Ditemukan 1747 data
133 — 51
AKUAN EFFENDIE menanda tangani pada bagian :Mengetahui dan menyetujui/Penanggung Jawab Anggaran.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.Rachmawati Hadi Bastari Binti Thamrin Bastari, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa sejak tahun 2011 s/d 2012 Saksi bekerja sebagai PNS di DinasSosial Kota Bandar Lampung dan selanjutnya tanggal 25 September2012 diangkat sebagai kasubbag TU UPT Dispenda Kec.
335 — 316
50.000.000 Hal 119 Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt Pst 61 Biro Hukum 10.000.00062 Biro Orta 10.000.00063 Biro Perekonomian 10.000.00064 Biro Pembangunan 10.000.00065 Biro Perlengkapan 100.000.00066 Bakorluh 30.000.00067 Dinas Pertambangan 115.000.00068 Perpustakaan 100.000.00069 Perpustakaan (300514) 100.000.00070 Dinas Tarukim (280514) 500.000.00071 Disperindag (230514) 100.000.00072 Dinas Perikanan (800514) 200.000.00073 Dinas Kesehatan 400.000.00074 Dinas Kehutanan (300514) 100.000.00075 Dispenda
TONITOGATOROP (HANURA) meminta uang sebesar Rp 400 jutadari masingmasing SKPD diantaranya dinas PU, Dispenda,Diknas, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwsata.Permintaan tersebut disampaikan kepada saya selakukoordinator kunker dan Sekretaris Dinas Sosial (BARITASIHITE) selaku wakil Koordinator kunker mewakili kepalaDinasnya. Selanjutnya Pak BARITA SIHITE yangmengumpulkan uang dari masingmasing SKPD sehinggaterkumpul sekira Rp 300 Juta.
207 — 74
tidak pernah berhubungan dengan BPN, orang BPN yangdatang ke saksi mengajukan surat agar saksi tandatangan.Bahwa sekitar Agustus 2005 saksi ada tandatangan Berita Acara PelepasanAset namun saksi yang terakhir tandatangan, selebihnya sudahditandatangani semua.Bahwa tidak ada ganti rugi dari KPN PEMKASA kepada PEMDA saatpelepasan aset, pelepasan aset tidak sesuai dengan Permendagri No, 152Tahun 2004.Bahwa untuk konsumen yang mengambil rumah, untuk rumah dibayar keBKE sedangkkan tanahnya dibayar ke Dispenda
300 — 287
;Bahwa setahu saksi ada 3 macam pajak, PPn 10% kalau di Batam ada lagi namanyaRTZ yaitu pajak PBBKB dari Dispenda yang besarnya 5% namun ada perobahanmenjadi 10%, PPh dan itu bisa sebesar 110% dari harga dasar bisa menjadi 10.800,00untuk Non Subsidi, kalau Subsidi sesuai dengan ketentuan Pemerintah kalau untukSingapura Subsidi kita lebih murah ;Bahwa saksi bertugas di Batam sejak tahun 2011 sampai dengan aprill tahun 2014 ;Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara PT.
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
UMAR
180 — 80
yangharus menanggung BBM;Halaman 109 dari 199 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021 /PN.Mambahwa SK tahun 2017 tidak sah sehingga secara akutansibukti tersebuttidak relevan untuk dipergunakan, SK tersebut tidak sah untukdijadikan dasar transaksi;bahwa biaya honor adalah biaya yang berasal dari penerimaan sewayang dibayar pada pengelola;bahwa PAD yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp.558.884.000, kami peroleh dari surat bukti dari dinas pendapatandaerah;bahwa kami melakukan klarifikasi pada dispenda
198 — 89
Sebelumadanya Listrik ini, lampu cuma menyala pada malam hari, kami mauterima gaji dan bendahara kami dan saat itu kami terima gajipada Jam 1.00 malam, karena siang lampu mati dan kami berkerjadi kantor perwakilan di Sorong yang untuk mengurus administrasi kamilari ke Sorong, kami bolak balik dengan menumpang Speed kalau tidak,ikut dengan Kapal Kayu, dan saksi pernah nekat sampai saksi hanyutdan sampai saksi dipukul oleh Kepala Dinas Dispenda, tapi itu semuasaksi lakukan demi Raja Ampat ; = Bahwa
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Dispenda : Ir. AD1DARMA.7. Kepala Bawaskot : Drs.
MUSLIM, SH
Terdakwa:
1.SROER ELISA, S.Sos.
2.ZETH SALMON AYAL
136 — 64
Papua Barat Sekretaris5 Kepala Dispenda Prov. Papua Barat Anggota6 Kepala Inspektorat Prov. Papua Barat Anggota7 Kepala Biro Hukum Prov.
97 — 39
Bahwa Yang dimaksud dengan nilai nyata adalah nilai pasar dibentukdengan harga pasar ; Bahwa saksi dapat informasi dari Kantor Desa tentang nilai pasar hargatanah ;Bahwa dari survey yang dilakukan disana ada pemukiman ;Bahwa Saksi pernah lihat peraturan Dispenda, tapi saksi pakai acuanharga pasarannya untuk penilaiannya ;28.
369 — 255
Penetapan Rekening Pemerintah Kabupaten Waropen pada Bank Papua Cabang Serui, Kantor Cabang Pembantu Waren dan Bank Mandiri Cabang Serui;136. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/01.1/Set/2009 Tanggal 06 Januari 2009;137. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/02.1/Set/2009 Tanggal 07 Januari 2009;138. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/03.1/Set/2009 Tanggal 03 Februari 2009;139. 1 (satu) Bundel Foto copy Kwitansi Pemegang Kas Dispenda
117 — 28
Yang kedua pada saat akan pencairan termin ke 1 dan 2, saksi DrajatAdhyaksa menyuruh Terdakwa untuk meminta uang Rp. 100 juta kepadasaksi Catur guna pengurusan pencairan termin 1 dan 2 di Dispenda,kemudian Terdakwa menghubungi saksi Catur, lalu saksi Catur memintakepada PT.
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
SADDAM MAULANA ARIEF, ST
165 — 69
pengguna;bahwa Rp. 650.000 biaya sewa, tidak termasuk BBM, penyewa yangharus menanggung BBM;bahwa SK tahun 2017 tidak sah sehingga secara akutansibukti tersebuttidak relevan untuk dipergunakan, SK tersebut tidak sah untukdijadikan dasar transaksi;bahwa biaya honor adalah biaya yang berasal dari penerimaan sewayang dibayar pada pengelola;bahwa PAD yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp.558.884.000, kami peroleh dari surat bukti dari dinas pendapatandaerah;bahwa kami melakukan klarifikasi pada dispenda
1.I WAYAN SURYAWAN, SH
2.IMAN FIRMANSYAH. SH
3.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
4.MILA MEILINDA
5.NURUL SUHADA, SH
6.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
Terdakwa:
DEDI SUPRIADI.
207 — 173
kegiatan dalam bentuk Proposal untuk masingmasingsumber dana; ADD dicairkan dalam 2 Termin, Termin 60 % dan Termin II 40 %; DDdicairkan dalam 3 tahap, Tahap 40 %, Tahap II 40 %; BHPRD dicairkan dalam II Termin, Termin 60% dan Termin II 40 %;Bahwa Untuk setiap Sumber Dana, Setelah Dokumen Usulan selesai disusunmaka dilakukan verifikasi kelengkapan oleh Camat , apabila usulan dinyatakan sudah sesuai maka Kecamatan membuat kwitansi untuk kemudianditeruskan bersama dokumen usulan Desa ke Bupati, Cq Dispenda
92 — 15
Bukti 07.079/BP-DISPENDA/2014 senilai Rp.11.908.000,- (sebelas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) tanggal diterima uang 25 Juli 2014.37 Copy Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Penimbunan Pasir di Batola Shipyard Desa Belandean antara PT.
114 — 107
SagungMastini (Kepala BPN), Sugiartha (Kepala Bappeda), Nyoman Sukantra (Kepala Dispenda), melapor kepadasaksi Wayan Candra selaku Bupati Klungkung sekaligussebagai penengah (mediator) untuk penawaran hargatanah kepada para pemilik tanah, bupati belum adakesepekatan,Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2007dilakukan kembali sosialisasi/musyawarah bertempat diBalai Desa Gunaksa dan dihadiri oleh saksi WayanCandra selaku Bupati, setelah sosialisasi dibuka olehKetua Panitia Pengadaan/Sekda Ir.
454 — 2300
adasyarat beberapa tahun sudah terdaftar pada pemertintah daerah tapi saksitidak tahu persis ;Bahwa saksi tahu jika ada Permendagri yang mengatur tentang persyaratancalon penerima hibah ;Bahwa saksi telah diperiksa oleh kejaksaan sebanyak tiga kali dan tetapbertahan dengan pendapat yang sudah disampaikan dalam BAP;Bahwa wakilwakil ketua TAPD dijabat oleh asisten untuk mengkoordinir dandalam struktur pemerintah Sumatera Selatan tahun 2013 terdiri dari 4 asisten:Bahwa koordinator pendapatan ada di Dispenda
YOHANNES HASIHOLAN TARUAN, M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa Pada saat itu saksi sebagai kepala Bapeda di Provinsi SumateraSelatan;Bahwa mengenai struktur seingat saksi, SK tim TAPD pada tahun 2013 ketuanya sekda, wakil ketua 1 asisten 1, wakil ketua 2 asisten 2, wakil ketua 3asisten 3 dan wakil ketua 4 asisten4, koordinator bidang program kepalaBapeda , koordinator bidang anggaran kepala BPKAD, koordinator bidangpendapatan kepala Dispenda, anggota seingat
Muslempang Provinsi itu menghasilkandokumen kegiatankegiatan pembangunan yang akan dilakukan di tahun N+1berarti tahun 2013 bahanbahan inilah menjadi pokok panduan utama kamiuntuk menyusun RAPBD dibawa kedalam TAPD, sebelum itu dibawa dibahasdulu berapa kemampuan pendapatan ini dengan Dispenda.
AGUSTINIUS ANTONI, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala bidang anggaran;Bahwa saksi sebagai Sekretaris TAPD;Bahwa struktur organisasi TAPD terdiri dari Ketua Sekda, Wakil ketua adalahpara asisten, kemudian koordinator program ada di Bapeda , koordinatorAnggaran di BPKAD kemudian koordinator pendapatan ada di Dispenda,sementara Kabid Anggaran selaku sekretaris melekat dengan jabatanstruktural kabid anggaran ;Bahwa seingat saksi
dengan TAPD karenasaksi tidak berhak untuk menilai;Bahwa dalam KUA PPAS plafon anggaran Dibuat oleh pemerintah provinsiSumatera Selatan;Bahwa yang saksi ikuti begitu kita ajukan plafon sementara tadi ke DPR nantiada persetujuan, kalau mereka sudah mufakat ya disetujul;Bahwa kalau di banggar biasanya mereka mengomentari, misalnya di TAPDkami lihat dari hasil pendapatan masih bisa ditingkatkan lagi contoh kenaikanpenerimaan pajak kendaraan kok kecil, itu kata DPRD jadi kata ketua DPRDsilahkan dari dispenda
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
113 — 33
DaerahTahun Anggaran 2013 dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten MelawiTahun Anggaran 2014.Bahwa pada akhir tahun 2013, seingat saksi Dinas Kesehatan KabupatenMelawi ada mengusulkan kegiatan Sosialisasi Undangundang ASN,karena Saksi melihat RKA untuk kegiatan tersebut, untuk lebih jelasnyatentang usulan kegiatan tersebut biasanya yang membuat adalahKasubag Program dan Keuangan Dinas Kesehatan, yang saat itu dijabatoleh SUMITRO (sudah pindah di Dispenda
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG
171 — 329
pengguna;bahwa Rp. 650.000 biaya sewa, tidak termasuk BBM, penyewa yangharus menanggung BBM;bahwa SK tahun 2017 tidak sah sehingga secara akutansibukti tersebuttidak relevan untuk dipergunakan, SK tersebut tidak sah untukdijadikan dasar transaksi:;bahwa biaya honor adalah biaya yang berasal dari penerimaan sewayang dibayar pada pengelola;bahwa PAD yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp.558.884.000, kami peroleh dari surat bukti dari dinas pendapatandaerah;bahwa kami melakukan klarifikasi pada dispenda
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
156 — 46
Saksi jelaskan bahwa uang tersebut bukanlah untukpekerjaan pembangunan gedung gedung Pascasarjana Fisipol UNRImelainkan untuk pekerjaan pembangunan kantor Dispenda Selat Panjangdimana Saksi dan Sdr RUSWANDI bekerja sama dalam halpembangunannya dan juga sesuai dengan bukti catatan yang diparaf olehSdr RUSWANDI pada tahun 2013 dijelaskan bahwa hanya mengirim uangsebesar Rp. 4.067.757.500; Bahwa untuk pekerjaan tersebut Saksi tidak mendapat keuntungan apapundan Saksi merasa rugi sebesar Rp Rp. 1.285.505.500
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
FAIZAL SYAMRI Bin Alm. H. AMIR SYAM GANI
134 — 42
18 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Formulir Analisa agunan FAA tanggal 22 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar photo copy Lunas PBB 2016 tanggal 23 Mei 2016 dari Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Pelalawan;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak Terdakwa tanggal 15 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar photo copy Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2016 Nomor Bukti : 6347/TBP/DISPENDA