Ditemukan 1749 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dispensai dispensi dispensas dispendasi disperta dispenduk diswanda deslenda dispandi dienda
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG
Drs. WAHYONO, M.Pd
91 — 80
  • dimasukkan ke dokumen ;Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan sejakbulan Maret 2008 sampai dengan Januari 2011 ;Bahwa sesudah mendapat surat penunjukan sebagai KPA Terdakwa pulangmembawa juknis Nomor 5 tahun 2010 tentang pelaksanaan DAK dansistemnya swakelola ;Halaman 145dari212 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRGBahwa sewaktu tahap sosialisasi ke sekolah mendapat informasi bahwajuknis tersebut dihentikan dan tidak bisa diteruskan sehingga menunggujuknis yang baru ;Bahwa Dispenda
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2014 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 16 Juni 2014 — I. Meisy Susilawati, SE Binti Syarkowi Bakri II. Muas Akhmad, SE.,Msi Bin Akhmad Toya
91 — 41
  • Empat Lawang TA. 2012 dibuat di Dispenda dan di printout oleh SaksiSUHARDI selaku Tenaga Operator Komputer danhasil printout diserahkan kepada Saksi, kemudiandiperiksa dan paraf, kemudian dinaikkan ke KabagKeuangan Setwan DPRD Kab Empat Lawang (Drs.SYAFEI MARZUKI) untuk di paraf dan kemudianHalaman35dari200Putusan Nomor. 07/Pid.SusTPK/2014/PN.Plgb)C)d)Triwulan ITriwulan IITriwulan HITriwulan IVditanda tangani oleh Sekwan DPRD Kab EmpatLawang (TerdakwaII MUAS AKHMAD),selanjutnya DPA dibawa ke TAPD
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 04-12-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Mnd
Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ALEXANDER SULUNG.SH
Terdakwa:
TAN JHONY TANSIL
218 — 43
  • Dasarhukumnya dari Menteri Agraria/Kepala BPN maupunKemenkumham; Bahwa Notaris dan PPAT berinteraksi untuk instansi pemerintahbiasanya berinteraksi dengan Kemenkumham, Dispenda danBPN/ATR, di luar instansi pemerintah dengan pihak Bank danPedoman dalam menjalankan profesi selaku Notaris dan PPATdiatur Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yangmenggunakan jasa Notaris dan PPAT adalah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - AJIB SHAH
365 — 316
  • 50.000.000 Hal 119 Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt Pst 61 Biro Hukum 10.000.00062 Biro Orta 10.000.00063 Biro Perekonomian 10.000.00064 Biro Pembangunan 10.000.00065 Biro Perlengkapan 100.000.00066 Bakorluh 30.000.00067 Dinas Pertambangan 115.000.00068 Perpustakaan 100.000.00069 Perpustakaan (300514) 100.000.00070 Dinas Tarukim (280514) 500.000.00071 Disperindag (230514) 100.000.00072 Dinas Perikanan (800514) 200.000.00073 Dinas Kesehatan 400.000.00074 Dinas Kehutanan (300514) 100.000.00075 Dispenda
    TONITOGATOROP (HANURA) meminta uang sebesar Rp 400 jutadari masingmasing SKPD diantaranya dinas PU, Dispenda,Diknas, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwsata.Permintaan tersebut disampaikan kepada saya selakukoordinator kunker dan Sekretaris Dinas Sosial (BARITASIHITE) selaku wakil Koordinator kunker mewakili kepalaDinasnya. Selanjutnya Pak BARITA SIHITE yangmengumpulkan uang dari masingmasing SKPD sehinggaterkumpul sekira Rp 300 Juta.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/PID.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 10 Juli 2018 — - DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN,SE., M.Si Vs. - JPU
457 — 265
  • HAERUDDIN DAUD,Petugas Pelaksana Fungsional Map Info Dispenda Kab. Takalar.Saksi tidak tahu siapa yang membawa dan menyerahkan SuratPengantar dari Camat Mangarabombang Sdr. Muhammad Noor Uthary,SE dan Kepala Desa Laikang Sdr. Sila Laidi Nomor : 16/DL/IV/2016tanggal 03 April 2016 perihal Daftar Usulan Penerbitan/Mutasi dan145Perbaikan Luas SPPTPBB Tahun Anggaran 2016 Desa Laikang Kec.Mangarabombang Kab. Takalar berikut lampirannya ke Kantor DinasPendapatan Daerah Kab.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-07-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 27 Juli 2017 — Drs. H.HASAN BASRI HARUN Bin HARUN (alm)
216 — 74
  • tidak pernah berhubungan dengan BPN, orang BPN yangdatang ke saksi mengajukan surat agar saksi tandatangan.Bahwa sekitar Agustus 2005 saksi ada tandatangan Berita Acara PelepasanAset namun saksi yang terakhir tandatangan, selebihnya sudahditandatangani semua.Bahwa tidak ada ganti rugi dari KPN PEMKASA kepada PEMDA saatpelepasan aset, pelepasan aset tidak sesuai dengan Permendagri No, 152Tahun 2004.Bahwa untuk konsumen yang mengambil rumah, untuk rumah dibayar keBKE sedangkkan tanahnya dibayar ke Dispenda
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
SADDAM MAULANA ARIEF, ST
182 — 82
  • pengguna;bahwa Rp. 650.000 biaya sewa, tidak termasuk BBM, penyewa yangharus menanggung BBM;bahwa SK tahun 2017 tidak sah sehingga secara akutansibukti tersebuttidak relevan untuk dipergunakan, SK tersebut tidak sah untukdijadikan dasar transaksi;bahwa biaya honor adalah biaya yang berasal dari penerimaan sewayang dibayar pada pengelola;bahwa PAD yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp.558.884.000, kami peroleh dari surat bukti dari dinas pendapatandaerah;bahwa kami melakukan klarifikasi pada dispenda
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
UMAR
197 — 88
  • yangharus menanggung BBM;Halaman 109 dari 199 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021 /PN.Mambahwa SK tahun 2017 tidak sah sehingga secara akutansibukti tersebuttidak relevan untuk dipergunakan, SK tersebut tidak sah untukdijadikan dasar transaksi;bahwa biaya honor adalah biaya yang berasal dari penerimaan sewayang dibayar pada pengelola;bahwa PAD yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp.558.884.000, kami peroleh dari surat bukti dari dinas pendapatandaerah;bahwa kami melakukan klarifikasi pada dispenda
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ARIPIN AHMAD
324 — 287
  • ;Bahwa setahu saksi ada 3 macam pajak, PPn 10% kalau di Batam ada lagi namanyaRTZ yaitu pajak PBBKB dari Dispenda yang besarnya 5% namun ada perobahanmenjadi 10%, PPh dan itu bisa sebesar 110% dari harga dasar bisa menjadi 10.800,00untuk Non Subsidi, kalau Subsidi sesuai dengan ketentuan Pemerintah kalau untukSingapura Subsidi kita lebih murah ;Bahwa saksi bertugas di Batam sejak tahun 2011 sampai dengan aprill tahun 2014 ;Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-05-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana Korupsi - KAMARU ZAMAN BUDIYANTO
121 — 28
  • Yang kedua pada saat akan pencairan termin ke 1 dan 2, saksi DrajatAdhyaksa menyuruh Terdakwa untuk meminta uang Rp. 100 juta kepadasaksi Catur guna pengurusan pencairan termin 1 dan 2 di Dispenda,kemudian Terdakwa menghubungi saksi Catur, lalu saksi Catur memintakepada PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Februari 2014 — Pidana Korupsi : - SELVIANA WANMA
207 — 89
  • Sebelumadanya Listrik ini, lampu cuma menyala pada malam hari, kami mauterima gaji dan bendahara kami dan saat itu kami terima gajipada Jam 1.00 malam, karena siang lampu mati dan kami berkerjadi kantor perwakilan di Sorong yang untuk mengurus administrasi kamilari ke Sorong, kami bolak balik dengan menumpang Speed kalau tidak,ikut dengan Kapal Kayu, dan saksi pernah nekat sampai saksi hanyutdan sampai saksi dipukul oleh Kepala Dinas Dispenda, tapi itu semuasaksi lakukan demi Raja Ampat ; = Bahwa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 24-08-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 6 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.I WAYAN SURYAWAN, SH
2.IMAN FIRMANSYAH. SH
3.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
4.MILA MEILINDA
5.NURUL SUHADA, SH
6.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
Terdakwa:
DEDI SUPRIADI.
229 — 191
  • kegiatan dalam bentuk Proposal untuk masingmasingsumber dana; ADD dicairkan dalam 2 Termin, Termin 60 % dan Termin II 40 %; DDdicairkan dalam 3 tahap, Tahap 40 %, Tahap II 40 %; BHPRD dicairkan dalam II Termin, Termin 60% dan Termin II 40 %;Bahwa Untuk setiap Sumber Dana, Setelah Dokumen Usulan selesai disusunmaka dilakukan verifikasi kelengkapan oleh Camat , apabila usulan dinyatakan sudah sesuai maka Kecamatan membuat kwitansi untuk kemudianditeruskan bersama dokumen usulan Desa ke Bupati, Cq Dispenda
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH. Bin DAENG MANGALE
71 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Dispenda : Ir. AD1DARMA.7. Kepala Bawaskot : Drs.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 52 /Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS
Tanggal 4 Mei 2016 — I NYOMAN MUSTIARA, SH
105 — 46
  • Bahwa Yang dimaksud dengan nilai nyata adalah nilai pasar dibentukdengan harga pasar ; Bahwa saksi dapat informasi dari Kantor Desa tentang nilai pasar hargatanah ;Bahwa dari survey yang dilakukan disana ada pemukiman ;Bahwa Saksi pernah lihat peraturan Dispenda, tapi saksi pakai acuanharga pasarannya untuk penilaiannya ;28.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 17-01-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 11-07-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
1.SROER ELISA, S.Sos.
2.ZETH SALMON AYAL
142 — 66
  • Papua Barat Sekretaris5 Kepala Dispenda Prov. Papua Barat Anggota6 Kepala Inspektorat Prov. Papua Barat Anggota7 Kepala Biro Hukum Prov.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
472 — 2300
  • adasyarat beberapa tahun sudah terdaftar pada pemertintah daerah tapi saksitidak tahu persis ;Bahwa saksi tahu jika ada Permendagri yang mengatur tentang persyaratancalon penerima hibah ;Bahwa saksi telah diperiksa oleh kejaksaan sebanyak tiga kali dan tetapbertahan dengan pendapat yang sudah disampaikan dalam BAP;Bahwa wakilwakil ketua TAPD dijabat oleh asisten untuk mengkoordinir dandalam struktur pemerintah Sumatera Selatan tahun 2013 terdiri dari 4 asisten:Bahwa koordinator pendapatan ada di Dispenda
    YOHANNES HASIHOLAN TARUAN, M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa Pada saat itu saksi sebagai kepala Bapeda di Provinsi SumateraSelatan;Bahwa mengenai struktur seingat saksi, SK tim TAPD pada tahun 2013 ketuanya sekda, wakil ketua 1 asisten 1, wakil ketua 2 asisten 2, wakil ketua 3asisten 3 dan wakil ketua 4 asisten4, koordinator bidang program kepalaBapeda , koordinator bidang anggaran kepala BPKAD, koordinator bidangpendapatan kepala Dispenda, anggota seingat
    Muslempang Provinsi itu menghasilkandokumen kegiatankegiatan pembangunan yang akan dilakukan di tahun N+1berarti tahun 2013 bahanbahan inilah menjadi pokok panduan utama kamiuntuk menyusun RAPBD dibawa kedalam TAPD, sebelum itu dibawa dibahasdulu berapa kemampuan pendapatan ini dengan Dispenda.
    AGUSTINIUS ANTONI, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala bidang anggaran;Bahwa saksi sebagai Sekretaris TAPD;Bahwa struktur organisasi TAPD terdiri dari Ketua Sekda, Wakil ketua adalahpara asisten, kemudian koordinator program ada di Bapeda , koordinatorAnggaran di BPKAD kemudian koordinator pendapatan ada di Dispenda,sementara Kabid Anggaran selaku sekretaris melekat dengan jabatanstruktural kabid anggaran ;Bahwa seingat saksi
    dengan TAPD karenasaksi tidak berhak untuk menilai;Bahwa dalam KUA PPAS plafon anggaran Dibuat oleh pemerintah provinsiSumatera Selatan;Bahwa yang saksi ikuti begitu kita ajukan plafon sementara tadi ke DPR nantiada persetujuan, kalau mereka sudah mufakat ya disetujul;Bahwa kalau di banggar biasanya mereka mengomentari, misalnya di TAPDkami lihat dari hasil pendapatan masih bisa ditingkatkan lagi contoh kenaikanpenerimaan pajak kendaraan kok kecil, itu kata DPRD jadi kata ketua DPRDsilahkan dari dispenda
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — IR. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG ,Dipl, HE, MSc., DKK
120 — 116
  • SagungMastini (Kepala BPN), Sugiartha (Kepala Bappeda), Nyoman Sukantra (Kepala Dispenda), melapor kepadasaksi Wayan Candra selaku Bupati Klungkung sekaligussebagai penengah (mediator) untuk penawaran hargatanah kepada para pemilik tanah, bupati belum adakesepekatan,Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2007dilakukan kembali sosialisasi/musyawarah bertempat diBalai Desa Gunaksa dan dihadiri oleh saksi WayanCandra selaku Bupati, setelah sosialisasi dibuka olehKetua Panitia Pengadaan/Sekda Ir.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 2 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD. MT
238 — 66
  • Yang kedua pada saat akan pencairan termin ke 1 dan 2, saksiDrajat Adhyaksa menyuruh saksi untuk meminta uang Rp. 100 juta kepadasaksi Catur guna pengurusan pencairan termin 1 dan 2 di Dispenda, kemudiansaksi menghubungi saksi Catur, lalu saksi Catur meminta kepada PT.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
117 — 33
  • DaerahTahun Anggaran 2013 dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten MelawiTahun Anggaran 2014.Bahwa pada akhir tahun 2013, seingat saksi Dinas Kesehatan KabupatenMelawi ada mengusulkan kegiatan Sosialisasi Undangundang ASN,karena Saksi melihat RKA untuk kegiatan tersebut, untuk lebih jelasnyatentang usulan kegiatan tersebut biasanya yang membuat adalahKasubag Program dan Keuangan Dinas Kesehatan, yang saat itu dijabatoleh SUMITRO (sudah pindah di Dispenda
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG
193 — 347
  • pengguna;bahwa Rp. 650.000 biaya sewa, tidak termasuk BBM, penyewa yangharus menanggung BBM;bahwa SK tahun 2017 tidak sah sehingga secara akutansibukti tersebuttidak relevan untuk dipergunakan, SK tersebut tidak sah untukdijadikan dasar transaksi:;bahwa biaya honor adalah biaya yang berasal dari penerimaan sewayang dibayar pada pengelola;bahwa PAD yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp.558.884.000, kami peroleh dari surat bukti dari dinas pendapatandaerah;bahwa kami melakukan klarifikasi pada dispenda