Ditemukan 1673 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 29-07-2013
Putusan PA BATAM Nomor 994/Pdt.G/2012/PA.BTM
PENGUGGUGAT VS TERGUGAT
94
  • Dengan demikian sesuai dengan ketentuanPasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyaharus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon
Register : 04-01-2016 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 18-04-2020
Putusan PA BATAM Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.BTM
Tanggal 26 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
2011
  • untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termotion telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukanpermohonannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg canKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
Register : 20-09-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 07-03-2019
Putusan PA BATAM Nomor 1519/Pdt.G/2018/PA.Btm
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
108
  • untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannyatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
Register : 18-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN Lbp
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
PASTI LUBIS
Terdakwa:
PHADIL
205
  • Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal iniyaitu tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, dan yang dimaksud denganmelawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan denganperaturan perundangundangan (sifat melawan hukum formil);Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN LbpMenimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undangundang Repulik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanyadapat digunakan untuk kepentingan
    Terdakwa dari saksi Abnur Hamdani Alias Dani, ketikaditanyakan apakah ada ijinnya, Terdakwa menjawab tidak memiliki izin daripihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasaiNarkotika Golongan jenis shabushabu dan Terdakwa tidak memiliki izin daripihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasaiNarkotika Golongan jenis shabushabu;Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawadan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undangundang Repulik
    Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamanHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN LbpMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalampenjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Repulik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurang!
Register : 04-02-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PA BATAM Nomor 202/Pdt.G/2016/PA.Btm
Tanggal 28 April 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
207
  • Ptsn No.0018/Pdt.G/2016/PA.BTMdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohondan Termohon telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukanpermohonannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas
Register : 23-10-2013 — Putus : 22-11-2013 — Upload : 21-11-2014
Putusan PA BATAM Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Btm.
Tanggal 22 Nopember 2013 — PEMOHON I VS PEMOHON II
128
  • Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/Hal3 dari 5 hal.
Register : 23-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA BOYOLALI Nomor 0560/Pdt.G/2021/PA.Bi
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
163
  • Sekarang tidak diketahui keberadaanya diwilayah Negara Kesatuan Repulik Indonesia, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2021 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor0560/Padt.G/2021/PA.Bi tanggal 23 Maret 2021 mengemukakan halhal sebagaiberikut:1.
    Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 300/18/III/2021, tanggal 23032020, dari Kepala Desa Dahulu beralamat di XXXXXXXXXX, Kab.Boyolali.Sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah NegaraKesatuan Repulik Indonesia, bermeterai cukup, yang isi pokoknyamenerangkan bahwa Tergugat adalan penduduk desa tersebut tetapisejak bulan Juli 2019 sampai sekarang telah pergi meninggalkandesanya tersebut tanpa sepengetahuan pemerintahan desa dan tidakdiketahui alamatnya, yang bermaterai cukup setelah dicocokkanternyata
Register : 04-07-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0413/Pdt.G/2019/PA.Wsp
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
138
  • Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggalbersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2017,sudah 2 tahun lebin sampai sekarang dan saat ini Tergugat tidak diketahullagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).4.
    Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, saat ini Tergugat tidak diketahullagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib). Hal inimenunjukkan bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisahjika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahanrumah tangga (broken marriage).Hal. 8 dari 12 Hal.
Register : 28-03-2023 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 05-04-2023
Putusan PA BATAM Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Btm
Tanggal 5 April 2023 — Pemohon melawan Termohon
282
  • strong>) sebagai wali dari anaknya yang bernama, Eka Nabila Armaninata Binti Kasuma Armaninata, perempuan, tempat tanggal lahir, Medan 05 Oktober 2004;
  • Memberikan Ijin kepada Pemohon (Elvina Lubis Binti Iswan Lubis) selaku Wali untuk melakukan tindakan hukum mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut yang berhubungan dengan jual beli sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3310 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Repulik
Register : 08-03-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.BTM
Tanggal 10 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
96
  • dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannyatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
Register : 13-01-2015 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 13-12-2016
Putusan PA BATAM Nomor 503/Pdt.G/2015/PA.Btm
Tanggal 3 Februari 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
3215
  • dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
Register : 18-02-2014 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA BATAM Nomor 309/Pdt.G/2014/PA.BTM
Tanggal 1 April 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
105
  • Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undangundang Nomor 3Tahun 2006 jo.
Register : 05-04-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 02-05-2020
Putusan PA BATAM Nomor 723/Pdt.G/2019/PA.Btm
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
167
  • mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
Register : 30-12-2013 — Putus : 24-01-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PA BATAM Nomor 199/Pdt.P/2013/PA.Btm.
Tanggal 24 Januari 2014 — PEMOHON I VS PEMOHON II
124
  • Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon
Register : 14-03-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 11-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN PGP
Tanggal 9 Mei 2016 — MAULANA DESKA als. MAMAN Bin ABDUL AZIS HUSEIN
315
  • S.SI,M.Si, RIESKA DWI HIDAYATI, S.Si, M.Si, dan PUTERI HERYANI, S.SI,Aptpemeriksa pada BALA LABORATORIUM NARKONA BADAN NARKOTIKANASIONAL dengan mengetahui KUSWARDANI,S.Si,M.Farm,Apt, KEPALALABORATORIUM NARKOBA BNN yang memberikan kesimpulan Setelahdilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang buktikristal warna putih no 1 dan Urine An Maulana Deska als Maman bin Abdul Azizno 2 tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan No urut 61 lampiran undangundang Repulik
    ;Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Pgp Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terdakwa disaksikan olehsaksi Edi Novianto bin Baijuri; Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISNO.LAB: 59L/XII/ 2015/Balai Lab Narkoba , tanggal 3 Desember 2015disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih no 1 dan Urine MaulanaDeska als Maman bin Abdul aziz Husein no 2 tersebut benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalam golongan No urut 61 lampiran undangundang Repulik
    api gas selanjutnya uap shabu tersebut terdakwa hisap sepertimenghisap rokok hingga terdakwa merasakan badan terdakwa segar danbersemangat untuk bekerja.Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAANLABORATORIS NO.LAB: 59L/XII/ 2015/Balai Lab Narkoba , tanggal 3Desember 2015 disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih no 1 danUrine Maulana Deska als Maman bin Abdul aziz Husein no 2 tersebut benarmengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan No urut 61lampiran undangundang Repulik
    danterhadap Narkotika golongan baik nama maupun jenisnya telah disebutkansecara limitative dalam lampiran UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAANLABORATORIS NO.LAB: 59L/XII/ 2015/Balai Lab Narkoba , tanggal 3Desember 2015 disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putin no 1 danUrine Maulana Deska als Maman bin Abdul aziz Husein no 2 tersebut benarmengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan No urut 61lampiran undangundang Repulik
Register : 19-02-2014 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN TAKALAR Nomor 21/PID.SUS/2014/PN.TK
Tanggal 10 Maret 2014 — ARDI SYAM ALIAS ARDO BIN SYAMSU DG. TOBO.
9216
  • Menetapkan barang bukti berupa ;- 1 (satu) kemasan Rokok merek Dunhill warna hijau yang berisi bungkusan plastik bening yang berisi serbuk atau butiran Kristal dengan berat 0,1305 gram positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Repulik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia N 1650 warna putih hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;6.
    (satu) kemasan rokok merk Dunhill warna hijau yang berisi bungkusan plastikbening yang berisi serbuk atau butiran Kristal dengan berat 0,1305 gram positifmengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61Lampiran Undangundang Repulik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;. 1 (satu) unit handphone merk Nokia N1650 warna putih hitam ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, baik oleh saksisaksi maupunterdakwa dikenal dan diketahui sebagai alat atau sarana yang digunakan dalam
    Tobo positif mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Repulik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut, baikterdakwa maupun Penuntut Umum serta saksisaksi menyatakan tidak berkeberatan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar, membaca dan menelitidengan seksama tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyaberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan
    Lab : 34/NNF/I/2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa serbuk ataubutiran kristal warna putih yang berada dalam 1 (satu) sachet plastik bening denganberat netto seluruhnya 0,1305 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftardalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Repulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwashabushabu dalam bentuk kristal putih tersebut adalah merupakan NarkotikaGolongan I, sehingga
    Menetapkan barang bukti berupa ;e 1 (satu) kemasan Rokok merek Dunhill warna hijau yang berisi bungkusanplastik bening yang berisi serbuk atau butiran Kristal dengan berat 0,1305gram positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan INomor Urut 61 Lampiran Undangundang Repulik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika ;e 1 (satu) unit Handphone merek Nokia N 1650 warna putih hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;6.
Register : 11-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 02-G-2011-PTUN-PDG
Tanggal 9 Juni 2011 — -CV GUNUNG BUNGSU ABADI lawan -MANAGER PT.PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN
10943
  • fungsi dan kedudukannya adalah subyek hukum dan atauPejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketaa quo telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Paragraf Keempatkhususnya Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) yaitu mengenai Prosedur PemilihanPenyediaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya yang telah ditetapkan dalam dokumenpemilihan penyedian barang/jasa serta juga bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik dan Pasal 22 UndangUndang Repulik
    Indonesia Nomor 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyisebagai berikut :Pasal 22 UndangUndang Repulik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 pelaku usaha dilarangbersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehinggadapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidaksehat ;Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (klarifikasi) a quo jelasjelassudah bertentangan dengan Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik
Register : 04-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PA BATAM Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Btm
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
101
  • tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukHlm 3 dari 5 hal Putusan No.xxxx/PdtG/2019/PA.Btmdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
Putus : 01-07-2013 — Upload : 24-11-2013
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 587/Pdt.G/2013/PA.Bdw
Tanggal 1 Juli 2013 —
61
  • mengirimnafkah belanja kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnyaSeCara jelas 222 n none n nnn nen ne nnn n neeBahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama1 tahun 1 bulan dimana Penggugat tinggal di RT.09 RW. 03 DesaJatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sedangTergugat tinggal di dahulu di RT.09 RW. 03 Desa JatisariKecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sekarang tidakdiketahui alamat tempat tinggalnya diwilayah Repulik
Register : 10-12-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 21-11-2014
Putusan PA BATAM Nomor 144/Pdt.P/2012/PA.Btm
Tanggal 7 Januari 2013 — PEMOHON I VS PEMOHON II
163
  • Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danHal3 dari 4 hal.