KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Mohammad Nasir, selaku Menteri Riset Dan Tehnologi RI, 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS, yang diwakili oleh M Fadhil, S.H., M.Hum, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas

Put.Nomor 3025kK/Pdt/2019Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29September 2017;KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKANTINGGI REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili olehMohammad Nasir, selaku Menteri Riset Dan Tehnologi RI,berkedudukan di Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, PintuSatu, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si, dan kawankawan,Para

Pegawai pada Kementeriam Riset Dan Tehnologi RI,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September2017;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANYUMAS, yang diwakili oleh M Fadhil, S.H., M.Hum,Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 356358Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikuasa kepada Pardjo Wiyono, S.H., Kepala SeksiPenanganan Masaslh dan Pengendalian Pertanahan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18September 2017

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

berisi NarkotikaGolongan dengan berat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanandan menurut terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utara; Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi

terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utaryangkemudian terdakwa ditangkap anggota Kepolisian sektor Pademangan Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan,menguasal atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI danbukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

paket plastic Klib bening berisi Narkotika Golongan denganberat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanan dan menurut terdakwabarang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari KONG (DPO) sehargaRp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di edarkan diKepulauan Pramuka Jakarta Utara;Menimang, bahwa terdakwa membeli, atau menyerahkan narkotikagolongan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementeriankesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Dengan demikian unsur ini telahterpenuhi.Z Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, atau melawan hukum adalahsuatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dari si pelaku, atau bertentangandengan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang R.I Nomor35 Tahun 2009 telah menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Jika Narkotikagolongan I akan dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi harusdalam keadaan yang terbatas.Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untukmemperketat penggunaan Narkotika tersebut.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Entong Raharja,SH, Suharno dan saksiYoni Agung dan Terdakwa Irfan Rifai Bin Zamri telah tenyata fakta Terdakwa Irfan RifaiBin Zamri telah memiliki 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat nettoseluruhnya 1,2723 gram yang disimpan

dimaksud dengan Penyalah guna ialah menunjukkepada orang sebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwa pasal huruf 15 UndangUndang R.I Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika memberi arti penyalah guna : adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang R.INomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah menentukan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Jika Narkotika golongan I akan dipergunakan dalam pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi harus dalam keadaan yang terbatas.Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untukmemperketat penggunaan Narkotika tersebut.Menimbang, bahwa jika mengikuti ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2)UndangUndang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya Narkotika diluargolongan I yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tentunyaharus dengan bimbingan dari yang

dinubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor46/PUUI/IX/2011 yang merubah Pasal 43 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun1974 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dari bunyi asal anak yangdilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunyadan keluarga ibunya menjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanyamempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sertadengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmupengetahuan dan tehnologi

pascakelahiran anak, tanggung jawab seorang suami baik dari pernikahan resmi maupunbukan tetap melekat terhadap seorang suami/ayah biologis dari anak ;Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor 46/PUU/IX/2011 tersebut dimaknai bahwa pengakuan anak bukan hanyadapat dilakukan setelah diadakan perkawinan sah dari ayah biologis terhadap ibunya,namun juga apabila tidak terjadi perkawinan yang sah antara ibunya dan ayahbiologisnya, dengan cara pembuktian Ilmu Pengetahuan dan tehnologi

dihubungkan dengan Putusan MahkamahKonstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 yang merubah Pasal 43 ayat(1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak yang dilahirkandiluar perkawinan dari bunyi asal anak yang dilahirkan diluar perkawinanhanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunyamenjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanyamempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaibunya, serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi

sahpasca kelahiran anak, tanggung jawab seorang suami baik dari pernikahanresmi maupun bukan tetap melekat terhadap seorang suami/ayah biologisdari anak ;Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan MahkamahKonstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 tersebut dimaknai bahwapengakuan anak bukan hanya dapat dilakukan setelah diadakanperkawinan sah dari ayah biologis terhadap ibunya, namun juga apabilatidak terjadi perkawinan yang sah antara ibunya dan ayah biologisnya,dengan cara pembuktian Ilmu Pengetahuan dan tehnologi

( next 5 years) local salt development and improvement expect to reach25,000 mt ; Long term 50% of salt requirements will be purchased from local salt farmers ;510Bahwa sebagai bentuk tindakan nyata kearah pencapaian Rencana Bisnis tersebutmaka pada Bulan Juni Tahun 2008, TERGUGAT melakukan Pengembangan AreaPilot Project dengan menyewa lahan seluas 50 Ha terdiri dari 3 lokasi / hamparanladang garam dengan sharing modal dan keuntungan 10% produksi garam menjadimilik Petani Garam yang menerapkan Tehnologi

menyatakan bahwa 1 TERGUGATmenjamin terjadinya kerjasama lanjutan antara Petani Garam yang sanggupmenggunakan manajemen dan tehnis produksi sesuai standar sebagaimana StandarOperasional Prosedur yang telah dihasilkan.Bahwa sampai dengan jangka waktu Perjanjian berakhir pada tanggal 25 September2011 TERGUGAT tidak menunjukkan tandatanda akan melanjutkan perjanjiankerjasama lanjutan dengan Petani Garam di Pulau Madura (Khususnya di KabupatenSampang) padahal Petani Garam telah dan selalu menerapkan tehnologi

diteliti dan dipertimbang kan apakahperbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN.MdnMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual

An.Nor padasaat Terdakwa menuju ke warnet;Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yangdiperlinatkan dipersidanganMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:A fF & NS1 (satu) poket shabu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, mMenyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan

Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlahHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Smrterbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratoriumsetelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang

adalahTerdakwa Rani Safitri Silalahi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkanapakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual

Dipo Setiawan menunjukkan hasilCANNABINOIDS/NARKOTIKA POSITIF (+) 5 222222roornncncn ceoMenimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dihubungkan denganBerita Acara Pemeriksaan Urine tersebut telah terbukti bahwa terdakwa telahmenggunakan narkotika / ganja ; n nnn nnerMenimbang, bahwa menurut Pasal 7 UndangUndang No. 35 Tahun2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) Narkotika golongan

dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan menurut Pasal 8 ayat (2) dalamjumlah terbatas, Narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic sertareagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan ; Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh dan menggunakanNarkotika golongan berupa ganja tersebut bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi dan juga

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelan Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

adalahTerdakwa Ade Ismail Nasution Alias Mail yang selanjutnya akan diteliti dandipertimbangkan apakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual

Jkt.Utrkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, denganHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2020/PN Mdndemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

plastic yang dibungkus kertas warna Putih masingmasingberisi daun ganja dengan berat Netto 10,5328 gram dan rencananyaoleh terdakwa akan dijual Kembali yang selanjtnya terdakwa dan barangbukti di bawa ke Polres Jakarta utara untuk proses lebih lanjut Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaituKementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi

dilakban warna Coklat dan1 (Satu) plastic yang dibungkus kertas warna Putin masingmasing berisidaun ganja dengan berat Netto 10,5328 gram dan rencananya olehterdakwa akan dijual Kembali yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta utara untuk proses lebih lanjut; Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli,atau menyerahkan narkotika golongan tidak memiliki jjin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

tidak memiliki jin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1131/NNF/2020/ tanggal 27 Pebruari2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.nKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0529/2020

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikaHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2832/Pid.Sus/2020/PN Mdngolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Utrsediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan

yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwaterbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukanperbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan