Ditemukan 51521 data
20 — 3
BondowosoKabupaten Bondowoso sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Maret 2019telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 0507/Pdt.G/2019/PA.Bdw,tanggal 18 Maret 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun dalil dalil yang mendasari
17 — 18
bersama dengan Tergugat selama proses perceraianberlangsung, karena itu kata sebagian dalam amar nomor 1 putusantentang provisi tersebut harus dih ilangkan;wan nnnnnnn == Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakandalam pertimbangan hukumnya bahwa Penggugat mencabut tuntutan hakpemeliharan anak dan pembagian harta bersama, tetapi keteranganpencabutan tuntutan tersebut tidak tertulis dalam Berita AcaraPersidangan lagi pula dalam berkas perkara a quo tidak terdapatketerangan tertulis yang mendasari
Haryono bin Manto
Termohon:
Herlinawati binti Afifuddin
18 — 17
SATRIAAR RAYYAN lahir di Bontang tanggal 23 November 2010.Bahwa adapun alasan atau halhal yang mendasari atau saya bersediadengan ikhlas dan ridho menceraikan atau menTalak istri Saya yangbernama HERLINAWATI binti AFIFUDDIN, lahir di Balikpapan 13 Juli 1974,umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal /alamat di Jalan Pattimura Gg Atletik 17, RT 33, Kelurahan Apiapi,Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, PropinsiKalimantan Timur, NIK 6474015307740005 di kerenakan
17 — 2
Propinsi DKI Jakarta.Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telahberkumpul sebagaimana layaknya suamiisteri dan belum dikaruniaianak:Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, diantara Penggugat danTergugat telah membuat Perjanjian Pra Nikah, sebagaimana ternyatadalam Surat tertanggal 25 Februari 2015Bahwa Perjanjian Pra Nikah tersebut juga telah disampaikan kepadapihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, KotamadyaJakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat.Bahwa hal yang mendasari
100 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 179 K/TUN/2019penerbitannya adalah dengan melihat keterkaitannya dengan peristiwahukum yang mendasari dikeluarkannya objek sengketa; Bahwa Bupati mengeluarkan objek sengketa berdasarkan Pasal 47 ayat(2), Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PembehentianKepala Desa, menyebutkan Dalam hal calon yang memperoleh suaraterbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilin ditetapkan berdasarkanwilayah perolehan suara yang lebih
108 — 52
Pelawan sangat keberatan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medantertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn karenaPelawan bukanlah sebagai pihak terhadap sengketa yang mendasari PutusanPengadilan yang akan dilakukan Eksekusinya berdasarkan Penetapan Eksekusitersebut ; Setiap putusan Pengadilan yang dikeluarkan tidak pernah mengikutsertakanPelawan sebagai salah satu pihaknya, sehingga merupakan hal yang tidaksesuai dengan hukum dan keadilan jika asetaset Pelawan dijadikan obyekeksekusi
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipunmengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 453/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 18 Juni 2014, dan buktibukti surat lain yangbersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
11 — 10
pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan UmumUndangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanyamengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohonmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganuntuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon sebagai buktisahnya pernikahan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapanadministrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari
13 — 9
disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 08 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 1935/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut: Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2016/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari
13 — 7
kKeduanya saling bertengkar via handphonedan keduanya sudah saling melalaikan kewajiban masingmasing baiklahir maupun batin yang hingga saat ini sudah berlangsung selama124 tahun;Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah seringkali mendamaikan danmerukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidakberhasil;Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini yang tidakharmonis lagi maka Pemohon ingin bercerai dengan Termohon denganmengajukan permohonan cerai talak ;Bahwa alasan Pemohon yang mendasari
63 — 28
dariDandenma Lantamal VI Nomor : B/78/Il/2017 tanggal 21 Maret2017, surat jawaban yang ke4 dari Dandenma Lantamal VI Nomor :B/103/IV/2017 tanggal 25 April 2017 dan surat jawaban yang ke5dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/163/V1/2017 tanggal 14 Juli2017, yang dari semua jawaban surat tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Klik Pujo Kustowo Jati NRP 95667 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer Il16 Makassar, karena sampaidengan saat ini yang bersangkutan Desersi dan belum tertangkap.Bahwa dengan mendasari
KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama PeldaPom Abd Rahim Nrp 82632 dan Saksi atas nama Serka ArwinFirman Nrp 93979, telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namunpara saksi tersebut setelah mendengar jawaban dari Oditur Militertidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugaskhusus yang tidak bisa ditinggalkan dan Oditur Militer tidak dapatmenjamin para Saksi tersebut akan hadir dipersidangan, makadengan mendasari
KIlk Pujo Kustowo Jati NRP.95667, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebutmerupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin KomandanSatuan dari tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31Januari 2016 absensi Terdakwa tertera TK (tanpa keterangan) danoleh karenanya barang bukti berupa Absensi tersebut dapatdijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diperkuat puladengan mendasari Berita Acara tidak diketemukan (Tersangka) yangdibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal
272 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
perjanjian kerjasama yang dibuat oleh dan antara PT TMJ (selaku pemilik proyek) dan PT ViramaKarya (selaku perencana konstruksi) berkaitan dengan "Teknologi" yang yangakan diterapkan dalam pelaksanaan proyek jalan tol a quo; Bahwa dokumen perjanjian a quo seharusnya ada atau setidaktidaknya diketahuioleh Termohon (selaku pelaksana konstruksi) dan seharusnya Termohonmengungkapkannya dalam persidangan ; Bahwa dokumen ini menjadi penting mengingat Termohon pada waktumengajukan permohonan Arbitrase mendasari
Karenanya sudah sepatutnya dan seharusnyalah MajelisHakim yang berwenang memeriksa dan mengadili permohon pembatalan putusana quo membatalkan Putusan Turut Termohon yang mendasari pertimbanganhukumnya pada suatu perjanjian yang cacat hukum;3.
Pertimbangan hukum Turut Termohon bertentangan dengan kaidah Hukum AcaraPerdata: Bahwa Termohon mengajukan permohonan arbitrase kepada Turut Termohonadalah dengan mendasari adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Pemohonberdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 14/SPP/WK.D1/2012, tanggal 14 Maret 2012 (SPPP) a quo terkait dengan tidak diperolehnyapersetujuan/perizinan penerapan teknologi SUPW; Bahwa selanjutnya Turut Termohon dalam amar putusannya memutuskanmewajibkan Termohon
179 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
1591/B/PK/PJK/2017Dokumendokumen pendukung arus barangadalah Purchase Order untuk pembelianbarang, kontrak perjanjian kerja untuk jasasebagai bukti dasar dilakukannya transaksi,Surat Jalan (Delivery Order) untuk pembeianbarang, Berita Acara Serah Terima untuk jasasebagai bukti realisasi pembelian ataupenyerahan jasa;Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dapat menunjukkan buktifisik Purchase order yang berkaitan dengan 5transaksi pembelian barang tersebut sehinggaterdapat bukti yang mendasari
transaksi,sedangkan atas transaksi yang berkaitandengan jasa dan transaksi yang tidak jelasTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkanbukti fisik kontrak perjanjian kerja (yang adahanya list) sehingga tidak dapat diyakini buktiapa yang mendasari Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) harusmelakukan pembayaran atas transaksi (DPPdan PPN) tersebut;Terhadap 27 Faktur Pajak tersebut TermohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan
Dokumendokumenpendukung arus barang adalah Purchase Orderuntuk pembelian barang, kontrak perjanjiankerja untuk jasa sebagai bukti dasardilakukannya transaksi, Surat Jalan (DeliveryOrder) untuk pembelian barang, Berita AcaraSerah Terima untuk jasa sebagai bukti realisasipembelian atau penyerahan jasa;Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dapat menunjukkan buktifisik Purchase Order yang berkaitan dengan 2transaksi pembelian barang tersebut sehinggaterdapat bukti yang mendasari transaksi
,sedangkan atas transaksi yang berkaitandengan jasa dan yang tidak jelas (24 FP)Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkanbukti fisik kontrak perjanjian kerja (yang adahanya list) sehingga tidak dapat diyakini buktiapa yang mendasari Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) harusmelakukan pembayaran atas transaksi (DPPdan PPN) tersebut;Terhadap 28 Faktur Pajak tersebut TermohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan bukti SuratJalan
O1.8845404003.000) O10.00009.00000568 dtme/2009 1424947413 KARYABADUI UTAMAPT. 07.884.540.4003.000) O10.00009.00000563 20/05/2009 751.759Jumlah 60301.270 Bahwa alasan yang mendasari pendapatPemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa komisaris tidak berhakmenandatangani Faktur Pajaksehingga FakturPajak tersebut tidak dapat dikreditkan, adalahsebagaimana diuraikan dalam penjelasanberikut: Pasal 32 ayat (1) UU KUP menyatakan:Dalam menjalankan hak dan kewajibansesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
13 — 5
tidak rukun dan harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTermohon berselingkuh dengan lakilaki lain dan telah pisah rumahselama 10 bulan lamanya;Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon tersebut,Majelis berpendapat yang menjadi pokok masalah dalam perkara initerjadinya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara Pemohondengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohonmelawan suka kepada Pemohon karena itu Majelis berkesimpulanPemohon telah mendasari
17 — 10
berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1982/Pid.Sus/2014/PN.Lbp.Ld, tanggal2 April 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 Mei2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari
10 — 3
Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5bulan akan tetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugatbahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 bulanbahkan 2 hari yang lalu Penggugat juga masih pulang, sehingga mengakibatkangugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasarhukum (recht grond) yang mendasari gugatannya;il. Gugatan Para Pengguat sama sekali tidak menguraikan dasar fakta(recht feitelijke) yang mendasari gugatannya;ili. Petitum Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak jelas;iv.
juga antaraTergugat 1 sampai dengan VII kepada Tergugat VIII atau kepada oranglain dan menghukum Tergugat 1 sampai dengan VIII secara tanggungrenteng membayar kerugian materil dan moril sebesar Rp241.000.000,00(dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang diderita kepada ParaPenggugat seketika, setelah keputusan dalam perkara ini berkekuatanhukum tetap;Bahwa akan tetapi, setelan TergugatTergugat meneliti secara seksamaseluruh dalil posita gugatan Para Penggugat ternyata tidak ada satupundalil yang mendasari
80 — 35
Dalam Persidangan Penggugat Pembanding mengajukan duaorang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, menerangkan bahwasaksi mengetahui pengukuran Tanah sengketa sewaktu akan dibuatkansertifikatnya.Menimbang bahwa, dengan mendasari pada beberapa Petunjuk tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat banding dapat menarik suatu kesimpulan bahwatanah sengketa yang dikuasai Oleh Terbanding dan II/semula Tergugat!
yang semula sebagai orang yangdiberi ijin tingggal ditanah sengketa oleh Almarhum Pemilik tanah, namunselanjutnya malah mengajukan pensertifikatan tanah sengketa tanpa seijin dariahli waris Almahum, yakni Pembanding/semula Penggugat;Menimbang, bahwa tindakan para Terbanding/semula Para Tergugatdengan menguasai tanah sengketa dan adanya upaya upaya akanmensertifikatkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Ahli warisAlmarhum Otniel Amtaran adalah perbuatan Melawan hukum;Menimbang bahwa, mendasari
PDT/2019/PT KPGMenimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mengabulkan semua petitumyang dimintakan oleh Pembanding/ semula Penggugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan masing masing Petitum dalam gugatan Pembanding/Penggugat;Menimbang bahwa, Pembanding/Penggugat mohon majelis Hakimmenyatakan menurut Hukum, bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sahdari almarhum Bapak Atnial Amtaran Alm.Menimbang bahwa, terhadap Petitum Point Kedua Penggugat/Pembandingtersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari
16 — 1
pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :Artinya: Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan .Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbuny1 ; Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari
yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
CHOLIS, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak harmonis lagi ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat tidak dapatmembantahnya karena Tergugat tidak dapat mengajukan buktibukti baik tertulis maupun saksisaksi sehingga tidak dapat menguatkan dalildalil jawaban dan duplik Tergugat apalagi Tergugattelah mencukupkan dengan buktibukti
16 — 16
Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 10 April 2002, berdasarkan kutipan akta nikahnomor : 551/85/IV/2002, tertanggal 10 Aprol 2002, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Jl.