ParaTerdakwa menggunakan karena merasa dapat membantu mengurangibeban pekerjaan;Bahwa Judex Facti dalam putusannya hanya mempertimbangkansecara kasat mata actus reus/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membelidan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Para Terdakwa.Padahal berdasarkan fakta sidang mens rea Para Terdakwa membeli,memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri;Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidanaatau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidanaHal. 7 dari hal. 11 Putusan Nomor 2771 K/PID.SUS/2017Para Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekali tidakdibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.Bahwa untuk membuktikan benar Para Terdakwa penyalahgunaNarkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganPara Terdakwa membeli, memiliki, menguasai shabu dengan jumlah kurangdari 1 gram.

digunakansecara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;Bahwa apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli, memperoleh,memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akan tetapi rencananyauntuk menggunakan Narkotika maka tidak dapat dipersalahkanmelanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa alasan memori kasasi Penuntut Umum tidak tepat dan objektifsebab hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat matasaja, yaitu actus

No. 1323 K/Pid.Sus/2018Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalampraktik peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan.Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reus sematamata sama sekali tidak dibenarkan dalamsistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalah guna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antaralain:8 Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang menggunakanNarkotika

Sebab hanyamempertimbangkan perbuatan yang tekstual saja atau secara kasat matasaja yaitu actus reus/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki, menguasai shabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa.Padahal berdasarkan fakta sidang sikap batin/mens rea Terdakwamemperoleh, memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan;Bahwa cara pandang Penuntut Umum tersebut bertentangan dengan prinsiphukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkandalam setiap pemeriksaan perkara

Bahwa penuntutan Penuntut Umum atas penjatuhan pidanaTerdakwa hanya dengan dasar actus reus semata, sama sekali tidakdibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa Penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain: Bahwa Narkotika yang ditemukan Polisi adalah sisa Narkotika karenasebelum Terdalwa ditangkap telah menggunakan Narkotika, bahwauntuk membuktikan benar Terdakwa menggunakan Narkotika, hal inidapat

Putusan Nomor 1049 K/Pid.Sus/2018 Apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli, memperoleh ataumemiliki menyimpan atau menguasai Narkotika akan tetapi mensreanya untuk menggunakan Narkotika maka tidak dapat dipersalahkanmelanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009; Bahwa alasan memori kasasi Penuntut Umum tidak tepat dan objektifsebab hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat matasaja yaitu actus reus/perbuatan meteriil

Padahalberdasarkan fakta sidang mens rea Terdakwa memperoleh, memilikishabu tersebut untuk tujuan digunakan bersama; Bahwa cara pandang Penuntut Umum tersebut tentu bertentangandengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidanayang wajib diterapbkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan.Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggidalam praktek peradilan bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan.Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus

Sedangkan Terdakwa membeli atau memiliki,menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan secaramelawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atauPasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;Judex Facti maupun Penuntut Umum yang hendak menghukum Terdakwawajidb mempertimbangkan actus reus dan mens rea/kesalahan Terdakwa.seseorang/termasuk

Terdakwa tidak dapat dihukum hanya mendasarkanpada pembuktian dan pertimbangan actus reus/perbuatan pidana sematasebagaimana dalam perkara a quo, tanopa mempertimbangkan mens rea/kesalahan Terdakwa;Bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka berdasarkan teorihukum pidana harus mempertimbangkan mens rea/kesalahan sebagaisyarat pemidanaan;Bahwa untuk menghukum Terdakwa harus dapat dibuktikan kesalahan/mens rea apa yang dilakukan Terdakwa;Bahwa untuk membuktikan kesalahan apa yang dilakukan Terdakwaharus

;Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itudikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelakuperbuatan itu disebut mens rea. Jadi, actus reus adalah merupakan elemen luar(external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element)atau unsur mental (mental element).

Artinya bahwa actus reus itu menyangkutperbuatan yang melawan hukum (unlawful act) sedangkan mens rea mencakupunsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektifsuatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat;Menimbang, bahwa telah diuraikan di atas kesalahan itu sendiri di dalamhukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan(culpa).

didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 tentang MengubahOrdonnantietidelijke Bijszondere Strafbepalingen (STBL.1948 Nomor 17) danUndang Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatanpidana yang didakwakan dengan dakwaan tunggal kepada Terdakwa dapat dibuktikanoleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan pidana itu, sebagai berikut :1Unsurunsur Perbuatan pidana (actus

ayat (1) UndangUndang darurat No. 12 Tahun 1951, yang didakwakanoleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkanapakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukanTerdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbuktisemua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakanPenuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasanpembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus

Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil danmateriil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang tersebut diatas, telah terbukti danterpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harusdipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasanpemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus

Kesengajaan sebagai Kemungkinan (opzet bij mogelykheid bewustzijnof voor waardelyk /opzet of dolus eventualis).Menimbang, bahwa dokirin ilmu hukum pidana juga mengenal asasatau prinsip Actus Reus, yang berbunyi: actus non facit reum, nisi mens sit reayang artinya adalah sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalahkecuali bila dilakukan dengan niat jahat.

Dalam konteks ini, actus reus harusdilengkapi dengan mens rea dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwatersangka telah melakukan actus reus dengan disertai mens rea, yaitu niat jahatatau. suatu. kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkankepadanya.

KesalahanHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Japadalah syarat mutiak bagi adanya pertanggung jawaban pidana untuk dijatuhi pidana,sebab di masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidananya seseorang jika tidakada kesalahan; geen siraf zonder schuld atau dalam bahasa latin actus non facitreum nisi mens sit rea (an act does not make person guilty unless his mind is guilty).Ardai saja seseorang tidak mempunyai kesalahan, maka niscaya hal itu dirasakansebagai hal yang tidak adil dan

Jika ditelaah lebih lanut bahwa actus non facit reum nisi menssit rea terdin dari dua golongan besar yakni actus reus atau perbuatan pelaksanaandan mens rea atau niat. Secara unum actus reus dijelaskan sebagai suatuperbuatan fisik manusia yang secara nyata melakukan gerakan lahiriah Sedangkanmens rea / Niat adalah sikap batin seseorang yang oleh Mojatno dipandang sebagaiunsur yang turut menjadi perimbangan kesalahan seseorang.

Sebab hanyamempertimbangkan perbuatan yang tekstual, secara kasat mata sajayaitu actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki, menguasai Sabu, tanpa mempertimbangkan mes reaTerdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang mens rea Terdakwamemperoleh, memiliki Sabu tersebut untuk tujuan digunakan;Bahwa cara pandang Penuntut Umum tentu bertentangan denganprinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajibditerapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan.

Bahwa penuntutanPenuntut Umum maupun putusan Judex Facti atas penjatuhan pidanaTerdakwa hanya atas dasar actus reus semata, sama sekali tidakdibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna dapat dibuktikandari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain;Narkotika yang ditemukan polisi adalah sisa Narkotika karenasebelum Terdakwa ditangkap telah menggunakan Narkotika;Hal. 6 dari 10 hal. Put.

Terdakwa membeli dan memiliki shabu untukdigunakan secara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuktujuan lainnya;Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika apabila ditemukan sedangmembeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akantetapi niat/mens reanya untuk menggunakan Narkotika secaramelawan hukum maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112ayat (1) sebagaimana dalam perkara aquo;Bahwa Judex Facti dalam putusannya hanya mempertimbangkanperbuatan yang secara kasat mata saja yaitu actus

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanyadengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalamsistem hukum dan peradilan di Indonesia.Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antaralain;Bahwa ketika ditangkap Polisi Terdakwa baru selesai menggunakanNarkotika secara melawan hukum.

hak dan bukan untuk tujuan lainnya;Bahwa apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli ataumemiliki, menyimpan atau menguasai narkotika akan tetapi mens reanayauntuk menggunakan narkotika maka tidak dapat dipersalahkan melanggarPasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalamperkara a quo;Bahwa Penuntut Umum maupun Judex Facti dalam putusannyahanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata, atauperbuatan materiil (actus

Bahwa penuntutan dan penjatuhanpidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekalitidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 498 K/Pid.Sus/2018Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta paraTerdakwa membeli narkotika secara patungan.

Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;.Terkait dengan unsur adanya mensrea dan actus rea yangmana maksud Mens Rea adalah sikap batin pelaku perbuatanpidana.

Berbeda dengan actus reus yang menyangkut perbuatanyang melawan hukum (unlawful act), mens rea mencakup unsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsursubyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht,1960: 257 ) dimana Mens Rea mencakup : kesalahan dalam arti luas(Sengaja dan lalai), kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanyadasar pemaaf sedangkan Actus Reus menyangkut perbuatan yangmelawan hukum.Seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatankriminalnya

alasanalasan Pemohon kasasi/Terdakwatersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan Judex Facti kurang tepatmenerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Terdakwa dalam memorinya berpandapatJudex Facti seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf aUU No. 35 Tahun 2009 keberatan Terdakwa dapat dibenarkan; Bahwa kontruksi fakta berdasarkan actus

sendiri secara melawan hukum agarTerdakwa sebagai supir mobil tidak mengantuk dan lebih memperkuatstamina Mens rea Terdakwa bukan untuk tujuan peredaran gelapNarkotika;Bahwa berdasarkan kontruksi tersebut timbul pertanyaan apakah Terdakwadipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2009 ataukah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009;Bahwa mengenai permasalahan tersebut Majelis Hakim akanmengelaborasi pertimbangan subtansi perkara baik dari sisi actus

No. 1211 K/Pid.Sus/2016seharusnya penghukuman terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengankesalahan atau mens rea yang dimiliki artinya kalau mens rea/kesalahannya penyalahguna maka dihukum sebagai penyalahgunasebaliknya jangan dihukum sebagai pengedar/bandar;Bahwa apabila ketentuan Pasal 112 ayat (1) dikaitkan dengan actus reusTerdakwa memiliki Narkotika maka dapat disimpulkan ketentuan Pasal 112ayat (1) terpenuhi namun apabila dipertimbangkan mens rea Terdakwamaka berdasarkan fakta sidang Terdakwa

Terdapat kesan pembuat KUHAP membaurkan actus reus dengan mensrea. Mens rea selaku unsur kesalahan (schuld) diabsorbsi masuk ke dalam actusreus, padahal walaupun terdapat actus reus tidak dengan sendiri terdapat mensrea bagi seseorang. Actus reus berhadapan secara dikotomi, berhadapan secaradiameteral dengan mens rea. Mens rea (evil mind) yang diduga terdapat padaseseorang pelaku (dader) ditentukan sejauh mana unsur kesalahan, sejauh manaschuld melekat pada dirinya.

Hukum pidana terdiri atas 2 komponen dasar,yakni ACTUS REUS DAN MENS REA.e ACTUS REUS berpaut dengan prohibited act atau evil act. DalamMenetapkan seseorang sebagai Tersangka dengan mendasarkan padaActus reus saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan mens rea atauevil mind, yakni the state of guilty mind dari pelaku (dader) yangbersangkutan. e MENS REA / adanya suatu Kehendak yang merupakan unsur kesalahanyang meliputi dolus kesengajaan atau kealpaan.

Penegak hukum / Polisiharus lebih dahulu membuktikan actus reus manakala terbukti adanya theprohibited act dimaksud. Barulah dipertimbangkan sejauh mana terdapatHalaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor :04/Pid.Prap/2016/PN.Dps.an23mens rea dalam diri pelaku, yakni sikap batin / kehendak nya berupakesalahan (schuld) daripadanya.

Walau terdapat actus reus, namunmanakala tidak terdapat mens rea, seseorang tidak dapat dipidana.Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidanasudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan, penyidikan, sampaipada tahap persidangan.

yang terungkapdipersidangan, mens rea Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebutsematamata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuktujuan lainnya;Fakta hukum lainnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahgunadiketahui melalui latar belakang Terdakwa yang sudah lama menggunakannarkotika dan sudah beberapa kali menggunakan ganja, Terdakwamenggunakan karena merasa dapat membantu mengurangi bebanpekerjaan dan merasa segar;Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanyamempertimbangkan actus

Bahwa penuntutan dan penjatuhanpidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekalitidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotika dapatdiketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwamembeli, memiliki, menguasai 2 linting ganja berat 0,5830 gram Ini berartiTerdakwa membeli dan memiliki, menyimpan shabu dalam jumlah sedikityaitu 0, 5830 gram/2 linting ganja sisa pakai.

Unsur actus reus (physical element), yaitu perbuatan lahiriah atau esensidari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;2.

mens rea (mental element), yaitu kondisi jiwa atau sikap kalbu daripelaku saat melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimanayang telah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa yaituniat terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi koroban yang di dalamnyaberisi sejumlah uang, kemudian sikap batin tersebut diwujudkan oleh terdakwadengan membuka jok sepeda motor dan mengambil dompet yang ada didalamnya, sehingga tindakan nyata tersebut menjadi actus

,Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itudikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelakuperbuatan itu disebut mens rea. Jadi, actus reus adalah merupakan elemen luar(external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element)atau unsur mental (mental element).

Artinya bahwa actus reus itu menyangkutperbuatan yang melawan hukum (unlawful act) sedangkan mens rea mencakupunsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektifsuatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat;Menimbang, bahwa telah diuraikan di atas kesalahan itu sendiri di dalamhukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (do/lus) dan kealpaan(culpa).

Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukumdan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi duaunsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element)dan unsur mens rea (mental element). Unsur actus reusadalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatanyang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikapbatin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal AbidinHalaman 14 Putusan Nomor 63/PID/SUS/2021/PT DKIFarid, 1995:35).

Oleh karena fakta persidangan terungkapPemohon Banding /Terdakwa saat ditangkap dandigeledah ditemukan narkotika jenis Pil Extasi sebanyak 3(tiga) butir maka secara actus reus perbuatan PemohonBandingTerdakwa memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1)UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayaitu menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika dalambentuk bukan Tanaman.

Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggarketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009, meskipun perbuatan lahiriah / actus reusTerdakwa telah memenuhi ketentuan pasalpasal tersebut;Bahwa Hakim dalam = ~menjatuhkan putusan' tidak hanyamempertimbangkan actus reus Terdakwa sebagaimana yang terjadidalam perkara a quo, tetapi wajib mempertimbangkan mens rea / sikapbatin, niat Terdakwa membeli, memiliki, untuk maksud/tujuan apa, apakahuntuk digunakan secara melawan