Ditemukan 1608 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohionan pemohonan permohona permohonanã perrmohonan permojhonan
Penelusuran terkait : Permohoanan ganti nama Perwalian Pa Mks
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tjk.
Tanggal 10 September 2015 — - HERI GUNAWAN Bin ENTO SUJATMIKO
67 — 13
  • Waykanan melalui camat, dimana didalam permohoanan tersebut namanamaorang yang bertanda tangan seperti nama bendahara AMANCIK, HENDRAARDIANTO dan nama terdakwa selaku kepala kampung ditandatanganisendiri oleh kepala Kampung tanpa seijin dan sepengetahuan yangbersangkutan.Bahwa selanjutnya permohonan pencairan kampung Bukit Harapan yangditandatangani sendiri oleh terdakwa tersebut dibawa sendiri oleh saksiMUSLIM untuk diserahkan ke kantor kecamatan tepatnya kepada KasiPMK Kecamatan Way TUba.Bahwa
    Way kanan melalui camat, dimanadidalam permohoanan tersebut namanama orang yang bertanda tangan sepertinama bendahara AMANCIK, HENDRA ARDIANTO dan nama terdakwa selakukepala kampung ditandatangani sendiri oleh kepala Kampung tanpa seijin dansepengetahuan yang bersangkutan.e Bahwa selanjutnya permohonan pencairan kampung Bukit Harapan yangditandatangani sendiri oleh terdakwa tersebut dibawa sendiri oleh saksi MUSLIMuntuk diserahkan ke kantor kecamatan tepatnya kepada Kasi PMK Kecamatan WayTUba.Halaman
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 69/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
Suryono, S.H.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.PT. TANDI TIRTA MAS
2.PT. SARI AGROTAMA PERSADA
220 — 94
  • Bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah BukanTanda Bukti Hak atas Tanah, melainkan dasar/syarat/alas hak(Pembuktian Awal) dalam pengajuan Permohoanan PenerbitanSertipikat atas Tanah Negara sebagaimana dipersyaratkan dalamPasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Negara agrarian No. 3 Tahun1997 yang harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan (in cassuKantor Pertanahan Kota Semarang) untuk memperoleh suatu hakatas tanah, dengan catatan diatas tanah yang dimohonkantersebut belum dilekati oleh suatu
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 26-01-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 11/PDT/2022/PT PLG
Tanggal 23 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : ANSOR Diwakili Oleh : GREES SELLY, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat I : PT BANK CENTRAL ASIA TBK PUSAT c.q. PT BANK CENTRAL ASIA CABANG PALEMBANG c.q. PT BANK CENTRAL ASIA KCU LUBUK LINGGAU
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat
Terbanding/Tergugat III : MERY
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor ATR/BPN Kota :Lubuk Linggau
112 — 43
  • Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkKenan untuk menolak permohoanan Banding dari Pembandingsemula Pengngugat dan menguatkan Putusan Pengadilan NegeriLubuklinggau Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Llg tanggal 16 Desember 2021;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasaHukum Terbanding III Semula Tergugat III yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :1.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 188/Pdt.G. ARB/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Juni 2014 — PT Karya Bersama Takarob MELAWAN 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia 2. PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk
287 — 170
  • ;Menimbang bahwa kedua belah sudah tidak mengajukan apaapa lagidan mohon putusan;Menimbang bahwa telah terjadi segala halhal di persidangan,semuanya dicatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkandan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang bahwa pemeriksaan telah selesai, akhirnya Majelis Hakimakan memutuskan seperti di bawah ini;73TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohoanan Pemohonsebagaimana tersebut di atas;Menimbang bahwa Pemohon mengajukan
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 18-07-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 124/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 12 Desember 2013 — PT. SEBUKU INTI PLANTATION;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,2.DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,3.PT. ADINDO HUTANI LESTARI
460 — 71
  • menyebutkan bahwa yang dimaksud denganAsas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara Negara ;Asas Kepentingan Umum :Sesuai dengan Penjelasan dari Pasal 3 angka 3 yang dimaksud dengan AsasKepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan carayang aspiratif dan akomodatif dan selektif, pada kenyataannya Tergugat IIIntervensi telah beberapakali mengajukan keberatan atas permohoanan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 152/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 22 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat : SUBEKTI
Terbanding/Penggugat : PT.TIMUR MARGADJAJA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
44 — 23
  • sumpahtelah mengaku = memalsukan segel bidang tanah objek sengketakarena diimingiimingi uang, bahwa Bahrudin menjelaskan SP3 dariPenyidik tidak mempengaruhi pengakuannya yang telah melakukanpemalsuan segel objek sengketa, maka pengakuan Bahrudin inisekaligus telah mengenyampingkan kekuatan mengikat SP3No.8/234/IV/RES.1.1.9/2018 tanggal 23 Juli 2018;Bahwa pemalsuan surat yang dilakukan oleh Baharudin adalahberkaitan dengan alas hak yang digunakan oleh PT Timur Margadjaja(Terbanding) untuk mengajukan permohoanan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 09-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 59/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pemohon:
JAHJA KOMAR HIDAJAT
Termohon:
1.DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA Cq Subdit IV Unit III
2.Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
216 — 145
  • Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakpidana yang dilakukan.Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 1 butir 16KUHAP dilakukan penyitaan dengan terlebih dahulu menyiapkansurat perintah Penyitaan, permohonan ijin khusus penyitaan,kemudian atas permohoanan tersebut oleh Pengadilan NegeriJakarta Barat dibuatkan penetapan jjin sita khusus.
    Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakpidana yang dilakukan.Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benda lain yangmempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukandan berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP dilakukan penyitaan denganterlebih dahulu menyiapkan surat perintah Penyitaan, permohonan ijinkhusus penyitaan, kemudian atas permohoanan tersebut olehPengadilan Negeri Jakarta Barat dibuatkan penetapan ijin sita khusus.Berdasarkan Penetapan ijin sita khusus tersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2008 — Putus : 18-11-2008 — Upload : 22-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47 / Pdt.G / 2008 / PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Nopember 2008 — Para ahliwaris alm. DUL SALAM bin AHMID >< 1. PEMERINTAH RI Cq.dahulu DEPARTEMEN PENERANGAN Cq.dahulu LEMBAGA INFORMASI NASIONAL RI sekarang DEPARTEMEN KOMUNIKASI dan INFORMATKA, dkk
131 — 31
  • Tendean No. 41, KelurahanKuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan Wilayah Jakarta Selatan A.n : PusatProduksi Film Negara Departemen Penerangan (diberi tanda Bukti T0)7 BuktiT I7 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Kantor Agraria a.n WalikotaJakarta Selatan kepada Gubernur KDKI Jakarta U.p Kepala Direktorat AgrariaNomor : 136/I/HP/1/S/K/1987 tanggal 751987, perihal Permohoanan Hak Pakai a.nDepartemen Penerangan RI (diberi tanda Bukti T7) 58 Bukti T I 8 : Fotocopy dari fotocopy Kutipan Keputusan
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-01-2009 — Putus : 20-08-2009 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN BATANG Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Btg
Tanggal 20 Agustus 2009 — DSP
79 — 10
  • belah pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu permohonan provisi harusmemiliki syarat formil sebagai berikutHarus menyebutkan alasan permintaan yangmenjelaskan urgensi dan relevansinya;Mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang mestidiputuskan;Tidak boleh menyangkut pokok perkara (videputusan MARI No. 1788 K/Sip/1976 dipertegasdengan putusan MARI No. 279K/Sip/1976) ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita permohonanprovisi gugatannya sama sekali tidak menyebutkan alasanalasan Penggugat mengajukan permohoanan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 28-08-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 25 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 10 Februari 2015 — Ir. H. ABDUL HADI M. AGR.PH.D IKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU HAJI RUSLI SABERI AJURI
147 — 77
  • Cempaka tanggal 24 Desember 2004 atas namaDoktor Insinyur Abdul Hadi Master Of Science sesuai dengan surat dari BadanPertanahan nasional Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor 235/01963.72/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 perihal Pengembalian Berkas Permohoanan PelayananPengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah yang ditujukan kepada Hj.
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum Pencurian
Register : 15-10-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN KABANJAHE Nomor 393/Pid.B/2018/PN Kbj
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Alvonso Manihuruk. SH
Terdakwa:
Parmen Pakpahan
140 — 156
  • Karo, sehingga syaratsyarat permohoanan pengajuansertifikat yang diajukan oleh saudara Peristiwa Perangin Angin, Dkktidak memenuhi persyaratan secara Yuridis yang diatur di dalam PPNo. 24/1997 dan Perturan pelaksanaannya yaitu peraturan menteriNegara agraria (PMNA) No. 3 Tahun 1997 pasal 35 Jo PMNA No. 9Tahun 1999 Pasal 9 dan 10 sehingga pihak Kantor Pertanahan Kab.Karo membatalkan Peta bidang saudara Peristiwa Perangin Angin,Dkk (Sebanyak 176 orang).4.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 28-02-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 11 September 2014 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL;KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
89 — 32
  • Wire & Wire Prima International Nomor : 17/IX/IANF/2013, tanggal 17 September 2013, Hal Permohoanan KembaliReEkspor, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 064777 tanggal 18Februari 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Kementerian Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Bea DanCukai Direktorat Teknis Kepabeanan Nomor : S364/BC.2/2012 HalPengenaan PMK 54/PMK.011/2011, (fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan PT.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 18-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Mtr
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pemohon:
AKHMAD FAUZI als IWAN
Termohon:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB
76 — 50
  • PERMOHONANBerdasarkan Jawaban dan Eksepsi kami tersebut di atas, maka kamimohon agar majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan putusansebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menyatakan gugatan permohoanan praperadilan PEMOHON tidak dapatditerima.DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan Menolak seluruh dalil gugatan PEMOHON untuk seluruhnyaatau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);2. Menyatakan semua tindakan hukum yang dilakukanPENYIDIK/TERMOHON adalah sah dan mengikat;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 18-04-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA
159 — 116
  • Mamberamo Alasmandiri yang pada pokoknyaHalaman 110 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUNJKTterhadap permohoanan Penggugat tersebut terdapat kekurangan syaratberupa :1. Rekomendasi gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknis dariBupati setempat;2. Copy Akte Pendirian Perusahaan berserta perubahannya;3. Laporan Keuangan 5 tahun terakhir yang telah diaudit oleh AkuntanPublik;4. Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 atau 1: 100.000;5.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — ZULKIFLI ASSAGAF, S.E. Bin SALIM ASSAGAF
108 — 34
  • ,Bahwa dalam Pengadaan Pencetakan dan Pengiriman KPS, KPSPengganti dan Lembar Sosialisasi Serta Penyaluran Dana BantuanLangsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013, saksi menjadianggota dalam Satgas Bidang Koordinator Keuangan sesuai denganSurat Keputusan Kepala Area Penjualan WV jakarta Nomor : SK.1300/PenjualanIV/1/4/0513 tanggal 22 Mei 2013 tentang Tim PelaksanaProyek Pencetakan dan Pengiriman Kartu Perlindungan Sosial.Bahwa sepengetahuan saksi pihak Area Penjualan IV Jakartamengajukan permohoanan
    Zulkifli Assegafmengarahkan agar surat Permohoanan penambahan Biaya tersebutdi tujukan kepada Ketua Satgas Il KPS yaitu Saksi. Zulkifli Assegafsendiri. Bahwa terkait dengan surat permohoanan penambahan biayapendistribusian KPS tersebut disetujui oleh Ketua Il Satgas KPSHalaman 175 dari 275 Putusan No. 04/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.Saksi.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 129/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : TIOMAN TAMBUNAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK DANAMON CABANG PEMBANTU PASAR SIBOLGA
Terbanding/Tergugat II : PURNAMA, S.H.
Terbanding/Tergugat III : RAHNIATI PANGGABEAN
Terbanding/Tergugat I : H. AJALI MURNI NAIBAHO
60 — 21
  • menyatakan Bahwaberkas perkara telah selesai diminutasi (Geminuteerd) dan ia diberi tenggangwaktu 14 (empat belas) terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan inidiberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkastersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan untuk diperiksa dalam tingkatbanding;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAHalaman 59 Putusan Nomor 129/Pdt/2019/PT MDNMenimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam hal initelah mengajukan permohonan banding dan permohoanan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.
Tanggal 23 Oktober 2014 — TERDAKAWA ; Abdul Karim,SE., Bin H. Abuhusin
84 — 47
  • terdakwa sebagai rekanan ada mengajukan addendum tentangperpanjangan waktu; Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa sebagai rekanan ada keberatan tentangpersentase fisik pekerjaan dalam Berita Acara Opname tersebut; Bahwa tidak ada surat pemutusan kontrak dalam proyek ini; Bahwa didalam kontrak tentang kondisi lahan untuk semua lokasi proyek ini diasumsikan kondisi lahan semua datar; Bahwa saksi selaku PPTK tidak pernah terima surat permohonan CCO darirekanan; Bahwa saksi tidak pernah terima surat permohoanan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.Bkl
Tanggal 23 Oktober 2014 — TERDAKWA : Andi Hidayat als Dayat Bin (alm) Chalidin
76 — 19
  • terdakwa sebagai rekanan ada mengajukan addendum tentangperpanjangan waktu; Bahwasaksi tidak tahu bahwa terdakwa sebagai rekanan ada keberatan tentangpersentase fisik pekerjaan dalam Berita Acara Opname tersebut; Bahwa tidak ada surat pemutusan kontrak dalam proyek ini; Bahwa didalam kontrak tentang kondisi lahan untuk semua lokasi proyek ini diasumsikan kondisi lahan semua datar; Bahwa saksi selaku PPTK tidak pernah terima surat permohonan CCO darirekanan; Bahwasaksi tidak pernah terima surat permohoanan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 6 Maret 2018 — ACE KURNIA, SH. Alias Ace
161 — 80
  • masingmasing orang ;Bahwa ketika ada orang yang memberikan uang kepada orang lain denganmaksud sebagai pemberian jasanya kemudian orang yang menerimammenyerahkan kepada Penyidik maka tentu orang yang memberi tidak memilikiHalaman 38 dari 74 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2017/PN Tte.kesalahan baik kesalahan yang disengaja maupun karena kelalaian sehinggaOrang yang memberi tersebut tidak dapat dipidana ;Bahwa dalam permohonan penangguhan penahanan ada dua jaminan yaitujaminan uang dan jaminan orang dan permohoanan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 6 Maret 2018 — RUSMINI SADARALAM, SE Alias MINI
190 — 96
  • /PN Tte.Bahwa ketika ada orang yang memberikan uang kepada orang lain denganmaksud sebagai pemberian jasanya kemudian orang yang menerimammenyerahkan kepada Penyidik maka tentu orang yang memberi tidak memilikikesalahan baik kesalahan yang disengaja maupun karena kelalaian sehinggaOrang yang memberi tersebut tidak dapat dipidana ;Bahwa dalam permohonan penangguhan penahanan ada dua jaminan yaitujaminan uang dan jaminan orang dan permohoanan penagguhan penahanan inihanya dilakukan ketika tersangka