Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi selft selo
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 13-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN Parigi Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN PRG
Tanggal 27 Juni 2019 — Pemohon:
H. AMRULLAH S. KASIM AL MAHDALY, SE
Termohon:
Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
57 — 10
  • dari 43 Putusan Nomor 2Pid.Pra/2019/PN Prg14.15.16.17.Pra peradilan menyatakan Penetapan Tersangka kepada diri Pemohonadalah tidak sah;Bahwa keterangan Pemohon sebagai Tersangka atau terlapor hanyamenjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangkapemenuhan hak Tersangka untuk didengar perkara yang dituduhkan ataudipersangkakan terhadapnya dan tidak bisa dijadikan tumpuan pembuktianatas kesalahan yang ditudunkan kepada Pemohon, karena hal tersebutmerupakan pengejawantahan asas non self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT HERFINTA FARM & PLANTATION
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas kelirukarena pelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatuPM dalam SPT Masa PPN dilakukan pada masadibayarkannya suatu PM atau paling lambat 3 bulan setelahitu, berdasarkan kategori bahwa sebuah PM semula dapatatau tidak dapat dikreditkan adalah berdasarkan kategoripenyerahan nantinya (dilakukan secara self assessment)dan bukan menunggu akibat terjadi/oelum terjadipenyerahan yang terutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;7.9.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD ADAMI OKTA
258 — 112
  • Sestama Bakamla tentangPermohonan Penyampaian KAK/ TOR APBNP BAKAMLA TA 2016.2 (dua) lembar fotokopi APBNP TA. 2016.2 (dua) lembar fotokopi tulisan tangan rincian penambahan anggarandengan total Ro1.876.163.847.000,1 (satu) bundel asli Rincian Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2016 beserta post it bertuliskan Matriks Semulamenjadi Self Blocking Rev.
    Ill 2016 sesuai Inpres Penghematan/Pemotongan.3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Trilateral Meeting revisi RenjaBAKAMLA tanggal 1 September 2016.4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Penelahaan Revisi PerubahanCatatan dalam Halaman IV DIPA (Self Blocking) Tahap Il BadanKeamanan Laut TA 2016 tanggal 9 September 2016.Hal 180 dari 201 Hal.
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 10-08-2015 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 10/Pdt/2013/PN.Gsk
Tanggal 2 Desember 2013 — MOH. NAHRUDIN ZAHIDI MELAWAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK/ BUPATI GRESIK
37 — 3
  • nomor 142 kepada Tergugat, hal ini sebenarnya adalah kewajibanpenggugat sebagai wajib pajak untuk memberikan data dan informasi yangberkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yangketentuannya diatur pada pasal 35 A Undang Undang nomor 6 tahun 1983tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009, data dan informasi dari wajibpajak sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai konsekuensipenerapan sistem self
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN Tng
Tanggal 25 Juli 2019 — Pemohon:
NURLISTIYAWATI
Termohon:
Kepolisian Resort Tangerang Selatan
111 — 27
  • mendefinisikan diskresi bahwa: discretion is powerauthority conferred by law to action on the basic of judgement ofconscience, and its use is more than idea of morals than law yang dapatdiartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukanberdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebihmenekankan pertimbanganpertimbangan moral dari padapertimbangan hukum (Faal, 1991: 16).Menurut Alvina Treut Burrow dikatakan bahwa discretion adalah ability to choose wisely or to judge for our self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-11-2013 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2077 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 13 Nopember 2013 — ZULHAERI HARAHAP
75 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksportir/PPJK mengajukan PEB secara self Assesment melaluidata elektronik (PDE) lalu barang yang akan diekspor dilakukanpenelitian Dokumen;Penelitian Dokumen dilakukan oleh System Aplikasi Pelayanandan/atau Pejabat Bea Cukai, setelah pemberitahuan pabeanekspor diajukan ke kantor pabean kemudian dilakukan penelitianterhadap Dokumen tersebut;Dokumen pelengkap pabean tersebut berupa Invoice danPacking List serta pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagaipemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor;Apabila
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 11-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
1.RUDI PURWANTO, SH.
2.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
Terdakwa:
UYUS SETIA BHAKTI Bin UYIM
381 — 276
  • Oleh karena UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atasUU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ahli Elektroniktidak mengatur secara tersendiri (Self authoritative regimes) tentangpengertian perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan, tetapi hanyamengatur sanksinya saja, serta media yang digunakan yaknimendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 08-02-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 42/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
EVA KRISTINA, Amd
Tergugat:
1.H. MISRADIN
2.LUCKY KARTONO, SE., MSA, Ak, MH., BKP, CA, CPA, MOS
56 — 11
  • tangan dari Tergugat ataupun audit dari Tergugat II yang dipakai untuk memberatkan kedudukanPenggugat selaku pegawai/anak buah dan tidak menginformasikan kepadaPenyidik adanya mark up/penggelembunganyangsejatinyaatasperintah Tergugat terhadap hasil Penjualan barang/jasa, bukanmerupakan kemauan atau kesengajaan dari diri Penggugat, dan penyidikseakanakan tidak mau tahu dan tidak perlu tahu dan atau tidak mengetahuiadanya permainan yang dilakukan oleh Tergugat , hal ini sejatinyamelanggar asas non self
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 04-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kln
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
ANA MAY DIANA, SH
Terdakwa:
SANTOSO BUDI RAHARJO
154 — 33
  • Suyuti Sido Maju adalah Santoso Budi Raharjo; Bahwa pelaporan pajakmenganut sistem self assesment yaitu Wajib Pajak dipersilankan untukmendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung jumlah pajakterhutang, memperhitungkan kredit pajak, melaporkan pembayaran danmelaporkan pajak secara mandiri;Menimbang, bahwa terhadap' keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1(satu) orang Ahli yang bernama FALIH
    Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT.Suyuti Sido Maju ,berkewajiban menyampaikan SPT secara benar ke Kantor Pelayanan Pajak.Halaman 60 dari 84 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kin Bahwa sesuai dengan sistem self assesment yang berlaku saat ini wajibpajak termasuk terdakwa diberikan kepercayaan untuk menghitung ,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknyamelalui SPT dengan jujur.
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 26-04-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 71/Pid.B/2018/PN Olm
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SISCA G.RUMONDANG, SH
Terdakwa:
MARTEN RUNESI alias MARTEN
26 — 12
  • baru ditangan masingmasingSedangkan SEM YANSEN NOFNINU memegang karta Pel lalu saat itu jugasaksi melihat SEM YANSEN NOFNINU melempar saksi ZEVION NITTIdengan menggunakan batu tetapi tidak kena lalu para terdakwa melemparrumah saksi korban MARKUS NITTI lagi dengan menggunakan batu hinggaseng rumah lubang sebanyak dua lembar seng, selanjutnya para terdakwapulang kembali kerumah saksi lihat karena kami bertetangga, pada pukul09.00 Wita saksi ZEVION NITTI, OPA MARKUS NITTI, LIMRI NITTI dan Mamasaksi SELF
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-08-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — IMMANUEL SIBARANI, S.TP VS PT. AGRO HARAPAN LESTARI
80 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TergugatAirport tax Lion Air JktMedan, 3 Juli 2011 : Rp40.000,00;Tiket Sriwijaya Air MedanJkt, 6 Juli 2011, 15.30 Rp1.380.000,00;Airport tax Sriwijaya Air MedanJkt, 6 Juli 2011, 15.30 :Rp35.000,00;Biaya makan di Tebing Tinggi, Juli 2011 : Rp137.000,00;Total (dengan asumsi tiket JktMedan = MedanJkt) :Rp2.972.000,00;Balance :Rp2.972.000,00;4 Travel Expense ClaimTravel Date : 0323 Agustus 2011;Travel Purpos : Collecting data fore individual development programs atABCK, AICK & A WL/KMS and Provide/Conduct Oracle Self
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus ITE
Register : 24-10-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN KALIANDA Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Kla
Tanggal 12 Januari 2017 — - AGUNG HANDOKO Bin HARUN SOHAR
351 — 304
  • pembangunan umat yang berkelanjutandapat terlaksana;Menjalin kerjasama dengan instansi, lembaga dan para pemangkukepentingan lainnya guna realisasi perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup dan sumber daya alam, melalui integrasi dansinergi kegiatan lingkunganekonomisosial untuk mewujudkankemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan pembangunan yangberkelanjutan lembaga pemuliaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam Majelis Ulama Indonesia;Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dengankonsep self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-03-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2006
Tanggal 20 Maret 2009 — PT. CARREFOUR INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 10 ayat (1) UU BPHTB menyatakan:(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengantidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU BPHTB menyatakan:Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan adalah self assessment di mana Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajakyang terutang dengan menggunakan Surat Setoran BeaPeroleh Hak atas Tanah dan Bangunan, dan melaporkannyatanpa mendasarkan diterbitkannya surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 17-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 215 / Pdt.G / 2013 / PN. Sda.
Tanggal 17 Juli 2014 — ANNA TUNING SITANGGANG M e l a w a n SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA Als. TUMPAL SITANGGANG
103 — 24
  • Mutiara Pusat di Jakarta.Pada awalnya Tergugat dalam mengurus / menjalankan tugasnyadilakukan secara baik baik, selanjutnya berdasarkan hasil analis /pengamatan managemen Penggugat ternyata sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2011 terjadi kejanggalan terhadap pembayaran gajikaryawan, kemudian Direksi melakukan fungsi kegiatan managemen( Duties of Diligence ) dan melakukan pengawasan seluruh jalannyaperusahaan ( Duty of Care ) diketahui Tergugat telah melakukan tindakanyang memberikan manfaat pribadi (self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371 B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV;
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1371/B/PK/PJK/2016ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan",Bahwa sesuai dengan system self assesment yang dianut undangundang perpajakan sekarang dimana wajib pajak sendiri yang menghitung,memperhitungkan dan membayar pajaknya, dengan demikian SuratPemberitahuan (SPT/SPM) yang disampaikan oleh wajib pajak harus diterimadan dianggap benar sepanjang Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyaibukti atau data lainnya;Terbanding harus punya bukti:Bahwa Pasal 12 ayat 3, UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalinan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 24-12-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 144/PID.B/2014/PN DPU
Tanggal 17 Februari 2015 — - M. SALEH HMS
106 — 41
  • setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara harusdilengkapi dengan salah satu dari dokumen tersebut yang, sekaligusberfungsi sebagai dokumen penguasaan/ kepemilikan hasil hutan serta BuktiLegalitas dari Hasil Hutan kayu tersebut, sedangkan untuk hasil hutan kayuyang berasal dari hutan hak, berdasarkan P.30/MenhutII/2012 dokumenyang digunakan adalah SKAU, Nota Angkutan dan Nota AngkutanPenggunaan Sendiri;Bahwa Dokumen FAKB diterbitkan oleh petugas perusahaan pemilik kayutersebut secara self
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 29-01-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN SELONG Nomor 20/Pid.B/2018/PN Sel
Tanggal 2 April 2018 — M. IRJAN
100 — 106
  • HAIRUL AZMI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Self. JAMI MALADI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;g. NURUL HIDAYATI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;h. HUSWATUN HASANAH mendapat bagian sebanyak 1,5 are;i. ZULFAH mendapat bagian sebanyak 1,5 are;j. DJUMHUR HAKIM mendapat bagian sebanyak 7,5 are;k. H.