya berjumlah Rp104.000.000, (Seratus empat juta rupiah).Bahwa Terdakwa selaku Kuwu Desa Cangkoak, ditunjuk sebagai Ketua SatlakDesa Cangkoak, berdasarkan Keputusan Camat

keuangan Negara atauperekonomian Negara, harus dinyatakan tidak terpenunhi.Bahwa dari uraian tersebut di atas, ternyata unsur dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidakterpenuhi, maka Dakwaan Lebih Subsidair harus dinyatakan tidak terbukti.Bahwa dari keberatankeberatan sebagaimana diuraikan di atas, maka telahterbukti bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 253

MM. yang berkasperkaranya diajukan secara terpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan, ataumenyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawanhukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yangdilakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas TerdakwaMANUEL HERIETRENGGI, S.Sos selaku Ketua Panitia Lelang PengadaanKendaraan

Tandiyono, SE., MM. yang berkas perkaranyadiajukan secara terpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan, atau menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum,melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengancara sebagai berikut:Hal. 3 dari 27 hal. Put.No. 2094 K/Pid.

keuangan Negara atauperekonomian Negara sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;Hal. 5 dari 27 hal.

(Vide Yurisprudensi Reg.No. 1683 K/Pid/2006 tanggal 11 Januari 2006, hal. 27 31);Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika telah salahmenerapkan atau menafsirkan unsur melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. dan unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara

keuangan Negara atau perekonomian Negara.5 Bersamasama atau turut melakukan perbuatan.Bahwa dari kelima unsur dalam dakwaan subsidair ini, unsur setiap orang,unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara dan unsur bersamasama atau turut melakukan perbuatan tidak perludibuktikan lagi karena sudah dibuktikan dalam dakwaan primair sehingga yangperlu dibuktikan adalah unsur menyalahgunakan kewenangan

keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa ia Terdakwa Ir.

RI Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapatdipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 2042(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Menimbang, bahwa UnsurUnsur yang terkandung

dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Unsurunsurnya adalah sebagai berikut : 1 Setiap orang ; 222 nne nn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn2 Secara Melawan Hukum ; 7022222 222 nnn nn nnn nnn nn3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; 4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; Ad 1.

keuangan negara atau perekonomian negara ;Hal 43 dari 60 Putusan No.60/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby44Ad 1.

NURCHOLIS selaku Direktur CVCahya Adi Karya Tuban sebagai rekanan pemenang lelang Proyek Pembangunan Gedung SMAN 1Senori telah merugikan keuangan Negara karena sesuai dengan kontrak Proyek Pembangunan GedungSMAN 1 Senori yang telah ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp.946.000.000, (Sembilan ratusempat puluh enam juta rupiah) terbukti telah merugikan keuangan negara yaitu telah menguntungkandiri sendiri sebesar Rp.154.279.224,58 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilanribu

keuangan Negara atau perekonomian Negaradipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dendapaling sedikit Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1)Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang unsurnya meliputi

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegaraMenimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satuper satu unsurunsur tersebut dihubungkan dengan faktafakta yangterungkap dalam persidangan a quo, yaitu sebagai berikut :Ad. 1.

:1.Setiap orangDengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan.Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satuper satu unsur tersebut dihubungkan dengan faktafakta hukum yangterungkap dalam persidangan a quo yaitu sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian NegaraMenimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui tindak pidanakorupsi adalah delik formil dalam arti bahwa akibat dari perbuatan tersebuttidak perlu telah terjadi akan tetapi apabila perbuatan tersebut dapat/mungkinmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara maka perbuatanpidana korupsi itu telah selesai dilakukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang UndangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

keuangan Negara atauperekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakandelik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perobuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibatperbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa menurut Prof.DR.Barda Nawawi Arief SH dalambukunya Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata dapat didepan unsur merugikan keuangan Negara merubah delik ini menjadi delikformil

No. 1541 K/Pid.Sus/2013Pengadilan Negeri Banda Aceh, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut := Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT.

Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara, yang dilakukan olen Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Hal. 7 dari 55 hal. Put.

keuangan Negara, sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Keuangan Negara ;Bahwa hasil audit BPKP menurut Saya sebenarnya tidak layak dipertimbangkankarena BPKP dalam melakukan audit tidak profesional dan proporsional (hanyasepihak), artinya tidak melibatkan PT.

keuangan Negara atau perekonomian Negarayang terdapat pada dakwaan Primer tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ke 4 dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara pada dakwaan Primer dan unsurke 4 dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara padaHal. 47 dari 55 hal.

karena Jabatan atau KedudukanUnsur : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian NegaraMenimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut jelas terlinat bahwa unsurunsurpokok tindak pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001adalah berbeda, serta subyek dan obyek yang diatur dalam kedua Pasal tersebutadalah berbeda pula, yaitu sebagai berikut:> Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999

Sarana yang adapadanya karena Jabatan atau Kedudukan;Obyek Tindak Pidananya adalah: Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lainatau Suatu Korporasi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan,Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atauKedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara;1314Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Penuntut Umum bermaksudmendakwa Terdakwa dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 tahun

Unsur =: Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian NegaraAd. 1. Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanyasuatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai Setiap Orangyang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud.

Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkanPenjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasukdidalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulKarena :a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabatlembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;b. berada

Keuangan Negara, dengan demikian unsur tindak pidanayang keempat Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara telah terpenuhi;Ad.5.

Rumusan delik dalam Pasal 2ayat (1) yaitu "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sedangkan rumusandelik Pasal 3 yaitu "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirisendin atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

No. 55 PK/PID/2016perintah penghentian penyidikan saja tetapi juga telah menyentuhpemeriksaan pokok perkara dengan mempertimbangkan unsur pasal 2ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 khususnyaunsur "yang dapat merugikan keuangan Negara" yang menunjukkanadanya indikasi penyelundupan hukum.1.

3 sampai dengan 4 yang menyatakanbahwa:"Menimbang, bahwa unsur yang sama dan essensial dari tindakpidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara;Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara harusdilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu BPKP atauBPK."3.

keuangan Negara, telah memintapendapat/keterangan ahli baik dan BPKP dan BPK yang keduainstansi tersebut menerangkan tidak terdapat kerugian Negara karenatelah dikembalikan.5.

keuangan Negara, telah meminta pendapat/keterangan ahli baik dan BPKP dan BPK yang kedua instansitersebut menerangkan tidak terdapat kerugian Negara karena telahterjadi pengembalian"3.

Alimudin sebagai penanggung jawab organisasi dan pelaksana programpemerintah di bidang ekonomi dalam hal ini pertanian dan pengadaanberas untuk kepentingan stok nasional, yang telah digunakan dengan tidaksesuai dengan ketentuan kredit program/proposal kredit, Terdakwa telahtidak dapat mengembalikan atau mempertanggungjawabkan kredittersebut, sehingga telah merugikan keuangan Negara melalui BRI CabangBarru sebesar : Kredit Pengadaan Pangan 1992 sebesar Rp. 75.000.000, Kredit Usaha Tani tahun 1990/

keuangan Negara atauperekonomian Negara, yaitu dengan telah dilakukannya serangkaian perbuatansebagai berikut:1.Bahwa dalam tahun 1990/1991 atau Masa Tanam 1990/1991, Terdakwa sebagaiManager KUD.Sipurennu sekaligus sebagai pelaksana penanggung jawaboperasional KUD untuk melaksanakan fasilitas atau sarana program Kredit UsahaTani (KUT) melalui Terdakwa berdasarkan buktibukti pencairan yang semuanyatercantum dalam berkas permohonan Kredit Usaha Tani untuk KUD.Sipurennu No.68/KUD/SIP/XII/1990 tanggal

keuangan Negara melalui BRI CabangBarru sebesar : Kredit Pengadaan Pangan (KPP) tahun 1992 sebesarRp. 75.000.000, Kredit Usaha Tani tahun 1990/1991 sebesar Rp. 12.416.000.Jumlah Rp. 87.416.000,(delapan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah), atau disekitar jumlah itu.Perobuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo.Pasal 28 jo.

keuangan Negara melalui BRI CabangBarru sebesar : Kredit Pengadaan Pangan (KPP) tahun 1992 Rp. 75.000.000, Kredit Usaha Tani (KUT) tahun 1990/1991 Rp. 12.416.000,Jumlah Rp. 87.416.000,(delapan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah), atau disekitar jumlah itu.Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 415 KUHP jo.

Kadir bin Alimuddin secara sah dan meyakinkantelah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimanatersebut dalam dakwaan Primair dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya secaralangsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara.Menghukum oleh karenanya dengan hukuman penjara selamalamanya 4(empat) tahun dikurangi

Keuangan Negara atau Perekonomian Negarac.q.

keuangan negara atauperekonomian negara c.q.

keuangan negara atau perekonomiannegara;Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap penafsiran JudexFacti tentang unsurunsur' tindak pidana sebagaimanadirumuskan dalam pasal 3 jo.

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara" ;Bahwa terhadap unsur "Dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi", pertimbanganhukum dalam putusan a quo pada halaman 29 sampai dengan 30antara lain menyatakan:"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan danabantuan hibah P2SEM sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2008 telahditransfer ke rekening LSM Lambada dan Terdakwa sebagaiketua LSM tersebut telah mengambil

hukum" Bahwa, pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Pemohon Kasasiterdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya, seharusnya untukmenyatakan unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara" terbukti, terlebin dahulu ditetapkan nilai kerugiankeuangan negara atau perekonomian negara akibat perobuatan Terdakwayang diterangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga menurut Majelis unsursetiap orang telah terpenuhi; Ad.4, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalahdelik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi.

Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesaidan sempurna dilakukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga negara, baikditingkat pusat

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan tidak ada ketentuan dalam Pasal 4 maupun dalam penjelasannyayang menyebutkan kapan batas waktu pengembalian uang sehingga seseorang masih harus dipidana.Disisi lain kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 merupakandelik formil, artinya kerugian keuangan negara tidak perlu benarbenar telah terjadi, akan tetapitindak pidana tersebut dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau telah terjadi apabila perbuatan itudapat/mungkin merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, makamenurut Majelis Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yangdidakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan

keuangan negara atauperekonomian negara yang terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa dalam Tahun Anggaran 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkanalokasi anggaran untuk beberapa Proyek yang antara lain untuk melaksanakanproyek yang anggaran/dananya dari Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi(DAK non DR) sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah)dan Dana Pendamping DAK non DR sebesar Rp.144.295.000,00 (seratus empatpuluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima

Pasal 64 ayat(1) KUHP terdiri atas unsurunsur sebagai berikut:@. setiap orang;b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi;c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atauSarana, yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;d. dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara;e. dilakukan secara berlanjut.Ad a) Unsur setiap orangMenimbang bahwa unsur setiap orang adalah untuk menentukan subjek hukumsebagai pendukung hak dan kewajiban.

keuangan negara atau perekonomian negaraMenimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo.20 tahun 2001, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan delik formal,yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsurunsur perbuatan yangsudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan

Apabila makna katamerugikan tersebut dihubungkan dengan keuangan negara atau perekonomiannegara, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara ataumenyebabkan rugi keuangan negara.

keuangan negara atau perekonomiannegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan;25Ade) Unsur dilakukan secara berlanjutMenimbang, bahwa tentang unsur perbuatan berlanjut, Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timursependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakanbahwa unsur perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

keuangan Negara atau daerah sebesarkurang lebih Rp.113.188.400,.

keuangan negara atauperekonomian Negara atau daerah sebesar kurang lebih Rp. 113.188.400..

keuangan negara atauperekonomian Negara atau daerah sebesar kurang lebih Rp. 113.188.400,(seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratusrupiah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagaiberikut:Hal 11 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smq.

Unsur: Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerjapada Kantor Koperasi Kabupaten Tegal, Terdakwa SLAMET BinSUWARDI selaku staf Koperasi dari PKM serta sebagai Anggota TimPelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana BergulirPemerintah bagi UMKM (Usaha Makro Kecil Menengah), telah menerimauang setoran dari para nasabah, dimana sesuai ketentuan yang belaku,uang setoran yang diterima tersebut seharusnya diteruskan

keuangan negara atau perekonomiannegara telah terpenuhi.Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsurunsurdari pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 3 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagai didakwakanpada dakwaan Primair, dengan demikian dakwaan Primair

Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsurtersebut dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap didepan persidangan a quo,yakni sebagai berikut :Ad. 1.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001,rumusannya sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsurtersebut dihubungankan dengan faktafakta hukum yang terungkap didepan persidangan a quo,yakni sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsiadalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukupapabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan

keuangan Negara itu sendiriadalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikianyang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadiruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide : R.

keuangan negara atau perekonomian negara sebesarRp. 324.000.000, (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukandengan cara: Bahwa pada Tahun Anggaran 20012002 Pemerintah Kabupaten Berautelah mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Hal. 1 dari23 hal.

Zainul Bahri sebesar Rp. 249.000.000, (dua ratus empat puluh sembilanjuta rupiah), sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp.324.000.000.

No.2057 K/PID.SUS/2009kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara dipidana seumur hidup atau pidana penjara palingsedikit 1 (Satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau dendapaling sedikit Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiahy) ;Di dalam Pasal tersebut telah secara tegas dan jelas serta limitatifdisebutkan bahwa hukuman yang tepat dapat dijatuhnkan pada seseorangyang melanggar Pasal 3

Zainal Bahri) dan kawankawannya ;ad 4) dapat merugikan keuangan Negara :Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Ir. Zainal Bahri (Pimpro)dimana Terdakwa menikmati Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima jutarupiah) adalah merupakan bahagian dari dana proyek sebesar Rp.324.000.000, (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) di manaHal. 20 dari 23 hal. Put.

Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Membebaskan terdakwa H.MUDJIONO Als PAK MUDJI dari dakwaanPrimair tersebut;Menyatakan bahwa terdakwa H.MUDJIONO Als PAK MUDIJT terbuktisecara, sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut sertamelakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan

keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HLMUDJIONO Als PAK MUDJIberupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan tahanan sementara dan denganperintah

Jabatanatau Kedudukan yang ada padanya dengan tujuan Menguntungkan dirisendiri Menguntungkan orang lain Menguntungkan suatu koorporasi Yangdapat merugikan Keuangan Negara dan atau Perekonomian Negara,terdakwa juga tidak pernah melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan pidana, ;4.